Perpres Bonus Wamen Berjumlah Fantastis dan Hilangnya “Sense of Crisis”

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Presiden Jokowi memberikan uang penghargaan ‘bonus’ hingga Rp580 juta untuk wakil menteri (wamen). Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 77/2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 60/2012 tentang Wakil Menteri. (okezone.com, 30/8/2021).

Diketahui, Jokowi menekan Perpres 77/2021 pada 19/8/2021 lalu. Uang penghargaan bagi wamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp580.454.000 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu Rupiah) untuk satu periode masa jabatan wamen. Demikian bunyi pasal 8 ayat (2), sebagaimana dikutip dari salinan Perpres tersebut.

Tak hanya itu, Jokowi juga akan memberikan uang penghargaan untuk wamen yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum Perpres ini diundangkan. Bahkan, Jokowi juga memberikan uang penghargaan kepada wamen yang meninggal dunia. Adapun uang penghargaan tersebut akan diberikan melalui ahli warisnya.

Ramai-Ramai Makin Kaya, Ketika Rakyat Dihantam Sengsara

Bonus wamen mungkin hanya segelintir kebijakan yang mempertontonkan bahwa para pejabat era kapitalisme di negeri ini ramai-ramai memperkaya diri. Terbukti, bukan hanya wamen, bahkan presiden, ketua DPR, hingga sejumlah menteri, juga mengalami kenaikan jumlah kekayaan.

Tak tanggung-tanggung, ada menteri yang kenaikan kekayaannya mencapai 1.000%; yang tadinya tidak sampai Rp1M, kini mencapai digit belasan miliar. Belum lagi pejabat-pejabat lain yang minta fasilitas ini itu; untuk renovasi ruang kerja, atau apalah.

Apakah salah jika kemudian rakyat menaruh dugaan bahwa pandemi ternyata memperkaya para pejabat, padahal rakyat jelata makin sengsara berlomba dengan keselamatan nyawa di tengah pandemi dan impitan ekonomi?

Bagaimana episode PPKM yang berjilid-jilid telah begitu menyiksa rakyat? Bagaimana ketika harga tes usap (antigen, PCR) begitu terasa menguras sampai ke pojok dompet, lebih-lebih tersebab tes tersebut disyaratkan sebagai perizinan melakukan penerbangan maupun perjalanan jarak jauh lainnya? Bagaimana ketika kartu vaksin ternyata difungsikan sebagai syarat masuk pusat perbelanjaan sehingga lebih tampak sebagai instrumen yang mempersulit berputarnya roda ekonomi dunia ritel? Dan bagaimana kisruhnya dunia pendidikan di tengah tarik ulur antara daring dan tatap muka, serta bayang-bayang pilih kasih dana BOS?

Baca juga:  Kekayaan Pejabat Tumbuh Subur, Rakyat Miskin Makmur?

Namun sungguh, narasi yang juga dibangun adalah bahwa konon ada para pejabat yang kekayaannya menurun. Yang sejatinya itu dengan angka yang tidak signifikan dengan jumlah total kekayaannya, karena jumlah penurunannya toh hanya receh saja bagi mereka. Pun narasi bahwa rakyat pantas dikenai beragam pajak. Padahal, di tengah mereka sudah ada deflasi yang siap menghancurleburkan harga. Pun fenomena disparitas harga bahan pokok, hingga banjir impor pangan; tetapi justru dijawab dengan pembentukan badan-badan ketahanan pangan. Sungguh kebijakan-kebijakan publik yang nirlogika. Membuktikan ketakefektifan dan ketakefisienan.

Pejabat Sekuler Tebal Muka, Hilang Rasa Peka

Demikianlah potret para pejabat sistem sekuler. Semua meniscayakan profil mereka yang tebal muka, hingga hilang rasa peka, bahkan sense of crisis yang kian menipis. Padahal, kita semua berada di kapal pandemi yang sama, tetapi realitasnya sungguh kontras. Terbukti bahwa pola siklik dalam sistem kapitalisme adalah bagai hukum rimba. Yang kaya makin melejit, yang miskin makin terjepit.

Pantas saja mereka—para pejabat—tak kalah ramai berebut jabatan. Tak jarang, mereka rela menjilat hingga tetes ludah terakhir, rela menjual idealisme demi recehan gaji berdigit miliaran. Termasuk pula, munculnya upaya-upaya memproduksi kebijakan absurd, asalkan ada nominal fasilitas yang bisa dinikmati, misalnya ketika menggelar rapat kerja, studi banding, atau kunjungan kerja.

Wow! Ternyata menjabat itu menyenangkan karena melejitkan isi dompet dan menggendutkan rekening, toh. Pantas saja lembaga antirasuah pun sedikit demi sedikit ditumpulkan. Ini tentu berbanding lurus dengan kenyamanan alokasi berbagai anggaran, tak terkecuali kemungkinan membuka makin banyaknya pos non-budgeter.

Namun, ketika pada gilirannya rakyat mencoba kritis pada penyimpangan sistemis, ternyata menuai tindak represif aparat. Benar-benar logika yang jungkir balik.

Baca juga:  Pejabat Negara Berlimpah Harta, Bukti Ekonomi Meroket Saat Pandemi?

Potret inilah yang pernah digambarkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya, “Sebelum munculnya Dajal, akan ada beberapa tahun munculnya para penipu, sehingga orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedangkan orang yang suka berkhianat dipercaya, dan para ruwaibidhah angkat bicara.” Ada yang bertanya, “Apa itu ruwaibidhah?” Rasulullah saw. bersabda, “Orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik.” (HR Ahmad).

Menjabat Adalah Menanggung Jawab

Sungguh, para pejabat itu sama sekali tidak memiliki cerminan pejabat pada masa kejayaan Islam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Begitu masyhur kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz belum menjadi khalifah, dalam setahun beliau menghabiskan 40.000 dinar (setara dengan 140 M-an). Bahkan, harga parfumnya mencapai belasan ribu dinar. Namun, saat beliau menjadi khalifah, beliau serta-merta meninggalkan dunia demi kemakmuran rakyatnya, hingga saat itu tidak ada lagi rakyatnya yang miskin.

Sebaliknya juga, kehidupan beliau menjadi sangat sederhana. Gaya hidupnya berubah. Harga bajunya tidak lebih dari 1 dinar, hanya beberapa dirham. Fasilitas negara tak sembarangan beliau gunakan. Makanan yang dulu biasa dihidangkan dengan menu yang banyak, berubah menjadi sepotong roti kasar dan minyak saja. Ketika warga dan umat muslim bisa berhaji berkali-kali, beliau tidak bisa lagi berangkat haji karena tidak menemukan harta yang cukup untuk menunaikannya.

Baca juga:  Pejabat Negara Berlimpah Harta, Bukti Ekonomi Meroket Saat Pandemi?

Sungguh, di balik kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ada pemimpin yang takut menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya. Di balik zakat yang sulit dibagikan karena saat itu tidak ada rakyat yang miskin, ada pemimpin yang hidupnya sederhana.

Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang zuhud dan bersikap hati-hati pada dunia. Beliau tidak mudah tergiur dan seenaknya menggunakan fasilitas negara. Beliau sangat memahami bahwa amanah itu bagai pedang bermata dua. Beliau benar-benar melaksanakan bahwa menjabat adalah menanggung jawab.

Khatimah

Demikianlah sekelumit gambaran pejabat pada masa kejayaan Khilafah Islamiah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya salah satu contoh. Khalifah selain beliau maupun pejabat-pejabat lain di era Khilafah, masih banyak yang memiliki potret serupa.

Ini sungguh tepat kiranya, dukungan tata aturan kehidupan sahih yang menghasilkan individu yang bertakwa, terbukti mampu menjadi pilar kuat bagi negaranya.

Potret tersebut jauh sekali dari realitas menjabat detik ini. Era kapitalisme yang meniscayakan sekularisme, menghasilkan pejabat-pejabat yang aji mumpung; mumpung menjabat, mumpung berkuasa, tanpa takut dosa. Kekuasaannya acap kali diraih dengan menghalalkan segala cara, mulai dari suap kelas teri, hingga manipulasi data pemilihan pemimpin.

Terlebih, ketika tampuk kekuasaan telah diraih, hal ini justru memberi kesempatan “bagi-bagi kue”, berbagi banyak posisi jabatan kepada para pendukung maupun tim suksesnya saat kampanye dulu.

Tak heran, perjalanannya selama menjabat pun mudah sekali mengabaikan tanggung jawab kepemimpinan, alih-alih berkorban untuk rakyat yang dipimpinnya. Maka, cepat atau lambat, akan tampak bahwa sistem kepemimpinan yang dibangunnya pun sebenarnya rapuh dan rawan gulung tikar. Na’udzu billaahi min dzaalik. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan