Pejabat Negara Berlimpah Harta, Bukti Ekonomi Meroket Saat Pandemi?

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI — Bergelimang harta, duduk di kursi empuk, ruang kerja penuh dengan berbagai fasilitas, belum lagi dana tunjangan selama menjabat, ditambah rumah dan mobil dinas siap melengkapi kebutuhan selama bertugas. Begitu enak hidup menjadi para pejabat.

Sementara, rakyat jelata harus menerima hidup pas-pasan, menerima jika harga bahan pokok naik, pengangguran meningkat, dan anak-anaknya putus sekolah karena tak memiliki biaya. Kata mereka (para pejabat), “Kita sama-sama harus bersabar menghadapi kondisi saat ini.”

Rakyat diminta untuk tidak berputus asa, tetapi pada waktu yang sama, para pejabatnya meningkatkan jumlah harta. Utang dan derita biar saja rakyat yang menanggung, sedangkan para pejabat berada di panggung (kekuasaan) menikmati kehidupan dengan penuh sukacita.

Harta Meroket, Tambah Kaya di Tengah Derita Rakyat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat eksekutif sebesar 96,81% pada 2020. Para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, termasuk pucuk pimpinan RI, mengalami lonjakan kekayaan sebanyak 70,3% selama setahun terakhir pada masa pandemi. (nasional.tempo.co, 9/9/2021).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyampaikan bahwa harta kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, penambahannya masih di bawah Rp1 miliar. (cnnindonesia.com, 7/9/2021).

Selanjutnya, harta Presiden RI dilaporkan naik Rp88 miliar setahun terakhir. Menko Maritim dan Investasi tak ketinggalan, hartanya naik menjadi Rp745,1 miliar. Lalu menteri yang pernah bangga menjadi Macan Asia, saat berkolaborasi dalam Kabinet Indonesia maju, maju pula kekayaannya meningkat Rp23 miliar selama setahun terakhir ini. Satu lagi, menteri agama yang mengklaim sebagai menteri semua agama, kekayaannya melonjak tajam dari Rp10,2 miliar menjadi Rp11,1 miliar. (wartaekonomi.co.id, 12/9/2021).

Baca juga:  Kekayaan Pejabat Tumbuh Subur, Rakyat Miskin Makmur?

Sungguh menakjubkan, publik pun terpana melihat setiap angka yang tertera menunjukkan kekayaan harta mereka. Kalau begini, rakyat bisa naik darah mengetahui harta pejabat bertambah miliaran rupiah hanya dalam waktu setahun. Pasalnya, pandemi memperburuk ekonomi rakyat hingga sulit memenuhi kebutuhan keluarga.

Bukti Ekonomi Meroket Tak Terbantahkan

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, turut bersuara. Menurutnya, bertambahnya kekayaan para pejabat dikarenakan mereka memiliki bisnis selain pekerjaannya sebagai pejabat negara. (poskota.co.id, 12/9/2021). Namun, publik patut bertanya terkait bisnis apa yang mendatangkan keuntungan miliaran rupiah selama pandemi setahun ini? Sebab, secara politik, hal ini dinilai para pejabat tak memiliki etika politik. Pejabat publik ialah pelayan publik, bukan pengusaha.

Sayangnya, selama pandemi, para pejabat seolah telah kehilangan rasa peduli dan kepekaannya terhadap penderitaan rakyat. Bagi mereka, sah-sah saja menjabat di kursi kekuasaan sembari menjalankan bisnis yang meraup miliaran rupiah.

Apakah ini menunjukkan bahwa prediksi ekonomi meroket saat pandemi terbukti benar karena melihat para pejabat—yang mewakili rakyat—menjadi konglomerat meski rakyatnya melarat? Lagi-lagi, rakyat yang harus menerima kenyataan pahitnya hidup dalam sistem demokrasi kapitalistik.

Tampaknya memang benar, ekonomi negeri “meroket” saat pandemi. Seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani bulan lalu, ia mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bangkit ke kisaran 7,07% pada kuartal II 2021 terjadi berkat kebijakan pemerintah. (cnnindonesia.com, 5/8/2021).

Ya, saat ini publik telah mendapatkan “buktinya”. Ekonomi tumbuh karena harta pejabat kian bertambah. Jadi, pertumbuhan ekonomi signifikan terjadi dalam lingkaran kekuasaan. Bayangkan saja, ada menteri yang melonjak naik kekayaannya hingga seribu persen, naik 10 kali lipat!

Baca juga:  Perpres Bonus Wamen Berjumlah Fantastis dan Hilangnya “Sense of Crisis”

Maka, publik tak perlu kaget atau merasa heran, kok bisa harta pejabat meningkat pada saat rakyat melarat terdampak pandemi? Toh hidup mewah sudah diwakili para pejabat. Rakyat harus membuka mata dan menyadari, inilah akibat diurus oleh sistem demokrasi kapitalistik.

Pejabat dalam Islam, Tidak Gila Harta

Kaum muslimin pasti mengenal sosok Umar bin Abdul Aziz, beliau merupakan Khalifah pada masa Umayyah yang cakap dan berhasil menyejahterakan rakyat. Salah satu indikator makmurnya rakyat terlihat ketika para amil zakat berkeliling kampung hingga ke Afrika untuk membagikan zakat, tetapi tak ditemukan satu orang pun yang mau menerima zakat. Padahal, kondisi keuangan negara surplus. Khalifah Umar bahkan memberikan subsidi bagi warganya yang membutuhkan biaya menikah serta menebus utang-piutang yang ada di tengah rakyat.

Selama berkuasa, ia memang tidak pernah berniat menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Ia Justru menyerahkan hartanya untuk kas negara, menolak tinggal di istana, bahkan meminta istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, menyerahkan perhiasannya ke kas negara. Sungguh sosok pejabat yang tak gila harta.

Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam bukunya, Biografi Umar bin Abdul Aziz, menuliskan bahwa Khalifah Umar sangat ketat dan memberikan petunjuk terperinci kepada para pejabatnya guna menciptakan pemerintahan yang stabil di seluruh wilayah kekuasaannya.

Khalifah Ketat Mengawasi Harta Pejabat Negara

Dalam Islam, seorang penguasa atau pejabat haram mengambil harta yang bukan haknya, apalagi memanfaatkan jabatannya untuk hal tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika meragukan kekayaan seorang penguasa atau pejabat, ia menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah.

Baca juga:  Perpres Bonus Wamen Berjumlah Fantastis dan Hilangnya “Sense of Crisis”

Terkadang pula, jumlah kelebihan harta pejabatnya dibagi dua, separuh untuk yang bersangkutan dan separuh lainnya diserahkan kepada kas negara. Ia pun selalu mencatat dan menghitung kekayaan seseorang sebelum diangkat sebagai penguasa atau kepala daerah.

Zaid bin Aslam mendengar ayahnya berkata, “Pada suatu hari, Umar bin Khaththab mengatakan kepada kami, ‘Aku mengetahui kekayaan yang kalian peroleh, jika ada di antara kalian ada yang mempunyai kekayaan dari kekayaan negara yang berada di bawah pengawasan kami, janganlah kalian menggampangkan sesuatu walaupun berupa pelana keledai, tali, atau pelana unta. Karena semuanya itu adalah milik kaum muslimin dan setiap orang mempunyai bagian di dalamnya. Jika bagian itu milik satu orang, ia akan memandangnya sangat besar; dan jika bagian itu milik jemaah kaum muslimin, mereka akan memandangnya kurang berharga.’ Selanjutnya Khalifah Umar berkata, ‘Itu harta Allah.'” (republika.co.id, 16/11/2020)

Khatimah

Para Khalifah sangat berhati-hati dalam persoalan harta umat. Saat mereka menjabat, mereka mengutamakan bersedekah daripada mencari keuntungan lewat jabatannya. Khalifah bahkan melarang para pejabatnya untuk melakukan perdagangan.

Ketika mengurusi rakyatnya, pejabat sangat erat dengan proses pengadaan barang dan jasa—dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam proses itu, biasanya para pejabat mudah tergiur untuk berdagang. Jadi, para pejabat harus fokus melayani urusan rakyat, bukan berdagang. Hal inilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab. (Idarah al-Islamiyyah fi Ashri Umar bin al-Khaththab, h. 213)

Dalam aturan Islam, para pejabat tidak akan silau dengan gemerlap keuntungan dagang dari proyek pemerintah, meski bernilai miliaran hingga triliunan. Sebab, Khalifah mengangkat para pejabatnya sebagai pejabat publik, bukan sebagai pedagang. Masyaallah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan