[News] Demokrasi Hanya Mimpi, Setiap Hari Terbukti Kebohongannya

MuslimahNews.Com, NASIONAL — Dalam diskusi virtual “Pejabat Makin Kaya: Demokrasi Semau Gue” (12/9/2021), pakar hukum, Profesor Suteki, menukil pendapat Lon dan Culler bahwa ada delapan prinsip agar hukum dikatakan bermoral. Salah satunya, tidak boleh ada kebiasaan mengubah peraturan hingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.

“Hal ini bisa dikaitkan dengan apa yang ada dalam buku Democracy Will Die, yaitu akan lebih tepat jika dilakukan oleh penguasa yang otoriter, karena mengubah peraturan sesuai apa kemauannya,” jelasnya. 

Untuk itu, menurutnya, kalau mau konsisten, perlu ada blue print atau panduan. Ia menilai Pancasila sendiri tidak memiliki blue print, yang ada hanya nilai-nilai filosofis.

“Ketika ditanya seperti apa ekonomi Pancasila, politik Pancasila, tidak bisa dijawab dengan baik. Bahkan sejak awal tidak pernah konsisten dengan Pancasila. Bahkan pendiri bangsa sendiri pernah sangat liberal,” ungkitnya.

“Akhirnya demokrasi tanpa ideologi yang menaungi, cenderung liar, pragmatis, dan tidak sesuai dengan yang sudah disepakati di awal sebagai religius nation state, kemudian dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan, seperti amandemen UUD 1945, pintu masuknya melalui PPHN,” tambahnya.

Padahal, ia menekankan, persoalan utama krisis multidimensi saat ini bukan pada ada tidaknya PPHN, melainkan akibat inkonsistensi para politisi terhadap apa yang sudah ditetapkan.

Baca juga:  Utopis Berantas Pungli dan Suap dalam Demokrasi

Demokrasi Hanya Mimpi

Meski begitu, Prof. Suteki menyatakan bahwa tidak masalah perubahan itu terjadi ketika ada visi yang bersumber dari kitab suci dan hukum alam, yakni yang terdiri dari moral, etika, dan agama.

“Namun, saat ini ada disorientasi, tidak punya visi apa pun kecuali sesaat, seperti hanya untuk lima tahun. Ini bukti ketidaknegarawanan, sekadar mengikuti arah angin dan semau gue,” tukasnya.

Ia mengatakan, meski karakter rezim demokrasi adalah kesepakatan, tetapi kesepakatannya semau gue. Suara terbanyak itu yang bisa menentukan.

“Demokrasi kita ini numeric democracy, demokrasi angka-angka, tidak menyentuh kepada hakikatnya. Tidak terjadi bagaimana menghormati orang lain, menjamin kebebasan sipil, peradilan yang merdeka. Sebaliknya, pemberangusan kebebasan sipil dan peradilan tidak merdeka, yang terjadi. Akhirnya melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Jauh panggang dari api,” sindirnya.

Oleh sebab itu, kritiknya, demokrasi hanya mimpi, karena setiap hari terbukti kebohongannya. “Maka, dibutuhkan pengganti demokrasi,” tegasnya.

Pilih Negara Oklokrasi atau Kekhalifahan?

Prof. Suteki menambahkan, Hanya saja, jelasnya sembari menunjukkan siklus polybios, perlu ditinjau apakah benar kita masih berada di alam demokrasi atau sudah memasuki oklokrasi, yaitu negara yang dikendalikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan justru merusak.

Baca juga:  Jelang Ajal Demokrasi, Songsong Fajar Khilafah

“Akibatnya, ketika melakukan amandemen di era otoritarianisme ini berbahaya. Berbahaya sekali karena arah perubahan yang dilakukan merupakan upaya melanggengkan kekuasaan. Di era reformasi 1999 saja, belok ke arah liberalisme sangat tinggi, apalagi saat ini,” tukasnya.

Bisa jadi, imbuhnya, saat ini sudah terjadi kombinasi antara sosialisme komunis dengan liberalisme kapitalisme. AS kuat, Cina kuat.

“Tampak ekonominya liberal, tetapi kekuasaannya otoriter, jadi sudah gabungan. Ini lebih oklokrasi lagi. Sehingga, pilihannya sekarang, apakah tetap mau oklokrasi atau menuju kekhalifahan?” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan