Tidak Ada Urgensi Pengesahan RUU P-KS bagi Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Penulis: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, FOKUS — Kasus kekerasan seksual kembali mengusik nurani. Kampus IAIN Kediri menjadi sorotan dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah dosen. Disinyalir, kasus sudah terjadi sejak 2018.[1] Beredar juga rilis pers tentang peristiwa perundungan dan kekerasan seksual yang menimpa pegawai KPI, yang menurut pengakuan korban terjadi sejak 2012.[2]

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap ke publik hanyalah fenomena gunung es. Kasus semacam ini pasti akan terus bertambah bila akar masalah yang ada tidak segera diselesaikan. Apakah pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) adalah solusi kunci penyelesaian kekerasan seksual?

Perubahan Draf RUU P-KS

Pengesahan RUU P-KS menempuh jalan panjang. Sejak diusulkan pertama kali pada 2012 dan masuk dalam prolegnas 2016, pembahasan RUU P-KS sempat terhenti karena pro dan kontra yang meruncing, kemudian masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020—2024.

Pro kontra terus terjadi, ditengarai akibat adanya benturan sejumlah faktor termasuk alasan ideologis. Kini, desakan pengesahan RUU P-KS kembali menguat. Ketua YLBHI, Asfinawati menilai RUU P-KS perlu segera disahkan menyusul maraknya kasus pelecehan seksual. Menurutnya, penolakan pasal tertentu di dalam RUU P-KS bukan berarti harus menolak rancangan aturan itu.[3] Partai politik juga turut mendesak pengesahan RUU P-KS, di antaranya partai Nasdem dan PSI.[4]

Baleg DPR RI ternyata membuat draf baru menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TP-KS). Terminologi itu digunakan untuk mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan Tindakan Pidana Khusus. Adapun terminologi pemerkosaan diperhalus menjadi pemaksaan hubungan seksual.

Naskah RUU TP-KS hanya memuat 4 bentuk kekerasan seksual dari 9 jenis kekerasan seksual yang ditetapkan Komnas Perempuan dan menghapus 85 pasal. Tim ahli dari Baleg, Sabari Barus, menyatakan bahwa jenis kekerasan seksual yang dihapus telah diatur dalam KUHP, sehingga tak perlu diatur ulang dalam RUU P-KS.

Para pegiat kesetaraan gender bersuara lantang menolak perubahan karena telah menghilangkan elemen kunci. Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kekerasan Seksual (Kompaks) mengecam perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci. Mereka menilai draf perubahan RUU P-KS sebagai kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual.[5]

Baca juga:  Mampukah Pendidikan Inklusif Berbasis Gender Menyelesaikan Permasalahan Pendidikan?

Menurut Kompaks, draf RUU terbaru tidak berpihak pada korban. Tampak dari tidak adanya kewajiban bagi pemerintah dalam pemenuhan hak korban. Juga penghapusan paralegal sebagai pendamping korban kekerasan seksual.[6]

Penghapusan paralegal dinilai akan menutup celah bagi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberian bantuan hukum bagi korban. Perlindungan hak korban inilah yang selalu dijadikan sebagai alasan untuk mendesak pengesahan RUU P-KS.

Aroma Liberalisasi RUU P-KS

Dalam rapat yang digelar di gedung MPR/DPR (13/7/2021) Ketua Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI,) Badriyah Fayumi menegaskan pandangan tentang kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh organisasinya murni berasal dari ulama-ulama perempuan yang berinteraksi di akar rumput.

KUPI dan Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan bahwa RUU P-KS bukan pesanan dari gerakan feminis global.[7] Sementara anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan bahwa pembahasan RUU P-KS bukan berdasarkan kecurigaan konspirasi pesanan budaya Barat ataupun konspirasi gerakan LGBT.[8]

Pada faktanya, pembuatan regulasi semacam itu sesungguhnya merupakan konsekuensi ratifikasi berbagai konvensi global. Pembuatan UU diyakini sebagai payung hukum untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan.

UU merupakan bentuk nyata adanya komitmen politik dalam menangani berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi perempuan setiap hari. Sejumlah negara seperti Inggris, Jerman, Ukrania, dan Islandia, telah menetapkan UU ini terlebih dahulu.

Kirgizstan mengadopsi UU baru (2017) bertajuk “Safeguarding and Protection Against Domestic Violence”. Setelah perjalanan advokasi selama tiga tahun antara Forum Parlemen Perempuan, UniTE Sekretaris Jenderal PBB, dalam kampanye untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, bersama UN Gender Thematic Group di negara tersebut.[9]

Tunisia memperbarui peraturan diskriminatif pada pasal 227 Penal Code (UU Tunisia). Yordania (2017) pada pasal 308 Penal Code, juga Lebanon (2017) memperbarui UU pada pasal 522 dari UU mereka, setelah belajar dari Tunisia dan Yordania. Tak ketinggalan Swedia (2018) yang mengeluarkan UU baru yang memaparkan bahwa seks tanpa persetujuan (sex without consent) adalah bentuk pemerkosaan.[10]

Baca juga:  Hari Kesehatan Seksual Sedunia, Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat, Benarkah Pendidikan Seks dan Kespro Solusinya?

Jelaslah, pengesahan UU terkait penghapusan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender yang diaruskan global. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) juga diwajibkan untuk menjalankan langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Oleh sebab itu, sejak 2011, kalangan feminis telah menuntut DPR segera membahas RUU Kekerasan Seksual yang digagas LBH APIK.[11]

Sejatinya, pengesahan UU semacam itu tidak akan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual, bahkan justru akan mengakibatkan persoalan baru. UU ini lahir dari pemikiran Barat yang menjunjung tinggi kebebasan. Oleh karena itu, yang dianggap sebagai pelanggaran hanyalah yang dilakukan dengan pemaksaan dan membiarkan pelaku yang melakukannya atas dasar suka sama suka. Sementara menurut Islam, aktivitas seksual di luar pernikahan adalah dosa besar, meski dilakukan suka sama suka. Islam juga mengharamkan aborsi aman bagi korban perkosaan.

Pada sisi lain, sistem kehidupan manusia saat ini—kapitalisme sekuler—menjadikan dunia sebagai tujuan. Mereka menafikan hari akhirat dan pertanggungjawaban kepada Allah. Manusia berusaha meraihnya dengan menghalalkan segala macam cara. Bagi mereka, aturan ada untuk dilanggar. Tentu saja pandangan hidup seperti ini tidak akan mampu memberantas kekerasan seksual secara tuntas karena tidak menyentuh akar permasalahan maraknya kekerasan seksual.

Islam Mengakhiri Kekerasan Seksual dengan Tuntas

Kekerasan seksual telah menjadi “pandemi”, baik di negara-negara kapitalis Barat maupun negeri-negeri muslim. WHO menyebutkan 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan (9/3/2021). Terdapat sekitar 736 juta perempuan tercatat pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau kekerasan seksual dari nonpasangan.

Dalam pandangan Islam, apa yang mereka sebut sebagai kekerasan seksual hakikatnya adalah kejahatan seksual, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Islam telah menetapkan sanksi yang tegas, seperti hukum rajam bagi para pezina yang sudah menikah dan jilid bagi pezina yang belum menikah, hukuman mati bagi pelaku homoseksual, dan sanksi lainnya. Semua sanksi ini yang akan membuat jera orang lain dan menjadi penebus dosa pelakunya.

Baca juga:  Kampanye Ide Kesetaraan Gender

Islam juga menutup semua pintu yang akan menghantarkan terjadinya kekerasan seksual. Sistem pergaulan Islam akan menjaga interaksi laki-laki dengan perempuan. Sistem sosial Islam akan mendidik masyarakat untuk menjaga kehormatan setiap warga negara dengan kewajiban menutup aurat, pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan, meski tetap memberi jalan bagi keduanya untuk saling membantu dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Sistem pendidikan Islam akan mengantarkan setiap muslim menjadi individu yang bertakwa yang menjauhkan diri dari kemaksiatan. Demikian halnya sistem kesehatan Islam, akan memberikan layanan paripurna kepada para korban sesuai dengan tuntunan Islam.

Bersama dengan sistem lainnya yang terintegrasi dalam satu wadah (Khilafah islamiah), Islam mampu memberantas kekerasan seksual dengan tuntas. Aturan-aturan terperinci yang berasal dari aturan Allah Zat Yang Mahabenar, akan memberi solusi tepat. Berbeda dengan aturan yang berasal dari akal manusia yang lemah, tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah.

Khatimah

Sesungguhnya, dinamika yang terjadi dapat melalaikan umat, terlebih apabila menjadikan fakta sebagai sumber dan kompromi kepentingan sebagai tujuan untuk menentukan aturan. Sampai tulisan ini dibuat, draf baru RUU TP-KS versi Baleg belum dibuka secara luas kepada publik, sehingga publik terutama elemen umat Islam tidak mampu memberikan kritik dan masukan.

Oleh karena itu, umat perlu mengawal terus perjalanan RUU ini, mengingat kentalnya aroma liberalisasi dalam RUU P-KS. Pemberlakuan UU yang bertentangan dengan aturan Allah, alih-alih menyelesaikan persoalan, yang ada justru mendatangkan murka-Nya. Wallaahu a’lam bish shawwab. [MNews/Gz]


[1] https://tirto.id/merunut-pelecehan-seksual-iain-kediri-korban-berharakeadilan-gi5V

[2] https://magdalene.co/story/kekerasan-seksual-di-kpi

[3] https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/04/perlunya-ruu-P-KS-disahkan-menurut-ketua-ylbhi

[4] https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/03/buntut-dugaan-pelecehan-seksual-di-kpi-nasdem-psi-desak-ruu-P-KS-segera-disahkan

[5] https://tirto.id/85-pasal-draf-ruu-P-KS-dipangkas-dpr-aliansi-sipil-ini-kemunduran-gjaz/

[6] ibid

[7] https://www.voaindonesia.com/a/kupi-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-bukan-pesanan-gerakan-feminis-global/5964217.html

[8] ibid

[9] https://kumparan.com/kumparanstyle/5-negara-yang-mengubah-uu-terkait-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-1550042207279176362/full

[10] ibid

[11] https://www.muslimahnews.com/2019/02/01/ruu-P-KS-hoax-pencegahan-kekerasan-seksual/

Tinggalkan Balasan