[News] RUU TP-KS Masuk Pembahasan Badan Legislatif, Aktivis: Kemajuan atau Kemunduran?

MuslimahNews.Com, NASIONAL — Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dalam siaran persnya (10/9/2021), mengapresiasi langkah maju pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang ditandai dengan adanya Rapat Pleno penyusunan RUU tersebut pada Senin (30/8/2021). Naskah RUU itu kini bertajuk RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TP-KS) sebagaimana dipresentasikan tim Tenaga Ahli Baleg.

“Diharapkan kemajuan langkah ini dapat segera menuju tahapan selanjutnya, yaitu penetapan RUU tentang kekerasan seksual ini sebagai RUU Inisiatif DPR RI,” rilisnya.

Hanya saja, catatnya, ada enam hal yang perlu disempurnakan, yaitu mengintegrasikan tindak pidana pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seksual dalam RUU TP-KS; merumuskan kekerasan seksual berbasis gender siber (KSBGS); menguatkan aturan tentang pencegahan dengan memetakan para pihak dan peran yang dimandatkan; menegaskan kembali perlindungan hak korban dalam bagian tersendiri; merumuskan ketentuan delegatif UU ke dalam peraturan pelaksanaannya; dan menegaskan peran lembaga nasional HAM dan lembaga independen lainnya terkait pelaksanaan RUU ini.

Untuk itu, Komnas Perempuan merekomendasikan beberapa poin kepada Baleg DPR RI. Pertama, menyempurnakan sejumlah ketentuan dalam RUU TP-KS dengan mempertimbangkan daya kemanfaatan dan efektivitas rumusan norma berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual dan hambatan yang dialami untuk mengakses keadilan dan pemulihan.

Kedua, melanjutkan membuka ruang aspirasi dari kelompok masyarakat yang selama ini bekerja langsung dengan penanganan korban kekerasan seksual, khususnya komunitas korban/penyintas, dan lembaga pendamping korban dan lembaga bantuan hukum. Ketiga, mengintensifkan proses penyusunan RUU TP-KS sampai dengan penetapan RUU sebagai RUU inisiatif DPR RI.

Baleg DPR menjelaskan perubahan nama RUU P-KS menjadi TP-KS bertujuan agar aparat penegak hukum dapat lebih mudah menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. (sumber: cnnindonesia.com, 10/9/2021)

Menjadi Kemajuan?

Sikap tersebut dikritisi aktivis muslimah nasional, Ustazah Ratu Erma Rachmayanti. Ia mengangkat pandangan bahwa penyelesaian kasus kejahatan seksual, di negara mana pun hari ini, tidak akan menunjukkan kemajuan selama paradigma penyelesaiannya hanya pada aspek kuratif. 

“Aspek ini hanya memfokuskan pada tindak pidana semata, minus aspek preventif. Akibatnya, perhatian diarahkan pada pemberatan sanksi terhadap pelaku dan pemenuhan hak restitusi korban, yang sesungguhnya bukan menjadi solusi mendasar terhadap kejahatan ini,” paparnya.

Menurutnya, kejahatan seksual tidak hanya membutuhkan RUU TP-KS, melainkan membutuhkan perubahan fundamental pada seluruh aspek ideologi, hukum, ekonomi, dan sosial. 

“Sebab, kejahatan seksual ini bukan tindakan seseorang yang terpisah dari lingkungan,” jelasnya.

Baca juga:  Hari Kesehatan Seksual Sedunia, Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat, Benarkah Pendidikan Seks dan Kespro Solusinya?

Aturan Saat Ini Berpotensi Kontradiktif

Ustazah Ratu Erma menerangkan, lingkungan atau lingkup kehidupan masyarakat saat ini ditata dengan aturan yang berpotensi saling kontradiktif. Negeri-negeri muslim, tak terkecuali Indonesia, sudah sekian lama mengimplementasikan ideologi kapitalisme yang fokus pada kepentingan individu. 

“Dengan ide HAM-nya, setiap individu bebas mewujudkan keinginannya. Akibatnya, nafsu pribadi menjadi dasar memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Individu bebas memutuskan bagaimana ia memuaskan naluri seksualnya dan bagaimana ia menikmatinya. Sehingga, menjamin kebebasan pribadi, termasuk orientasi seksualnya, nyata-nyata menjadi prioritas dalam masyarakat dibandingkan menjaga kebaikan keluarga dan masyarakat,” ulasnya.

Ia menambahkan, pandangan kebebasan tentang kepuasan seksual ini berdampak pada masyarakat. Hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi longgar, amoralitas merebak; iklan, film, televisi, musik, majalah, dan buku bertema pornografi menjadi hal biasa. Demikian juga dengan anak-anak, telah dilecehkan secara seksual, baik pakaian mereka, musik yang mereka dengarkan, acara TV yang mereka tonton. Bahkan, permainan komputer menjadi hal yang makin membangkitkan gairah seksual.

“Ketika hasrat seksual terus-menerus dibangkitkan dan hawa nafsu mendominasi ketimbang berpikir dan berperilaku benar, maka tidak dapat dihindari banyak laki-laki dan perempuan yang berusaha untuk mencapai hasrat seksual dengan cara yang mereka inginkan dan dengan sarana yang tersedia.  Meski kemudian itu berarti harus melecehkan anak-anak dan mengeksploitasi para remaja,” ungkapnya miris. 

Meski begitu, Ustazah Erma menekankan bahwa sangat ironis ketika kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak makin banyak, tidak ada larangan untuk mengeksploitasi mereka.

“Malah menjadikan mereka sebagai komoditas dan alat promosi dalam iklan dan media, yang jelas-jelas merendahkan martabat mereka, dan memperburuk kejahatan seksual,” kecamnya.

Payung Hukum Tidak Cukup Tanpa Ideologi Pemikiran yang Benar

Ustazah Erma menjelaskan, ini semua adalah akibat ideologi kapitalisme yang menempatkan keuntungan finansial di atas perlindungan martabat perempuan. Sehingga, terciptalah lingkungan untuk mengeksploitasi anak-anak, remaja, maupun perempuan, baik dalam perdagangan manusia, prostitusi, ataupun alat penghibur, yang akhirnya memicu kejahatan seksual.

Untuk itu, tegasnya, untuk menuntaskan kejahatan seksual ini, harus ada penciptaan lingkungan baru yang lahir dari ideologi dengan paradigma menjaga kehormatan perempuan dan perlindungan terhadap anak-anak. 

Baca juga:  Islam, Solusi Atas Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak

“Adanya payung hukum tidaklah cukup, atau adanya gerakan moral masyarakat menolak normalisasi pelaku kejahatan seksual dengan petisi menolak Saipul Jamil seperti yang sedang ramai beritanya, pun tidak cukup. Sebab, pemicu kejahatan seksual ini bukan ada pada ranah individu pelaku saja, melainkan habitat hidup individu berupa aturan dan sistem,” cetusnya.

Menurutnya, kinerja penyelesaian masalah yang tidak didasarkan pada pemikiran ideologi yang benar, alih-alih menciptakan progres, justru memundurkan dan memperburuk keadaan, seperti kasus-kasus kejahatan seksual yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun.

“Realitasnya, ada yang memproduksi industri kerusakan moral, dan ada pendukungnya. Akan selalu ada perjuangan keras antara pembela kebaikan dan kejahatan,” urainya.

Syariat Islam Sesuai dengan Fitrah Manusia

Ustazah Ratu Erma mengungkapkan, secara logika, jika fitrah manusia itu cenderung pada perilaku yang benar, sepakat dengan kebaikan, mencintai kebahagiaan, ketenangan dan kemuliaan, maka akan menjadi sesuai ketika tata aturan, nilai, dan kebijakan yang diterapkannya pun sesuai dengan fitrah tersebut.

“Itulah syariat yang berasal dari pencipta manusia. Sudah teruji dengan fakta sejarah, sebab Islam adalah ideologi komprehensif, preventif, dan solutif,” tuturnya.

Ditambahkannya, masyarakat Islam memiliki pandangan bahwa kebahagiaan hidup adalah mencari rida Allah Swt., bukan mengejar kesenangan fisik dan kenikmatan seksual. Perilakunya didasarkan pada ketaatan atas perintah dan larangan Allah Swt.. 

“Oleh sebab itu, tidak ada ide kebebasan seksual untuk memenuhi keinginan mereka,” tukasnya. 

Disampaikannya, Islam pun membuat aturan tegas tentang bagaimana memandang lawan jenis dan hubungan seperti apa yang diizinkan. Dalam melihat perempuan, Islam tidak mengizinkan laki-laki untuk memandang mereka sesuka hati, tetapi harus dipandang dan selalu diperlakukan dengan bermartabat.

Ia mengutip sabda Nabi saw., “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan Aku adalah yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku.” (HR At-Tirmidzi)

Selain itu, imbuhnya, takwa kepada Allah mewujudkan mentalitas bertanggung jawab di hadapan Allah Swt., bahwa akan ada balasan atas setiap tindakan baik maupun buruk. 

“Meyakini adanya pahala dan siksa dan memastikan adanya kepatuhan muslim terhadap batasan syariat. Ketakwaan ini membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman,” terangnya.

Aturan Islam Sangat Terperinci

Syariat Islam, jelas Ustazah Erma, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan, akan mengatur masyarakat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak, kehidupan keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Fokusnya ada pada kebaikan dan kepentingan masyarakat, bukan pada kebebasan dan keinginan individu. 

Baca juga:  Tidak Ada Urgensi Pengesahan RUU P-KS bagi Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

“Karenanya, kejahatan apa pun, termasuk kejahatan seksual, akan diminimalkan, martabat laki-laki dan perempuan akan dilindungi, sehingga bebas dari rasa takut akan pelecehan atau kejahatan. Hasrat seksual tidak boleh mendatangkan malapetaka, tetapi diarahkan sedemikian rupa agar tidak menjadi isu utama di benak seluruh masyarakat,” bebernya.

Oleh karenanya, ia menekankan bahwa Islam melarang seks bebas, perzinaan, dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk tidak membolehkan adanya pembangkit hasrat seksual dalam kehidupan publik, sebagai tindakan preventif terjadinya kejahatan seksual.

Diuraikannya, syariat Islam memiliki aturan pergaulan laki-laki dan perempuan yang terperinci dan komprehensif, serta mengarahkan hasrat seksual untuk pernikahan saja. Di antaranya adalah hukum berpakaian yang menutupi aurat dan membatasi daya tarik laki-laki, menundukkan pandangan ketika timbul syahwat, melarang perempuan memperlihatkan kecantikannya dalam kehidupan publik, membatasi pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, meminimalisir gairah seksual, bukan menekannya atau membebaskannya.

“Pengaturan pemenuhannya adalah dengan cara yang menguntungkan individu dan masyarakat, menjamin keutuhan keluarga, hak-hak perempuan dan laki-laki ada dalam hubungan yang sah, dan menjamin perlindungan anak-anak. Selain itu, Islam mengatur hukum peradilan yang ketat untuk menjaga nilai-nilai dan hukum syariat,” jelasnya lebih lanjut. 

Dengan demikian, tandasnya, individu dan masyarakat dapat tercegah dari pemuasan hasrat seksual di luar pernikahan. Apalagi, ia mengingatkan, syariat Islam tidak mengizinkan eksploitasi anak-anak dan perempuan untuk keuntungan materi, serta justru menjamin penjagaan moral, hak-hak anak, keamanan perempuan, keutuhan keluarga dan nilai-nilai penting lainnya di tengah masyarakat.

Butuh Sistem Pemerintahan Islam sebagai Penerapnya

Ustazah Erma menekankan, Islam dengan tegas melarang perempuan untuk dijadikan komoditas, dieksploitasi, dan direndahkan dalam bidang kehidupan apa pun, sebagai penjagaan terhadap martabat mereka yang tinggi.

“Semua aturan syariat inilah yang akan menghalangi anak-anak dan perempuan dari kejahatan seksual. Dan semua aturan itu memerlukan kerangka sistem pemerintahan Islam sebagai penerapnya, yakni Khilafah,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan