[News] Keluarga Menuntut Dikembalikannya Korban Penghilangan Paksa di Bangladesh

MuslimahNews.Com, INTERNASIONAL—Human  Rights Watch (16/8/2021) dalam laporannya Where No Sun Can Enter: A Decade of Enforced Disappearance in Bangladesh, menemukan hampir 600 orang telah dihilangkan secara paksa oleh pasukan keamanan Bangladesh sejak Perdana Menteri Hasina menjabat sejak 2009. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dibebaskan atau akhirnya secara resmi diajukan ke pengadilan sebagai penangkapan. Puluhan ditemukan tewas. Human Rights Watch telah memverifikasi 86 kasus penghilangan paksa di Bangladesh selama dekade terakhir di mana keberadaan korban tetap tidak diketahui.

Bangladesh, 86 korban penghilangan paksa masih hilang (sumber: hrw.org)

New Age Bangladesh juga mengabarkan (31/8/2021), pada Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa (30/8/2021) keluarga korban penghilangan paksa meminta pihak berwenang Bangladesh untuk mengembalikan para korban ke keluarga mereka, sekaligus menuntut lembaga keamanan dan penegak hukum yang terlibat penculikan tersebut.

“Keluarga korban juga berjanji akan melanjutkan gerakan mereka untuk membawa para pelaku penghilangan paksa ke pengadilan karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tulisnya.

Penghilangan Paksa, Cara Tiran Membungkam para Kritikus

Kondisi memprihatinkan ini disorot aktivis muslim, Muhammad Kamal. Ia menyatakan penghilangan paksa telah menjadi salah satu alat jahat bagi rezim penindas di seluruh dunia untuk membungkam para kritikus serta menindas pihak oposisi.

Baca juga:  Pengungsi Rohingya Butuh Institusi Khilafah

“Hal ini sejatinya merupakan hasil dari kekuatan neo-kolonial Barat, sehingga sebagian besar penguasa tiran melakukannya. Mereka sangat tidak peduli terhadap rakyatnya sendiri dan dengan sungguh-sungguh melayani kepentingan tuannya,” kritiknya.

Akibatnya, dalam waktu singkat mereka makin menjauh dari rakyat dan menempuh berbagai tindakan represi. Penghilangan paksa pun menjadi cara paling efektif karena menciptakan ketakutan di masyarakat dan menghalangi orang lain untuk mengangkat suara mereka.

“Ini menyebabkan lebih sedikit perhatian media dibandingkan penindasan yudisial serta penyiksaan dan pembunuhan yang dilaporkan non-yudisial,” jelasnya.

Dinilainya, dengan sistem demokrasi sekuler di negeri-negeri muslim, para penguasa menikmati budaya impunitas (tidak dapat dipidana-red.). Mereka menolak mengakui terjadinya penghilangan paksa dan tidak ada akuntabilitas. Mereka juga memiliki kewenangan membuat undang-undang untuk memberikan amnesti kepada aparat keamanan.

“Para penguasa sekuler membenarkan tindakan kejinya atas nama apa yang disebut “pembangunan” atau “stabilitas”, tanpa mempedulikan adanya hari pembalasan dan perhitungan dari Allah (Swt.),” cetusnya.

Keluarga para korban penghilangan paksa, memegang foto para korban selama rapat umum yang diselenggarakan oleh Mayer Daak, sebuah platform keluarga korban, di depan National Press Club di Dhaka, Senin (30/8/2020). (sumber: newagebd.net, 31/8/2021)

Lembaga Internasional Tidak Mengarah ke Akar Persoalan

Ia berpandangan, organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan LSM-LSM lainnya terkadang bersuara menentang kejahatan keji ini, tetapi tindakan mereka terbatas pada merayakan Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa, mengorganisir kuliah, seminar, dan lainnya.

Baca juga:  Perang terhadap Islam! Tirani Bangladesh Tangkap dan Penjarakan Seorang Muslimah

“Mereka tidak pernah mengarah ke akar persoalan dan mengungkap yang sebenarnya tentang seluruh ekosistem sekuler-politik sebagai penyebab.  Ada pengaturan simbiosis untuk melestarikan tatanan dunia sekuler saat ini,” tukasnya.

“Kekuatan kolonial Barat di satu sisi melindungi rezim penindas di seluruh dunia dan di sisi lain mereka mendukung organisasi hak asasi manusia untuk menetralisir kemarahan rakyat terhadap sistem,” tandasnya.

Khilafah Akan Mengakhiri Kejahatan

Oleh karena itu, ia mengingatkan, penghapusan penghilangan paksa di bawah tatanan dunia sekuler tidak lain adalah ilusi.

“Hanya sistem pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan khalifah yang dibimbing dengan benar, yang dapat mengakhiri kejahatan ini. Kekhalifahan dengan metode kenabian akan didasarkan pada akuntabilitas dan kepedulian berbasis takwa kepada Allah, yang tertanam dalam masyarakat,” pungkasnya. [Mnews/Ruh]

Tinggalkan Balasan