Berpolitik sebagai Kewajiban bagi Kaum Muslimin (Bagian 2/2)

Sambungan dari Bagian 1/2

MuslimahNews.com, HADITSU AL-SHIYAM — Kaidah syarak,

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ

“Apa-apa yang menyebabkan tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa menelaah secara mendalam aktivitas-aktivitas negara serta pemeliharaan kepentingan umat yang dilakukan oleh negara dalam hal pemerintahan serta hubungan luar negeri hukumnya wajib. Sebab, tidak mungkin bisa berupaya menyibukkan diri dalam berpolitik dalam negeri yakni mengoreksi tindakan-tindakan penguasa melainkan dengan mengetahui tindakan-tindakan yang mereka lakukan.

Bila tidak mengetahui esensi tindakan-tindakan penguasa ini, niscaya tidak mungkin mengoreksi tindakan-tindakan mereka, yakni tidak mungkin bisa menyibukkan diri dalam berpolitik dalam negeri. Oleh karena itu, menelaah secara mendalam aktivitas-aktivitas negara adalah wajib, sama persis seperti wajibnya berpolitik itu sendiri. Sebab tidak mungkin menyibukkan diri dalam berpolitik tersebut sempurna baik berhubungan dengan politik dalam dan luar negeri, kecuali setelah adanya telaah mendalam ini.

Sebagai contoh, ketika negara membuka rumah sakit di sebuah kota besar dan hanya menyediakan seorang dokter, kemudian mengumumkan dibukanya rumah sakit tersebut, maka tidak cukup hanya mengetahui bahwa penguasa itu telah membuka rumah sakit, melainkan juga harus dipahami apakah ia membuka rumah sakit itu untuk provokasi atau ia memang benar-benar membuka untuk mengobati para pasien.

Baca juga:  Meneguhkan Kembali Agama dan Politik sebagai "Dua Saudara Kembar"

Contoh lain, negara mengadakan perjanjian perdagangan atau agreement dengan negara lain, kemudian negara tersebut mengumumkan bahwa telah melakukan perjanjian perdagangan untuk mengalokasikan komoditas perdagangan atau untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan, ataupun perjanjian budaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka naskah perjanjiannya harus dipahami, sehingga tahu persis apakah perjanjian-perjanjian tersebut bagi kepentingan kaum muslimin atau justru merugikan kepentingan mereka.

Juga tidak cukup hanya mengetahui secara umum saja tanpa mengetahui apa yang seharusnya diketahui seperti apakah menguntungkan umat Islam atau justru merugikan kepentingan mereka, apakah juga sesuai dengan hukum-hukum syarak atau bertentangan dengan hukum-hukum tersebut.

Oleh karena itu, yang dimaksud mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa adalah bukan mengetahuinya secara umum atau secara global. Melainkan, yang wajib itu adalah mengetahui secara rinci segala sesuatu yang diperlukan untuk memahami duduk perkara aktivitas yang diakukannya sehingga memungkinkan untuk menghukuminya (benar dan salahnya).

Mengikuti perkembangan dunia terus-menerus dengan penuh kesadaran terhadap keadaannya, dengan memahami problem-problemnya, mengetahui motivasi-motivasi negara dan bangsa di dunia, mengikuti tingkah laku politik yang berlangsung di dunia, mengamati strategi politik berupa teknik operasional serta bentuk-bentuk interaksi antar negara, juga manuver-manuver politiknya yang berlangsung pada negara-negara tersebut semuanya adalah fardu bagi kaum muslimin sebagai wujud realisasi kaidah tadi, Ma La Yatimmu Al Wajibu Illa Bihi Fahuwa Wajibun.

Kaum muslimin terkena tanggung jawab untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia dan metodenya adalah jihad,

Baca juga:  Menjajaki Peluang Kesatuan Politik Umat

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللهُ

“Aku diperintah untuk memerangi manusia, hingga mereka menyatakan bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya.”

Mereka juga diwajibkan untuk menjaga negara Islam dari serangan musuh. Sabda Rasulullah,

كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغُوْرٍ الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِهِ

“Setiap muslim wajib (menjaga) setiap perbatasan Islam, maka jangan sekali-kali diserahkan kepada yang lain.”

Ketika Quraisy menyerang Madinah dalam perang Uhud dan perang Ahzab, Nabi telah keluar (Madinah) untuk memerangi mereka di Uhud. Beliau juga telah membikin parit di sekeliling Madinah pada saat perang Khandak. Kemudian beliau memerangi mereka dari balik parit tersebut hingga bisa memukul mundur musuh dari Madinah.

Mengemban dakwah ke seluruh dunia serta mengusir musuh dari negeri Islam kini tidak akan mungkin terlaksana melainkan dengan memahami hakikat posisi internasional dan rincian hubungannya dengan pemahaman yang sesempurna mungkin. Sebab, tidak mungkin akan bisa sempurna memahaminya melainkan dengan mengetahuinya secara rinci. Demikian pula tidak mungkin akan mengemban dakwah serta mengusir musuh pada saat ini, kecuali dengan mengikuti terus-menerus posisi internasional di dunia, serta yang berpengaruh langsung di sana atau berusaha untuk mempengaruhinya disertai dengan mengikuti kondisi negara-negara tetangga yang mencakup rincian serta bagian-bagian parsialnya secara terus menerus dan sempurna. Untuk mencapainya, maka harus mengikuti perkembangan dunia. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan dunia adalah fardu bagi kaum muslimin.

Baca juga:  Peningkatan Peran Perempuan Dalam Bingkai Feminis, Akankah Membawa Perubahan?

Kini, banyak berdiri lembaga-lembaga, serta aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk mempengaruhi posisi internasional, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), atau organisasi-organisasi regional semisal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Pakta Warsawa, Pan Arabisme, dan Organisasi Negara-negara Afrika. Juga semisal negara-negara pemveto, serta negara-negara nonblok (GNB). Banyak pernyataan-pernyataan politik bermunculan yang bertujuan untuk mempengaruhi opini dunia internasional, semisal slogan perdamaian dunia, pelucutan senjata, dan sebagainya. Hukum mengetahui gerakan-gerakan, tindakan-tindakan, serta pernyataan-pernyataan ini sama hukumnya dengan mengetahui rincian perkara yang terkait dengan posisi internasional, sebab semuanya tadi merupakan bagian dari posisi internasional tersebut. Dengan demikian, mengetahui semua hal tadi adalah fardu. Kefarduannya bukan hanya bagi negara saja, melainkan juga bagi umat. Hanya saja, hal itu bagi umat adalah fardu kifayah, sedangkan bagi penguasa adalah fardu ain. [MNews/Rgl]

Sumber: Haditsu al-Shiyam

Tinggalkan Balasan