BeritaNasional

[News] Peradaban Sekuler, Mewujudkan Hak para Perempuan?

MuslimahNews.Com, NASIONAL—Dikutip  dari laman resmi Kemnaker (29/8/2021), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, isu perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi dari krisis Covid-19, serta komitmen bersama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (Sustainable Development Goals/SDGs) tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Hal ini ia sampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia menindaklanjuti Lokakarya Regional ASEAN Peningkatan Peran dan Perlindungan Perempuan Angkatan Kerja untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi, yang dilaksanakan pada Kamis (26/8/2021) secara virtual.

“Sebagai salah satu kelompok rentan di masa pandemi, peningkatan kesadaran tentang peran dan pelindungan perempuan sangatlah penting untuk menjadi perhatian stakeholders ketenagakerjaan,” ujarmya.

Berdasarkan laporan International Labour Organization (ILO), pekerja perempuan di kawasan Asia-Pasifik terdampak krisis secara tidak proporsional. Artinya, perempuan yang kehilangan pekerjaan lebih besar di daripada laki-laki.

Menurut ILO, 297 juta perempuan bekerja di sektor berisiko tinggi pada tahun 2019 di Asia dan Pasifik.

“Berbagai alasan menyebabkan kerugian bagi pekerja perempuan sebab sebagian besar perempuan di kawasan Asia-Pasifik bekerja di sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh krisis,” kata Menaker Ida.

Perbedaan Cara Pandang

Menanggapi pernyataan ini, aktivis muslimah sekaligus pengamat ekonomi Islam, Nida Sa’adah, S.E.Ak., M.E.I., menggambarkan fenomena seperti ini tidak pernah terjadi pada masa peradaban Islam.

Baca juga:  ASEAN Youth Interfaith Camp: Agenda Global Sarat Virus "Sipilis"

“Ini disebabkan adanya perbedaan perspektif antara Islam dan kapitalisme dalam memandang perempuan,” tuturnya.

Di dalam Islam, terangnya, Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berikan seperangkat aturan yang berbeda untuk keduanya karena optimasi dari masing-masing berbeda.

“Hanya saja tetap berkontribusi selaras dalam proses memajukan masyarakat, meninggikan peradaban, melejitkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang membawa kebaikan bagi semuanya, baik laki-laki maupun perempuan,” urainya.

Sedangkan, lanjutnya, sistem peradaban kapitalisme sekuler melihat manusia sebagai salah satu bagian dari faktor produksi. Tidak dibedakan meski berjenis kelamin perempuan.

“Untuk itu, ketika perspektifnya faktor produksi, maka di saat tidak ada kontribusi yang diberikan pada sektor ekonomi, dikatakan ada kapasitas tidak terpakai,” jelasnya.

“Dengan kata lain mereka akan berusaha keras agar mengotimasi keduanya ini (laki-laki dan perempuan) agar berkontribusi dalam aspek perekonomian,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, bebernya, tentu perlu dipahami, mengapa rezim di negeri-negeri muslim hari ini mendorong perempuan untuk masuk ke dunia kerja.

“Ada pesan dan peran tertentu yang dijalankan negara-negara Barat dalam program yang sebetulnya tidak dikenal di dunia Islam. Ada setting yang memang sudah dirancang  agar negeri-negeri kaum muslimin ini berbondong-bondong mempekerjakan kaum perempuan mereka,” ungkapnya.

“Namun, semua itu ujung-ujungnya tidak untuk membawa kebaikan bagi perempuan sebagaimana narasi yang dikampanyekan. Hakikat sebenarnya adalah untuk mengamankan kepentingan atau keuntungan bagi negera-negara pemegang peradaban hari ini. Yakni untuk memacu pertumbuhan ekonomi di negeri-negeri kaum muslimin. Bukan untuk kebaikan dan perbaikan kondisi kaum perempuan,” tukasnya.

Baca juga:  "Driving Seat" untuk ASEAN, Mungkinkah?

Barat Merampas Hak Kaum Perempuan di Negerinya Sendiri dan Negeri-Negeri Muslim

Ustazah Nida menyampaikan, ini dapat dibuktikan dengan melihat bagaimana Barat memperlakukan perempuan di dalam masyarakat mereka. Bagaimana negara Barat telah melakukan perampasan hak-hak dasar para perempuan di negeri mereka sendiri.

“Merampas hak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tanpa terpengaruh income yang dimiliki setiap orang,” cetusnya.

“Hak ini dirampas dalam peradaban sistem kapitalisme sekuler saat ini, yang diterapkan di berbagai negara. Kapan? Ketika warganya diminta untuk memberikan harga tertentu untuk mendapatkan layananan kesehatan dan pendidikan di negara-negara Barat tersebut. Kondisi Ini pun terjadi di negeri-negeri muslim karena regulasi yang diterapkannya pun sama,” paparnya lugas.

Selanjutnya Ustazah Nida menjelaskan tentang hak ekonomi. Di dalam Islam, hak ini diberikan kepada setiap perempuan sehingga terjaga pemenuhan nafkahnya. Pada institusi keluarga, Islam mewajibkan seorang ayah atau suami untuk bekerja. Di sini negara hadir berperan untuk memastikan tidak satu pun laki-laki yang menganggur.

“Jika mekanisme normal tidak berjalan atau terjadi extraordinary, misalnya wafatnya suami atau ayah dan tidak ada satu pun kerabat laki-laki yang mampu menggantikan atau mengambil peran itu, maka negara pun hadir untuk memberikan nafkah itu,” urainya.

Baca juga:  Penambahan Kasus Corona Tertinggi di ASEAN, Indonesia Terserah?

Hal ini, tambahnya, dipraktikkan oleh Khilafah Islam dalam sistem peradaban Islam. Sehingga terpenuhilah hak ekonomi bagi setiap perempuan tanpa memaksa mereka untuk bekerja, yang mendorong mereka berada pada kondisi rentan mengalami kekerasan, pelecehan, dan berbagai tindakan yang tidak perlu mereka hadapi.

Begitu juga dengan hak politik, sambungnya. Dalam peradaban kapitalisme sekuler, hak ini terampas dari para perempuan dengan berbagai fakta ketika perempuan turut menyuarakan ketidakadilan masyarakat mereka berada dalam kondisi yang tidak aman, terintimidasi, dipersekusi bahkan bisa terenggut kehormatannya.

Dengan demikian kita lihat berbagai narasi program yang dijalankan Barat ini sebenarnya narasi yang tidak ada ujungnya, tidak ada contoh nyatanya bahwa terwujud kehidupan perempuan yang lebih baik.

“Bahkan di negara Barat sendiri, mereka jelas-jelas telah merampas berbagai hak yang telah Allah berikan kepada para perempuan,” tegasnya.

Penerapan Islam Kafah, Jawaban Sejati

Untuk itu, ia mengingatkan, sebagai muslimah tentu harus berhati-hati menyikapi berbagai program ini dan tidak ikut menyuarakan, mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai program yang justru makin menjauhkan perempuan dari terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia.

“Karena sejatinya jawaban dari terpenuhinya dan terjaminnya hak-hak dasar itu dari diterapkannya syariat Islam secara kafah,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *