[Editorial] Sampai Kapan Negara “Berhitung” Soal Pendidikan?

Muslimahnews.com, EDITORIAL — Tahun 2022 akan menjadi tahun eksekusi bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki murid lebih dari 60 orang. Sekolah-sekolah ini harus siap bertahan sendirian karena tak akan lagi mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah dengan dalih efisiensi anggaran.

Menurut Kemendikbudristek, jumlah murid di bawah 60 orang mengindikasikan minimnya minat masyarakat tersebab buruknya layanan di lembaga pendidikan. Maka, memberi bantuan pada sekolah seperti ini dibaca sebagai pemborosan.

Kemendikbudristek juga beralasan, keputusan yang tertuang dalam Permendikbud No. 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler ini sebetulnya merupakan tindak lanjut dari Permendikbud No. 3/2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Pada Lampiran Bab III, Huruf A, angka 2, huruf k Permendikbud tahun 2019 itu diatur bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan, sesuai dengan kewenangannya harus memastikan penggabungan sekolah yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik dengan sekolah sederajat terdekat, kecuali sekolah yang dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf i. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, maka sekolah tersebut tidak dapat menerima dana BOS reguler.

Karenanya menurut Kemendikbudristek, waktu tiga tahun yang diberikan sejak 2019 itu dipandang sudah cukup bagi lembaga sekolah untuk meningkatkan kualitas, termasuk dengan upaya melakukan upaya merger. Jika tidak mampu, saatnya aturan ditegakkan.

—————

TAK KURANG-KURANG, ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut melakukan protes keras. Mereka menilai meski ada pengecualian-pengecualian, keputusan pemerintah ini sangat tidak bijak dan diskriminatif.

Terlebih kebijakan ini dikeluarkan di tengah situasi pandemi yang makin parah. Situasi sebelum pandemi saja, nasib sekolah khususnya lembaga pendidikan swasta, banyak yang kembang kempis akibat kekurangan dana.

Apalagi ketika masuk era pandemi. Banyak orangtua murid yang kesulitan membayar SPP anak-anaknya. Walhasil, sekolah pun tak sanggup memenuhi biaya operasional termasuk membayar tenaga pengajar yang sebelumnya juga dibayar seadanya.

Padahal diakui atau tidak, kehadiran sekolah swasta selama ini berperan besar dalam membantu negara menyelenggarakan pendidikan yang justru menjadi kewajibannya. Bahkan sekolah swasta mampu menjangkau level masyarakat paling rendah hingga ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia.

Menurut data yang dimuat dalam buku publikasi BPS bertajuk “Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Indonesia 2020”, sekolah swasta di Indonesia jumlahnya cukup besar, khususnya di level sekolah menengah.

Untuk level SMP misalnya, jumlah sekolah swasta mencapai 41,83% dari total sekolah yang jumlahnya ada 40.559 buah. Di level SMA, jumlahnya mencapai 50,66% dari 13.939 buah sekolah. Adapun SMK, ada 74,67% sekolah swasta dari total 14.301 buah sekolah.

Baca juga:  Aroma Korporatokrasi di Balik Polemik POP

Namun, statistik menyebutkan pula, lebih dari 70% ruang kelas di semua jenjang pendidikan Indonesia, kondisinya rusak, mulai dari ringan hingga berat. Itu artinya, ruang kelas yang terkategori layak digunakan sebagai sarana pembelajaran jumlahnya kurang dari 30% saja.

Hal ini tentu di luar problem minimnya sarana prasarana pendidikan lainnya, seperti kursi, meja, alat bantu maupun fasilitas penunjang lainnya. Padahal, ketersediaan sarana prasarana, di samping tenaga pendidik yang memadai menjadi salah satu faktor yang membantu menyukseskan penyelenggaraan pendidikan berkualitas.

—————

SITUASI ini setidaknya menunjukkan bahwa masih ada gap besar antara cita-cita penyelenggaraan pendidikan ideal yang disebut-sebut sebagai pilar peradaban, dengan kemampuan negara sebagai penyelenggara utama pendidikan nasional. Bahkan bukan hanya kemampuan, tetapi juga perhatian.

Pemerintah selalu berdalih, negara tak punya dana untuk memberi fasilitas terbaik bagi kebutuhan komunal masyarakat, termasuk di sektor pendidikan. Karenanya, negara harus rigid menghitung efisiensi. Bahkan sebisa mungkin membuka ruang besar pelibatan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pendidikan dengan dalih pemberdayaan masyarakat dan membangun kemitraan.

Maka, swastanisasi pun menjadi arus kuat yang begitu didorong pemerintah. Bukan lagi dalam kerangka semangat fastabiqul khairat, tetapi lebih bernuansa kapitalisasi sektor pendidikan.

Alhasil, sektor pendidikan mulai dilirik sebagian kapitalis lokal maupun asing sebagai ajang diversifikasi bisnis mereka. Bagi perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun internasional, lembaga pendidikan digandeng sebagai mitra atau penunjang bisnis mencetak tenaga kerja terlatih, sekaligus menjadi laboratorium riset berbiaya efisien atasnama program link and match atau triple helix.

Mereka pun siap “membantu” pemerintah dalam soal dana melalui skema public private partnership. Sementara, lembaga-lembaga pendidikan kecil yang berbasis swadaya dan dibangun atas nama kesalehan alias amal jariah kian terpinggirkan akibat minus perhatian.

Lembaga-lembaga pendidikan kecil ini, benar-benar mengandalkan rasa husnuzhan kepada rezeki dari Allah, serta niat kuat para pihak yang terlibat untuk berkontribusi membangun peradaban mulia di masa depan. Namun, meski mereka tak bergantung pada bantuan negara, lembaga pendidikan yang dibangunnya kerap menjadi korban kebijakan penguasa dan tak lekang dari pandangan penuh curiga.

Maka apa dikata? Pendidikan di alam sekuler liberal kapitalistik memang demikian risikonya. Tersubordinasi, bahkan terbajak oleh kepentingan bisnis para kapitalis yang bersimaharajalela.

—————

BERBEDA halnya dengan sistem pendidikan di dalam Islam. Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu mata air kehidupan dan pilar peradaban.

Esensinya sedemikian penting, hingga negara diberi tanggung jawab penuh memastikan pendidikan terselenggara dalam format paling ideal. Mulai penyelenggaraan pendidikan di level keluarga, masyarakat, maupun yang secara langsung menjadi kewajiban negara.

Negara dalam Islam, wajib memastikan tujuan pendidikan di semua ranah itu tak melenceng dari ikhtiar mencetak SDM berkepribadian Islam. Yakni SDM yang siap mengemban amanah memakmurkan bumi dan menebar risalah Islam sebagai bentuk penghambaan.

Baca juga:  Menimbang Program Guru Penggerak (PGP), Mampukah Meningkatkan Kompetensi Guru?

Negara dalam Islam pun akan senantiasa memastikan, bahwa pendidikan dienyam setiap warga negara dengan sebaik-baiknya. Karena pendidikan dalam Islam adalah hak setiap warga negara. Apa pun suku bangsanya, miskin atau kaya, muslim atau nonmuslim, semua berhak mendapat pendidikan dengan kualitas maksimal.

Maka, semua hal yang menunjang pendidikan ideal akan diupayakan oleh negara untuk mewujudkannya. Sarana prasarana, tenaga pengajar yang memadai dan mumpuni, lembaga-lembaga dan fasilitas riset, perpustakaan, asrama dan supporting system lainnya seperti kebijakan media massa, sistem pergaulan, hingga persanksian, semua akan dipenuhi oleh negara.

Hal ini akan ditunjang dengan penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam, yang memastikan negara akan memiliki kas melimpah ruah. Khususnya dari pos kepemilikan umum berupa sumber daya alam yang jumlahnya luar biasa besar—dan yang dalam Islam tak boleh dimiliki swasta tetapi wajib dikelola negara untuk sebesar-besar kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dalih efisiensi anggaran yang terus menjadi alasan tak terselenggaranya pendidikan ideal di masa sekarang, tak akan terjadi di dalam sistem yang menegakkan aturan-aturan Islam. Bahkan negara akan memiliki cadangan besar untuk memenuhi kemaslahatan umat yang lainnya, seperti sektor kesehatan dan keamanan.

Begitu pun, kedaulatan penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk swastanisasi, atau pembajakan potensi intelektual akibat kapitalisasi, tak akan terjadi sebagaimana sekarang. Semua, betul-betul berjalan sebagaimana tuntunan syariat Islam yang menjamin kemandirian, kebaikan, dan keberkahan.

——

MAKA, tengoklah pelaksanaan sistem pendidikan di masa Rasulullah (saw.). Saking pentingnya pendidikan, hak belajar tulis baca warga negara diintegrasikan dalam politik perang. Beliau memberi kesempatan setiap tawanan perang beroleh pembebasan dengan mengajarkan baca tulis pada 10 orang warga negara Islam.

Pada masa khalifah Umar, setiap guru mendapat insentif luar biasa besar. Hingga seorang guru di jejang TK pun mendapat gaji sekitar 15 dinar atau setara 63,75 gram emas 24 karat per bulan.

Begitu pun di masa-masa Khilafah setelahnya, pendidikan juga mendapat perhatian luar biasa dari para penguasa. Para guru dan ulama ditempatkan begitu mulia kedudukannya di mata masyarakat dan negara. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam terhadap ilmu dan ahli ilmu pengetahuan.

Kiprah dan karya mereka pun dihargai tinggi oleh negara. Khalifah Harun Al Rasyid misalnya, memberi insentif para penulis buku dengan emas seberat timbangan buku yang ditulisnya.

Para khalifah pun mengembangkan berbagai lembaga pendidikan di berbagai level termasuk pendidikan tinggi dengan berbagai fasilitas yang mumpuni. Yang terkenal dalam sejarah antara lain Universitas Nizamiyah dan Al-Mustansiriyah di Baghdad, Al-Azhar di Mesir, al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Sankore di Timbuktu, Mali, Afrika, dan lain-lain.

Baca juga:  Homeschooling dan Islamofobia

Masing-masing lembaga ini diketahui memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju pada masanya. Sarana dan prasarananya pun demikian, mulai dari lembaga riset, biro penerjemahan, asrama, dan perpustakaan dengan koleksi ribuan buku dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Wajar jika sistem pendidikan Islam pada masa peradaban Islam tegak mampu menjadi model, sekaligus mercusuar peradaban yang disegani seluruh negara di dunia.

Darinya, lahir tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang sangat dikenal sebagai pelopor ilmu-ilmu modern di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sebut saja, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, Ibnu Sina, al-Khawarizmi, dan al-Ferdowsi. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang diakui multitalenta namun tetap berkepribadian Islam.

Pengakuan akan tingginya kualitas sistem pendidikan Islam ini, dapat dilihat dari catatan sejarah peradaban Islam yang terserak di berbagai kitab. Di antaranya, catatan tentang surat yang dikirimkan George II raja Inggris, Swedia, dan Norwegia kepada Khalifah Hisyam III.

Di suratnya, ia memohon dengan penuh kerendahan agar putra putri bangsa Eropa diperkenankan mengenyam “mata air yang jernih” berupa universitas-universitas ilmu pengetahuan dan industri-industri yang maju di negeri Islam yang makmur dan sejahtera. Bahkan, ia mengirimkan hadiah bersama delegasi dari kalangan pangeran dan putri raja-raja Eropa yang datang kepadanya.

Surat ini lalu dijawab oleh Khalifah dengan penerimaan yang sangat terbuka. Bahkan ia menyatakan, baitulmal siap mem-back up kebutuhan pembiayaan bagi mereka selama belajar di negerinya.

————–

JELASLAH, persoalan pendidikan hari ini tak akan pernah selesai selama paradigma yang digunakan negara, termasuk dalam sistem pendidikan, masih sekuler liberal kapitalistik.

Soal kurangnya biaya dan buruknya kualitas akan terus menghantui dunia pendidikan karena sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan telah membuat negara kehilangan modal menyejahterakan rakyatnya. Wajar jika penguasanya harus selalu berhitung untung rugi dengan rakyatnya di berbagai urusan mereka.

Begitu pun dengan sistem politik sekuler demokrasi yang diterapkan, telah membuat negara tak punya kemandirian, termasuk dalam memelihara idealisme tujuan pendidikan. Wajar jika output yang dihasilkan tak lebih dari mesin pemutar industri kapitalisme global berupah murah meriah.

‘Alaa kulli haalin, negeri ini benar-benar akan kehilangan harapan untuk membangun peradaban cemerlang pada masa yang akan datang. Kecuali jika seluruh sistem hidup dan kepemimpinan politik yang diterapkan berubah menjadi Islam. Bukan dengan terus memupuk harapan kosong pada sistem yang menafikan peran Tuhan. [MNews/SNA]

One thought on “[Editorial] Sampai Kapan Negara “Berhitung” Soal Pendidikan?

Tinggalkan Balasan