Impor Cabai, Membunuh Ekonomi Petani Saat Pandemi

Penulis: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia)

MuslimahNews.com, OPINI — Sebuah video viral memperlihatkan seorang petani cabai mengamuk dan merusak kebun cabai miliknya. Video tersebut beredar di akun Instagram @andreli48, Rabu (4/8) lalu. Kemarahan petani dalam video tersebut diduga karena harga cabai di pasaran anjlok.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyatakan pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Pemerintah hendaknya tidak mengedepankan impor terus-menerus sehingga menyengsarakan petani. Slamet menyatakan impor cabai di semester I/2021 sebesar 27,851 ton. Naik 54% dibanding tahun 2020 sebesar 18.075 ton. (rctiplus.com, 29/8/2021)

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan, Bambang Sugiharto, menjelaskan impor cabai sebesar 27.851 ton sepanjang semester I/2021 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Cabai diimpor dalam bentuk cabai kering, cabai dihancurkan atau ditumbuk dan bukan cabai segar konsumsi. (bisnis.com, 24/8/2021).

Beberapa bulan sebelumnya, cabai impor banyak ditemukan di Pasar Pon Jombang, Jawa Timur. Harga cabai merah keriting impor dari luar negeri itu seharga Rp34 ribu dalam kondisi segar, dan dalam kondisi kering Rp40 ribu per kilogram. (kabarjombang.com, 17/3/2021)

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Yogyakarta, Hempri Suyatna, menyayangkan kebijakan adanya impor cabai yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat pandemi. Menurutnya, negara sebenarnya bisa memfasilitasi pengembangan industri olahan cabai dan membangun sistem atau teknologi penyimpanan cabai agar tahan lama tetapi tidak pernah dilakukan.

Ketua Forum Petani, Kalasan Janu Riyanto, mengeluhkan harga cabai di tingkat petani merosot hingga 50% dari harga normal, yaitu dari harga kisaran Rp11.000 per kilogram anjlok ke harga Rp5.000 per kilogram (yogya.ayoindonesia.com, 29/8/2021).

Baca juga:  Korporatisasi Pertanian, Perguruan Tinggi Menjadi “Stempel” Liberalisasi Pangan?

Harga Cabai Anjlok Akibat Impor dan PPKM

Selain karena impor cabai yang sudah dilegalkan pemerintah, anjloknya harga cabai disebabkan sepinya pasar akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Negara harusnya melindungi petani lokal dan bertanggung jawab penuh mengurusi petani mulai dari penyediaan lahan pertanian yang layak tanam, pupuk dengan harga terjangkau, memfasilitasi sistem irigasi yang bagus dan aman untuk lingkungan, menjaga stabilitas harga panen tanaman, hingga menjamin hasil panen terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen/rumah tangga.

Jangan sampai dalih pemerintah bahwa impor untuk menstabilkan harga hanya alasan untuk lepas tanggung jawab mengurusi petani. Bagaimana jadinya jika semua bahan pangan dan hasil pertanian impor dari luar negeri? Yang terjadi justru mematikan ekonomi petani. Ketergantungan kepada luar negeri akan semakin besar dan swasembada pangan tentu hanyalah sebatas angan yang tak pernah diseriusi.

Rezim Demokrasi Neoliberal Tak Memihak Petani

Buruknya nasib petani di dalam sistem demokrasi terjadi karena lemahnya posisi petani akibat kurangnya sokongan dari pemerintah. Petani dibiarkan dalam segala kesulitannya, seperti keterbatasan lahan, kurang modal, kurang cakap teknologi pertanian, atau lemahnya posisi petani di hadapan para tengkulak.

Baca juga:  [Editorial] Kisruh Harga Cabai, Bukti Penguasa Makin Abai

Akar masalah semua problem ini adalah karena negara menerapkan sistem kapitalisme neoliberal dalam tata kelola pertanian. Sistem ini menihilkan peran negara sebagai pengatur utama (regulator) pengelolaan pertanian dari hulu hingga hilir. Swasta bisa berperan sebebas-bebasnya dalam menguasai dan mengelola aset-aset vital yang berhubungan dengan tata kelola pertanian. Korporasi-korporasi besar yang menguasai modal itulah yang menjadi pemain utama. Bagaimana dengan petani kecil? Petani miskin makin susah dan akhirnya banyak yang berpindah profesi dan tidak mau menjadi petani.

Hanya segelintir orang yang ternyata menguasai sebagian besar lahan pertanian di Indonesia. Indeks gini ratio penguasaan tanah pertanian di Indonesia sangat tinggi yaitu berada di angka 0,68. (sajogyo-institute.org, 1/7//2020). Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 68% tanah pertanian. Siapa lagi kalau bukan para kapitalis korporat pemegang modal besar? Petani gurem makin terpinggirkan.

Rezim Demokrasi Gagal Memenuhi Kebutuhan Rakyat

Rezim demokrasi menggantungkan pemenuhan kebutuhan rakyat kepada impor. Impor yang terlalu besar menjadikan pemerintah ketergantungan terhadap stok barang di negara lain dan tentunya cenderung mematikan produsen dalam negeri jika tidak dilakukan antisipasi atau proteksi terhadap produk lokal. Geliat ekonomi di dalam negeri juga bisa turun jika terus-menerus mengandalkan impor.

Demokrasi itu sistem politik transaksional yang mahal. Dalam proses pengambilan dan peralihan kekuasaannya, memerlukan biaya yang begitu mahal. Korupsi menjadi buah demokrasi yang sulit untuk diberantas. Miliaran bahkan triliunan rupiah digelontorkan demi memenangkan pemilihan pemimpin.

Baca juga:  Impor Hortikultura Niscaya, Cukupkah dengan "Good Agricultural Practice"?

Akibat lain dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme yaitu orientasi kekuasaan bukan untuk mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat, akan tetapi lebih berorientasi untuk mengembalikan modal politik dan mempertahankan kursi. Jiwa para pemimpin kosong dari keinginan me-riayah (mengurusi) rakyat. Sistem sekuler ini tidak menjamin kebutuhan dasar rakyat, baik pangan, pendidikan, maupun kesehatan. Semua harus dibayar dengan biaya yang mahal.

Berbeda dengan sistem Islam kafah. Pemimpinnya bertanggung jawab memberikan pelayanan penuh kepada rakyat untuk ketiga kebutuhan mendasar tersebut. Hal ini juga terkait dengan cara memilih pemimpin dalam sistem Islam yang murah dan tidak berbelit-belit.

Kegemilangan pemerintahan Islam bisa kita lihat pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rakyatnya sejahtera pada zamannya. Kemakmuran umatnya merata, mulai dari wilayah Afrika hingga ke seluruh wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah. Demikianlah jika Islam diterapkan secara kafah, keberkahan dari Allah melimpah dari langit dan bumi.

Allah Swt berfirman dalam surah Al-A’raf ayat 96,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya.” [MNews/Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *