[Editorial] Kisruh Harga Cabai, Bukti Penguasa Makin Abai

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Jika beberapa bulan sebelumnya konsumen menjerit karena harga cabai melangit, kali ini giliran petani yang menangis karena harga cabai benar-benar tak logis.

Bisa dibayangkan, di beberapa tempat, harga jual cabai merah keriting di tingkat petani anjlok hingga kisaran Rp2.000—Rp3.000 per kilogram. Padahal, Titik Impas Biaya Produksi atau Break Event Point (BEP) untuk cabai idealnya di atas Rp25.000—Rp30.000 per kilogramnya.

Begitu pun dengan jenis cabai lainnya. Di pasar grosir misalnya, harga cabai rawit hanya Rp8.000 per kg. Padahal, pada akhir Juli harganya masih Rp35.000 per kg.

Harga cabai besar juga turun menjadi Rp5.500 per kg, dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau anjlok menjadi Rp4.000 per kg, padahal sebelumnya kisaran Rp13.000 per kg.

Wajar jika di beberapa wilayah, para petani banyak yang memilih membiarkan tanaman cabainya rusak. Bahkan, petani cabai di Majalengka memilih menelantarkan lahannya hingga membakar tanamannya.

———————

Cabai memang bukan komoditas strategis. Namun, tingkat konsumsi masyarakat kita terhadap cabai cukup tinggi. Wajar jika menanam cabai menjadi salah satu pilihan terbaik bagi sebagian petani. Apalagi di momen-momen tertentu, harga pasar cabai cukup menggiurkan. Maret lalu misalnya, harganya bisa mencapai Rp135.000,-. Sementara di saat normal, kisaran harga antara Rp35.000—Rp40.000.

Namun, tak jarang petani seperti kena prank. Saat musim tanam, mereka bersemangat menanam karena berharap dapat menikmati keuntungan. Tapi ketika menjelang panen, tiba-tiba harga pasar anjlok.

Hal ini tak hanya terjadi pada cabai. Komoditas lainnya pun sering mengalami hal demikian. Misalnya bawang merah, bawang putih, kedelai, komoditas ternak seperti ayam, dan yang lainnya. Komoditas strategis dan politis seperti beras juga tak luput dari permasalahan.

Pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, biasanya berdalih anjloknya harga adalah akibat faktor kelebihan produksi atau surplus. Akibatnya, ketersediaan barang di pasar terlalu melimpah, sementara permintaan atas barang tersebut tetap atau malah berkurang akibat daya beli masyarakat yang terus menurun di masa pandemi.

Untuk cabai, diketahui bahwa selama Januari—Juli 2021 terdapat produksi sebanyak 163.293 ton. Padahal, kebutuhan cabai hanya sebesar 158.855 ton. (Sumber data: Liputan6.com, 29/8/2021)

————-

Masalahnya mengapa hal ini bisa terjadi, bahkan terus berulang?

Baca juga:  Impor Cabai, Membunuh Ekonomi Petani Saat Pandemi

Tak dimungkiri, pemerintah tampak selalu gagap dalam menghadapi situasi seperti ini. Padahal, semestinya semua bisa diantisipasi sekiranya mereka serius berpikir dan bekerja untuk memberi solusi, semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan para petani dan keadilan bagi konsumen.

Terlebih, di luar faktor menurunnya daya beli masyarakat, ternyata ada peran pemerintah yang menyebabkan pasokan barang melimpah di pasaran. Di antaranya manajemen informasi dan data yang amburadul, serta kebijakan membuka keran impor yang ugal-ugalan dengan dalih menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan industri.

Ironisnya, sering kali impor tetap berjalan di tengah produksi yang sedang surplus, baik karena impor maupun panen raya. Sepanjang semester I/2021 lalu, impor cabai kering atau tumbuk mencapai 27.851 ton. Alasannya, lagi-lagi demi memenuhi kebutuhan perindustrian.

Di luar impor komoditas, penderitaan petani pun bertambah oleh persoalan biaya produksi, terutama pupuk. Kartu Tani yang diperoleh sebagian kecil petani pun nyatanya tak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Apa pasal? Harga pupuk bersubsidi faktanya tetap mahal. Sistem penyaluran yang berbelit, yakni melalui perusahaan dan kios pedagang pupuk yang terdaftar di kelompok tani memberi celah maladministrasi dan penyelewengan.

Penyelewengan ini pun nyatanya bukan hanya terjadi di level pedagang. Beberapa tahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menangkap anggota DPR yang terlibat kasus suap terkait distribusi pupuk bersubsidi yang anggarannya mencapai ratusan trilyun rupiah.

Namun selain mahal, pupuk bersubsidi ini pun sering kali langka di pasaran. Yang ada malah pupuk impor yang berasal dari Cina dengan harga yang juga sama-sama mahal dan kualitasnya pun tak terlalu efektif mendongkrak hasil pertanian.

——-

Ironisnya lagi, pihak pemerintah selalu bersikap defensif apologetis dan memosisikan diri seolah selalu kena simalakama. Padahal kenyataannya, ada peran besar pemerintah dalam menciptakan situasi tak menguntungkan ini. Termasuk menciptakan kondisi kondusif bagi merajalelanya mafia dan kartel di sektor pangan, serta makin lemahnya posisi tawar pemerintah dalam menghadapi tekanan luar akibat jebakan perjanjian internasional di bidang pangan.

Berbagai strategi yang dicanangkan pemerintah pun nyatanya hanya sukses di atas kertas. Misalnya pembentukan berbagai kelembagaan dan badan kuasi negara seperti Bulog, Badan Ketahanan Pangan, dan yang terakhir dibentuk yakni Badan Pangan Nasional. Keberadaan berbagai varian badan ini justru mencerminkan buruknya birokrasi dan efisiensi anggaran.

Baca juga:  Pedasnya Fluktuasi Harga Cabai

Begitu pun dengan strategi yang dicanangkan Kementan berupa lima strategi cara bertindak (5CB) dalam rangka menggenjot produksi pangan. Yakni peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, mendorong pembangunan lumbung pangan, mendorong pertanian modern, dan mendorong ekspor pertanian hingga tiga kali lipat. Faktanya, semua strategi itu  gagal total dan justru mendorong masifnya kapitalisasi yang membuat petani kecil tambah menderita.

———–

Diakui atau tidak, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memang tak menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal yang utama. Paradigma sekuler kapitalistik yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan membuat fungsi kepemimpinan bergeser dari fungsi  yang seharusnya.

Dalam sistem ini, kekuasaan faktanya hanya menjadi alat mewujudkan kepentingan kelompok atau partai politik. Apalagi mekanisme pemilihan ala demokrasi menjadikan biaya politik menjadi mahal, sehingga kontestasi kepemimpinan pun tak ubahnya seperti praktek bisnis dan perjudian.

Tak heran jika berbagai kebijakan yang dikeluarkan, bahkan pun yang menyangkut hajat hidup orang banyak, selalu berkelindan dengan kepentingan partai pemenang, kelompok pendukung, dan para pemilik modal sebagai donatur kekuasaan.

Aroma bagi-bagi kue kekuasaan dan kapitalisasi sektor-sektor kebutuhan publik termasuk sektor pangan demikian menyengat di berbagai kebijakan yang dicanangkan. Tidak hanya dari kapitalis lokal, tapi juga dari kaum kapitalis global.

Padahal, dalam Islam, pemerintah sejatinya adalah pelayan sekaligus pelindung umat, bukan pebisnis atau pedagang. Mereka wajib memastikan kebutuhan umat dan keamanan mereka terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana wajib pula bagi mereka memastikan kedaulatan dan kemandirian negara tetap terjaga.

Tak ada kepentingan yang menempel dalam kekuasaan Islam selain harapan beroleh rida Allah Swt.. Dalam Islam, kepemimpinan adalah alat penegak hukum-hukum Allah, yang amanahnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Melalui pelaksanaan hukum-hukum Allah inilah kesejahteraan dan keadilan di tengah umat akan bisa diwujudkan. Hukum-hukum Allah ini memberi solusi komprehensif atas seluruh problem manusia, termasuk urusan jaminan pangan dan jaminan berusaha bagi rakyatnya, orang per orang.

Maka, semua hal yang menghambat terjaminnya kebutuhan pangan dan jaminan berusaha, seperti proses produksi, rantai pasok atau distribusi pangan, termasuk munculnya fluktuasi harga yang memberatkan, akan diselesaikan secara mengakar. Begitu pun peluang munculnya pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat, akan ditutup rapat-rapat.

Baca juga:  Pedasnya Fluktuasi Harga Cabai

Produksi pangan misalnya, akan digenjot sesuai kebutuhan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan pertanian. Tidak ada lagi alasan yang menyebabkan suplai kebutuhan tergantung sepenuhnya pada impor.

Ikhtiar ini tentu akan di-support penuh oleh negara. Antara lain melalui penerapan sistem pertanahan dalam Islam yang mengharuskan optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensinya. Juga di-support dalam bentuk dukungan pembinaan dan permodalan yang dimungkinkan karena negara menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam.

Adapun celah-celah penyelewengan akan ditutup dengan penerapan sistem sanksi dan peradilan Islam yang dikenal tegas. Kasus kezaliman yang lumrah terjadi dalam sistem sekuler ini tak mungkin merebak dalam sistem yang menerapkan aturan-aturan Islam.

Sistem politik Islam juga menjamin kemandirian dan kedaulatan negara tegak sempurna. Negara tak akan mudah tunduk pada tekanan internasional yang dibuat melalui diktum-diktum perjanjian yang hakikatnya merupakan alat penjajahan.

——–

Walhasil, kita tak bisa berharap banyak kondisi akan berubah menjadi baik manakala hukum Allah belum tegak sempurna. Bahkan, sistem yang ada akan terus memproduksi kerusakan yang menjauhkan masyarakat dari cita-cita hidup sejahtera.

Karena itu, sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya perubahan ke arah Islam. Tentu dimulai dengan amal dakwah yang targetnya memahamkan Islam sebagai solusi hidup, bukan semata sebagai agama ruhiyah yang hanya mengajarkan urusan akidah, ibadah, dan akhlak saja.

Inilah jalan perubahan yang dicontohkan Rasulullah ﷺ, hingga beliau berhasil membangun masyarakat Islam yang ideal, yang dilanjutkan dari generasi demi generasi hingga belasan abad.

Sepanjang sejarah peradaban Islam itulah, kita mendapati contoh terbaik sistem pemerintahan yang dibutuhkan manusia. Pengurusan urusan umat berjalan demikian sempurna, sehingga umat bisa merasakan hidup sejahtera dan penuh berkah di bawah naungannya sebagaimana firman Allah Swt.,

 وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96) [MNews/SNA]

Tinggalkan Balasan