RAPBN 2022 untuk Siapa?

Penulis: Zikra Asril

MuslimahNews.com, FOKUS — Presiden Jokowi menyampaikan pidato tentang RUU APBN Tahun 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021—2022. Tema yang diusung adalah “RAPBN 2022: Pemulihan Ekonomi & Reformasi Struktural”.

RAPBN 2022 direncanakan dengan postur Belanja negara Rp2.708,7 T, Pendapatan negara Rp1.840,7 T yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.506,9 T, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp333,2 T.

Defisit anggaran tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp868 triliun atau 4,85% PDB, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,0—5,5%. Presiden menekankan APBN 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketakpastian.

Apakah dengan postur anggaran seperti ini ekonomi masyarakat akan pulih, atau sebaliknya, rakyat akan makin sengsara?

Pajak Naik, Utang Mencekik

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, pemerintah berencana menarik utang Rp973,58 T. Sedangkan posisi utang pemerintah per Juni 2021 saja sudah sebesar Rp6.570,2 T. Dengan demikian, utang pemerintah pada akhir 2022 diperkirakan mencapai Rp8.110 T. Dengan kondisi ini, rasio utang pada tahun depan diprediksi bisa mencapai 45,3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bila ditambah dengan utang milik BUMN nonkeuangan saja, dinilai akan bisa mencapai batas tertinggi dalam UU Keuangan Negara yakni mendekati 60%.

Ekonom Faisal Basri bahkan memperkirakan utang hingga 2022 bisa saja meleset ke atas kalau pertumbuhan ekonomi tak memenuhi target APBN 2021 dan 2022. Kemungkinan itu cukup besar karena selama pemerintahan Jokowi target pertumbuhan tak pernah sekalipun tercapai.

Ditambah lagi, utang yang menggunung ini juga didorong oleh pembayaran bunga utang yang memakan porsi terbesar yaitu Rp405 triliun. Lebih dari seperlima pengeluaran pemerintah pusat disisihkan untuk membayar bunga utang setiap tahunnya!

Beban utang yang makin tinggi dan telah melampaui beberapa standar internasional membuat pemerintah mendapat peringatan dari BPK. Peringatan itu disebabkan karena tiga hal.

  • Pertama, Rasio Debt Service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25%—35%.
  • Kedua, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi International Debt Relief(IDR) sebesar 4,6%—6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7%—10%.
  • Ketiga, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92%—167% dan rekomendasi IMF sebesar 90%—150%.1 Sedangkan dari sisi penerimaan, pemerintah menargetkan pajak naik 9,5% pada 2022.
Baca juga:  Demokrasi Gagal, Pilih Otokrasi? “Logical Fallacy” Tangani Pandemi

Ekonom Indef, Abra El Talattov, menilai target pajak tersebut tergolong ambisius karena 2014—2022 rata-rata pertumbuhan penerima pajak setiap tahunnya hanya berkisar 2,9% dalam kondisi normal tanpa adanya pandemi. Tentu saja target ini akan berimplikasi pada kenaikan pajak yang harus dibayar masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit di tengah pandemi.

Anggaran Belanja Pro Oligarki

Saat kondisi pandemi belum jelas kapan berakhirnya seperti saat ini, sementara rakyat masih berjuang agar bisa bertahan, ternyata anggaran kesehatan justru menjadi Rp255,3 T, turun 21,8% dibanding outlook anggaran kesehatan Indonesia tahun 2021 yang mencapai Rp326,4 T. Anehnya, anggaran perlindungan sosial juga turun menjadi Rp427,5 T, berkurang 12,4% dari outlook anggaran perlindungan sosial pada 2021. Namun, anggaran infrastruktur masih jumbo, yakni sebesar Rp384,8 T.

Anggaran ini dipertanyakan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal. Faisal mempertanyakan cara pemerintah mengantisipasi kalau terjadi kembali gejolak Covid-19 pada 2022, dan pasti membutuhkan dana untuk 3T ‘testing, tracing, treatment’ juga vaksin.

Penurunan anggaran kesehatan dan bantuan sosial jelas berpotensi menimbulkan permasalahan baru jika terjadi lagi lonjakan Covid-19 pada 2022, apalagi pemerintah masih berambisi mendorong sektor infrastruktur pada APBN 2022.2 Said Didu bahkan dengan tegas mengatakan RAPBN 2022 lebih memihak kepada oligarki, karena masih memaksakan proyek infrastruktur seperti bandara dan jalan tol, padahal sepi di masa pandemi.3

Semua ini secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengakomodir kepentingan oligarki daripada kepentingan hajat hidup mayoritas rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup di masa pandemi.

Kenyataan ini jelas bertentangan dengan jargon demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara justru memberikan harapan palsu terwujudnya kesejahteraan rakyat dan membela kepentingan oligarki.

Mantan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, memperkuat kondisi yang terjadi saat ini. Menurutnya, kekuasaan oligarki yang makin tumbuh subur di Indonesia saat ini, telah menguasai penyusunan undang-undang dan pengalokasian APBN. Bahkan, oligarki minoritas menguasai perekonomian nasional dan pemerintahan. Padahal, oligarki tersebut merupakan kelompok minoritas terbatas, sedangkan rakyat yang menjadi mayoritas dalam negara justru hanya menerima dampak dari ketimpangan yang dihasilkan dari para oligarki.

Baca juga:  APBN Khilafah Mengatasi Krisis, APBN Kapitalisme Memicu Krisis

Fenomena ini menyebabkan masyarakat mayoritas makin tersingkir dalam kegiatan perekonomian nasional. Kekuasaan yang dimiliki para oligarki tersebut berdampak pula pada munculnya intoleransi/ketimpangan ekonomi.4

Inilah ilusi kehidupan demokrasi. Jargon kesejahteraan rakyat hanyalah janji palsu pada rakyat untuk tetap bertahan dalam sistem ini. Janji palsu ini telah menjadi alat untuk menjaring suara rakyat agar para oligarki untuk terus berkuasa.

Sistem demokrasi memang memberikan ruang untuk mengumbar janji kosong demi tercapainya tujuan. Demokrasi bahkan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan, termasuk menggunakan kekuasaan untuk membela oligarki yang minoritas dan melalaikan nasib mayoritas rakyat. Rakyat hanya dicari suaranya dan dilupakan saat kekuasaan sudah dalam genggaman.

Inilah jahatnya demokrasi, karena menjadikan akal manusia sebagai pemutus segala sesuatu. Apakah rakyat masih mau ditipu oleh demokrasi?

APBN Khilafah untuk Kesejahteraan Rakyat

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan aturan Allah, dan menerapkan aturan Allah secara kafah. Tidak ada celah untuk mengakomodir kepentingan manusia, apalagi kepentingan para oligarki. Begitu pun dalam penyusunan APBN, Khalifah sebagai pemegang wewenang untuk memutuskannya hanya merujuk aturan syariat dalam menetapkan penerimaan dan belanja negara.

Dalam Khilafah, APBN ini dalam pengelolaan Baitulmal. APBN yang diterapkan memenuhi prinsip keadilan dan menyejahterakan rakyat, tidak berpihak pada segelintir elite rakyat atau oligarki, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Dalam Pos Penerimaan, syariat telah menggariskan tiga sumber pendapatan negara yaitu:

  • Pertama, harta kepemilikan negara yang meliputi. 1. Ganimah, mencakup anfal, fai, dan khumus, yakni rampasan perang; 2. Kharaj, yakni pajak bumi yang dahulu dibebaskan kaum muslimin dengan jihad. Besaran kharaj ini ditetapkan khalifah berdasarkan potensi hasil bumi tersebut; 3. Sewa tanah-tanah milik negara; 4. Jizyah, yakni pajak dari warga nonmuslim yang dewasa dan berada sebagai jaminan ketundukan mereka, karena mereka tak terkena kewajiban zakat, jihad, maupun pajak—bila ada; 5. Fai, yakni pemasukan dari barang temuan, waris yang tak ada pewarisnya, harta sitaan, dsb.; 6. Pajak yang hanya ditarik insidental dari warga muslim yang kaya apabila pos yang lain benar-benar kosong.
  • Kedua, hasil pengelolaan harta kepemilikan umum seperti barang tambang, hutan, dan lainnya.
  • Ketiga, sumber pendapatan lain seperti, zakat harta, zakat ternak, zakat pertanian, perniagaan, emas, dan perak. Tiga pos ini bertumpu pada sektor riil dan produktif yang akan selalu mengalir. Dengan banyaknya sumber penerimaan negara Khilafah, rakyat tidak akan dibebani pajak.
Baca juga:  Permainan Nasib Rakyat di Tangan Rezim Oligarkis

Begitu pun dengan belanja negara, syariat juga telah menetapkan pos pengeluaran. Dalam kitab Nizhamul Iqtishady fil Islam karya Imam Taqiyuddin an-Nabhani, dinyatakan bahwa pengeluaran kas negara (Baitulmal) ditetapkan berdasarkan enam kaidah:

  1. Harta yang menjadi kas tersendiri Baitulmal, yaitu harta zakat. Harta ini hanya dibelanjakan ke delapan ashnaf kalau memang kasnya terisi. Bila di Baitulmal harta zakat sudah habis, maka tidak ada seorang pun dari delapan ashnaf itu yang berhak mendapatkannya lagi, dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk itu.
  2. Pembelanjaan yang sifatnya wajib, yaitu manakala terjadi kekurangan (fakir miskin atau ibnu sabil) atau untuk melaksanakan jihad. Ini bersifat pasti, bila tidak ada dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, negara dapat meminjam harta dan setelah itu dilunasi dan bila perlu dapat menarik pajak, seperti pendidikan dan kesehatan.
  3. Pembelanjaan yang sifatnya kompensasi yakni bagi orang-orang yang telah memberikan jasa, misalnya gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, guru, dan sebagainya. Ini juga bersifat pasti.
  4. Pembelanjaan karena unsur keterpaksaan, semisal ada bencana alam, wabah, atau serangan musuh. Ini juga bersifat pasti.
  5. Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan, bukan untuk kompensasi, namun sifatnya vital, karena bila tidak ada, umat akan mengalami kesulitan, seperti pembangunan infrastruktur. Ini juga bersifat pasti.
  6. Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan hanya saja bila tidak ada umat tidak sampai menderita, misalnya pembangunan fasilitas hiburan, atau adanya fasilitas umum sekunder ketika fasilitas yang lama masih memadai.

Demikianlah, APBN Khilafah disusun dengan berlandaskan aturan Allah, yang memerintahkan khalifah sebagai pengurus urusan rakyat dan menjadi pelindung rakyat.

Khalifah akan memenuhi amanah Allah untuk menjamin hidup rakyat, karena sadar ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Khilafah Islamiah akan mewujudkan kesejahteraan individu per individu rakyat di dunia, dan menghantarkan turunnya keberkahan dari Allah. Insyaallah. [MNews/Gz]

Catatan Kaki:

1.https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819115009-4-269576/tercekik-faisal-basri-sebut-utang-ri-bakal-tembus-rp-8000-t

2.https://m.tribunnews.com/bisnis/2021/08/20/ekonom-postur-rapbn-2022-bertolak-belakang-dari-upaya-antisipatif-pandemi

3.https://islamtoday.id/news/20210820182511-38371/rapbn-2022-tidak-pro-rakyat/Muhammad

4.https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/361844/ketimpangan-ekonomi-bisa-munculkan-ketegangan-sosial

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.