Opini

Putus Kuliah “Mewabah”, Mahasiswa Tak Berdaya, Apa Solusi Negara?

Penulis: Rindyanti Septiana S.H.I.

MuslimahNews.Com, OPINI—Bukan hanya kebutuhan pokok yang sulit dipenuhi oleh rakyat selama masa pandemi, tetapi juga kebutuhan atas pendidikan. Padahal, dengan pendidikan, keberlangsungan potensi intelektual tetap terjaga. Keunggulan peradaban suatu bangsa pun dapat dilihat dari aspek pendidikannya.

Saat ini, banyak mahasiswa yang tak berdaya untuk bisa bertahan mengikuti perkuliahan selama pandemi, disebabkan faktor ekonomi dan sosial. Dikutip data dari Kemendikbudristek, sepanjang tahun lalu yang akan putus kuliah di Indonesia mencapai 602.208 orang.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Lembaga Beasiswa Baznas Sri Nurhidayah, ia mengatakan setengah juta mahasiswa putus kuliah di masa pandemi. Rata-rata angka putus kuliah paling banyak terjadi pada perguruan tinggi swasta (PTS). Angkanya naik tajam hingga 50 persen. (jawapos.com, 16/8/2021). Mengapa ini terjadi?

Karena bertambahnya penduduk miskin akibat dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan memburuk selama pandemi. Lalu apa solusi negara mengatasinya? Apakah cukup hanya dengan memberikan beasiswa? Atau mengganti sistem pendidikan negeri yang selama ini bercorak kapitalisme?

Kuliah, Barang Mahal Sulit Terjangkau

Entah bagaimana kondisi masa depan bangsa ini? Melihat generasi bangsa yang tak mudah mengakses pendidikan. Meski para pejabat negara menyampaikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak negeri. Sayangnya kebijakan yang mereka putuskan tak sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Ubaid Matriaji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa kuliah merupakan barang mahal. Hanya orang memiliki kemampuan ekonomi saja yang bisa memperolehnya. Apalagi ketersediaan kampus berbiaya murah masih sedikit. (new-indonesia.org, 28/9/2020).

Baca juga:  Pengkhianat Rakyat yang Sesungguhnya Bukan Mahasiswa, Tapi Koruptor dan Antek Asing

Walaupun pemerintahan Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) dan adanya keringanan uang kuliah tunggal (UKT), hal ini hanya meringankan sebagian kalangan saja. Sementara itu, saat mahasiswa menjalankan perkuliahan, mereka butuh biaya untuk membayar kontrakan atau kosan, makan, operasional, dan akomodasi kuliah.

Makin bertambah komplekslah masalah yang dihadapi mahasiswa. Boro-boro untuk memenuhi perut dengan makanan yang bergizi, sudah bisa  diketahui secara jamak oleh publik, kantong mahasiswa hanya mampu menjangkau makanan yang murah seperti mie instan atau berburu kuliner serba 10 ribu.

Putus Kuliah “Mewabah”, Apa Solusi Negara?

Menurut Ubaid Matriaji, bertambahnya jumlah mahasiswa putus kuliah tidak hanya terjadi selama pandemi. Pascapandemi pun hal ini akan kembali lagi karena negara atau masyarakat masih dalam tahap recovery ekonomi. (new-indonesia.org, 28/9/2020).

Ia menambahkan, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan relaksasi, salah satunya dengan afirmasi dari pihak kampus. Memberi diskon atas biaya kuliah atau menggratiskannya. Bukankah kita memiliki dana abadi pendidikan? Lalu dimana hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan?

Negara tidak boleh membiarkan putus kuliah yang makin “mewabah”. Tahun lalu, tagar #MendikbudDicariMahasiswa menjadi trending topic di Twitter karena tidak adanya keringanan pembayaran biaya kuliah.

Melalui twitnya, seorang mahasiswa menyuarakan kegelisahannya, “Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tetap harus membayar penuh uang kuliah sebesar Rp4,9 juta.” (Akun @desiarmydi)

Ia berharap Kemendikbudristek memperhatikan keluhan mahasiswa dan memberikan solusinya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek dengan membuka program bantuan pemerintah bernama Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Baca juga:  Benarkah ada Kepentingan di Balik Kebijakan Bantuan Kuota?

Masyarakat yang putus kuliah karena harus bekerja dapat kembali melanjutkan studinya. Direktur Belmawa Ditjen Dikti Kemendikbudristek Prof Aris Junaidi menargetkan pada 2021 ada 6.000 mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan lewat program tersebut. (antaranews.com, 22/7/2021). Namun, apakah akan segera terealisasi atau hanya masih menjadi opini? Tentu publik masih akan terus menunggu-nunggu solusi untuk mengatasi masalah ini.

Kebutuhan Tiap Warga Terjamin dalam Khilafah

Dalam politik-ekonomi negara, Khilafah memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan pokok tiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam kitab Muqadimmah ad-Dustur, bagian kedua pasal 125 hlm. 12, “ Khilafah wajib menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok seluruh warga negara, orang per orang dengan pemenuhan yang sempurna, dan menjamin adanya peluang setiap individu dari rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap pada tingkat tertinggi yang mampu dicapai.”

Khilafah memiliki mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya berdasarkan nas-nas syariat. Rasulullah saw. bersabda, “Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa (bila) menelantarkan orang yang wajib ia beri makan.” (HR Abu Dawud)

Begitu pula halnya kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemenuhan atas ini semua dijamin oleh Khilafah. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. dalam menjamin pendidikan rakyatnya, Rasul mewajibkan tawanan perang mengajarkan kaum muslim sebagai tebusan pembebasan mereka.

Dipastikan tidak akan ada anak yang putus sekolah dan putus kuliah. Karena anak-anak dari semua kelas sosial dapat mengakses pendidikan formal. Negara yang membayar para pengajarnya, seperti  yang terjadi pada masa kegemilangan Islam. Khalifah Al-Hakam II pada 965 M membangun 80 sekolah umum di Cordoba dan 27 sekolah khusus bagi anak-anak miskin. (al-waie.id, 1/12/2017).

Baca juga:  HTI Dituding Penyebab Pendidikan Mandek, Begini Jawaban Telak dari Akademisi

Sementara itu di Kairo, Al-Mansur mendirikan sekolah bagi anak yatim. Berdiri pula berbagai Universitas terhebat di dunia selama masa kejayaan Islam dalam Khilafah. Ada di Gundishapur, Baghdad, Kufah, Isfahan, Cordoba, Alexandria, Kairo, Damaskus dan beberapa kota Islam lainnya. Sungguh luar biasa kebijakan Khilafah dalam menjamin keberlangsungan pendidikan setiap warganya, tak main-main, menggratiskan biaya pendidikan menjadi kebijakan yang manusiawi dilakukan khalifah.

Khatimah

Jika ada anekdot, orang susah dilarang sakit, orang susah tak boleh sekolah atau kuliah, maka ini berlaku dalam sistem kapitalisme sekuler. Sementara dalam Islam setiap warga berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara cuma-cuma. Bahkan kebutuhan pokok pun dipenuhi dengan mekanisme yang sangat memanusiakan manusia.

Tak ada satupun hak rakyat yang diabaikan. Jika angka putus sekolah dan putus kuliah naik tajam, ini menunjukkan kegagalan negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Salah satu isi dari UUD 1945 yang hingga saat ini tak bisa diwujudkan. Seharusnya penguasa dan jajarannya instropeksi dan segera mengevaluasi sistem pendidikan negeri ini.

Kembalilah kepada sistem pendidikan Islam yang hanya bisa diterapkan dalam naungan Khilafah. Sistem yang terlah teruji, berkualitas dan menghasilkan generasi cemerlang pengisi peradaban Islam. Janji akan kembalinya Islam pun telah dikabarkan Rasul dalam hadistnya, “…selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR Ahmad, Abu Dawud ath-Thayalisi dan al-Bazzar). Lantas apa lagi yang kita ragukan? [MNews]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *