“Proyek Hijau”, Lingkungan Sehat Terwujud dalam Kerangka Kapitalisme, Mungkinkah?


Penulis: Juanmartin, S.Si., M.Kes.


MuslimahNews.com, OPINI — Setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris menjadi undang-undang, di mana perjanjian internasional ini mengikat komitmen berbagai negara dalam perubahan iklim, Indonesia pun harus mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan.

Komitmen ini salah satunya terwujud dalam upaya pemerintah untuk terlibat dalam berbagai proyek perubahan iklim, salah satunya proyek hijau. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Sustainable Development Goals (SDGs) bond atau surat utang yang akan membiayai proyek hijau atau ramah lingkungan.

Adapun anggaran yang dibutuhkan sekitar USD5 triliun—USD7 triliun. Karena itu dibutuhkan partisipasi swasta dan dana internasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Okezone.com)

Isu Perubahan Iklim dalam Frame Kapitalisme

Isu perubahan iklim memang tengah menjadi isu seksi dalam tataran global. Kapitalisme yang telah mengeruk kekayaan dunia dan menimbulkan kerusakan lingkungan secara global tiba-tiba menggaungkan satu isu yang bisa dikatakan, biang kerok dari kerusakan lingkungan adalah para korporasi global itu sendiri.

Demikian juga sistem kapitalisme. Dengan konsep privatisasinya, sistem kapitalisme telah memberikan kewenangan pada individu untuk memiliki aset-aset strategis dan mengeksploitasinya hingga menyisakan berbagai masalah. Lantas, mengapa dunia tiba-tiba diarahkan untuk peduli dengan masalah lingkungan?

Bukan kapitalisme namanya jika program yang dijalankan minus orientasi keuntungan bagi para pemodal. Melabeli proyek ini sebagai proyek tulus yang muncul dari kepedulian akan lingkungan adalah respons prematur.

Menelisik lebih jauh, proyek hijau ini bahkan jadi peluang bagi korporasi untuk memutihkan dosa atas kerusakan akibat eksploitasi tak ramah lingkungan yang mereka lakukan. Bukan hanya “memutihkan dosa”, negara bahkan didudukkan bak pengemis saat menerbitkan utang untuk membiayai apa yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan.

Lihatlah bagaimana Menkeu Sri Mulyani mendorong korporasi dalam negeri yang hendak melantai ke bursa saham untuk mulai menyesuaikan dengan tren perubahan iklim ini. Sri Mulyani memberi penekanan bahwa korporasi sebaiknya tidak hanya melihat persyaratan untuk menyesuaikan dengan kriteria perubahan iklim sebagai sebuah hambatan, tetapi juga peluang.

Proyek hijau ini memang peluang untuk para korporasi. Bukan semata muncul dari kepedulian akan lingkungan. Jadi, jika dunia tiba-tiba berbicara akan pentingnya kesehatan lingkungan, itu hanyalah pemanis yang dijadikan sebagai dalil untuk membuka lahan baru investasi para korporasi.

Lantas, apakah proyek hijau ini akan mampu merealisasikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat? Jawabannya tentu tidak. Sebab sehat dan lestarinya lingkungan tidak melulu berbicara kondisi yang sedang berlangsung, lebih dari itu bagaimana lingkungan yang ada mampu memberikan ketenangan lahir batin bagi masyarakat.

Selama negara masih memberikan peluang individu untuk menguasai aset-aset umum yang seharusnya dikelola negara, selama itu juga problem lingkungan akan selalu ada.

Realitas yang terjadi hari ini, sejumlah pengusaha besar baik nasional maupun internasional mendapatkan lisensi dari negara untuk mengelola Sumber Daya Alam.

Hasilnya, karhutla tak pernah padam, pencemaran lingkungan terus terjadi, aktivitas penambangan menyisakan limbah perusak lingkungan, sementara masyarakat kecil harus menanggung akibat dari kerusakan lingkungan ini.

Seharusnya pemerintah belajar dari logika negara kapitalis saat merumuskan protokol Kyoto. Protokol yang digagas negara-negara maju ini justru menjadi tameng korporasi global untuk menyudutkan negara-negara berkembang dengan menempatkan mereka pada posisi terdakwa sebagai negara yang gagal melestarikan lingkungan.

Padahal faktanya, perusahaan-perusahaan internasional milik negara-negara majulah yang mengeksploitasi lingkungan negara-negara berkembang, dan menyisakan limbah dan emisi karbon yang dijadikan dalih untuk mendakwa negara-negara berkembang. Sungguh ironis!

Tidak ada yang salah dengan niat baik untuk kembali menata lingkungan. Namun, sungguh disayangkan jika program penyehatan lingkungan dengan menjadikan korporasi sebagai pemain. Apalagi jika proyek ini sejatinya tidak menyentuh akar masalah dari sekian banyak permasalahan lingkungan yang ada di negeri ini.

Apalagi pemerintah sampai menggunakan instrumen fiskal berupa insentif perpajakan dalam rangka mendukung agenda penanganan perubahan iklim. Sebagaimana yang disampaikan Menkeu bahwa jumlah insentif pajak diberikan seperti tax holiday dan tax allowance, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk mengurangi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan mobil listrik. Terlihat jelas bagaimana kalangan atas diuntungkan demi proyek hijau ini.

Jika proyek hijau ini dikaitkan dengan proyek smart city, kita bisa melihat bahwa ini adalah megaproyek korporasi global. Setidaknya ini yang terlihat dari kerja sama Indonesia-Jerman dalam proyek hijau.

Dalam kerja sama tersebut, Steering Committee dari Indonesia diwakili oleh Kemenko Marves, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan dari pihak Jerman diwakili oleh BMZ, KfW (Bank Nasional Jerman), dan GIZ.

Steering Committee dari kedua negara telah memilih empat provinsi pelaksanaan inisiatif ini. Keempat provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Masing-masing provinsi memiliki proyek unggulan yang akan didanai melalui kerja sama ini. Proyek-proyek tersebut mengarah pada ekonomi dan infrastruktur hijau.

Kerja sama tak hanya diarahkan pada proyek transformasi dan inovasi wilayah perkotaan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi karbon di Indonesia, tapi juga kerja sama alih teknologi, kampanye penyadaran publik, serta dialog pada tataran kebijakan antara kedua pemerintah.

Selesaikan Masalah Lingkungan secara Holistik

Masalah lingkungan bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Olehnya itu, perlu kebijakan holistik yang mampu menuntaskan masalah lingkungan hingga ke akar-akarnya. Dari tataran individu, masyarakat, hingga negara.

Kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini tak lepas dari kurangnya kesadaran individu untuk menjaga lingkungan. Perilaku buang sampah di sembarang tempat misalnya, Indonesia masih sangat bermasalah.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume sampah 67,8 juta ton per tahun 2020, dengan produksi sampah per tahun rata-rata 64 juta ton setiap tahun. Angka yang sangat fantastis.

Belum lagi banyaknya alih fungsi lahan akibat pembangunan yang kapitalistis pada akhirnya menambah runyam masalah lingkungan. Membenahi lingkungan, tentu tak hanya dilakukan dengan membenahi aspek perilaku masyarakat.

Hal terpenting dalam hal ini adalah bagaimana komitmen pemerintah dalam merumuskan regulasi yang ramah lingkungan, tidak semata-mata berhitung untung rugi dari aspek bisnis dan pembangunan.

Islam dan Perspektifnya Terkait Lingkungan

Islam sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. bahkan ketika Kekhilafahan menjadi mercusuar peradaban dengan pembangunan kota-kota skala internasional pada masanya.

Konsep perencanaan tata ruang tidak hanya memperhatikan aspek sosial masyarakat tapi juga kelestarian alam. Aspek sosial menjadi hal yang tidak lepas dari pembangunan karena pemerintah Islam berupaya agar pembangunan yang dilakukan bernilai ruhiyah.

Maksudnya, bagaimana pembangunan yang dilakukan mampu menunjukkan ketinggian Islam dan penduduk yang bermukim di dalamnya senantiasa menghadirkan keimanan saat menyaksikan berbagai bangunan megah, atau menikmati fasilitas yang ada.

Kelestarian lingkungan adalah bagian terpenting dalam pembangunan. Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya…” (QS Al-A’raf: 56).

Di sisi lain, Islam juga sangat menekankan pentingnya individu untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Alhasil, penjagaan kelestarian lingkungan bersinergi baik dari aspek individu masyarakat, juga negara.

Aspek tata ruang yang ramah lingkungan ini dengan mudah dapat kita temukan dari peninggalan Kekhilafahan Islam di masa lalu. Kita dapat menyaksikan peninggalannya di Turki atau di Irak (Baghdad).

Pada masa Kekhilafahan Utsmani, pemerintah Islam telah membangun kota dengan konsep yang tidak hanya megah, namun juga memperhatikan aspek lingkungan. Bangunan-bangunan megah dengan cita rasa seni yang tinggi ini dibarengi dengan pembangunan irigasi dan kanal-kanal yang memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan.

Demikian juga dengan apa yang ada di Baghdad. Pusat pemerintahan Abbasiyah ini sangat megah dengan fasilitas yang melampaui negara mana pun saat itu. Level kemakmuran di era Baghdad ini tampak dari dibangunnya sejumlah istana-istana megah milik para pembesar. Serta dari pembangunan berbagai fasilitas umum yang serba megah yang dilakukan besar-besaran di sekitar kota.

Pembangunan yang dilakukan ini adalah cerminan dari keimanan para penguasanya. Satu konsep pembangunan wilayah yang tidak hanya modern, tapi juga mampu menguarkan sisi spiritual pada siapa pun yang bermukim maupun yang berkunjung di tempat tersebut.

Maka, jika kembali pada proyek hijau yang tengah digagas dengan dalih pembangunan yang ramah lingkungan saat ini yang sarat akan kepentingan para korporasi, tentu berbeda dengan konsep Islam dalam pembangunan.

Proyek hijau yang digaungkan saat ini tak lebih proyek kapitalisme global, yang berorientasi pada pembangunan ala korporasi, di mana negara menjadi mesin pembersih atas kesalahan mereka yang telah mengeksploitasi lingkungan. Wallaahu a’lam. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan