[News] Penghargaan KLA 2021, Pengamat: Program Global Berasaskan Kapitalisme Sekuler

MuslimahNews.com, NASIONAL — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)  dalam siaran persnya (29/7/2021) menyampaikan telah memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 kepada 275 Kabupaten/Kota.

Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kemen PPPA, tim dari Kementerian/Lembaga dan tim independen.

“Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan yang pada akhirnya bermuara kepada Penghargaan KLA yang terdiri dari 5 peringkat, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA,” sebutnya.

Menteri Bintang menyatakan KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan, yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Komitmen lintas sektor menjadi sangat esensial dan bahkan menjadi syarat dalam terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak mengingat isu-isu yang melingkupi anak sangat kompleks dan multisektoral,” ujarnya.

Program Kapitalisme Global yang “Mengikat” suatu Negara

Memperhatikan hal ini, pengamat isu perempuan dr. Arum Harjanti mengungkapkan dunia memang memiliki berbagai program untuk mewujudkan hak anak, seperti Child-friendly cities, World Fit for Children, juga SDG’s.

“Dalam versi Indonesia, program tersebut terwujud dalam Kota Layak Anak, Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Namun program tersebut tentu saja dibangun berasaskan pandangan hidup Barat, yaitu kapitalisme sekuler,” jelasnya.

Berdasarkan pandangan ini, imbuhnya, tidak akan didapat solusi tuntas karena hanya bersumber pada fakta yang ada. “Kapitalisme sesungguhnya hanya dapat memberikan solusi semu yang mengakibatkan munculnya permasalahan baru,” cetusnya.

Di sisi lain, paparnya, target tersebut dibangun dengan paradigma kapitalistik, berasas manfaat, sehingga secara nyata membela kepentingan para pemodal. Akibatnya anak hanya dieksploitasi untuk kepentingan mereka, dan hak anak pun hanya tinggal janji.

“Slogan “perlindungan anak” pun tidak membuat anak menjadi sejahtera dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, karena hanya menjadi alat untuk mencapai target para kapitalis, yakni menyiapkan mereka menjadi “mesin produksi” untuk memenuhi kebutuhan perputaran dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi nyawa kapitalisme,” kritiknya.

Selain itu, tambahnya, adanya berbagai program-program global yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam hubungan internasional adalah wajah kapitalisme yang lain.

“Program-program tersebut “mengikat” suatu negara untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah disusun lembaga global. Padahal, langkah tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi tiap negara, bahkan bisa jadi bertentangan dengan pandangan hidup suatu bangsa,” tukasnya.

Islam, Mekanisme Sempurna untuk Menjamin Hak Anak

Ia menuturkan sangat berbeda dengan paradigma Islam yang menjadikan anak sebagai calon generasi penerus peradaban, dan bukan objek eksploitasi. Islam mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanannya.

“Islam sudah memiliki mekanisme sempurna yang dapat menjamin kesejahteraan anak sepanjang hidupnya. Dan sistem sempurna itu hanya dapat diwujudkan melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan