Diskon Hukuman untuk Koruptor, Kapan Jeranya?


Penulis: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — Perjalanan pidana Djoko Tjandra yang penuh drama akhirnya sampai pada antiklimaks. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Djoko Tjandra di kasus Irjen Napoleon Bonaparte menjadi 3 tahun 6 bulan penjara.

Dilansir dari Kompas (29/7/2021), Vonis Djoko Tjandra dipangkas setahun terkait kasus penghilangan red notice dan pemufakatan jahat terkait fatwa Mahkamah Agung. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan hal yang meringankan Djoko adalah saat ini dia telah menjalani pidana penjara dan sudah menyerahkan uang terkait perkara pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali sebesar Rp546 miliar.

Bernasib sama dengan Pinangki yang didiskon masa hukumannya dari 10 tahun penjara menjadi 6 (enam) tahun penjara, pemangkasan hukuman Djoko Tjandra lagi-lagi mencederai keadilan hukum di negeri ini. Inikah potret hukum berkeadilan negara demokrasi? Jika diskon terus diberikan kepada koruptor, kapan jeranya?

Nasib Untung Koruptor

Berkaca dari kasus Djoko Tjandra, sebelas tahun buron, penangkapannya penuh drama, dan vonis hukuman yang dipangkas mengindikasikan bahwa nasib koruptor di negeri ini begitu baik. Penyakit yang sudah menjalar dan membudaya ini terasa sulit dibabat habis.

Dari diskon hukuman, sel mewah pejabat korup, hingga mudahnya rasuah di aparat penegak hukum membuat korupsi kian menyubur. Bagaimana korupsi mau diberantas tuntas jika hukumnya saja tidak memberi efek jera? Dipenjara masih bisa pelesiran kemana-mana. Di sel penjara masih bisa menikmati fasilitas mewah. Diburu, geraknya licin bagai belut. Tak terdeteksi hingga berganti tahun.

ICW mencatatkan terdapat 18 koruptor yang mendapat potongan hukuman dari pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.  Di antaranya Djoko Tjandra (4,5 tahun menjadi 3,5 tahun); Pinangki Sirna Malasari (10 tahun menjadi 4 tahun); Musa Zainuddin (9 tahun menjadi 6 tahun); Sri Wahyuni Maria Manalip, mantan Bupati Kepulauan Talaud (4,5 tahun menjadi 2 tahun); Anas Urbaningrum (14 tahun menjadi 8 tahun); Rohadi, bekas panitera pengadilan (7 tahun menjadi 5 tahun), dan masih banyak lagi.

Belakangan diketahui, majelis hakim yang memotong hukuman Djoko Tjandra adalah orang yang sama dengan yang mengkorting vonis  Pinangki. Hidup koruptor di negeri ini serasa mengudara dengan bebas. Korupsinya miliaran hingga triliunan, tapi hukumannya paling lama enam tahunan.

Karena Demokrasi

Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) tidak yakin Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan kasasi atas pemangkasan hukuman Djoko Tjandra.

Boyamin menilai, keputusan jaksa untuk kasasi terkait pemangkasan hukuman Djoko Tjandra juga akan sama dengan keputusan jaksa yang tidak mengkasasi pemangkasan vonis terhadap mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari selaku penerima suap. Berdasarkan logika hukum, kata Boyamin, penyuap dalam hal ini Djoko Tjandra mesti mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada penerima suap, yaitu Pinangki. (Kompas, 29/7/2021)

Arsul Sani, anggota Komisi III DPR, sudah memprediksi keringanan hukuman yang diterima Djoko Tjandra menyusul potongan hukuman Pinangki yang diputuskan Juni lalu. Mestinya, hukuman terhadap pelaku korupsi yang menyuap dua perwira polri bukan diperingan tapi diperberat. Sebab, ia sudah melakukan suap dan bersekongkol dengan penegak hukum yang mestinya menjadi garda terdepan memberantas pelaku kejahatan.

Dari pernyataan MAKI kita bisa melihat betapa lemah dan bobroknya hukum di bawah kaki demokrasi. Logika hukumnya saja memberi peluang bagi para pelaku korupsi untuk memperalat dan memperdaya hukum dan lembaga penegaknya. Ingin selamat, harus banyak ‘pelicin’nya, yaitu menyuap siapapun yang bisa menjadi penyelamat bagi koruptor.

Beginilah kerja sistem demokrasi. Tidak berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan sehingga para pejabat.bahkan penegak hukum mudah terbeli dengan lembaran rupiah. Sistem hukumnya lemah karena tidak memberi efek jera bagi pelaku.

Dalam demokrasi, hukum bisa dibeli. Aturan bisa diganti seperti revisi UU KPK yang mengerdilkan peran KPK sebagai lembaga yang terdepan memberantas korupsi. Dalam demokrasi, korupsi berjamaah bisa terjadi. Karena kontrol dan pengawasan negara lemah. Jadilah mereka yang tengah berkuasa seakan melegitimasi budaya korupsi yang menggurita dari tingkat lurah hingga istana negara.

Keadilan Hukum Islam

Ada kiasan menarik berbunyi begini, “Jika tikus sudah merajalela merusak ladang, maka yang harus dilakukan adalah membakar ladangnya, bukan membunuh tikusnya.” Begitulah gambaran kebobrokan sistem demokrasi yang lahirkan pemimpin korup. Jika tak mampu memberantas para pelakunya, maka yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang menyuburkan perilaku korup tersebut.

Dalam sistem demokrasi, menegakkan keadilan itu seperti menegakkan benang basah. Hal yang mustahil terjadi. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan vonis hukuman 4 tahun yang dialami HRS lantaran melanggar protokol kesehatan, hukuman seorang koruptor seperti Djoko Tjandra lebih ringan dari kasus HRS. Seolah pelanggaran kerumunan massa lebih kriminal dibanding penilep uang negara.

Inikah yang dimaksud rasa keadilan? Ketika keadilan hukum justru dikangkangi oleh mereka yang membuat hukum. Hukum bisa dipesan sesuai kepentingan. Dalam Islam, aturan Islam bersifat tetap dan baku.

Dalam pemerintahan Islam (Khilafah), aturan yang diterapkan adalah syariat Islam. Legalisasi UU yang dihasilkan bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah. Karena aturan yang berlaku adalah aturan Allah, tidak mungkin aturan ini berubah-ubah mengikuti kehendak manusia.

Dalam demokrasi, benar dan salah diukur berdasarkan pandangan manusia. Dalam Islam, benar dan  salah tolok ukurnya adalah syariat Islam. Keputusan benar dan salah akan dikembalikan pada pengaturan syariat Islam, bukan kehendak manusia. Allah berfirman, “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus.” (TQS Yusuf: 40)

Penerapan sistem Islam kafah akan menciptakan keadilan hukum. Sebab, hukum yang diterapkan adalah hukum Allah Swt. di mana khalifah dan pejabat di bawahnya hanyalah sebagai pelaksana hukum, bukan pembuat hukum. Keadilan hukum hanya bisa ditegakkan dengan sistem yang bersumber dari Zat yang Mahaadil, Allah Swt.. [MNews]

Tinggalkan Balasan