[News] Peringatan 37 Tahun CEDAW, Pengamat: Makin Menyuburkan Kekerasan terhadap Perempuan

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL — Komnas Perempuan melalui siaran persnya (24/7/2021) memperingati 37 tahun pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Mereka menyatakan, Indonesia sebagai negara pihak yang mengesahkan CEDAW melalui UU 7/1984 wajib mengimplementasikan mandat Rekomendasi Umum No. 19 yang diperbarui dengan Rekomendasi Umum No. 35, yakni:

  1. Melaksanakan langkah-langkah tepat dan efektif untuk mengatasi segala kekerasan berbasis gender;
  2. Membuat peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis gender, serta perlindungan perangkat pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban-korban;
  3. Penghapusan kekerasan berbasis gender yang bersifat sistemis, sebab telah menjadi alat sosial, politik, dan ekonomi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan melanggengkan stereotip peran gender.

Menurutnya, hambatan utama yang dapat memengaruhi perumusan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta cara bekerja aparat hukum adalah perspektif yang masih menempatkan perempuan sebagai subordinat serta objek seksual laki-laki.

Ia menambahkan, hal ini sejajar dengan kurangnya kesadaran publik atas hak-hak perempuan, cara mengaksesnya, serta lebih percaya mitos-mitos pemerkosaan yang berakibat victim blaming dan pelanggengan budaya pemerkosaan (rape culture).

Dikatakannya, Concluding Observation Komite CEDAW terhadap laporan kemajuan CEDAW di Indonesia terkait visibilitas Konvensi, menyatakan pertama, perempuan Indonesia tidak menyadari hak-hak mereka di bawah konvensi dan karenanya tidak memiliki kapasitas untuk mengklaimnya; kedua, kurangnya kesadaran tentang Konvensi pada lembaga peradilan, profesi hukum, dan pejabat penegak hukum; dan ketiga, kegagalan sistematis dalam mengintegrasikan Konvensi ke dalam sistem hukum Indonesia.

Sehingga, Komnas Perempuan membuat tiga rekomendasi: Pertama, meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka dan cara mengaksesnya, khususnya hak-hak korban pemerkosaan dan cara mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan. Sekaligus memastikan bahwa informasi tentang CEDAW diberikan kepada semua perempuan dan laki-laki melalui semua saluran dan media.

Baca juga:  Ilusi Negara Imajiner “Equiterra”

Kedua, memberikan pelatihan kepada para penyidik, penuntut umum, hakim termasuk hakim agama, dan pengacara agar budaya hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan—termasuk perkosaan—yang mendukung kesetaraan perempuan dengan laki-laki, menghilangkan mitos perkosaan, dan tidak menggunakan stereotip negatif yang mempersalahkan korban;

Ketiga, menegakkan aturan hukum pidana tentang pemerkosaan dengan menjatuhkan hukuman maksimal, bekerja sama dengan lembaga pemulihan korban dan memberikan hak atas restitusi;

Keempat, mengambil langkah dengan memastikan ketentuan, prinsip dan konsep CEDAW sepenuhnya dapat diterapkan dan digunakan dalam dalam menyusun dan/atau merevisi perundang-undangan nasional/daerah terutama yang bersinggungan dengan hak-hak asasi perempuan.

Upaya Global dan Nasional Tidak Mampu Memberantas KtP

Hal ini disorot pengamat isu perempuan, dr. Arum Harjanti yang menilai sudah banyak upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, baik secara global maupun nasional.

Diawali dengan CEDAW pada 1979 dan BPfA (the Beijing Platform for Action) pada 1985, yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB.

“Faktanya tidak mampu mencegah apalagi memberantas terjadinya KtP. Kekerasan masih saja terjadi, bahkan termasuk di negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Prancis,” ujarnya.

Ia menegaskan, hal ini jelas menunjukkan ada kerusakan parah dalam masyarakat, yang tampak dari hilangnya kepedulian, rasa kemanusiaan dan penghormatan kepada sesama manusia, bahkan perlindungan kepada anak di bawah umur.

Dalam pemahaman mereka, lanjutnya, kesenangan materi makin mendominasi pikiran, bahwa dunia menjadi tempat untuk memenuhi semua keinginan, pada akhirnya menghalalkan semua cara dan melanggar aturan yang ada.

Baca juga:  Keluarga Moderat= Sakinah Mawaddah wa Rahmah?

“Inilah pemahaman kehidupan yang meniadakan keimanan kepada Hari Akhir dan menafikan adanya pertanggungjawaban kepada Tuhan di akhirat kelak,” jelasnya.

Akibatnya, sikap ini melahirkan aturan yang bersumber dari akal manusia sebagai penentu segalanya dan mengabaikan aturan Sang Pencipta. Inilah sistem kapitalisme yang rusak dan merusak kehidupan manusia. Apalagi KtP juga terjadi di negara-negara maju, negara yang dianggap sudah mencapai kesetaraan gender.

“Ini mematahkan asumsi bahwa terwujudnya kesetaraan gender dapat menghilangkan KtP. Artinya, kesetaraan gender tidak menghapus KtP, bahkan makin menguatkan sesatnya pemikiran kesetaraan gender, yang lahir dari kapitalisme,” kritiknya.

Di sisi yang sama, sistem kapitalisme mengharuskan sebuah negara menerapkan demokrasi. Sementara demokrasi mengharuskan aturan berasal dari suara mayoritas rakyat dan menolak penerapan aturan Tuhan dalam kehidupan dunia.

“Tingginya KtP memperlihatkan lemahnya aturan yang lahir dari akal manusia. Buktinya, beragam konvensi, kesepakatan, dan aturan tentang penghapusan tindak kekerasan, baik skala internasional, regional, maupun nasional, tidak mampu memberantas tuntas KtP dari masa ke masa. Malah makin menyuburkannya,” cetusnya.

Islam Menjamin Keamanan Perempuan

Berbeda dengan Islam yang sungguh memuliakan perempuan. Perempuan sama seperti laki-laki di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hujurat: 13, “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” Kesadaran akan adanya pertanggungjawaban di akhirat menjadi pengikat bagi setiap muslim untuk selalu taat pada aturan-Nya.

“Islam memiliki seperangkat aturan yang akan melindungi perempuan. Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR Muslim: 3729)

Baca juga:  Perempuan Afganistan Hanya akan Mulia di Bawah Naungan Khilafah Islamiah

Islam juga melarang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki tanpa ada mahramnya, mewajibkan perempuan menempuh perjalanan 24 jam atau lebih bersama mahram, dan sebagainya.

Islam juga mewajibkan melindungi jiwa manusia, bahkan sejak dalam kandungan. Al-Qur’an mengibaratkan pembunuhan manusia tanpa alasan yang benar ibarat membunuh manusia seluruhnya.

Islam juga menerapkan hukum qishash untuk pelaku pembunuhan, atau mengganti dengan diyat sebanyak 100 ekor unta jika keluarga yang dibunuh memaafkan pembunuhnya.

Islam pun mewajibkan negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk perempuan. Hal ini tecermin dalam tindakan Rasulullah saw. ketika ada seorang muslimah yang diganggu oleh laki-laki Yahudi Bani Qainuqa hingga tersingkap auratnya. Rasulullah mengirim pasukan kaum muslim mengepung perkampungan Bani Qainuqa hingga menyerah. Lalu Rasulullah saw. mengusir mereka keluar dari Madinah.

“Kewajiban negara melindungi perempuan juga tecermin pada masa Khalifah Mu’tashim Billah, khalifah kedelapan Kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah mengirim pasukan yang sangat besar untuk membela seorang muslimah yang dianiaya oleh tentara Romawi di wilayah Amuriyah,” urainya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa Islamlah yang dapat menjamin keamanan perempuan. Penerapan aturan Islam secara kafah, baik oleh individu maupun negara, akan memberikan rasa aman bagi perempuan.

“Tidak akan ada cerita deretan perempuan yang menjadi korban kekerasan saat Islam menegara dalam institusi Khilafah Rasyidah, karena takwa menjadi sendi utama kehidupan bermasyarakat. Penguasa, pengusaha, aparat, dan seluruh rakyat—muslim dan nonmuslim—dikendalikan sistem yang menaruh hormat atas perempuan,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan