[News] Krisis Demokrasi di Tunisia

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL — Dilansir dari Reuters (26/7/2021) Tunisia menghadapi krisis terburuk dalam satu dekade demokrasi  setelah Presiden Kais Saied menggulingkan pemerintah dan menangguhkan parlemen dengan bantuan dari tentara pada Senin (26/7). Sebuah langkah yang dikecam sebagai kudeta oleh partai-partai utama di negara itu , termasuk oleh partai Islamis.

Tindakan Saied akibat kebuntuan berbulan-bulan dan perselisihan yang membuatnya bertentangan dengan PM Hichem Mechichi dan parlemen yang terfragmentasi, saat Tunisia jatuh ke dalam krisis ekonomi yang diperburuk oleh salah satu wabah COVID-19 terburuk di Afrika.

Pemerintahan Baru akan Mengatasi Krisis?

Menanggapi hal ini aktivis muslim, Muhammad Al-Nasir Shuwaikha menyampaikan Tunisia sedang mengalami krisis terburuknya, karena epidemi telah melandanya. Ini mengingat kelambanan politik dan krisis ekonomi yang menyesakkan. Dalam konteks ini, memang ada pembicaraan kuat tentang mengubah pemerintahan.

Ia mengutip dari pengamat politik di Tunisia yang melihat pergantian pemerintahan telah menjadi salah satu ciri aksi politik di Tunisia, sepuluh pemerintahan dengan nama yang berbeda dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, rata-rata kurang dari satu tahun untuk setiap pemerintahan. Setiap kali sebuah pemerintahan dilantik, ada seruan untuk mengubahnya, dan istilah yang terkait dengan seruan ini adalah “kegagalan” pemerintah dalam menangani krisis Tunisia, sehingga pemerintahan berubah setelah kontroversi, pertengkaran, dan konsultasi.  Hal yang membuang-buang waktu. Alih-alih negara ini sedang terkuras, dan sebuah pemerintahan baru dibentuk dengan nama baru dan hampir tidak pernah tenang sampai panggilan-panggilan itu kembali lagi.

“Memang benar bahwa semua pemerintahan berturut-turut gagal, masing-masing pemerintah memperdalam krisis hingga krisis menumpuk, dan negara berada di ambang jurang maut. Tetapi akankah mengubah pemerintahan saat ini menghentikan krisis? Apa penyebab kegagalan menteri yang diangkat?” tanya Al-Nashir retoris.

Menurutnya krisis di Tunisia sangat kompleks, di mana dua elemen saling terkait yaitu kolonialisme dan pemikiran politik Barat yang mendominasi pusat politik di Tunisia.

“Mentalitas politik yang dominan terjadi atas semua partai parlemen dan presiden adalah pemujaan demokrasi. Di samping itu, mereka semua melihat diri mereka sebagai pembelajar  Eropa Barat dan  menunggu dukungan mereka. Artinya ada ketergantungan Tunisia pada Eropa.  Sehingga meskipun terjadi persaingan yang jelas antara presiden, parlemen dan pemerintah, mereka semua mencari tujuan, salah satunya menjadikan Tunisia berbasis Barat. Dan ini terbukti dalam semua pernyataan dan tindakan mereka,” kritiknya.

“Tidak ada perbedaan antara Presiden Saied atau DPR dan presidennya atau kepala pemerintahannya.  Mentalitas ini telah menempatkan Tunisia dan rakyatnya di bawah pengawasan sekaligus melihatnya  sebagai takdir yang tak terhindarkan, yang mereka klaim sebagai kebijakan dan program. Apakah mungkin berbicara tentang pengambilan keputusan independen atau pembentukan pemerintahan yang akan membawa Tunisia keluar dari krisis? Tentu saja tidak. Semua pihak, bahkan organisasi nasional, justru memikirkan apa yang didikte oleh para ahli dari luar negeri dan mengimplementasikan apa yang telah diputuskan di lembaga-lembaga internasional,” ungkapnya.

Cara Penjajah Memperluas Pengaruh

Ia menilai ini adalah bagaimana penjajah memperluas pengaruhnya atas Tunisia dan hal-hal berjalan seperti yang disukai penjajah karena agennya mampu mengendalikan rakyat dengan penipuan,  kebrutalan, dan pembunuhan pada beberapa kesempatan.

“Namun, dengan revolusi, penipuan menghilang dan rakyat Tunisia melihat dominasi penjajah, yang berarti bahwa musuh yang sebenarnya terungkap, dan terungkap bersamanya bahwa mereka yang mengklaim diri mereka sebagai penguasa tidak lain adalah pelayan musuh. Jadi wajar jika pemerintah berturut-turut gagal dan gagal, karena mereka adalah pemerintah kolonial,” kecamnya.

Selanjutnya muncul pembicaraan tentang mengubah pemerintahan saat ini dan alasan yang dinyatakan adalah ketidakmampuannya untuk mengelola krisis, tapi apakah itu mampu sebelum itu? Padahal alasan yang mendalam untuk perubahan itu adalah untuk melampiaskan kemacetan dan mempersiapkan proyek selanjutnya.

“Ini disebut rekonsiliasi nasional, untuk mencapai persatuan nasional, ilusi bahwa rakyat saling berkonflik seolah-olah perjuangan partai-partai adalah perjuangan antar komponen rakyat. Disinilah letak kekeliruan dan penipuannya, karena perjuangan partai dan politisi itu direkayasa, maksud sebenarnya adalah untuk membuat rakyat berbaris di atas ini,” cetusnya.

Konflik ini, lanjutnya, meskipun penyebabnya sepele, bertepatan dengan akumulasi krisis di bidang kesehatan, pendidikan, dan biaya hidup yang tinggi, dan mereka menunggu rakyat menjadi lelah dan persediaan revolusi berakhir di dalamnya, untuk mengumumkan dialog dan rekonsiliasi.

Saatnya Islam Menjadi Inspirasi dan Jalan Keluar

Tunisia menjadi lahan bagi Eropa dan orang-orangnya untuk menjadi pelayan perusahaannya atas nama pembangunan, dan tentara serta perwiranya akan menjaga perbatasan selatan negara itu.

“Untuk itu berakhirnya hegemoni Barat adalah ketika rakyat Tunisia sadar dan pemudanya bergerak, bertekad untuk memulihkan negaranya dan menghancurkannya dari gigi penjajah.  Ketika demokrasi yang mereka sucikan tidak lagi mengilhami orang-orang. Dan ketika Islam yang agung menjadi inspirasi serta jalan keluar yang dicari semua orang untuk melepaskan diri dari tipu daya,” tegasnya.

Apalagi keburukan demokrasi dan kejahatan kapitalisme tidak hanya di Tunisia tapi di seluruh dunia. “Dan inilah saatnya bagi demokrasi dan kapitalisme untuk pergi, karena tidak akan mampu meredam bangkit kembalinya Kekhalifahan yang benar dengan dipandu metode kenabian. Dan itu sudah dekat, jadi tunggulah, karena janji Allah itu benar,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan