Ketika Hati Penguasa dan Rakyat Tak Berpaut, Bansos pun Karut-marut


Penulis: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — “Harus inget, rakyat gak semuanya kaya, gak semuanya punya usaha online. Bukannya rakyat tidak mau patuh dengan kebijakan atau peraturan yang ada. Anak, istri, dan diri sendiri mau makan apa kalau tidak dagang atau kerja? Jangan mentang-mentang isi dapur penuh, lihat di sekitar, banyak yang teriak kelaparan jika taat aturan.” 

Spanduk tersebut seakan menumpahkan isi hati rakyat kecil atas kebijakan PPKM yang dimulai dari 3 Juli hingga 2 Agustus, yang kemudian berganti nama menjadi PPKM Level 4. Bansos pun menjadi tumpuan harapan bagi rakyat bawah. Pemerintah mengatakan telah menyalurkan Bansos sejak awal Juli 2021. Namun, hingga sekarang masih banyak warga yang mengeluh belum mendapat bansos sebagaimana janji pemerintah. 

Lebih dari tujuh jenis bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19, yaitu kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300.000 kepada 10 juta KPM, subsidi kuota internet kepada 38,1 juta pelajar, diskon listrik untuk 1,4 juta pelanggan, subsidi gaji, hingga bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 28,8 juta KPM. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada tiga juga pengusaha mikro sebesar Rp1,2 juta. (BBC, 27/7/2021) 

Karut-marut Bansos

Bukan kali pertama terjadi  jika masih banyak warga yang merasa belum mendapat bansos selama PPKM diberlakukan. Seperti yang dialami warga di beberapa wilayah. Dua warga di Banten mengaku belum pernah didata RT/RW sebagai penerima bansos. “Jangankan dapat bantuan, didata saja belum pernah.” ungkap mereka. 

Seorang ketua RT di wilayah Serang juga mengaku selama tiga pekan PPKM Darurat berjalan, bansos tak kunjung tersalurkan. Hal yang sama juga dialami warga di daerah lain. Menanggapi hal tersebut, Mensos Tri Rismaharini mengakui masih ada masyarakat terdampak yang tidak tercatat dalam penerima bansos.

Penyebabnya, kata Risma, adalah karena data usulan penerima bansos diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi. (BBC, 2/7/2022) 

Agus Sarwono, peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan ketidakuratan data yang menjadi penyebab penyaluran bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran disebabkan dua faktor, yaitu tidak terintegrasinya data dengan NIK, dan kedua, lemahnya proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan negara. 

Bansos memang rentan diselewengkan dan disalahgunakan. Seperti yang dilakukan mantan Mensos, Juliari P. Batubara. Tampaknya, karut-marut data bansos akan terus bermunculan dari hulu ke hilir.

Tidak sinkronnya data pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan begitu tampak. Mereka saling lempar tanggung jawab. Tidak ada yang mau dipersalahkan dan menanggung kesalahan tersebut. Siapa yang paling berdampak atas hal ini? Siapa lagi kalau bukan rakyat. 

Salah Prioritas

Mensos Risma mengatakan pemerintah tidak bisa terus-terusan memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Ia mengatakan ada keterbatasan kemampuan pemerintah jika terus-menerus memberikan bansos. Menurutnya, semua instansi pemerintahan mengalami keterbatasan anggaran. Ia menyebut pemerintah juga tidak mungkin meningkatkan pendapatan dengan menaikkan pajak.

Bu Menteri mungkin bermaksud baik agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan sehingga Indonesia bisa segera mengakhiri pandemi berkepanjangan seperti ini. Namun, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus memberi bansos juga tidak bijak. Tidak ada satu pun rakyat di negeri ini yang menginginkan pandemi berlarut-larut. 

Mestinya, pemerintah mengevaluasi diri. Sudahkah memang bekerja sepenuh hati demi rakyat?

Sebenarnya solusi mengatasi pandemi sudah ada, yaitu karantina wilayah sebagaimana amanat UU Kesehatan, tapi pemerintah tidak mau memakai istilah itu karena tidak mau menanggung konsekuensi kebijakan lockdown (karantina), yaitu menjamin kebutuhan rakyat selama lockdown

Mengapa anggaran bisa terbatas? Karena pemerintah tidak bisa mendudukkan prioritas. Pada masa pandemi, prioritasnya adalah kesehatan. Tapi yang terjadi, pemerintah masih sempat meneruskan proyek-proyek besar, mendorong pariwisata, dan segala proyek yang berkaitan dengan ekonomi. Pemulihan ekonomi lebih diutamakan dibanding pemulihan kesehatan. 

Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli mengatakan untuk mendapatkan simpati rakyat sebenarnya sangat mudah, terapkan lockdown, jamin kebutuhan rakyat selama lockdown. 

“Kalau lockdown tiga bulan, hanya Rp315 Triliun plus obat Rp100 triliun. Total hanya Rp415 triliun. Dasar pelit sama rakyat! Kalau oligarki, langsung kasih berbagai keringanan dan kemudahan. Payah!” demikian cuitan RR menyayangkan pemerintah yang mengedepankan ekonomi sejak awal Pandemi. (Rmol, 26/7/2021) 

Ya, memang sesederhana itu. Sesederhana jika hewan ternak dikurung di dalam kandang, sang majikan harus memberinya makan secara rutin. Yang membuatnya tidak sederhana adalah rezim ini tidak memprioritaskan kepentingan rakyat, lebih memperhatikan kepentingan kapitalis. 

Jika dari awal solusi lockdown diterapkan, hal itu juga bisa meminimalisir anggaran. Kebijakan tarik ulur seperti ini malah justru boros anggaran. Kesehatan belum tentu pulih, ekonomi masih ringkih, dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan makin terjun bebas. 

Teladan Khalifah

Pandemi Covid-19 mestinya membuat masyarakat sadar. Apa yang diharapkan dari rezim yang pelit kepada rakyatnya? Seakan memberi bansos adalah keterpaksaan agar pemerintah dinilai peduli. Padahal, pemberian sejumlah bansos tersebut masih belum cukup menopang kebutuhan pokok mereka. Bansos hanya meringankan sedikit, belum menjamin sepenuhnya. 

Pemimpin itu bukan hanya memerintah dan  memberi ala kadarnya  kepada rakyat. Pemimpin, dialah orang pertama yang harus merasakan dulu segala kesusahan dan kegundahan rakyatnya. 

Seperti yang dilakukan khalifah Umar bin Khaththab ketika kaum muslimin dilanda dua bencana, yaitu bencana kelaparan dan wabah Tha’un. Pada saat itu paceklik, beliau hanya makan roti dan minyak sehingga kulitnya berubah menjadi hitam. Umar ra. berkata, “Akulah sejelek-jelek kepala negara apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan.”

Selama paceklik itu pula Khalifah Umar menetapkan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya, mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok ke berbagai wilayah terdampak, dan melarang keras penimbunan bahan kebutuhan. Umar juga mengajak masyarakat untuk melakukan salat istisqa’ dan berdoa memohon hujan kepada Tuhan.

Pada saat wabah Tha’un menyerang wilayah Syam, Khalifah Umar menetapkan sejumlah kebijakan, di antaranya:

(1) Karantina wilayah. Beliau lebih memilih kembali ke Madinah dan mengurungkan niatnya mendatangi Syam setelah bermusyawarah dengan para Sahabat. Beliau menetapkan agar kaum muslimin tidak memasuki daerah yang terjangkit wabah.

Sebagaimana bunyi hadis Nabi ﷺ, “Jika kamu sekalian mendengar ada pandemi berjangkit di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya, dan jika pandemi berjangkit di suatu daerah dan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar dari sana karena melarikan diri darinya.”

(2) Meminta kepada rakyat agar senantiasa berdoa kepada Allah Swt. Umar berkata, “Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dalam diri kalian, dan dalam urusan kalian yang tidak terlihat oleh manusia. Karena sesungguhnya aku diuji dengan kalian dan kalian diuji denganku. Aku tidak tahu apakah kemurkaan itu ditujukan kepada diriku dan bukan kepada kalian atau kemurkaan itu ditujukan kepada kalian dan bukan kepada diriku atau kemurkaan itu berlaku umum kepadaku dan juga kepada kalian. Karenanya, marilah marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Dia memperbaiki hati-hati kita, merahmati kita, dan mengangkat bencana ini dari kita.”

(3) Mengisolasi rakyat, yaitu memisahkan yang sehat dengan yang sakit. Sebagaimana teladan gubernur Syam kala itu. Abu Ubaidah bin Al Jarrah tetap berada di Syam hingga beliau meninggal karena wabah tersebut. 

(4) Khalifah Umar mendatangi Syam, memberi bantuan kepada rakyat, membersamai keluarga korban, memberi motivasi, dan membagikan harta selama wabah dan setelahnya. 

Khatimah

Kepemimpinan yang dibangun di atas sistem kapitalisme tidak akan melahirkan sosok pemimpin yang ikhlas, amanah, dan memiliki kepedulian tinggi kepada rakyat. Kapitalisme hanya melahirkan pemimpin serakah, khianat, zalim, dan tega kepada rakyat. 

Jika kita menginginkan pemimpin selembut Abu Bakar, setangguh Umar bin Khaththab, sedermawan Utsman bin Affan, secerdas Ali, sehebat Umar bin Abdul Aziz, maka haruslah para pemimpin itu tumbuh dalam sistem unggul yang menaunginya, yaitu sistem Islam kafah dengan institusi penerapnya, Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan