[News] Hijab Dapat Dilarang di Tempat Kerja di Eropa, Aktivis: Bentuk Legitimasi Islamofobia dan Legalkan Diskriminasi

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL — Reuters memberitakan (15/7/2021), Pengadilan Tinggi Uni Eropa memutuskan perusahaan dapat melarang karyawan muslim untuk mengenakan hijab dalam kondisi tertentu.

Menurutnya, larangan mengenakan bentuk apa pun yang terlihat dari ekspresi keyakinan politik, filsafat, atau agama di tempat kerja, mungkin dibenarkan oleh kebutuhan majikan untuk menampilkan citra netral terhadap pelanggan atau untuk mencegah perselisihan sosial.

Walaupun diakui secara terbuka dalam siaran pers, penilaian terhadap pelarangan pakaian islami berarti bahwa beberapa pekerja akan diperlakukan kurang baik daripada yang lain berdasarkan keyakinan agama mereka, yang akan menjadi diskriminasi langsung.

Keputusan itu dibuat dalam putusan atas kasus-kasus yang dibawa oleh dua perempuan di Jerman yang diskors dari pekerjaan mereka karena mengenakan hijab. Hanya saja ini akan berdampak pada kehidupan perempuan Muslim yang tinggal di negara-negara lain di Eropa.

Potret Marginalisasi Perempuan

Aktivis muslimah, Dr. Nazreen Nawaz menyatakan ini bentuk legitimasi islamofobia dan melegalkan diskriminasi terhadap muslimah di Eropa.

“Tapi putusan tersebut tidak mengejutkan mengingat pada 2014, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) menguatkan larangan Perancis pada 2010 atas pemakaian niqab di depan umum. Menyatakan bahwa larangan tersebut tidak melanggar kebebasan beragama dan bertujuan memastikan penghormatan terhadap seperangkat nilai minimum pada masyarakat demokratis terbuka,” ungkapnya.

Baca juga:  Mengaku Muslim, Tapi Alergi Syariah dan Khilafah (?)

“Terlebih pada 2015, ECHR memutuskan mendukung larangan hijab dan simbol agama lainnya di sektor publik oleh Prancis. Dengan menyatakan bahwa larangan tersebut tidak memengaruhi kebebasan beragama di negara di mana sekularisme dan netralitas agama yang ketat diabadikan dalam konstitusi. Ini terlepas dari keputusan ECHR yang mendukung seorang wanita Kristen di Inggris pada tahun 2015 yang dilarang mengenakan salib untuk bekerja,” lanjutnya.

Menurutnya, putusan baru-baru ini oleh Pengadilan Keadilan Uni Eropa menjadi potret marginalisasi perempuan Muslim dan perlakuan mereka sebagai warga negara kelas dua ke dalam hukum, dan mencegah partisipasi penuh mereka dalam masyarakat jika mereka mematuhi kewajiban Islam.

“Ini menunjukkan kekeliruan total negara-negara sekuler Barat yang membenarkan intervensi di tanah Muslim berdasarkan “pengamanan” hak-hak perempuan Muslim. Padahal, penilaian ini menambah bahan bakar lebih lanjut pada api islamofobia yang berkobar di berbagai negara Eropa dan mengikuti narasi palsu Islamofobia dan fanatik. Memberi mereka amunisi lebih lanjut untuk menyebarkan agenda penuh kebencian,” tegasnya.

“Seharusnya, hukum islamofobia yang disalahkan dan kebijakan pemerintah anti-Muslim sekuler yang telah memicu prasangka dan kebencian terhadap Muslim dan Islam, dan menghasut rasisme,” jelasnya.

Baca juga:  Islamofobia di Kanada, Umat Butuh Khilafah Penjaga Jiwa

Kontradiksi Sekularisme

Ia mengungkapkan semua ini menunjukkan kebingungan total dan kontradiksi sekularisme, di mana salah satu nilai masyarakat demokratis terbuka, ternyata mengesahkan diskriminasi agama berdasarkan premis absurd “netralitas” agama.

“Ini lelucon dan kemunafikan penerapan sekularisme terhadap kebebasan beragama. Bagi mereka, yang dijamin hanya untuk yang meninggalkan keyakinan agama mereka di depan pintu mereka. Selain itu, sistem apapun yang tidak dapat mengakomodasi keyakinan agama individu, atau malah memaksa mereka untuk memilih antara keyakinan dan pekerjaan mereka, tidak sesuai untuk tujuan dalam mengatur negara,” kritiknya.

Bahkan, lanjutnya, putusan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa umat Islam tidak akan pernah diterima sepenuhnya di Eropa jika mereka menganut keyakinan Islam mereka.

“Ini harus menjadi pengingat nyata bagi umat Islam yang tinggal di negara-negara sekuler di seluruh dunia bahwa mereka tidak boleh menaruh harapan dan kepercayaan pada sistem ini untuk melindungi hak mereka dalam menjalankan keyakinan yang bebas dari pelecehan, diskriminasi dan ketakutan,” tukasnya.

Sistem Islam Melarang Diskriminasi

Dr. Nazreen menekankan, hanya sistem Allah (Swt.) yaitu Khilafah berdasarkan metode kenabian, yang dapat menawarkan Muslim dan non-Muslim sebuah tempat di mana hak mereka untuk menjalankan keyakinan agamanya jauh dari pelecehan dan campur tangan dari negara.

Baca juga:  Elasmar Korban Teror Islamofobia Angkat Bicara

“Ini diabadikan dalam hukum dan tidak pernah bisa ditinggalkan berdasarkan prasangka, bias, dan kefanatikan mereka yang memerintah atau menghakimi, karena semua ketentuan Khilafah didasarkan pada perintah Allah (Swt.). Yang melarang segala bentuk diskriminasi antar warga berdasarkan agama , suku, ras atau jenis kelamin,” cetusnya.

Karena itu, ia mendesak umat Islam di Barat untuk tidak hanya tetap teguh pada keyakinan Islam mereka tetapi juga bekerja untuk membangun Khilafah Rashidah kedua dengan metode kenabian di tanah Muslim dengan segera. Sebagaimana Allah (Swt.) berfirman,

[ لِذَلِكَ ادْعُ اسْتَقِمْ ا لَا اءهُمْ لْ ا لَ اللَّهُ ابٍ لِأَعْدِلَ ]

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, ‘Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu.’  Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).” (QS Asy-Syura: 15) [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan