Peringatan Hari Anak Nasional 2021 Hanya Seremoni, Tak Wujudkan Perlindungan Anak Hakiki


Penulis: Arum Harjanti


MuslimahNews.com, FOKUS — Indonesia baru saja memperingati Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2021 lalu. Tema HAN tahun ini adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tagar #AnakPedulidiMasaPandemi.

Tema ini diambil sesuai dengan kondisi anak Indonesia saat ini, yang harus berada di rumah karena terjadi pandemi Covid-19, tetapi mereka tetap harus peduli antarsesama. Terlebih, karakter kepedulian dalam masyarakat sangat dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19.

Melalui penyelenggaraan HAN tahun ini diharapkan anak-anak dapat memiliki kesempatan seluas-seluasnya untuk menunjukkan kepedulian pada sesama dan agar tetap dapat bergembira di rumah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyatakan peringatan HAN merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Benarkah perlindungan anak dapat terwujud melalui rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional ini?

36 Tahun Peringatan Hari Anak Nasional

Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan HAN tahun ini juga dilaksanakan, meski secara virtual mengingat adanya pandemi Covid-19 dan dapat menjangkau lebih banyak anak dari 34 provinsi di Indonesia, termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Tema utama HAN 2021 “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” ditetapkan karena selama pandemi Covid-19 di Indonesia, anak-anak termasuk kelompok yang sangat terdampak. Mereka mengalami berbagai persoalan, mulai dari pengasuhan bagi anak yang orang tuanya positif Covid-19, kurangnya kesempatan bermain dan belajar, serta meningkatnya kasus kekerasan selama pandemi sebagai akibat diterapkannya kebijakan jaga jarak maupun belajar dan bekerja di rumah.

Tantangan lain yang juga sedang dihadapi anak Indonesia saat ini adalah pandemi Covid-19 serta implikasinya terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, serta berbagai dampak lainnya.

Menteri PPPA menyatakan bahwa peringatan HAN merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi..

Baca juga:  “Save the Children”, Slogan Kosong Tanpa Bukti

Peringatan HAN memang rutin digelar setiap tahun. Tahun ini adalah yang ke-36 karena HAN pertama kali diperingati pada tahun 1985. Tanggal 23 Juli dipilih karena mengacu pada disahkannya UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak. Untuk mendukung HAN, Presiden Soeharto kala itu secara resmi menerbitkan Keppres RI No. 44/1984.

Setiap tahunnya, Kementerian PPPA menerbitkan panduan Peringatan HAN yang digelar secara nasional, baik di pusat maupun daerah berdasarkan panduan tersebut. Dalam panduan tersebut bahkan memuat desain masker, kaos seragam, hingga hand flag dan tote bag.

Tampak kesungguhan dalam merancang acara peringatan ini dan tentu saja membutuhkan banyak biaya. Peringatan puncak skala nasional pun biasanya dihadiri kepala negara dan pejabat penting lainnya. Sungguh megah rancangan acaranya.

Gelaran Seremonial

Meski peringatan HAN setiap tahun digelar, faktanya, hingga saat ini masih banyak persoalan yang dialami anak-anak. Persoalan yang kini menjadi perhatian adalah terkait kesehatan anak di tengah pandemi Covid-19. Ada sekitar 12,5% dari anak-anak terpapar Covid-19. Data IDAI juga menunjukkan tingkat kematian mencapai 3—5% dan menjadi tingkat kematian tertinggi di dunia.[1]

Suasana pandemi dan pembatasan fisik juga memicu buruknya kesehatan mental pada anak, seperti tingginya tingkat kecemasan yang bisa berpengaruh negatif bagi tumbuh kembang mereka.

Selain soal kesehatan terhadap anak, problem lainnya yang tak kalah serius adalah kekerasan seksual maupun fisik pada anak-anak yang meningkat saat pandemi. Data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari 1 Januari—23 September 2020 menunjukkan bahwa kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Indonesia sebanyak 5.697 kasus dengan 6.315 korban.[2] Sementara periode Januari—3 Juni 2021 terdapat 3.122 kasus KtA, yang mana kekerasan seksual masih mendominasi.[3]

Persoalan lain adalah masih adanya pekerja anak yang diperkirakan mencapai sekitar 6% dari estimasi jumlah anak usia 10—17 tahun dan meningkatnya perkawinan anak.[4]

Baca juga:  Nasib Malang Anak Indonesia di Bawah Kapitalisme

Fakta-fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa anak Indonesia belumlah terlindungi. Bahkan sebelum pandemi terjadi, berbagai permasalahan yang menimpa anak saat pandemi sesungguhnya juga sudah menjadi persoalan yang dihadapi anak Indonesia.

Nyatalah sejatinya anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan. Peringatan HAN setiap tahunnya hanya seremoni belaka, memberikan janji perlindungan yang tak kunjung dipenuhi. Sudah 36 kali peringatan HAN dilaksanakan, tetap saja perlindungan anak belum terwujud nyata.

Kapitalisme Tak Mampu Lindungi Anak

Tentu ada banyak faktor yang menjadi penyebab anak Indonesia belum terlindungi. Pada masa pandemi, abainya rakyat terhadap protokol kesehatan jelas berdampak pada penularan terhadap anak. Keterbatasan layanan kesehatan juga berpengaruh terhadap tingginya angka kematian pada anak. Di sisi lain, situasi pandemi—dengan segala konsekuensinya, termasuk pembelajaran jarak jauh—memberikan tekanan terhadap mental anak.

Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tindak KtA terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Hal ini terjadi karena tekanan sosial ekonomi seperti terlilit utang, rendahnya kemampuan ekonomi, dan faktor lain yang menjadi penyebab tingginya tingkat stres pada orang tua.[5]

Sementara, putus sekolah terjadi di antaranya karena menikah, menunggak SPP, bekerja, atau kecanduan game online. Hal ini bisa dipahami karena pandemi memberikan dampak meningkatnya angka kemiskinan. Kemiskinan memang menjadi sebab mendasar berbagai persoalan.

Adanya berbagai persoalan yang menimpa anak sebelum pandemi terjadi, sesungguhnya merupakan dampak dari sistem kehidupan yang berjalan. Sistem ekonomi kapitalisme secara nyata berpihak pada orang yang kaya dan memiskinkan rakyat yang lemah. Prinsip pasar bebas membuat rakyat yang lemah tak berdaya dan memberikan berbagai dampak buruk pada anak. Putus sekolah, anak terpaksa bekerja, atau dinikahkan paksa adalah kenyataan pahit yang terjadi. Beban berat orang tua dan kerasnya persaingan hidup berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak.

Di sisi lain, kebebasan perilaku yang menjadi salah satu ciri kapitalisme, membuat manusia bisa berbuat apa saja untuk memenuhi hawa nafsunya, termasuk kekerasan kepada anak yang seharusnya dilindunginya.

Baca juga:  Hari Anak Nasional dan Kekerasan terhadap Anak yang Kian Marak

Sistem kapitalisme juga meniscayakan pembuatan aturan bersumber kepada akal manusia. Lemahnya akal manusia berakibat pada aturan yang dibuat tidak mampu mencegah kejahatan apalagi memberantasnya.

Sebagus apa pun aturan yang dibuat, pelanggaran tetap terjadi karena hawa nafsu menjadi pemimpinnya. UU Perlindungan Anak yang bahkan sudah direvisi dua kali dengan adanya pemberatan hukuman dan hukum kebiri pun bahkan tak mampu mencegah dan memberantas kekerasan seksual pada anak.

Ditambah, ketiadaan keyakinan kepada Hari Akhir membuat manusia makin merasa aman berbuat kejahatan. Itu semua menjadi penyebab berbagai permasalahan anak.

Hanya Islam yang Memberikan Perlindungan Hakiki pada Anak

Perlindungan anak yang hakiki hanya akan diperoleh ketika syariat Islam diterapkan secara kafah. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk anak, sehingga anak dapat hidup aman, dan tumbuh kembang sempurna.

Islam mewajibkan anak yang belum balig berada dalam pengasuhan orang tuanya yang hidup sejahtera. Dengan demikian, dalam Islam, tidak akan ada seorang anak yang terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya, karena negara telah menjamin pemenuhan semua kebutuhan dasarnya.

Sistem ekonomi Islam akan memastikan semua individu rakyat hidup sejahtera. Islam juga memiliki sistem kesehatan yang mampu menjamin setiap anak mendapatkan layanan kesehatan bahkan secara gratis, sehingga anak dapat tumbuh sehat.

Islam juga memiliki sistem pendidikan berkualitas tanpa biaya, sehingga setiap anak dapat bersekolah sampai jenjang pendidikan tinggi.

Islam juga menetapkan adanya keimanan kepada Allah dan Hari Akhir, sehingga setiap individu menyadari adanya pertanggungjawaban kepada Allah. Dengan ketakwaan yang kuat, semua individu juga orang tua akan senantiasa memberikan perlindungan terbaik kepada anak-anak.

Adanya ketakwaan ini membuat penguasa membuat dan menerapkan aturan yang memastikan semua anak terhindar dari segala bentuk kekerasan dan mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman. Sungguh, penerapan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khilafah Islamiah adalah jaminan perlindungan anak secara hakiki dalam kehidupan. [MNews/Gz]


Referensi:

[1] https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/23/152400223/idai-kematian-anak-akibat-covid-19-di-indonesia-tertinggi-di-dunia?page=all

[2] https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/18175921/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi-dosen-ipb-jelaskan?page=all

[3] https://www.suara.com/health/2021/06/07/202416/data-kemen-pppa-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak-masih-mendominasi

[4] https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/22/21360011/hari-anak-nasional-2021-kpai-soroti-kekerasan-hingga-perkawinan-di-bawah

[5]https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/18175921/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi-dosen-ipb-jelaskan?page=all

Tinggalkan Balasan