[News] Covid-19 dan Disinformasi, Pandemi Ganda yang Mematikan

MuslimahNews.com, NASIONAL — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan masyarakat harus diberikan penjelasan agar tak mudah termakan berita bohong atau hoaks. Ma’ruf menyebut saat ini masyarakat dibanjiri informasi palsu.

“Yang harus kita jaga adalah kewaspadaan kita, dan tidak serta-merta menerima informasi. Masyarakat harus diedukasi, dididik. Ini yang menjadi tugas kita semua,” katanya saat memberi kuliah umum di Lemhanas (6/7/2021),

Sebelumnya pada Juni 2021, ia juga menyatakan bahwa disrupsi teknologi informasi berdampak negatif, seperti munculnya informasi palsu (hoaks), penipuan, fitnah, provokasi, dan konten yang mengandung ajaran sesat dan ekstrem.

“Akibatnya kita melihat banyak orang menjadi korban, misalnya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pandemi Covid-19 karena terpengaruh provokasi teori konspirasi,” ucapnya ketika peresmian Mathla’ul Anwar dan Pengurus Muslimat Mathla’ul Anwar.

Pada 30/4/2021, Kementerian Indonesian Komunikasi dan Informatika telah mencatat 1.556 hoaks berkaitan dengan Covid-19 dan 177 hoaks berkaitan dengan vaksin Covid-19.

Kegagalan Menghentikan Disinformasi, Bentuk Kebingungan Tatanan Dunia Saat ini

Hal ini disoroti aktivis Islam, Dr. Fika Komara, yang melihat disinformasi tentang Covid-19 di media sosial rupanya sedang diperjuangkan di Indonesia dan di seluruh dunia, termasuk Gedung Putih AS.

Dalam pembaruan baru-baru ini, Presiden AS Joe Biden secara terbuka mengkritik Facebook dan platform digital lainnya karena membiarkan disinformasi berkembang biak. Seperti dilansir Reuters, Biden mengatakan disinformasi menyebabkan peningkatan jumlah kematian selama pandemi.

“Mereka (platform digital) membunuh orang. Lihat, satu-satunya pandemi yang kita miliki adalah di antara yang tidak divaksinasi. Dan mereka membunuh orang,” kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya tentang informasi yang salah dan apa pesannya ke platform media sosial. seperti Facebook Inc. pada 17 Juli lalu.

Dr. Fika menilai, kegagalan menghentikan arus disinformasi tentang Covid-19 sebenarnya merupakan bentuk kebingungan tatanan sistem dunia saat ini dalam mengolah informasi.

“Ironis. Kita hidup di era informasi dengan kemajuan teknologi big data dan artificial intelligence, namun di sisi lain, informasi yang berbahaya bagi kesehatan dan kemanusiaan dapat dengan mudah beredar,” kritiknya.

Baca juga:  [News] PPKM, Pentingnya Benteng Individu dan Negara

Dari perspektif politik informasi, paparnya, ketahanan suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuannya dalam tiga tahapan pengolahan informasi, yaitu menyaring, memetakan, dan memutuskan respons yang tepat dan benar terkait informasi.

Menurutnya, ini semua kembali kepada kapasitas daya tahan informasi di semua level, baik kapasitas berpikir manusia—pada level terkecil—maupun kapasitas ideologis suatu negara.

“Kapasitas menyaring adalah memilih sumber informasi yang terpercaya. Kapasitas memetakan maknanya untuk menilai kualitas informasi, apakah itu berguna atau berbahaya; dan kapasitas memutuskan respons adalah ranah tindakan yang diambil dari proses dua tahap sebelumnya,” jelasnya.

Ia menguraikan, kelemahan sistem kapitalisme sekuler adalah tidak adanya instrumen yang jelas dalam memetakan informasi untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang salah, serta antara informasi yang bermanfaat dan merugikan bagi masyarakat dan negara mana pun.

Namun, lanjutnya, semuanya mengacu pada logika dan teknologi manusia. Hal ini disebabkan politik informasi dibiarkan berjalan sesuai kepentingan pasar, sehingga korporasi media sosial dengan teknologi big data dan algoritmanya hanya melayani mesin money playing, tidak bekerja untuk kemanusiaan.

“Faktor lainnya adalah tatanan dunia yang asimetris yang menyebabkan saluran informasi dikuasai oleh elite kapitalis global. Jadi, para elite tahu segalanya tentang rakyat, sedangkan rakyat tidak tahu apa-apa tentang elitenya,” cetusnya.

Akibat hal ini, posisi umat Islam di tengah gelombang disinformasi ini begitu rentan. Umat ​​Islam hanya memiliki kerangka berpikir Islam, tetapi tidak ada yang bisa menjamin keamanan informasi bagi mereka.

“Oleh karena itu, pandemi Covid-19 bukan hanya ujian hidup wabah penyakit, tetapi ujian mentalitas dan pola pikir,” imbuhnya.

Umat Harus Berpikir Benar

Dr. Fika mengutip Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab At-Tafkir yang menjelaskan bahwa ada syarat penting bagi umat dalam membentuk peta dan kerangka berpikir—kapan harus menggunakan pemikiran ilmiah dan kapan harus menggunakan pemikiran rasional, serta bagaimana metode yang benar.

Baca juga:  Kualitas Seorang Negarawan dalam Perspektif Islam

“Kuncinya adalah umat harus bisa berpikir dengan benar. Pemikiran yang benar adalah berpikir tentang fakta atau kenyataan yang dapat dirasakan dan divalidasi oleh otak kita, dan kita memprosesnya dengan pengetahuan yang kita miliki atau ‘informasi sebelumnya’. Berpikir dengan benar bukanlah fantasi atau imajinasi yang masih menyisakan ruang untuk asumsi spekulatif tanpa kita dapat memverifikasi kebenarannya. Sehingga, ketika kita berpikir dengan benar, itu membutuhkan pengecekan fakta dan pengecekan ulang secara terus-menerus,” terangnya.

Dalam buku tersebut juga dipaparkan pemikiran politik, yang memang merupakan level berpikir tersulit yang membutuhkan banyak syarat, analisis fakta yang mendalam, dan berbagai keterampilan analitis.

“Ini tidak terlalu sederhana seperti sindrom teori konspirasi. Namun, dalam pemikiran politik, kita bisa mengukur semuanya dari agenda politik yang sebenarnya, tidak mendasarkan semuanya pada kecurigaan dan spekulasi persekongkolan yang tidak dapat dibuktikan,” lanjutnya.

Ia menyatakan, aliran disinformasi ini makin dirumitkan dengan hilangnya kepercayaan publik terhadap banyak rezim kapitalistik yang sejak awal menunjukkan ketakmampuannya. Ini sejalan dengan kebijakan publik yang ambigu, tidak konsisten, sporadis, dan defensif.

“Tidak cukup hanya memiliki benteng dalam metode berpikir di tingkat individu. Benteng yang lebih besar diperlukan di tingkat pembuat kebijakan. Peran negara dalam menangani wabah Covid-19 serta tsunami disinformasi sangatlah penting, bahkan menjadi benteng utama,” tukasnya.

Warisan Islam

Dr. Fika menuturkan, Islam memiliki warisan aturan pembuatan kebijakan yang benar dengan kapasitas untuk merespons dan memproses informasi, betapa pun rumitnya. Ketika ada masalah tasyrî’ (legalisasi hukum syariat), misalnya, hanya wahyu Allah yang berperan di ranah ini.

“Dengan demikian, kita hanya harus mengacu pada Al-Qur’an dan Sunah, serta yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu ijmak sahabat dan qiyas syar’i, dengan ijtihad yang sah. Instrumen ini tidak ditemukan dalam peradaban sekuler saat ini,” tegasnya.

Baca juga:  Mustahil Berharap pada Pemimpin Hasil "Buzzer" Saat Ini

Sedangkan dalam hal sains, termasuk ilmu kedokteran, Islam membimbing para pembuat kebijakan untuk mendengarkan pendapat para ahli, bukan mayoritas atau pemangku kepentingan lainnya.

“Memang dalam hal ilmu eksperimental, kebenaran relatif berlaku. Oleh karena itu, diperlukan otoritas politik yang memilih pendapat terkuat dari seorang ahli untuk diadopsi oleh negara,” ujarnya.

Akibatnya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan komunikasi kebijakan yang jelas dan edukatif dari pemerintah. Misalnya, di tengah hiruk-pikuk pandangan para pakar vaksin yang berbeda di ruang publik—yang membuat masyarakat bingung.

“Pemimpin harus bisa mengambil sikap, memilih pendapat yang paling kuat, dan mendidik masyarakat dengan bijak, bukan defensif dan menyalahkan mereka yang kritis terhadap pemerintah,” tandasnya.

Tapi mau bagaimana lagi, ungkapnya prihatin, dalam kondisi saat ini benteng utama itu seolah menghilang. Kita dipaksa untuk menempatkan beban pada diri kita sendiri.

Akhirnya, umat mengandalkan ketangguhan individu dan secara mandiri mencari pendapat dari para ahli yang jujur, tulus, dan berkompeten sambil tetap berpegang pada arahan dari para ulama dan tokoh masyarakat yang saleh yang merupakan mukhlisin.

“Semoga Allah (Swt.) selalu membukakan pintu keselamatan bagi umat kita di tengah ujian besar mentalitas dan pola pikir ini,” harapnya.

Ia mengingatkan pada sabda Nabi Muhammad (saw.), dari Abu Hurairah ra. yang berkata, Rasulullah saw. bersabda,

«سَيَأْتِي لَى النَّاسِ اتٌ اعَاتُ ا الْكَاذِبُ ا الصَّادِقُ ا الْخَائِنُ ا الْأَمِينُ ا الرُّوَيْبِضَةُ لَ ا الرُّوَيْبِضَةُ الَ الرَّجُلُ التَّافِهُ » ال

“Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab, “Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum.” (HR Ibnu Majah) [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan