PPKM Darurat Lagi? Kenapa Tidak Lockdown dan Jamin Kebutuhan Rakyat?


Penulis: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia ForMInd)


MuslimahNews.com, OPINI — Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Bahkan beliau mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat militer menghadapi pandemi virus Covid-19. Warga diminta untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan. (news.detik.com, 17/07/2021)

Parahnya, Indonesia menjadi episentrum Covid-19 secara global. Ini sangat mengerikan. Terkait kebijakan PPKM—yang tentunya (harusnya) ada bantuan logistik (bansos) untuk rakyat sebagai kompensasi rakyat harus stay at home dan tidak leluasa bekerja di luar rumah—Muhadjir Effendy menyatakan bansos tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Harus ada gotong royong masyarakat. (news.detik.com, 17/7/2021).

Jelas, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak mampu membiayai rakyatnya jika harus melakukan lockdown. Bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam masa sulit seperti ini?

Evaluasi Tepat terhadap Kebijakan PPKM

Indonesia menempati posisi wahid dalam jumlah pertambahan harian kasus Covid-19 di angka 56.757, jauh berada di atas UK di angka 48.553 dan India (38.311). Indonesia gagal memberlakukan PPKM Darurat sejak 3/7/2021. (cnbcindonesia.com, 16/07/2021).

Sebagai rakyat Indonesia, kita tentu berharap kebijakan perpanjangan masa PPKM ini akan membuahkan hasil yang memuaskan dengan menurunnya angka penularan Covid-19 dengan signifikan. Namun, melihat dua minggu program ini berjalan sejak awal Juli, kasus harian Covid-19 makin meningkat. Pesimisme terhadap kebijakan PPKM ini pun mulai muncul ke permukaan.

Evaluasi yang tepat, cepat, dan tindakan tegas pemerintah sangat diharapkan oleh rakyat. Mengingat kasus kematian juga bertambah banyak, kondisi fasilitas kesehatan hampir kolaps (bbc.com, 19/07/2021), tingkat stres warga makin tinggi, apalagi kebutuhan dasar ekonomi rakyat juga harus segera dipenuhi.

Apa pun Nama Kebijakannya, Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat!

Berlarutnya pandemi dan perpanjangan PPKM Darurat jelas akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ditakutkan, meski ekonomi sudah “dikorbankan”, Covid-19 masih tak dapat ditekan.

Sejak awal, Pemerintah menghindari istilah lockdown karena ada beban pemenuhan kebutuhan rakyat dengan istilah tersebut. Pemerintah tidak sanggup jika harus menyubsidi seluruh kebutuhan rakyat selama lockdown karena kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan.

Kondisinya, utang luar negeri Indonesia sampai dengan April 2021 mencapai 418 miliar dolar AS atau setara Rp5.977,4 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS). (kompas.com, 27/06/2021). Belum lagi beban bunga yang harus dibayarkan pemerintah.

Pembangunan ekonomi berbasis utang dan riba sangat mencekik, apalagi jika dilakukan oleh negara. Rakyat yang akan terkena imbasnya. Saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang membutuhkan banyak dana dan kekuatan ekonomi di dalam negeri, negara kelimpungan.

Kebijakan apa pun terkait pandemi Covid-19 ini—apa pun istilahnya—kebutuhan dasar rakyat harus menjadi prioritas utama. Keselamatan dan nyawa rakyat harusnya lebih diutamakan ketimbang ekonomi negara.

Ekonomi negara yang ambruk masih bisa diperbaiki. Namun, jika rakyat banyak yang sakit bahkan meninggal, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Kita tentu juga tidak menginginkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul ikut terpapar menjadi korban wabah ini.

Seharusnya, dari awal virus Corona mulai diketahui masuk ke Indonesia, pemerintah segera mengambil pilihan lockdown dan mengatasi segala risiko akibat kebijakan tersebut. Juga menyediakan berbagai fasilitas untuk rakyat dalam masa lockdown dan memenuhi segala kebutuhan dasarnya.

Jika pun alternatif lockdown sudah tidak memungkinkan diambil, apa pun istilahnya—karantina wilayah, PPKM Darurat, atau lainnya—kebutuhan dasar rakyat harus dipenuhi agar rakyat bisa berdiam diri di rumah selama masa social distancing atau isolasi. Karena kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Masalah ekonomi negara bisa dibangun lagi jika kondisi sudah makin aman dan terkendali.

Penanganan Wabah di Masa Kepemimpinan Islam

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra., wabah penyakit Tha’un pernah terjadi. Banyak korban jiwa dan banyak sahabat Rasulullah saw. meninggal dunia. Kemudian, Gubernur Syam Amr bin Ash memerintahkan warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu berpencar ke gunung-gunung, semacam melakukan social distancing di sana.

Rasulullah saw. pernah bersabda tentang bagaimana cara menangani penyakit yang ada pada suatu daerah. Beliau saw. bersabda,

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.

“Jika kalian mendengar penyakit Tha’un di sebuah wilayah, maka janganlah datang ke daerah tersebut. Jika kalian ada di dalam wilayah tersebut, maka kalian janganlah lari keluar.”

Kebijakan isolasi atau lockdown diambil oleh negara Islam untuk mengatasi wabah. Warga yang sakit dipisahkan dari yang sehat dan dibantu segala kebutuhan makan, obat, dan lain-lain hingga sembuh. Dengan demikian, warga yang sehat tetap dapat beraktivitas bekerja dan sebagainya tanpa khawatir tertular penyakit. Dengan demikian, roda ekonomi negara tetap dapat berjalan.

Hadis dari Abdullah bin ‘Amir mengatakan,

أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ”‏ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ‏”‏‏

 “Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw. pernah berkata, ‘Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.'” (HR Bukhari)

Bagaimana jika virus sudah menyebar tak terkendali seperti saat ini? Ada beberapa hal yang bisa kita upayakan agar keadaan tidak makin memburuk dan korban nyawa makin banyak berjatuhan karena terpapar Covid-19.

Pertama, gencarkan terus 3T (testing, tracing, treatment) untuk memisahkan yang sakit dari yang sehat, kemudian patuhi protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas), serta vaksinasi untuk mengurangi risiko penularan.

Kedua, negara melakukan lockdown total di wilayah zona merah dan mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat minimal pangan sehat selama dua pekan awal, kemudian dilakukan evaluasi kebijakan. Untuk melakukan hal ini perlu political will yang tinggi dari pemerintah. Monitoring ketat dari rakyat untuk pelaksanaan poin kedua ini sangat diperlukan.

Ketiga, bangsa Indonesia wajib melakukan taubatan nasuha (tobat yang sungguh-sungguh) kepada Allah Swt. agar Allah mengampuni segala dosa kita, baik dosa individu, jemaah, atau dosa sistemis karena kita tidak mengambil aturan-Nya dalam mengatur kehidupan kita. Semoga dengan bertobat, Allah Swt. berkenan mengangkat wabah penyakit dari atas muka bumi.

Keempat, dan ini poin terpenting, bahwa sistem kapitalisme liberal telah membuat ekonomi Indonesia makin jungkir balik dan memburuk. Utang dan bunga pemerintah Indonesia makin lama makin membengkak. Ketergantungan politik ekonomi Indonesia kepada asing tak terelakkan. Maka, untuk keluar dari jerat sistemis ini, kita perlu alternatif sistem lain yang lebih tangguh menghadapi kondisi buruk.

Sistem Islam kafah harus segera kita ambil menggantikan sistem kapitalisme yang telah bobrok ini. Dengan sistem politik Islam, negeri-negeri muslim akan lebih punya power mengatur kekayaan alamnya, mengatur kas negaranya sehingga lebih powerful memberi makan rakyatnya di tengah pandemi seperti saat ini, karena Islam tidak membangun negaranya di atas pijakan utang luar negeri seperti kapitalisme.

Mekanisme sistem ekonomi Islam berdiri di atas pembangunan ekonomi sektor riil, bukan sektor nonriil seperti kapitalisme yang absurd dan rapuh. Sistem ekonomi Islam akan lebih nyata terindra implementasinya dalam sistem politik pemerintahan Islam kafah.

Cara Islam Memenuhi Kebutuhan Dasar Rakyat

Negara Islam (Daulah Islamiah) adalah negara yang mandiri. Sumber pendapatan negara berasal dari pengelolaan kekayaan alam di seluruh wilayah kekuasaannya secara sungguh-sungguh dan amanah. Selain itu, juga bisa didapatkan dari hasil penaklukan wilayah di luar kekuasaannya, baik melalui perang atau penaklukan damai.

Ekonomi Islam juga lebih tangguh dan bebas dari inflasi karena negara Islam mengutamakan sektor ekonomi riil, bukan nonriil seperti pasar modal dan saham. Negara Islam menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang lebih tahan banting dibanding uang kertas, nilai nominal dan nilai intrinsiknya sama.

Islam adalah konsep kehidupan paling manusiawi di dunia. Setiap nyawa rakyat akan dijamin kebutuhan dasarnya, person to person. Bukan hanya angka di atas kertas seperti sistem ekonomi kapitalisme. Semua kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan dipenuhi negara Islam. Juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan setiap warga negara menjadi prioritas.

Pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan dilakukan dengan mekanisme tidak langsung. Caranya, Islam mewajibkan setiap individu laki-laki yang balig dan berakal untuk bekerja, terlebih kepada laki-laki yang sudah memiliki tanggungan seperti sudah menikah dan harus menafkahi keluarganya. Dalam hal ini, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya.

Jika individu laki-laki tersebut tidak mampu, kewajibannya diserahkan kepada ahli waris dan kerabat dekatnya. Jika tidak mampu juga, negaralah yang akan mengambil alih peran pemenuhan kebutuhan pokok mereka dengan menggunakan uang di kas negara (baitulmal).

Adapun untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan warga negara, negara Islam akan memenuhinya dengan mekanisme langsung. Melalui strukturnya, negara Islam akan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan rakyat secara gratis. Jika dana di baitulmal kosong, barulah negara memungut pajak (dharibah) kepada warga negara laki-laki muslim yang kaya saja.

Jadi, masalah kesehatan ini adalah masalah utama negara yang akan mendapat prioritas dan pemimpin (khalifah) dalam sistem Islam akan senantiasa sungguh-sungguh menjalankan amanahnya dalam melindungi nyawa rakyatnya, apalagi pada masa pandemi wabah penyakit.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw.,

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari). Wallahu a’lam bish-shawab. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan