Pasien Isoman Meninggal, Tanggung Jawab Siapa?


Penulis: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — Sudah lebih dari dari dua pekan PPKM Darurat diberlakukan, kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda membaik. RS masih penuh, banyak nakes berguguran, serta ribuan pasien melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah.

LaporCovid-19 melaporkan, terdapat 675 pasien isoman dinyatakan meninggal per Juni lalu. Jika kebijakan pandemi ini terus mengalami tarik ulur, maju mundur, dan tidak pasti, bukan tidak mungkin korban dari rakyat makin banyak.

Nasib Pilu Pasien Isoman

Per 14 Juli 2021, LaporCovid-19 mencatat ada 548 pasien Covid-19 yang meninggal dunia saat menjalani isoman. Temuan tersebut dihimpun LaporCovid-19 berdasarkan laporan warga, media sosial Twitter, dan pemberitaan daring.

Data ini tidak menggambarkan situasi secara langsung di lapangan. Dari 548 pasien yang tutup usia tersebut, LaporCovid-19 mencatat ada 209 orang yang meninggal saat melakukan isoman di Jawa Barat. Kemudian, sebanyak 105 orang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 65 orang di Banten, 63 orang di Jawa Timur, 51 orang di DKI Jakarta, dan 36 orang di Jawa Tengah.

Tak hanya di Pulau Jawa, pasien Covid-19 yang meninggal saat isoman juga terjadi di beberapa daerah, di antaranya lima orang di Riau serta Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur masing-masing tiga orang. Terakhir, dua orang di Kepulauan Riau dan satu orang di Kalimantan Barat. (Kompas, 14/7/2021).

Kritik pun mengemuka di kalangan pemerhati kesehatan, Iskandar Sitorus. Ia menyebut pemerintahlah yang membiarkan rakyat menjalani isoman di rumah. Menurutnya, rakyat yang terkena wabah seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Saat ini tidak ada perbedaan pasien Covid-19 bergejala ringan, sedang, atau berat yang isoman di rumah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena banyaknya pasien dengan gejala berat yang tidak mendapatkan perawatan rumah sakit. Menurutnya, pasien Covid-19 yang boleh isoman adalah yang rontgen paru-parunya normal dan saturasi oksigennya tidak drop.

Pentingnya Riayah Negara

Mencermati fakta di atas, ada beberapa kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah. Pertama, ketaksiapan alat tempur. Dalam rekam jejaknya, pemerintah terlihat tidak siap menghadapi pandemi. Hal ini makin terlihat saat Indonesia mengalami  lonjakan kasus Covid-19. RS penuh, ketersediaan oksigen yang terbatas, dan fasilitas RS yang tidak tercukupi.

Kedua, kebijakan penanganan pandemi yang plinplan dan berubah-ubah. Kebijakan ini pada akhirnya memiliki efek jangka panjang, yaitu proses tracing menjadi kocar-kacir. Saat ini, tracing makin sulit dilakukan karena mobilitas masyarakat yang terus berjalan.

Tak jarang banyak orang terpapar Covid-19, tetapi bagaimana ia terpapar juga tidak bisa diketahui dan ditelusuri dengan jelas. Jika tracing saja sulit dilakukan, pemetaan terhadap kelompok atau individu yang sakit dan sehat sudah tidak bisa terdeteksi lagi. Bercampur menjadi satu.

Ketiga, pemantauan dan pengurusan terhadap pasien isoman minim. Meski pemerintah menyalurkan 600.000 paket obat dan multivitamin, hal itu tidaklah cukup. Harus ada pendataan dan pendetailan terhadap masing-masing pasien. Sebab, tidak semua pasien terfasilitasi dengan alat medis secara mandiri di rumah, seperti oximeter atau yang lainnya.

Apakah pemerintah sudah memberikan layanan medis dengan pengawasan serta pengontrolan kepada pasien oleh tenaga kesehatan yang mumpuni? Yang terjadi justru warga sendiri bergotong royong memberi bantuan berupa makanan, mencarikan tabung oksigen, dan menyuplai kebutuhan mereka yang menjalani isoman.

Keempat, minimnya edukasi kepada pasien isoman. Tidak jarang masih banyak pasien Covid-19 yang tengah menjalani isoman belum teredukasi dengan benar tentang apa dan bagaimana langkah yang tepat menangani Covid-19 di rumah. Akibatnya, pasien yang awalnya gejala ringan hingga berat tidak mendapat pertolongan yang cukup secara medis.

Kelima, butuh kesatuan visi dan kerja sama dari pusat hingga daerah. Rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah turut berkontribusi atas abainya masyarakat baik terhadap protokol kesehatan maupun kebijakan. Hal ini bermula dari sikap plinplan pemerintah. Sudah saatnya penguasa muhasabah diri, akui kesalahan, dan tidak jemawa ketika mendapat masukan dan kritikan.

Negara Harus Hadir

Pemimpin adalah pengurus urusan rakyat. Ia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya. Apakah negara sudah memberikan layanan terbaik kepada rakyatnya? Dalam Islam, satu nyawa manusia sangat berharga.

Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasai 3987, Tirmidzi 1455)

Islam sudah memberikan panduan sahih dalam menangani wabah, yaitu karantina wilayah atau yang biasa disebut dengan lockdown. Namun, solusi ini tidak menjadi pilihan utama bagi rezim hari ini. Mereka lebih memilih memprioritaskan pemulihan ekonomi ketimbang pemulihan sistem kesehatan.

Alhasil, kasus Covid-19 tak terkendali, fasilitas kesehatan kolaps, dan ujungnya rakyat yang harus meregang nyawa akibat kelalaian penguasa.

Jika memang benar-benar serius agar pandemi ini berakhir, bersikaplah layaknya bapak ke anak-anaknya, bagaimana negara hadir memberikan layanan maksimal dan optimal. Jangan bikin kebijakan berputar-putar, tidak mengindahkan pendapat pakar, dan fokuslah pada pemulihan kesehatan.

Lantas, apa yang harus dilakukan negara? Pertama, lakukan karantina wilayah. Kedua, penuhi kebutuhan rakyat selama karantina. Ketiga, peningkatan 3T (testing, tracing, treatment). Keempat, menyediakan shelter isolasi bagi pasien bergejala ringan atau sedang.

Kelima, memenuhi fasilitas kesehatan yang dibutuhkan RS, shelter isolasi, dan puskesmas. Keenam, pemberian insentif bagi para nakes. Ketujuh, mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kedelapan, vaksinasi secara gratis bagi seluruh rakyat.

Jika kedelapan langkah tersebut dilakukan, dengan izin Allah Swt. pandemi bisa teratasi. Bila kebijakan salah langkah, pandemi akan terus berlarut-larut akibat sikap dan kepemimpinan yang tidak berbasis ketakwaan. Kebijakan yang diambil pun masih saja berorientasi kapitalistik, lebih khawatir ekonomi macet ketimbang nyawa rakyat yang mengkeret.

Di antara tanda pemimpin amanah adalah dia yang peduli pada rakyatnya. Peduli kesehatannya, kebutuhannya, kesusahannya, dan kesulitan yang dihadapinya. Namun, di sistem kapitalisme, hampir mustahil pemimpin amanah. Karena amanah itu bisa dijalankan manakala didukung sistem yang amanah pula, sistem yang berasal dari Allah Ta’ala, yakni syariat Islam secara kafah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan