Ibadah di Tengah Wabah, Susah Tanpa Khilafah


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Hampir dua tahun dunia diselimuti pandemi, 1442 H adalah tahun kedua kaum muslim melaksanakan ibadah Iduladha di tengah wabah Corona. Terlebih di Indonesia, bukannya mereda, wabah malah makin menggila. Bahkan kini, Indonesia disebut-sebut sebagai episentrum baru Covid-19, tersebab angka kasus hariannya beserta angka kematian hariannya tertinggi di dunia.

Berlarutnya wabah tentu sangat berdampak pada seluruh sektor. Sektor yang paling terpukul pastilah sektor kesehatan. Kolapsnya sektor ini berhubungan langsung dengan keselamatan pasien.

Namun, inilah realitas hari ini, rumah sakit, nakes, faskes, APD, obat-obatan, bahkan vaksin, semua tak mampu menyaingi tingginya laju penularan. Banyak pasien meregang nyawa tersebab minimnya penanganan.

Begitu pun dengan sektor ekonomi yang dianggap “anak emas”, nyatanya hancur juga tak karuan. Resesi ekonomi yang melanda dunia menyebabkan gelombang PHK besar-besaran. Banyak UMKM gulung tikar. Semua itu menambah angka kemiskinan yang memang sudah tinggi dari sebelum adanya pandemi.

Kemiskinan yang akut akan merembet pada angka kelaparan dan gizi buruk. Kelaparan meningkatkan kriminalitas, sedangkan gizi buruk menghantarkan pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Sungguh nahas hidup sebagai rakyat kecil saat ini, sudahlah kematian akibat virus menghantui, kematian akibat kelaparan pun kian mengintai.

Ibadah pun Tak Optimal

Yang tak kalah menyesakkan dada adalah saat ibadah kaum muslim tak bisa dilaksanakan dengan optimal. Serangkaian ibadah haji misalnya, mulai dari pembatalan pemberangkatan jemaah haji, hingga dilarangnya salat Iduladha di masjid-masjid dan lapangan, menjadikan umat makin terjauhkan dari syiar Islam.

Dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Agama No. 17 /2021, ada enam poin penting yang harus diingat masyarakat:

Pertama, meniadakan tradisi takbiran keliling maupun takbiran bersama di masjid. Kedua, meniadakan salat berjemaah di masjid atau tempat terbuka untuk seluruh daerah level asesmen.

Ketiga, meniadakan praktik halalbihalal dan silaturahmi untuk mencegah klaster. Keempat, meniadakan pembagian daging kurban secara terpusat dan berkerumun. Kelima, penyembelih pemotongan kurban dipastikan dalam keadaan sehat atau negatif Covid-19 dengan hasil tes rapid antigen. Keenam, menunda praktik takziah/nyekar untuk mencegah klaster. (kompas.com, 18/7/2021)

Kebijakan yang dianggap inkonsisten—seperti melarang salat, tetapi pada saat yang sama proyek/industri jalan terus—membuat umat bertanya-tanya, mengapa syariat sering kali diusik, tetapi pada korporasi begitu longgar? Padahal, klaster pabrik telah menyumbangkan angka yang besar terhadap kasus Covid-19.

Jika alasannya pabrik bisa menjamin kegiatannya akan terjaga dari prokes, mengapa logika yang sama tidak dipakai kepada jemaah salat Id? Atau jika alasannya menyangkut ekonomi, mengapa UMKM dibredel, sedangkan pabrik besar dibiarkan?

Akhirnya umat berkesimpulan, jika berbicara “demi perputaran ekonomi”, lagi-lagi ekonomi yang dimaksud bukanlah untuk rakyat.

Mengurai Akar Masalah

Sebenarnya, umat bukan tidak ingin mematuhi aturan. Namun, aturan yang sering kali inkonsisten menjadikan umat makin pesimis terhadap efektivitas kebijakan tersebut.

Ketat pada rakyat apalagi syariat, tetapi longgar pada bisnis korporat. Andai saja kebijakannya konsisten (dan adil), umat pun akan manut dan tak merasa syariat dilecehkan.

Lantas apa yang menjadi penyebab Corona “panjang umur”? Tentu selain karena ini adalah ketetapan dari Allah Swt., kita harus mengurai akar permasalahan mengapa pandemi ini tak kunjung reda. Karena hakikatnya, Corona hanyalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang telah Allah tetapkan kadarnya, sehingga ia akan tunduk pada sunatullahnya.

Kegagalan Kapitalisme Menyelesaikan Wabah

Berlarutnya pandemi tak bisa dilepaskan dari ideologi yang memimpin dunia saat ini. Satu kepemimpinan untuk umat di dunia sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan pandemi. Namun, negara-negara besar—negara kampiun kapitalisme—alih-alih menjadi pemimpin untuk menyelesaikan pandemi, mereka juga kolaps menghadapi wabah ini.

Lihatlah AS yang pernah menjadi episentrum Covid-19. Dilansir dari beritasatu.com (8/7/2021), separuh kasus kematian Covid-19 global terjadi di Amerika. Direktur Pan American Health Organization (PAHO) Carissa Etienne mengatakan ketakadilan dalam akses ke perawatan kesehatan dan vaksin, sebagian besar harus disalahkan.

Itulah mengapa kita tidak bisa berharap pada negara makmur untuk membantu negara-negara berkembang yang tengah kesulitan. Sebab pada realitasnya, ketimpangan dan ketakadilan di negara kapitalisme justru yang paling besar jaraknya.

Belum lagi jika kita berbicara sekat kebangsaan yang membuat rasa kepedulian terhalang batas teritorial. Negara makmur yang memiliki akses besar terhadap kesehatan seolah tak memedulikan negara lain yang membutuhkan akses tersebut. Akibatnya, di negara-negara makmur—yang dianggap telah mampu menyelesaikan pandemi—tak berapa lama kembali ditemukan kasus Covid-19. Hal demikian karena memang wabah masih merajalela di seluruh dunia.

Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bahwa pandemi tak mungkin berakhir sebelum seluruh negara steril dari virus. Ia pun meminta agar hak paten vaksin dicabut agar produksi vaksin bisa masif dilakukan.

Selama ini, hak paten menjadi kendala yang cukup besar dalam ketersediaan vaksin. Padahal, vaksinasi sedang berlomba seiring adanya varian baru virus Corona. Namun lagi-lagi, aturan main kapitalisme melegalkan korporasi meraup keuntungan yang begitu besar di atas nyawa manusia.

Sistem Negara Bercorak Kapitalisme

Sektor kesehatan dalam naungan korporasi terbukti gagal memberikan pengobatan dan pelayanan maksimal pada umat manusia. Justru di saat sekarang, sektor ini yang paling dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Wajar saja pandemi tak terselesaikan, sebab penjagaan atas jiwa bukanlah yang utama dalam sistem ini.

Kapitalisme pulalah yang menyebabkan APBN terus defisit. Sumber utama APBN, yaitu sumber daya alam, sah dikeruk asing. Sehingga, dalam pembiayaannya, negara harus bertumpu pada utang dan pajak.

Apalagi dalam membiayai pandemi, utang seolah menjadi solusi tunggal dalam setiap masalah keuangan. Padahal, jebakan utang negara makmur terhadap negara berkembang bisa berdampak pada disetirnya kebijakan.

Lihat saja, penanganan pandemi terlihat seolah setengah hati. Karantina wilayah (lockdown) yang terbukti efektif menyelesaikan masalah, malah tak terbahaskan sama sekali. Kebijakan yang dikeluarkan hanya mengutak-atik istilah yang intinya pemerintah seperti ingin balik badan melepas tanggung jawabnya mengurusi umat.

Inilah hakikat negara kapitalisme, menyerahkan urusan umat pada swasta. Ditambah kekuasaan oligarki yang menjadikan korupsi sebagai jalan mempertahankan singgasananya, Jadilah program bansos diseruput habis oleh para pejabat pemburu rente.

Khatimah

Andai saja dunia mendengarkan syariat dalam menyelesaikan pandemi, niscaya nyawa manusia menjadi fokus utama, bukan ekonomi korporasi.

Andai saja Islam memimpin dunia, aturan Islam yang komprehensif menjadi acuan dalam kehidupan, tak akan ada kebiasaan makan kelalawar hidup—yang itu menjadi cikal bakal adanya virus Corona. Islam telah menetapkan aturan apa yang boleh dimakan dan tidak, semata karena Allah Swt. mengetahui apa yang manusia tidak ketahui.

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, mengatur manusia dari bangun tidur hingga bangun negara. Tidak akan ada sistem yang lebih baik dari Islam, karena selain datang dari Sang Pencipta, Islam telah terbukti mampu memimpin umat manusia dalam menemui kemuliaannya.

Oleh karena itu, wahai kaum muslim, dunia tanpa Khilafah adalah musibah terberat bagi umat. Kaum muslim jadi tak memiliki junnah untuk melindungi mereka dari segala mara bahaya. Semoga Allah Swt. menyegerakan pertolongan-Nya dengan mengembalikan kepemimpinan dunia kepada Islam, agar kehidupan umat manusia sesuai fitrahnya. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan