Utang Kian Mengkhawatirkan, Generasi Makin Terancam


Penulis: Zikra Asril


MuslimahNews.com, FOKUS — Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menyampaikan kekhawatiran akan utang pemerintah yang terus membengkak dengan nilai di atas PDB dan penerimaan negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah tahun 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun, belum termasuk utang BUMN. Nilai tersebut melonjak dibandingkan akhir 2019 yaitu Rp4.778 triliun. BPK mencatat, indikator kerentanan utang negara pada 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF atau International Debt Relief (IDR).

Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25—35%. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% juga melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6—6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7—10%.

Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% pun melewati rekomendasi IDR sebesar 92—167% dan rekomendasi IMF sebesar 90—150%. BPK menyoroti pula indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27%. Indikator itu melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411–Debt Indicators, yaitu di bawah nol persen.

Besarnya utang ini tentu mengancam keberlangsungan generasi. Lantas kapan generasi Indonesia bisa terbebas dari utang?

Ancaman Krisis

Ekonom senior INDEF, Didiek J. Rachbini mengatakan, utang yang menjadi tanggungan pemerintah sebenarnya bukan hanya utang APBN sebesar Rp6.527 triliun (per April 2021). Namun, pemerintah juga menanggung utang BUMN sebesar Rp2.143 triliun. Jadi, total utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar Rp8.670 triliun.

Belum lagi, BUMN diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga, kalau gagal bayar atau bangkrut, bebannya harus ditanggung APBN dan menjadi bagian dari utang pemerintah. Sehingga, warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp10 ribu triliun.

Apabila dibiarkan, khawatir APBN akan lumpuh terkena beban utang ini dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar, serta bisa memicu krisis ekonomi.

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada 1998, yang mengantarkan Indonesia masuk ke dalam jerat IMF. Sritua Arief dalam bukunya IMF, Bank Dunia dan Indonesia menyebutkan ada empat agenda yang akan dilaksanakan oleh IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia yaitu: liberalisasi impor dan aliran modal bebas; devaluasi; privatisasi BUMN; dan Investasi asing yang lebih lancar. Imbasnya bisa kita rasakan sekarang, Indonesia tidak mampu menjadi negara yang mandiri.

Baca juga:  Denda Berbunga bagi Penunggak Pajak

Ekonom Bhima Yudhistira menilai, tumpukan utang negara akan merugikan masyarakat, khususnya kaum milenial di masa depan. Milenial dan Gen-X disebut akan menanggung beban utang pemerintah yang jatuh tempo 20—30 tahun ke depan.

Bhima juga mengungkapkan, pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak pada beberapa tahun ke depan atau menambah objek pajak untuk menambah penerimaan negara. Nantinya, penerimaan itu akan digunakan untuk membayar utang. Jika tarif pajak naik atau objek yang terkena pajak bertambah, otomatis beban yang ditanggung masyarakat juga meningkat.

Bukan cuma itu, beban utang yang meningkat juga akan membuat ruang belanja pemerintah kian sempit. Jika ada masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah, bisa berpengaruh terhadap pemangkasan gaji dan tunjangan.

Risiko jangka panjang menumpuknya utang juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, tekanan utang bisa mengorbankan kesejahteraan dan perlindungan sosial generasi mendatang.

Generasi Menerima Warisan Utang

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pernah menyatakan bahwa utang warisan zaman kolonial Belanda senilai US$1,13 miliar atau Rp16,6 triliun dalam kurs rupiah jika Rp14.700 per dolar AS. Warisan utang dari pemerintah Hindia Belanda itu merupakan salah satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai syarat kemerdekaan.

Ini artinya, baru berdiri saja, negara sudah harus menanggung utang. Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara juga mengungkapkan masih adanya sisa utang pemerintah pada krisis ekonomi 1997—1988 yang belum dibayar. Utang hampir senilai total PDB Indonesia itu digunakan untuk memulihkan ekonomi dari guncangan krisis finansial pada akhir periode Orde Baru. Akibatnya, generasi sekarang masih harus membayar utang 22 tahun yang lalu.

Hingga saat ini, Indonesia masih belum mampu keluar dari lilitan utang luar negeri, meski pemerintahan sudah berganti tujuh kali. Dulu, di bawah kepemimpinan Bung Karno, Indonesia mewarisi utang sebesar USD2,3 miliar atau sekitar Rp32 triliun, di luar utang warisan Belanda. Sedangkan utang pada masa pemerintahan Soeharto berada di kisaran Rp551,4 triliun, dengan PDB berkisar Rp955,6 triliun.

Masa pemerintahan BJ Habibie, utang menjadi sekitar Rp938,8 triliun, sementara PDB Rp1.099 triliun. Pada era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, utang pemerintah sebesar Rp1.271 triliun dan PDB Rp1.491 triliun.

Baca juga:  Doyan Wakafnya, Tapi Syariat Lainnya Dicampakkan, Emangnya Islam Agama Prasmanan?

Lalu pada era Megawati, terdapat utang sebesar Rp1.298 triliun, sementara PDB Rp2.303 triliun, sehingga rasio utang saat itu 56,5% terhadap PDB. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono utang Indonesia justru makin membengkak menjadi Rp2.608 triliun.1

Rezim telah silih berganti, tetapi utang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian rezim bukanlah solusi untuk bebas dari utang,

Kapitalisme Menjadikan Generasi dalam Lingkaran Setan Utang

Generasi milenial dan Gen-Z tentu harus merenung. Selama 76 tahun Indonesia berdiri, mengapa utang menjadi salah satu sumber andalan utama dalam pembangunan ekonomi negara atau APBN? Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, memiliki tambang emas terbaik di dunia, cadangan minyak, gas, perak, tembaga serta batu bara melimpah, sumber daya hayati di lautan melimpah, kesuburan tanah, flora dan fauna.

Ironi di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah tetapi gagal mengelola hasil bumi, sehingga masyarakat jauh dari kesejahteraan yang diharapkan.

Jawabannya adalah karena negara ini menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam perspektif sistem kapitalisme, utang dan pajak menjadi sumber andalan utama pembangunan ekonomi. Akibatnya atas nama pajak, rakyat akan selalu dipalak. Lantas, apa bedanya hidup di zaman kolonial yang juga harus bayar upeti?

Begitu pun dengan narasi menyelamatkan APBN, maka negara akan selalu berutang. Bahkan, ekonom Faisal Basri mengatakan tidak ada satu negara pun yang tidak berutang, termasuk negara kaya sekalipun.

Apabila kondisi ekonomi suatu negara mengalami surplus pendapatan, utang akan tetap ada. Caranya dengan menerbitkan surat utang baru dengan bunga lebih murah untuk membayar utang baru yang bunganya lebih tinggi. Seperti itulah sistem kapitalisme bekerja. Jadi, dalam sistem ini, jangan pernah bercita-cita untuk tidak berutang, bahkan utangnya pun riba.

Selain itu, utang negara mustahil lunas 100% karena investasi dan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) negara makin besar daripada penerimaan negara. Sepanjang investasi lebih besar dari tabungan dan belanja pemerintah lebih besar dari penerimaan pemerintah, maka CAD juga naik. Jadi, tidak mungkin utang negara akan turun dari tahun ke tahun. Inilah yang terjadi di Indonesia, bunga utang luar negeri makin lama makin tinggi.

Baca juga:  75 Tahun Indonesia Dijajah Utang

Dengan kerja sistem seperti inilah generasi Indonesia akan selalu berhadapan dengan lingkaran setan utang. Apalagi Kenen (1990) dan Sachcs (1990) mengingatkan bahwa utang luar negeri telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara yang punya utang besar.

Bahkan lebih jauh lagi, utang luar negeri telah membawa banyak negara berkembang yang memiliki utang besar masuk ke dalam jebakan utang (debt trap) dan ketergantungan hutang (debt overhang).2

Kalau sudah begini, apakah generasi muda masih mau bertahan hidup dalam sistem kapitalisme?

Khilafah, Pilihan Generasi untuk Memutus Rantai Utang

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang menerapkan ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki berbagai sumber pemasukan yang dapat dikelompokkan dalam tiga jenis.

Jenis pertama, harta kepemilikan negara yang meliputi enam macam harta, yaitu ganimah (anfal, fai, dan khumus ‘rampasan perang’), kharaj (yakni pajak bumi yang dahulu dibebaskan kaum muslimin dengan jihad), sewa tanah-tanah milik negara, jizyah (pajak dari warga nonmuslim sebagai jaminan ketundukan mereka), fai (pemasukan dari barang temuan, waris yang tak ada pewarisnya, harta sitaan dsb.), dan pajak (yang hanya ditarik insidental dari muslim yang kaya apabila pos yang lain benar-benar kosong).

Jenis kedua adalah hasil pengelolaan harta kepemilikan umum, seperti barang tambang, hutan, dan lainnya.

Adapun jenis ketiga adalah sumber pendapatan lain, seperti zakat harta, zakat ternak, zakat pertanian, perniagaan, emas, dan perak.

Dengan sumber pemasukan yang beragam dan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil dan produktif, pendapatan negara akan selalu mengalir dari generasi ke generasi.

Dengan penerapan politik ekonomi Islam, negara akan kuat secara ekonomi, tidak akan terjerat pada utang ke negara lain, apalagi utang riba, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt.. Negara juga tidak akan membebani rakyat dengan pajak karena negara memiliki sumber pemasukan yang aman dan pasti.

Dalam bangunan negara Khilafah, generasi akan terbebas dari beban utang dalam membangun peradaban gemilang yang penuh keberkahan Allah. Wallahu a’lam. [MNews/Gz]


Catatan Kaki:

  1. merdeka.com/trending/daftar-utang-indonesia-dari-era-presiden-soekarno-hingga-jokowi-jumlahnya-fantastis.html
  2. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.10, No. 01, April 2015

Tinggalkan Balasan