Taliban dan Ketakutan Penerapan Syariat Islam


Penulis: Arini Retnaningsih


MuslimahNews.com, FOKUS — Taliban memberi pernyataan resmi pada Jumat (9/7/2021) lalu bahwa mereka telah menguasai 85% wilayah di Afghanistan. Namun, pernyataan ini ditolak oleh pejabat pemerintah dengan menuduhnya sebagai bagian dari kampanye propaganda.[1]

Rakyat Afghanistan telah melalui konflik selama berpuluh-puluh tahun. Namun, banyak yang takut hal terburuk akan terjadi setelah Presiden AS, Joe Biden, mengumumkan penarikan seluruh pasukan pada bulan Agustus.

Yang ditakutkan sebagian masyarakat Afghanistan adalah kembali berkuasanya Taliban sebagaimana dulu pada 1989. Banyak warga saat ini berebut untuk mendapatkan paspor ke luar negeri untuk menyelamatkan diri.[2]

Apa yang ditakutkan masyarakat di sana dan dunia jika Taliban kembali berkuasa? Jawabnya tentu adalah penerapan syariat Islam yang memang menjadi tujuan dari para pejuang Taliban.

Sebelum digulingkan oleh invasi pimpinan AS tahun 2001, Taliban memberlakukan syariat Islam keras di Afganistan, termasuk melarang anak perempuan bersekolah dan bekerja di luar rumah mereka, atau berada di depan umum tanpa kerabat laki-laki.[3]

Namun, Taliban telah memberi pernyataan untuk berubah. Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban Juni lalu mengatakan mereka berkomitmen untuk pembicaraan damai dan menginginkan sistem syariat Islam yang murni di Afganistan.

Ia berkomitmen untuk mengakomodasi semua hak warga negara, apakah mereka laki-laki atau perempuan, berdasarkan aturan agama Islam yang mulia dan tradisi mulia masyarakat Afganistan. Ia juga menambahkan bahwa fasilitas akan disediakan bagi perempuan untuk bekerja dan dididik.[4]

Sayangnya, komitmen Taliban ini hampir tidak ada gunanya. Ketakutan terhadap penerapan syariat Islam sudah telanjur mengopini, di-framing oleh media-media besar dunia yang menjadi rujukan informasi bagi hampir semua media massa lainnya.

Syariat Islam Bukan Syariat Taliban

Upaya untuk menggambarkan Islam melalui penerapan syariat Islam yang buruk pada masa Taliban berkuasa selama 1989—2001 adalah salah satu bentuk fitnah terhadap Islam.

Syariat Islam adalah hukum-hukum yang Allah serukan kepada  manusia untuk diterapkan sebagai solusi bagi persoalan hidup yang terjadi.

Baca juga:  Menakar Penerapan Hukum Syariat di Aceh

Benar, hukum syara’ kadang berbeda sebagai implikasi dari perbedaan kaidah ushul fikih yang digunakan untuk menggali dan menetapkannya. Namun, perbedaan ini tidak sampai mengantarkan pada perbedaan dalam masalah pokoknya yakni akidah.

Karena itulah, di mana pun, Islam adalah satu (sama). Perbedaan dalam masalah cabang, selama diijtihad dari dalil-dalil yang diterima, yaitu Al-Qur’an, Sunah, dan apa-apa yang terpancar dari keduanya, maka tetap merupakan hukum Islam.

Ketaktepatan dalam masalah ijtihad memang kadang terjadi. Saat itulah, kaum muslimin harus mau terbuka untuk menerima pendapat lain yang memiliki dalil yang lebih kuat. Saling mengingatkan dan memberi masukan adalah budaya umat yang terus wajib dijaga.

Rasulullah saw. bersabda,

الدِّين النَّصيحة، قلنا: لمَن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمَّة المسلمين وعامَّتهم

“Agama adalah nasihat.” Para sahabat bertanya, “Untuk siapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum.” (HR Muslim)

Dengan demikian, perlu dipahami bahwa syariat Islam tidaklah identik dengan apa yang diadopsi oleh suatu aliran atau kelompok tertentu. Islam bukan Arab, bukan Taliban, ataupun Nusantara. Selama sesuai dengan kaidah penggalian hukum yang benar, itulah yang kita sebut sebagai Islam.

Syariat Islam Menjamin Hak Minoritas

Banyak nonmuslim takut ketika Islam diterapkan, mereka akan dipaksa masuk ke dalam Islam, bila tidak, akan dibunuh atau diusir. Ketakutan ini sama sekali tidak memiliki alasan. Allah Swt. telah melarang adanya pemaksaan agama dengan firman-Nya,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam beragama.” (QS Al-Baqarah: 256)

Realitas dan fakta bagaimana Khilafah memberikan jaminan perlindungan kepada warna non-Islam tampak jelas tergambar dalam seluruh riwayat dan cerita yang bisa dipertanggungjawabkan secara autentik.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Khalifah Umar ra. pernah menulis sebuah perjanjian dengan penduduk Ilia (Qudus). Dalam surat perjanjian tersebut Khalifah Umar ra. menjelaskan tentang pemberian jaminan keamanan bagi penduduk Ilia atas diri, harta, salib, dan gereja-gereja mereka.[5]

Baca juga:  Dari Kegelapan menuju Cahaya

Khalifah Umar ra. telah berupaya sungguh-sungguh untuk melaksanakan prinsip kebebasan beragama di tengah-tengah masyarakat. Ia telah mengedarkan kebijakan politik dalam pemerintahannya dalam hal menghadapi penganut agama Nasrani dan Yahudi.

Khalifah Umar ra. mengatakan,

“Kami telah memberi mereka sebuah kontrak perjanjian; kami akan membebaskan mereka beribadah di gereja-gereja mereka. Di sana mereka bebas melakukan apa saja. Kami tidak akan membebani mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka lakukan.

Bila musuh mereka hendak menyerang mereka, maka kami akan berperang menghadapi musuh mereka itu. Kami juga akan membebaskan mereka untuk memperlakukan hukum-hukum agama mereka, kecuali bila mereka rela berhukum dengan hukum-hukum kami.

Kami akan memutuskan perkara di antara mereka dengan hukum-hukum kami. Bila mereka tidak berada di hadapan kami, maka kami tidak akan membicarakan aib-aib mereka.”[6]

Gubernur Umar di Mesir, Amr bin al-Ash, pernah menulis surat perjanjian yang ditujukan kepada penduduk Mesir. Surat perjanjian itu berbunyi,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah apa yang diberikan oleh Amr bin al-Ash kepada penduduk Mesir, berupa jaminan keamanan atas diri, agama, harta benda, gereja-gereja, salib, darat, dan laut mereka.”[7]

Tentang jaminan Islam atas kebebasan menganut suatu agama, Imam al-Ghazali mengatakan,

Kebebasan beragama yang dijamin Islam bagi manusia belum diketahui ada tandingannya di lima benua yang ada di muka bumi ini. Belum pernah ada sebuah agama yang mendominasi sebuah kekuasaan, lalu pemerintahannya memberikan kepada penganut agama yang berbeda dengan agama resmi negara segala faktor yang membuat agama itu tetap eksis dan berkembang seperti apa yang telah dilakukan oleh Islam.”[8]

Berbagai penjelasan ini cukup untuk menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemaksaan dalam beragama. Justru saat diterapkan, hukum Islam akan menjamin kehidupan yang harmonis antarumat beragama sebagaimana telah terjadi pada masa Kekhilafahan Islam dulu.

Baca juga:  Hijrah: Berpindah dari Cengkraman Sistem Kufur menuju Islam Kaffah

Syariat Islam Menjamin Hak Perempuan Memperoleh Pendidikan

Perempuan sama dengan laki-laki wajib untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad saw. bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim [laki-laki maupun perempuan].”

Hadis Nabi yang diriwayatkan Ath-Thabarani melalui Ibnu Mas’ud ini menegaskan, kaum perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki dalam menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan, biaya pendidikan dipenuhi oleh negara untuk seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara Khilafah, baik laki-laki maupun perempuan.

Ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah (saw.). Ada beberapa perempuan yang  mengajukan permintaan kepada beliau saw., “Ya, Rasulullah, hendaknya kami diberi waktu satu hari khusus untuk mengkaji ilmu-ilmu darimu.” Beliau mengabulkan permintaan kaum perempuan tersebut.

Rasulullah memberikan akses yang sama kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dari beliau. Rasulullah tidak pernah melarang kalau ada sahabat perempuan yang ingin mengaji dan belajar bersama beliau.

Inilah apa yang menjadi syariat Islam terkait dengan perlindungan terhadap nonmuslim dan hak pendidikan perempuan, dua hal yang paling disorot dalam penerapan hukum Islam oleh Taliban.

Yang penting juga untuk kita garis bawahi, sistem yang diterapkan oleh Taliban bukanlah sistem Kekhilafahan yang diajarkan Islam. Hal ini karena penerapan sistem oleh Taliban bersifat lokal terbatas pada wilayah Afghanistan, sedangkan Kekhilafahan haruslah berlaku bagi seluruh kaum muslimin di dunia tanpa mengkhususkan pada wilayah tertentu.

Karena itu, Taliban tidaklah mempresentasikan Kekhilafahan, melainkan hanya penerapan Islam secara terbatas sebagaimana penerapan Islam di Aceh. Jadi, perjuangan masih panjang untuk sampai pada sistem Islam yang sesungguhnya, Daulah Khilafah Islamiah. Wallahu a’lam. [MNews/Gz]


Referensi:

[1] https://www.republika.co.id/berita/qw0afs385/taliban-klaim-kuasai-sebagian-besar-wilayah-afghanistan

[2] https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57813507

[3] https://dunia.tempo.co/read/1474666/taliban-mau-terapkan-syariat-islam-di-afganistan-setelah-pasukan-asing-keluar

[4] idem

[5] Tarikh Ath Thobari, 4/158

[6] Nizam Al hukum fi ‘Ahd al-Khulafa Ar-Rasyidin, halaman 117

[7] Al Bidayah wa An-Nihayah, 7/98

[8] Huquq al-Insan Baina Ta’alim Al Islam wa I’lan Al Umam Al Muttahidah, halaman 111

Tinggalkan Balasan