Hukum Islam Seputar Pandemi (Dilengkapi Hasil Tanya Jawab Diskusi)


Oleh: Ustazah Wiwing Noeraini


MuslimahNews.com, FOKUS — Ada beberapa hal yang cukup banyak mendapat perhatian masyarakat berkaitan dengan pandemi Covid-19, yaitu tentang hukum-hukum Islam seputar pandemi. Untuk itu, kita perlu membahasnya agar jelas bagaimana seharusnya umat bersikap dan berbuat sesuai dengan hukum tersebut.

Pertama, hukum tentang karantina wilayah.

Dalam menyikapi pandemi, Islam telah menetapkan dua hal, yaitu karantina wilayah dan memisahkan yang sakit dari yang sehat.

Nabi Muhammad saw. pernah menginstruksikan kebijakan tersebut. Caranya adalah dengan menjaga agar masyarakat yang berada di daerah wabah (pandemi) tidak keluar dari daerah wabah, sedangkan masyarakat yang berada di daerah yang tidak terkena wabah, tidak masuk ke daerah wabah.

Hal tersebut bisa jumpai dalam banyak riwayat. Di antaranya dari Nabi saw., sesungguhnya beliau saw. bersabda,

ِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Ketika muncul gejala penyakit di suatu wilayah, maka syariat Islam menetapkan untuk memisahkan yang sakit dari yang sehat. Untuk proses pemisahan yang sakit dari yang sehat inilah, maka perlu ada testing (pengecekan) dan tracing (penelusuran). Selanjutnya, segera dilakukan upaya pengobatan terhadap yang sakit hingga sembuh (treatment).

Pelaksanaan semua itu butuh peran negara, termasuk semua pembiayaannya sekaligus menjamin kebutuhan pokok mereka, sehingga proses karantina ini bisa berjalan dengan baik.

Rasulullah saw. bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi, hari ini, negara belum menjalankan karantina wilayah sesuai hukum Islam. Secara keseluruhan, penanganan pandemi oleh negara saat ini memang belum menggunakan cara pandang dan solusi Islam. Inilah yang menyebabkan hingga sekarang belum tampak ada tanda-tanda pandemi ini bisa diatasi.

Kedua, berkaitan dengan hukum ibadah di masjid saat terjadi pandemi.

Ada sebagian kalangan yang menyeru umat Islam agar ketika wabah melanda justru semestinya mendatangi masjid untuk memakmurkan masjid. Ini kurang tepat. Dalam kondisi tersebarnya wabah penyakit dengan penularan yang tinggi dan tak terkendali, tidak seharusnya umat berkumpul dalam jumlah besar di masjid-masjid.

Para ulama fikih telah menetapkan larangan bagi mereka yang terkena penyakit menular untuk beribadah di masjid, sebab masjid merupakan salah satu pusat keramaian.

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasul saw.,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي الإِسْلاَمِ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain di dalam Islam.” (HR Ath-Thabarani)

Juga berdasarkan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kerusakan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.”

Syekh al-Islam Zakariya al-Anshari dalam Asna al-Mathalib dan Syekh Al-Khatib al-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj tentang hal ini menulis sebagai berikut:

“Qadhi Iyadh menukil dari para ulama, bahwasanya orang yang terkena penyakit judzam (kusta) dan barash (sopak) dilarang mendatangi masjid, salat Jumat, dan dari bercampur baur dengan masyarakat.” (Al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, juz I, hlm. 360).

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

  1. Orang yang telah terpapar wajib mengisolasi diri agar tidak menularkan kepada orang lain. Baginya, salat Jumat dapat diganti dengan salat Zuhur.
  2. Orang yang sehat, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    • Jika ia berada di kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat Zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan ibadah di masjid.
    • Jika ia berada di kawasan yang potensi penularannya rendah, ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar, seperti tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
  3. Dalam kondisi penyebaran tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat Zuhur di rumah masing-masing.
  4. Dalam kondisi penyebaran terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan salat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar.

Itulah langkah terbaik saat ini. Hanya saja, perlu dipastikan apakah suatu wilayah benar-benar dalam kondisi mengancam jiwa atau tidak. Di sinilah peran penting negara untuk memastikan kondisinya dan menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian semua masjid ditutup dan semua aktivitas salat berjemaah ditiadakan.

Pelaksanaan salat Iduladha seharusnya juga dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah. Tak seharusnya ibadah salat Id dilarang secara mutlak.

Demikian juga dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pasti ada cara agar ibadah ini tetap bisa berjalan, sementara di sisi lain tetap menjalankan berbagai upaya pencegahan penularan virus dengan memperhatikan saran dan pendapat para ahli.

Ketiga, berkaitan dengan pemulasaran jenazah korban pandemi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait pengurusan jenazah seorang muslim pasien Covid-19.

“Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara’ termasuk kategori syahid akhirat, dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.”

(Tulisan pengaturan jenazah terinfeksi Covid-19 dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020, yang dikirimkan Sekretaris Komisi Fatwa MUI DR HM Asrorun Niam Sholeh, M.A., Jumat (27/3/2020). — https://news.detik.com/berita/d-4955989/fatwa-mui-wafat-karena-corona-syahid-akhirat-begini-cara-urus-jenazahnya.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah juz II menjelaskan bahwa Asy-Syuhadâ‘ (jamak dari asy-syahîd) terdiri dari tiga macam: (1) syahid di akhirat saja tanpa (pemberlakuan) hukum-hukum (syahid) di dunia; (2) syahid di dunia saja; dan (3) syahid di dunia dan akhirat.

Syahid akhirat mendapatkan pahala syuhada di akhirat. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan disalatkan. Mereka ada lima golongan.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Syuhada ada lima orang: al-math’ûn, al-mabthûn, al-ghariq, shâhibul hadm, dan syahid di jalan Allah ‘Azza wa jalla.”

  1. Al-math’ûn, yaitu orang yang mati karena wabah thâ’ûn (sampar), yakni penyakit menular;
  2. Al-mabthûn, yaitu orang yang mati karena sakit perut;
  3. Al-ghariq, yaitu orang yang mati karena tenggelam;
  4. Shâhibul hadm, yaitu orang yang tertimpa bangunan yang roboh; dan
  5. Syahid di jalan Allah adalah orang yang mati di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah selain peperangan.

Pengurusan jenazah ini harus benar-benar diperhatikan oleh negara. Jangan sampai ada pengurusan yang ala kadarnya dan tidak sesuai syariat. Negara harus mendengarkan pendapat ulama yang lurus berkaitan dengan tata cara yang sesuai syariat dan mendengarkan pendapat para ahli dan pakar kesehatan agar terjaga dari penularan.

Demikianlah sebagian hukum Islam berkaitan dengan pandemi. Memang dalam beberapa hal ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, tapi semuanya adalah pendapat islami selama berlandaskan pada nas-nas syar’i dan dengan metode pengambilan hukum yang sahih.

Penerapan hukum Islam ini butuh peran negara. Ketika negara hadir sepenuhnya dan menerapkan hukum-hukum Islam sebagai solusi, insyaallah pandemi ini akan segera berakhir. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews/Tim WAG-Gz]


[Tanya Jawab Diskusi] Hukum Islam Seputar Pandemi

1. Terkait Evakuasi Warga Luar

Assalamu’alaikum. Ustazah, dalam hadis disebutkan di atas, ketika sedang ada wabah kita tidak boleh keluar dari wilayah tersebut. Terutama ketika wilayah tersebut sedang “zona merah”. Lalu bagaimana cara mengevakuasi warga yang sehat dalam rangka menyelamatkan warga negara. Ketika misalnya ada warga negara kita yang berada di luar negeri. Syukran Ustazah. (Pertanyaan dari Ummu Fahri – Padang Panjang – Grup Ke #67 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Wa’alaikumssalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ummu Fahri yang dirahmati Allah, warga Indonesia yang ada di zona merah di luar negeri, maka ia tetap di wilayah tersebut. Jika di keluarganya (di rumahnya) ada yang sakit, ia (yang sehat) harus dipisah dari yang sakit. Yang sakit dibawa ke RS untuk diobati, sedangkan ia (yang sehat) tetap di rumahnya, tidak dipulangkan ke Indonesia.

2. Menyikapi Kebijakan yang Tidak Konsisten

Ustazah bagaimana cara kita menanggapi pernyataan yang mengatakan pemerintah membuat program seperti PPKM khusus di momen besar kaum muslim, sementara saat momen lain tidak ada aturan ketat. Sementara di dalam Islam sendiri, jika wabah makin menjadi-jadi memang harus dilakukan isolasi. Jazakillah khair atas tanggapannya Ustazah. (Pertanyaan dari Utina Mimi – Aceh – Grup Ke #5 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ukhti Utina yang dirahmati Allah, demikian itu terjadi karena penguasa tidak menerapkan hukum-hukum Islam berkaitan dengan pandemi. Jika diterapkan hukum Islam, program karantina wilayah dilakukan sesuai dengan kondisi yang mengharuskan karantina, bukan tergantung momen. Dan bentuknya adalah karantina total. Tidak boleh ada yang masuk maupun keluar dari daerah wabah. Warga di daerah wabah juga tinggal di rumah masing-masing, dengan kebutuhan pokok ditanggung negara.

3. Pengabaian Hukum Islam?

Ustazah, mau bertanya. Mengenai hukum Islam seputar pandemi, apa negara kita saat ini hanya mengabaikan mengenai hukum karantina wilayah atau hukum yang lain juga? Mengapa itu bisa terjadi Ustazah? Mohon penjelasannya. (Pertanyaan dari Fani – Balikpapan – Grup Ke #1 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ukhti Fani yang dirahmati Allah, kita saat ini tinggal di negara yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam dalam aturan dan perundang-undangannya. Hukum Islam hanya diadopsi dan dijalankan oleh individu masyarakat sesuai dengan batas kemampuannya. Sehingga, banyak hukum Allah terabaikan, tidak hanya masalah karantina wilayah. Secara keseluruhan, penanganan pandemi oleh negara ini belum menggunakan cara pandang dan solusi Islam.

4. Memandikan Jenazah

Bagaimana jika salah satu rukun fardu kifayah tidak dijalankan yaitu memandikan jenazah, karena sangat rawan tertular penyakitnya, yaitu terkena cairan jenazah. Apakah bisa dimaafkan rukun yang satu ini? (Pertanyaan dari Ernawati – Batam – Grup Ke #55 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ukhti Ernawati yang dirahmati Allah, berdasarkan ketentuan dari MUI, pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

  1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
  2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.
  3. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
  4. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.
  5. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.
  6. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
    • Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
    • Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
    • Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, berdasarkan ketentuan darurat syar’iyyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

5. Banyak Hoaks Menyebabkan Masyarakat Bingung

Ustazah, saya mau bertanya. Dalam situasi pandemi seperti ini, ternyata banyak sekali bermunculan hoaks dan pendapat dari kalangan yang tampak ahli namun justru membuat kebingungan dan kontradiktif dalam upaya penanganan pandemi. Seolah-olah ilmiah dan benar, sehingga tampak meyakinkan bagi orang awam. Bagaimana menurut Ustazah? Jazakillah khair atas jawabannya. (Pertanyaan dari Dina – Madiun – Grup Ke #41 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ukhti Dina yang dirahmati Allah, yang perlu kita lakukan adalah tidak langsung percaya, tapi tabayun, bertanya, dan mencari informasi dari para ahli dan pakar yang benar-benar kita percaya keilmuannya.

6. Jenazah Covid Dibungkus Plastik?

Ustazah, bagaimana hukumnya apabila jenazah yang terkena Covid tidak diurus dengan ketentuan syariat yang sudah dijelaskan dalam materi, banyak beredar video tentang pengurusan jenazah Covid yang dibungkus/dibalut dengan plastik tanpa dilepas baju yang dikenakan oleh jenazah? (Pertanyaan dari Rita – Balikpapan- Grup Ke #21 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ukhti Rita yang dirahmati Allah, menurut fatwa MUI, pedoman mengafani jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

  1. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syar’iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
  2. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
  3. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

Pihak pelaksana terhadap pengurusan jenazah adalah RS (Rumah Sakit) yang ditunjuk oleh pemerintah (negara), sehingga memang kita harus serahkan sepenuhnya hal tersebut kepada mereka.

Jika terjadi pengabaian, maka kesalahan terletak pada pelaksana, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah negara. Yang bisa kita lakukan hanya meminta negara untuk benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik baiknya.

7. Tinggal di Negeri Minoritas Muslim

Ustazah saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi pandemi di negara yang minoritas muslim, sehingga pertimbangan aturannya tidak mempertimbangkan Islam sama sekali seperti di Korea? Bagaimana cara seorang muslim untuk mengurus jenazah di sana? Sementara untuk biaya pemakaman sangat mahal sehingga harus dikremasi. (Pertanyaan dari Annatsa – Probolinggo – Grup Ke #24 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ukhti Annatsa yang dirahmati Allah, Muslim yang tinggal di sana bisa meminta bantuan komunitas-komunitas muslim yang ada di sana untuk bisa mengurus jenazah sesuai syariat. Sekalipun biaya pemakaman sangat mahal, tetap harus diupayakan.

Demikian tantangannya tinggal di negara negara minoritas muslim. Jika memang sangat sulit untuk bisa terikat syariat Islam, perlu dipertimbangkan untuk memilih tempat tinggal yang lainnya jika memungkinkan.

8. Anak-Anak Masuk Sekolah (Offline)

Pada masa pandemi begini, bagaimana Islam memandang jika anak-anak harus masuk sekolah? Mohon tanggapan. Jazakillah khair. (Pertanyaan dari Ummu Dita – Banjarbaru – Grup Ke #67 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ummu Dita yang dirahmati Allah, semua dikembalikan kepada pembahasan, berdasarkan kaidah “menghilangkan kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”, maka mencegah bahaya penularan Covid-19 harus didahulukan daripada pendidikan.

Jika berada di wilayah yang pandemi tak terkendali, seharusnya tidak berkumpul di tempat keramaian seperti sekolah yang anak-anak pulang pergi ke sekolah setiap hari.

Jika di wilayah yang terkendali dan bentuk sekolahnya adalah pondok pesantren (boarding school) di mana dipastikan anak-anak yang masuk pondok sudah dites semua dan terbukti sehat, kemudian pondok ditutup (tidak menerima tamu dari luar dan dari dalam tidak keluar masuk pondok) dan diterapkan semua penjagaan berupa 3 M dan 3 T, kemudian aktivitas belajar berjalan sesuai standar penjagaan, maka insyaallah keamanan terjamin (dari Covid-19).

Sebab bagaimanapun juga, sekolah offline lebih bisa mengoptimalkan proses pendidikan dibandingkan dengan sekolah online.

9. Konspirasi?

Ustazah mengapa setiap kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk penanganan Covid justru dianggap konspirasi dan tidak diikuti oleh masyarakat? Mohon penjelasannya, syukran. (Pertanyaan dari Bintu Ismail – Aceh – Grup Ke #13 Muslimah News ID)

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ukhti Bintu Ismail yang dirahmati Allah, yang demikian itu terjadi karena saat ini kepercayaan publik kepada pemerintah sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena penanganan pandemi yang kacau; kebijakan yang tidak sistemis, menyeluruh, dan terukur dari awal; serta tidak sesuai syariat Islam. Semua ini menyebabkan ledakan kasus ini seperti puncak gunung es.

Perlu membangun cara berpikir yang benar di tengah umat bahwa serangan Covid-19 ini nyata. Virus Covid-19 adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan memiliki khasiat bisa menyerang tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian.

Maka, kita harus berikhtiar maksimal agar tetap bisa hidup sehat, dan menjaga kesehatan. Ketika sakit, maka berobat dan berikhtiar agar sembuh dari sakit. Selain ikhtiar fisik, terus-menerus kita harus menguatkan hubungan dan perlindungan dari Allah dengan memperbanyak doa dan zikir.

Tentang Vaksinasi

10. Pertanyaan dari Mutia – Aceh – Grup Ke #65 Muslimah News ID

Pada saat pandemi ini kita dianjurkan vaksin sebagai ikhtiar kita agar terhindar terkena virus penyakit, namun di lain pihak kita meragukan kehalalan dari kandungan vaksin tersebut. Karena mungkin faktor tidak ada lagi kepercayaan kita terhadap rezim serta kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang isi kandungan vaksin tersebut, sehingga karena faktor tersebut kita jadi ragu. Tapi di lain pihak kita harus melakukan vaksin karena tuntutan sistem ini. Dan kita ikhtiar melakukan vaksin. Apa hukum bagi kita seorang muslim melakukan vaksin dalam kondisi seperti sekarang ini? Jazakillah khair atas penjelasan Ustazah.

11. Pertanyaan dari Solie – Pasuruan – Grup Ke #16 Muslimah News ID

Menurut pandangan Ustazah bagaimana alternatif vaksinasi dalam rangka mengatasi pandemi Covid. Di tengah maraknya ketidakpercayaan rakyat terhadap penyelenggara program vaksinasi (pemerintah)?

12. Pertanyaan dari Eny – Bekasi – Grup Ke #53 Muslimah News ID

Bagaimana pandangan Ustazah terkait pro [dan] kontra vaksin untuk menyelesaikan pandemi? Banyak berita yang membingungkan umat.

13. Pertanyaan dari Difira – Bantul – Grup Ke #32 Muslimah News ID

Sebagaimana yang telah banyak dibahas, hukum vaksin adalah mubah. Dan melihat kondisi saat ini di mana korban jiwa virus C19 di Indonesia sudah lebih dari 71.000, korban jiwa global ada 4 juta lebih, menunjukkan bahwa virus ini berbahaya. Bagaimana menempatkan hukum vaksin yang terbukti efektif mengurangi kematian dan komplikasi dengan kemubahan sebelumnya? Bukankah upaya untuk melindungi nyawa hukumnya wajib? Bagaimana menempatkan keduanya? Apakah bisa menjadikan zona merah, kuning, atau hijau sebagai standar kondisi berbahaya atau tidaknya suatu wilayah, Ustazah?

14. Pertanyaan dari Ummu Taqizaki – Tangerang – Grup Ke #31 Muslimah News ID

Hukum berobat adalah sunah. Vaksin adalah salah satu bentuk pengobatan. Dalam rangka mengatasi pandemi, apa hukumnya bagi pemerintah yang mewajibkan vaksin? Jika hukumnya boleh, lantas apa pula hukumnya bagi rakyat yang tidak mau divaksin? Mohon penjelasan, Ustazah. Jazakillah khair.

Jawaban dari Ustazah Wiwing Noeraini:

Ukhti Mutia yang dirahmati Allah, menurut Syekh Atha’ Abu Rasytah, vaksinasi dengan vaksin yang mengandung bahan-bahan yang haram atau najis adalah boleh disertai ketaksukaan (al-karâhah), sebab vaksin itu masuk di bawah bab berobat, dan berobat dengan yang haram dan najis adalah boleh disertai ketaksukaan (al-karâhah). Kecuali jika telah jelas di dalamnya ada dharar, maka ketika itu tidak boleh.

Maka, yang perlu dilakukan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya dari para ahli dan pakar apakah ada dharar atau tidak dalam vaksin tersebut.

Jika di dalam vaksin itu ada dharar (bahaya), vaksin menjadi haram, maka tidak boleh menggunakannya. Silakan mencari alternatif vaksin yang lebih aman. Kemudian perlu juga meningkatkan imunitas dengan mengatur pola makan, aktivitas, emosi sesuai syariat, memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun, semuanya adalah pilihan paling aman.

Ukhti Solie, Eny, Difira dan Ummu Taqizaki yang dirahmati Allah.

Islam sudah punya solusi untuk pandemi, yaitu dengan karantina wilayah secara total dan pemisahan yang sakit dari yang sehat. Jika solusi ini diterapkan oleh negara kita dengan benar sesuai tuntunan syariat (yaitu karantina total dan negara yang memfasilitasi semuanya), insyaallah pandemi bisa cepat berakhir.

Vaksinasi adalah solusi pencegahan penularan yang dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu bahwa vaksinasi adalah termasuk pengobatan, dan hukum pengobatan adalah sunah. Sehingga, dikembalikan kepada individu, apakah mau melakukannya atau tidak, tidak ada paksaan.

Dalam situasi yang serba amburadul saat ini, bahkan nyaris tidak ada yang bisa diharapkan dari sistem yang ada, kita harus berikhtiar secara personal agar tetap sehat dan kuat. Yaitu dengan menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) dan 3T (testing, tracing, dan treatment), ditambah dengan menguatkan keimanan, banyak zikir dan berdoa, sabar dan tawakal ketika sakit, dan tetap menerapkan pola hidup sehat untuk meningkatkan imunitas.

Dalam daulah Khilafah, negara akan menerapkan karantina total sesuai syariat. Vaksinasi bisa saja diwajibkan oleh negara ketika dipandang bahwa vaksinasi bisa efektif mencegah penularan.

Negara harus menjamin kehalalannya terlebih dahulu, mengatur pelaksanaannya, menjamin semua biayanya, dan menjamin vaksin tersebut tidak menimbulkan dharar (bahaya).

Penetapan zona seharusnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga standar bisa sama dan pemerintah menginformasikannya secara transparan kepada warga sehingga bisa menyikapi dengan benar.

Demikianlah sebagian hukum Islam berkaitan dengan pandemi. Memang dalam beberapa hal ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi semuanya adalah pendapat islami selama berlandaskan pada nas-nas syar’i dan dengan metode pengambilan hukum yang sahih.

Penerapan hukum-hukum Islam tersebut tentu saja sangat membutuhkan peran negara. Ketika negara hadir sepenuhnya dalam penanganan pandemi ini dan menerapkan hukum hukum Islam sebagai solusi, maka insyaallah pandemi ini bisa segera berakhir. [MNews/Gz]

*Diskusi “Hukum Islam Seputar Pandemi” terselenggara di grup WhatsApp Muslimah News ID, pada Sabtu, 17/7/2021.

Tinggalkan Balasan