Tambah Utang untuk Kereta Cepat? Butuh Sistem yang Pro Umat!


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, FOKUS — Pandemi tak terkendali. Kini, Indonesia menempati urutan pertama di dunia dalam penambahan kasus harian Covid-19, serta menempati urutan kedua setelah Brazil dalam penambahan kasus kematian hariannya. (tempo.com, 16/7/2021)

Realitas di atas telah menjadi evaluasi besar bagi kebijakan penanggulangan pandemi yang telah diberlakukan selama ini. Sebab, penambahan kasus harian hingga menjadi yang tertinggi di dunia justru terjadi saat pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat.

Alih-alih seluruh perhatian pemerintah berfokus pada terselesaikannya pandemi, Pemerintah malah bernegosiasi dengan Cina untuk menambah utang. Mirisnya, pengajuan utang luar negeri ini bukan untuk membiayai kebutuhan penanggulangan pandemi, tapi untuk membiayai infrastruktur kereta cepat yang hingga kini belum rampung.

Pemerintah Gagal Fokus

Kementerian BUMN mengatakan, Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya. Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan Cina agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB nanti. Pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). (cnnindonesia.com, 8/7/2021)

Padahal, segudang polemik pembangunan KCJB dari mulai manajemen proyeknya yang buruk hingga polemik pembebasan lahan, masih belum terselesaikan. Banyak warga yang berdemo menuntut hak ganti rugi, karena mereka harus rela kehilangan mata pencahariannya lantaran sawah tergusur.

Apalagi jika melihat manfaat proyek KCJB tentu bukan untuk masyarakat umum. Mereka pengguna KCJB pastilah penduduk kota yang memiliki mobilitas tinggi terhadap kedua kota tersebut. Sedangkan rakyat di luar itu yang jumlahnya jauh lebih banyak, hanya bisa gigit jari menyaksikan haknya terampas tanpa menyisakan manfaat bagi mereka.

Lantas, mengapa pemerintah “mengemis” utang untuk infrastruktur, padahal bertambahnya utang akan makin membebani keuangan negara dan juga masyarakat? Kita ketahui, utang luar negeri akan dibayarkan oleh APBN, sementara APBN negeri ini berasal dari pajak rakyat.

Kebijakan Ekonomi Neoliberal

Selain pemerintah yang dianggap gagal fokus, support penuh pemerintah terhadap berjalannya proyek KCJB di masa PPKM Darurat ini pun seperti sedang mengonfirmasi bahwa pemerintah lebih mementingkan ekonomi korporasi daripada keselamatan rakyat, karena potensi penularan di area proyek sangatlah besar.

Baca juga:  Kemelut Cina Rebut Perairan Natuna, Kedaulatan Indonesia Gawat Darurat?

Di sisi lain, para pedagang kecil dipaksa mengikuti aturan PPKM yang sangat merugikan mereka. Padahal, mereka hanya mencoba untuk bertahan hidup di masa pandemi. Jangan disalahkan jika masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah tidak konsisten dan menzalimi rakyat.

Andai saja pemerintah menerapkan karantina wilayah atau lockdown, lalu memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, rakyat pun akan patuh tak keluar rumah dan pandemi pun akan cepat berakhir. Namun, defisitnya anggaran menjadi alasan pemerintah untuk tidak mau mengurusi kebutuhan umat.

Lantas, mengapa APBN defisit bahkan dari sebelum adanya pandemi? Jawabannya adalah karena sumber utama APBN-nya hilang.

Atas nama liberalisasi ekonomi, kepemilikan SDA tidak dibatasi, sehingga SDA yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat, malah dikuasai oleh segelintir orang. Deregulasi pun terus dilakukan sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional, agar penerapan sistem neoliberal menjadi sempurna.

Sistem ekonomi neoliberal yang menjadi platform tata kelola perekonomian bangsa, memosisikan utang sebagai solusi tunggal dalam menutup defisitnya anggaran. Para ekonom yang menjadi stakeholder terus merekomendasikan penambahan utang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi. Jadilah APBN negara ini bertumpu pada utang.

Padahal, ketergantungan utang adalah jebakan yang dibuat negara-negara pemberi utang terhadap negara yang berutang. Dengan begitu, negara makmur yang menggelontorkan dananya akan mampu menyetir kebijakan dalam negeri negara berkembang. Inilah yang menjadi alasan logis mengapa pemerintah malah mengurusi pembangunan KCJB di tengah pandemi yang makin menggila.

Lantas, jika utang telah jelas menyebabkan disetirnya kebijakan, mengapa para pemangku kebijakan terus menambah utang?

Demokrasi Lahirkan Penguasa Zalim

Kontestasi dalam demokrasi yang berbiaya mahal menjadi jalan keterlibatan korporasi. Korporasi adalah sang pemilik dana yang akan mendukung calon yang siap bermitra dengan mereka. Akhirnya, kontestan yang menang pastilah yang telah mendapat restu dari korporasi dan oligarki.

Baca juga:  Negara Bangkrut Berburu Investasi, Masih Berharap pada Kapitalisme?

Inilah yang dinamakan politik transaksional. Jual beli kebijakan menjadi transaksi sah dalam demokrasi. Dalam pembuatan kebijakannya akan senantiasa memihak korporasi. Karena pada hakikatnya, penguasa sesungguhnya dalam sistem ini adalah pemilik modal. Tak heran jika proyek jalan terus saat pandemi.

Maka, jangan harap penguasa yang lahir dari sistem demokrasi akan bekerja semata untuk melayani kepentingan umat. Bagi mereka, jabatan adalah wasilah untuk makin mengguritanya kekuasaan dan kekayaan mereka. Tabiat penguasa seperti yang demikian akan terus menciptakan kebijakan pencitraan.

Mereka akan menerapkan kebijakan yang serba tanggung, tak menyolusi, semata demi mengelabui umat. Sistem demokrasi tak bisa dilepaskan dari penguasa yang bermental “berburu rente”. Mereka akan mencari ke sana kemari untuk berburu materi. Dalam sistem demokrasi, korupsi serupa dengan bisnis politik.

Kekuasaan pejabat yang dibatasi waktu menjadikan para pemburu rente ini maraton untuk mengembalikan modal pada donator dan memperkaya diri beserta keluarganya. Sebut saja korupsi bansos oleh Mensos Juliari Batubara dan kroninya. Menurut penyidik senior KPK, Novel Baswedan, nilainya bisa mencapai Rp100 triliun. Amien Rais pun berkomentar, megakorupsi yang dilakukan berjemaah ini diduga lebih besar dari BLBI.

Begitu pun penambahan utang luar negeri yang terus dilakukan, dalam tataran implementasinya selalu ada korupsi. Wajar saja pengajuan utang pada negara makmur sering tak disertai dengan pemikiran bagaimana cara membayarnya, karena itu bukanlah urusan mereka.

Sungguh nahas menjadi rakyat dalam sistem demokrasi kapitalisme. Sudahlah kekayaan alamnya dirampok, padahal semua itu milik umat, rakyat pun harus menerima realitas kekuasaan oligarki yang melindungi para koruptor. Umat terpaksa bertahan di tengah kebijakan yang menzalimi mereka.

Infrastruktur dalam Pengaturan Pemimpin Amanah dan Sistem Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam, penguasa wajib mengurusi seluruh kebutuhan umat termasuk pembangunan infrastruktur. Pembangunannya akan berfokus pada kemaslahatan umat dan memprioritaskan pada penjagaan atas jiwa manusia.

Penanggulangan pandemi tentu akan lebih diprioritaskan daripada pembuatan alat transportasi sekunder, apalagi jika dananya terbatas. Dikatakan sekunder karena tanpa adanya alat transportasi tersebut, rakyat tetap masih bisa memenuhi kebutuhannya.

Baca juga:  Proyek Kereta Cepat Pakai Uang Rakyat, Yakin Akan Selamat?

Maka, pembangunan KCJB tentu bukanlah prioritas utama karena telah ada alat transportasi lain yang beroperasi antara Jakarta—Bandung. Terlebih dalam pengerjaan proyeknya, berpotensi besar menjadi titik penularan wabah.

Adapun pembiayaan infrastruktur, karena membutuhkan anggaran yang besar, semua pembiayaannya dikelola oleh negara. Tidak diserahkan pada swasta apalagi asing. Hal tersebut bisa menyebabkan penguasaan terhadap sektor publik.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah meminta Gubernur Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur.

APBN dalam Daulah Islam yaitu Baitulmal akan kuat dan stabil karena sumber pendapatan utama Baitulmal tergarap dengan optimal. Seperti fai dan kharaj, kepemilikan umum, dan zakat, semuanya dikelola negara dan diperuntukkan untuk umat. Sehingga, Daulah akan mampu membiayai seluruh pembangunan infrastrukturnya.

Pemasukan Baitulmal yang melimpah menghilangkan opsi berutang pada negara lain. Kalaupun Daulah defisit (dan itu sangat jarang terjadi), Daulah bisa memberlakukan skema dharibah alias pajak yang bersifat temporal dan dipungut hanya dari orang kaya saja. Haram hukumnya melakukan transaksi termasuk berutang pada negara kafir harbi fi’lan.

Oleh karenanya, kebijakan Daulah akan bebas dari setiran mana pun dan fokus pada penyelesaian masalah umat. Pembangunan infrastruktur akan memperhatikan skala prioritas. Untuk saat ini yang mana rumah sakit kolaps tak mampu menampung banyak pasien, sekiranya urgen bagi penguasa untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit atau lainnya yang menunjang untuk cepat tertanganinya wabah.

Maka dari itu, kita butuh penguasa amanah yang bervisi melayani umat agar fokus kerjanya ada pada terselesaikannya seluruh kebutuhan umat.

Begitu juga, kita butuh sistem pemerintahan yang memosisikan penjagaan nyawa sebagai prioritas utama kebijakannya. Sistem yang memuliakan manusia tersebut hanya akan kita temukan dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. [MNews/Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.