Welcome to Indonesia, Masjidnya Ditutup tapi Proyek Jalan Terus


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Silang sengkarut kebijakan penyelesaian pandemi sering kali menimbulkan gejolak di berbagai lapisan masyarakat. Aturannya yang dinilai serba tanggung, menjadikan masyarakat pesimis akan efektivitas kebijakan tersebut.

Ketakadilan yang sering dialamatkan pada kaum muslim, menjadikan kepercayaan umat pada penguasa kian memudar. Padahal, mereka adalah warga mayoritas yang telah lama dan bersama membangun bangsa.

PPKM Darurat, Usik Syariat

Salah satu detail dari aturan PPKM Darurat Jawa-Bali yang diberlakukan 3—20 Juli 2021 adalah penutupan tempat ibadah, termasuk masjid dan musala. Sontak banyak kalangan dari kaum muslim bereaksi atas kebijakan tersebut. Salah satunya Ustaz Abdul Somad yang menolak ditutupnya masjid saat PPKM.

Kementerian Agama (Kemenag) pun memutuskan untuk meniadakan salat Iduladha 1442 H di masjid maupun di lapangan terbuka yang dapat menimbulkan kerumunan pada zona yang diberlakukan PPKM Darurat. (liputan6.com, 2/7/2021)

Di sisi lain, dalam aturan lainnya disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan konstruksi diperbolehkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat.

Jika memang pekerja konstruksi dibolehkan bekerja dengan prokes yang ketat, seharusnya logika yang sama pun bisa diperuntukkan pada kegiatan ibadah kaum muslim, asalkan taat prokes.

Wajar akhirnya umat makin bertanya-tanya, mengapa masjid ditutup, salat Iduladha ditiadakan, pemberangkatan haji dibatalkan? Namun pada saat yang sama, tempat-tempat yang jauh lebih berpotensi menimbulkan kerumunan tetap dibuka.

Inilah sebenarnya yang memantik kemarahan umat, hingga viral sekelompok warga Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo menolak penutupan masjid saat PPKM. Banyak umat yang menganggap bahwa kebijakan tersebut seperti sedang melecehkan syariat Islam, karena bukan kali ini saja syariat diusik.

Umat Butuh Keadilan

Sebenarnya, apa yang dipermasalahkan oleh umat bukan semata kebijakan ditutupnya masjid atau salat Iduladha yang ditiadakan. Sebab, syariat pun memang membolehkan seseorang untuk salat fardu di rumahnya masing-masing, terlebih ketika pandemi begini.

Baca juga:  TKA Mendarat, Ironi PPKM Darurat

Namun, hal mendasar yang dipermasalahkan umat adalah kebijakan dalam penanggulangan pandemi yang dinilai tidak konsisten dan tidak memihak rakyat. Umat sangat merasakan ada ketakadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Umat tak buta, mereka melihat bagaimana puluhan TKA asal Cina masuk saat PPKM Darurat. Pada waktu yang sama, penjual bubur di Kota Tasikmalaya didenda Rp5 juta hanya karena ada pelanggannya yang makan di tempat.

Begitu pun perubahan istilah dari PSBB, PSBM, PPKM, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat, sejatinya hanya berganti nama, tetapi esensinya sama yaitu berputar pada kepentingan ekonomi.

Lihatlah, dalam aturan PPKM Darurat, disebutkan sektor esensial yang boleh tetap buka hampir semuanya sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang dimaksud pun bukanlah ekonomi rakyat.

Sektor esensi yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Bahkan, proyek strategis nasional, objek vital nasional, konstruksi, masuk sebagai sektor kritikal yang membolehkan 100% WFO. (kompas.com, 3/7/2021)

Lantas, bagaimana dengan UMKM yang sangat terdampak dengan adanya PPKM Darurat ini? Jelas makin terpuruk. Walaupun pemerintah telah membuat kebijakan BLT kepada tiga juta pelaku UMKM sebesar Rp1,2 juta per bulan, semua itu bukanlah solusi. Selain nominalnya yang sangat kecil, berdasar data OJK, pada 2021 tercatat ada lebih dari 65 Juta pelaku UMKM di Indonesia.

Lalu, jika hanya tiga juta yang diberikan bantuan, sisanya bagaimana? Ini baru masalah kebijakan yang serba nanggung. Belum bicara kesalahan data dan korupsi yang akan selalu hadir dalam menghiasi implementasinya. Sebut saja kasus Mensos Juliari Batubara dan jutaan data fiktif penerima bansos.

Maka, jelaslah kebijakan yang dibuat jauh dari kepentingan rakyat. Inilah yang merusak kepercayaan rakyat pada penguasa, sehingga apa pun yang dikatakan penguasa, akan mental tak didengar.

Baca juga:  Tudingan Minim Empati, Terawan Lebih Baik Introspeksi dan Evaluasi

Sektor “Kemaksiatan” Menjadi Esensial

Wali Kota Makassar, Ramadhan Danny Pomanto, mengeluarkan Surat Edaran yang berisi penundaan pelaksanaan ibadah di masjid, gereja, pura, dan wihara. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17/2021. Juga membolehkan pelaksanaan kegiatan klub malam, diskotek, dan semacamnya, termasuk sarana penunjang tempat hiburan malam yang ada di hotel, diizinkan sampai pukul 17.00 WITA. (Detik.com, 7/7/2021)

Kepala Kesbangpol Makassar, Ahmad Namsum, menyebutkan alasan diperbolehkannya klub malam, diskotek, dan tempat hiburan, karena semua itu adalah upaya menggerakkan perekonomian di Makassar.

Sungguh miris, tempat ibadah ditutup, tetapi tempat kemaksiatan malah dibuka dengan alasan ekonomi. Padahal, ekses negatif yang ditimbulkan dari klub malam, diskotek, dan tempat hiburan lainnya yang berbau maksiat telah nyata. Prostitusi yang jelas tak bisa dilepaskan dengan diskotek, akan menyuburkan HIV/AIDS. Begitu pun narkoba dan miras yang merusak akal manusia, akan menghancurkan kehidupan seseorang.

Namun, beginilah jika sistem sekuler kapitalisme menjadi pijakan dalam membuat aturan. Sistem ini tak memandang apakah bisnis tersebut halal ataukah haram. Selama bisnis mampu menggerakkan perekonomian, tak peduli buruk dan merusak, semua sah dilakukan, bahkan didukung keberadaannya. Inilah yang makin menyuburkan sektor “kemaksiatan”.

Sistem sekuler kapitalisme pulalah yang menjauhkan syariat dalam menyelesaikan pandemi. Sehingga, solusinya berputar pada ekonomi, karena nyawa bagi sistem ini hanyalah bagian dari faktor produksi yang tidak lebih penting dari faktor produksi lainnya, seperti modal.

Kapitalisme Gagal Menyelesaikan Pandemi

Dunia di bawah kepemimpinan kapitalisme telah gagal menyelesaikan permasalahan wabah. Buruknya penanganan pandemi menjadikan dunia terus dihantui oleh Covid-19 yang terus bermutasi. Lihatlah banyak negara-negara makmur yang dianggap telah berhasil menyelesaikan wabah, tetapi tak lama ditemukan kembali kasus Covid-19 di negaranya.

Wabah diprediksi tidak akan bisa berakhir hingga seluruh negara mampu menyelesaikan permasalahan ini. Sayangnya, nasionalisme telah menyekat bangsa-bangsa untuk hanya peduli pada negaranya sendiri.

Baca juga:  Di-Lockdown Banyak Negara, Penguasa Harus Muhasabah

WHO sendiri benar-benar kewalahan meminta negara penghasil vaksin untuk peduli pada negara miskin yang sangat membutuhkan. Begitu pun hak paten vaksin Covid-19 yang masih saja belum dihapus, membuat produksi vaksin tersendat.

Inilah tabiat kapitalisme, tak ada empati. Seluruhnya dimanfaatkan untuk memperkaya negaranya sendiri, tak peduli negara lain kesusahan.

Sektor kesehatan yang sedang menjadi primadona, dimanfaatkan oleh negara makmur untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sebutlah bisnis vaksin, ventilator, maupun obat-obatan. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa 90% bahan baku obat-obatan dan 94% alat kesehatan pun masih impor.

Khatimah

Berlarut-larutnya permasalahan pandemi, mulai dari persoalan vaksinasi hingga pembatasan aktivitas masyarakat, telah melahirkan problem baru. Sehingga, pembatasan salat Iduladha, pembatalan ibadah haji, penutupan masjid-masjid, adalah akibat dari kesalahan kebijakan penanggulangan pandemi.

Andai saja dari awal terjadinya wabah penguasa cepat bertindak dan mendengar para pakar dalam menyelesaikan pandemi, wabah tak akan menjadi “liar” seperti saat ini.

Namun sungguh sayang, negara model korporatokrasi memang menjadikan pemilik modal sebagai penguasa tertinggi. Oleh karenanya, wajar jika sektor esensial dan nonesensial disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Di sinilah seharusnya negara yang menjadi pilar terdepan dalam melindungi nyawa warganya dan melindungi syariat agar sempurna penerapannya. Jawil iman umat akan senantiasa dibangun dan dijaga keistikamahannya. Umat akan digiring untuk terus berdoa kepada Allah Swt. dan berikhtiar agar pandemi ini cepat berakhir, bukan malah menjauhkan syariat dari umat.

Oleh karenanya, bagi kaum muslim yang taat, tak boleh ada ketundukan hakiki selain pada Allah Swt.. Berhukum dengan hukum-Nya dan senantiasa mengatasi masalah dengan merujuk pada aturan-Nya adalah wajib dan urgen dilakukan agar permasalahan pandemi ini cepat berakhir. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan