[Editorial] Syiar Islam Terhambat Gegara PPKM Darurat (?)

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Beredar video protes beberapa ustaz terkait kebijakan Menag yang menutup tempat ibadah selama pemberlakuan PPKM Darurat. Sebagian mereka protes karena tak bisa melaksanakan ibadah salat Jumat maupun salat berjemaah lain di masjid sebagaimana biasanya.

Seperti diketahui, sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali, Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 17/2021.

 

SE ini berisi tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah selama PPKM Darurat berlaku, yakni sejak 3—20 Juli 2021. Juga mengatur soal penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Iduladha dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di wilayah yang diberlakukan PPKM Darurat.

Maka, atas dasar Surat Edaran inilah kaum muslim kembali “terlarang” melakukan sebagian dari syiar-syiar Islam. Seperti menyelenggarakan salat berjemaah, termasuk salat Jumat, takbiran, dan salat Iduladha. Bahkan, penyelenggaraan kurban pun tampaknya akan mengalami pengetatan.


TAK dimungkiri, kasus Covid-19 memang benar-benar makin tak terkendali dan kian sporadis. Dalam beberapa waktu terakhir ini, penambahan kasus konfirmasi harian bahkan telah melampaui angka 27 ribu. Sementara jumlah kematian harian juga terbilang sangat tinggi, hingga pernah tembus sebanyak 555 orang sehari.

Kondisi ini pun lantas diikuti dengan kolapsnya layanan kesehatan di berbagai faskes. Sementara harga obat, alkes, dan oksigen juga melambung tinggi. Bahkan untuk oksigen, bukan hanya harganya yang menjadi mahal, tapi keberadaannya pun sangat langka di pasaran.

Situasi ini diduga kuat terkait mobilitas masyarakat yang tak terkendali pasca-Ramadan dan Idulfitri. Lalu diperparah  dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menaati prokes yang masih sangat rendah.

Kondisi inilah yang mendorong Pemerintah akhirnya resmi mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat di sejumlah kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 dan 4. Daerah-daerah itu ada di enam provinsi, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Konon, peraturan yang diterapkan dalam PPKM Darurat ini lebih ketat dibandingkan dengan penerapan PPKM sebelumnya. Karena selain memperketat pengawasan, juga disertai dengan penegakan hukum dengan melibatkan peran petugas kepolisian.

Baca juga:  Welcome to Indonesia, Masjidnya Ditutup tapi Proyek Jalan Terus

PEMERINTAH sendiri berharap cara ini akan efektif untuk mengendalikan situasi. Setidaknya, dengan belasan poin yang diatur dalam PPKM Darurat ini, aktivitas masyarakat bisa lebih diperketat, sehingga peluang perluasan penyebaran virus Corona yang variannya terus bertambah ini bisa lebih dikendalikan lagi.

Namun, mengapa masyarakat banyak yang keberatan? Bahkan, sebagian pihak pesimis kebijakan ini bisa menjadi solusi jitu untuk mengendalikan situasi.

Yang selama ini sering dipertanyakan adalah soal sejauh mana konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini? Maklum, selama ini masyarakat masih melihat kentalnya conflict of interest di level pemangku kebijakan. Sehingga, kebijakan terkait pandemi sering bertabrakan dengan kebijakan lain yang diterapkan.

Sebagai contoh, sebelumnya pemerintah sempat menetapkan pembatasan aktivitas ibadah dan menutup rumah ibadah. Namun di saat sama, tempat publik lain seperti pasar, mal, tempat makan, dan wisata justru dibiarkan tetap buka.

Wajar jika masyarakat mempertanyakan, mengapa yang ditutup harus masjid, padahal jumlah kehadiran jemaah di masjid lebih terbatas dan waktunya pun hanya beberapa menit saja? Sementara tempat-tempat semacam pasar, mal, resto, dan tempat wisata, justru lebih sulit dikendalikan dan peluang terjadinya pelanggaran prokes justru lebih besar.

Begitu pun pemerintah beberapa kali melakukan pengetatan aktivitas masyarakat di dalam negeri. Ada larangan mudik, sekolah daring, dan lain-lain. Namun di saat bersamaan, pemerintah malah membiarkan pintu bandara internasional terbuka lebar bagi masuknya warga negara asing.

Maka, dampaknya kita lihat sendiri. Berbagai varian baru virus yang berkembang di negeri mereka, akhirnya turut memapar warga negara kita sendiri. Dan ironisnya, hal ini ternyata masih tetap terjadi saat PPKM Darurat ini sudah diberlakukan.

Situasi ini pun lantas diperparah dengan ketaksiapan pemerintah dalam mem-back up kebutuhan masyarakat, baik terkait kebutuhan ekonomi maupun layanan kesehatan yang murah dan memadai.

Jangankan untuk melakukan tes, berobat, atau vaksin mandiri, untuk makan sehari-hari saja situasinya makin sulit karena dampak pandemi.

Wajar jika banyak masyarakat yang tak peduli bahwa mobilitas yang mereka lakukan dengan perlindungan tak memadai akan membawa risiko tinggi. Bahkan mereka cenderung tak peduli bahwa posisi mereka berpeluang menjadi carrier bagi penyebarluasan virus itu sendiri.

Baca juga:  TKA Mendarat, Ironi PPKM Darurat

YANG lebih menyedihkan, negara tak lagi mampu menutupi kondisinya yang sedang kolaps. Pemasukan kas negara benar-benar makin seret dan utang pun makin menumpuk saja.

Bayangkan, dua hari lalu saja, utang Indonesia sudah menembus angka 6.418 triliun rupiah! Tak heran jika untuk menangani pandemi ini, negara tampak hanya berharap dari uluran tangan lembaga dan negara-negara donor, baik berupa tambahan utang maupun hibah dari negara-negara kaya.

Pada saat yang sama, pemerintah terus mencari celah untuk memeras harta milik rakyatnya. Salah satunya melalui utak-atik berbagai aturan pajak.

Maka, apa yang bisa diharap? Wong penguasa mereka hanya sibuk berebut kue kekuasaan di antara kroni-kroninya! Sementara apa yang selalu mereka sebut “demi rakyat”, nyatanya hanyalah “permainan kata semata”!

Wajar pula jika makin lama rakyat makin kehilangan kepercayaan pada negara dan penguasa mereka. Mereka bahkan seakan sudah terbiasa memosisikan diri hidup tanpa pengurus dan penjaga.

Rakyat sendiri sebetulnya akan siap berada di belakang penguasa sekiranya penguasa menjalankan seluruh peran dan fungsinya sesuai yang diajarkan Islam. Ketidakpatuhan rakyat justru membuktikan bahwa penguasa yang ada memang tak layak memegang amanah kepemimpinan.

Rakyat hanya melihat bahwa negara dan penguasa sekuler yang sedang tegak tak serius mengurus dan menjaga mereka. Terbukti, saat di awal kasus ini muncul, penguasa malah sibuk guyon bermain kata, dan mengambil kebijakan ala kadarnya.

Bahkan saat situasi mulai tak terkendali, dana rakyat yang dikucurkan malah habis untuk program-program pencitraan. Itu pun banyak yang bocor dikorupsi. Dan negara pun lantas disibukkan dengan  proyek radikal-radikul dan kisruh politik yang benar-benar menghabiskan energi.


MASYARAKAT semestinya segera menyadari bahwa situasi ini akan terus terjadi. Mereka tidak akan mungkin berharap tiba-tiba ada pintu darurat, kecuali pintu itu justru akan memasukkan mereka pada situasi yang lebih parah lagi.

Inilah konsekuensi mereka hidup jauh dari  pengaturan syariat Islam. Semua kebijakan hanya didasarkan pada asas kemanfaatan karena lahir dari produk pemikiran yang dangkal dan sering kali justru membuka jalan penjajahan.

Baca juga:  TKA Mendarat, Ironi PPKM Darurat

Wajar jika alih-alih mampu membawa masyarakat ke luar dari semua permasalahan, semua solusi yang diambil justru makin menjauhkan umat dari penyelesaian yang hakiki. Bahkan makin menjerumuskan mereka pada masalah yang lebih kompleks lagi.

Maka, umat betul-betul butuh perubahan mendasar. Yakni melakukan koreksi fundamental atas asas pengaturan kehidupan mereka. Dari yang berbasis akal pikiran atau kemanfaatan, menjadi pengaturan hidup yang berbasis akidah dan aturan Islam.

Aturan ini tak hanya berbicara aspek paradigmatis, tetapi memberi paduan praktis dan konstruktif. Hingga berbagai problem kehidupan manusia dari A sampai Z-nya akan mampu diselesaikan dengan ujung yang membahagiakan.

Termasuk saat manusia diuji dengan wabah. Islam memberi tuntunan terbaik bagaimana menghadapinya, baik di level individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara.

Dengan sistem ekonomi Islam dan keuangannya yang kokoh dan tersentral,  sistem pendidikan dan informasi yang membangun dan mencerdaskan, juga ditopang dengan sistem administrasi yang memudahkan, serta sistem hukum lain yang menguatkan, semua problem wabah bisa di-cover dengan baik dan sangat cepat.

Bahkan saat negara harus mengambil kebijakan darurat, masyarakat tak akan seperti sekarat, apalagi hingga tercegah dari ibadah. Karena sejak awal, masyarakat sudah siap dan level kesejahteraan mereka tak berada dalam kondisi kolaps.

Sungguh patutlah kita renungkan firman Allah Ta’ala,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tak disangka-sangka.” (QS Ath-Thalaq: 2—3)

Ya, TAKWA! Inilah rupanya yang selama ini hilang dan menjadi sebab utama munculnya berbagai kemudaratan yang tak berkesudahan.

Maka yakinlah, dengan takwa pula—yakni kesiapan menjalani hidup berdasarkan tuntunan akidah dan syariat Islam—sejatinya kita akan beroleh sebenar-benar jalan keluar. Syiar-syiarnya pun akan kembali tegak. Bahkan, umat ini dipastikan akan kembali meraih kemuliaan. [MNews/SNA]

Tinggalkan Balasan