[Analisis] Cara Media Memanipulasi Opini dengan Menjalankan Disonansi Kognitif dan Kesetaraan Palsu


Penulis: Imrana Muhammad


MuslimahNews.com, ANALISIS — Disonansi kognitif adalah kondisi psikologis manusia yang terjadi ketika seseorang merasa tidak nyaman akibat dua pendapat yang berlawanan, sehingga untuk mengatasi perasaan negatifnya, ia membuat pembenaran yang tidak valid terhadap dilema tersebut dan membiarkan dua gagasan yang berlawanan itu sama-sama memiliki ruang sebagai keyakinan.

Contoh disonansi kognitif dapat ditemukan dalam hubungan yang diwarnai kekasaran/kekerasan. Seorang individu dapat dengan jelas memahami bahwa bersikap atau berkata kasar adalah perilaku negatif. Namun, jika perilaku ini datang dari seseorang yang mereka cintai dan percayai, mereka mungkin beralasan bahwa perilaku tersebut terjadi karena cinta dan perhatian yang mendalam yang salah tempat.

Akibatnya, mereka akan menoleransi situasi yang seharusnya tidak dapat ditoleransi. Bahkan, mereka mungkin menjadi kontradiktif terhadap diri sendiri dengan memberikan nasihat kepada teman untuk meninggalkan hubungan yang diwarnai kekasaran/kekerasan, sementara tetap mempertahankan hubungan mereka sendiri.

Kesetaraan palsu adalah sebuah narasi yang memosisikan dua masalah yang sangat berbeda, sehingga dianggap memiliki tingkat nilai yang sama dan dibandingkan dengan istilah yang sama, padahal sebenarnya mereka seharusnya diposisikan secara terpisah.

Pengaitan paksa antara dua konsep (yang bertentangan) sering kali berujung dengan meremehkan sisi diskusi dan digunakan sebagai pengaruh yang manipulatif untuk mendapatkan keuntungan licik di dalam suatu perbedaan pendapat.

Situasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Misalnya, ahli ekologi memandang bahwa materi nuklir sangat buruk bagi lingkungan dan mungkin mengampanyekan agar semua materi berbasis nuklir dilarang beredar, termasuk perawatan radioaktif di rumah sakit yang sebenarnya membantu pasien kanker. Pendekatan “gebyah-uyah” yang jahat ini cacat secara intelektual.

Proses berpikir gagal untuk memahami bahwa kemoterapi dapat menyelamatkan ribuan nyawa dan bahwa dengan membuangnya dengan benar, lembaga medis seharusnya diizinkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang berharga ini.

Gagasan-gagasan tersebut di atas sering kali digunakan oleh berbagai outlet media untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan bias dalam peyajian berita. Pelaporan pendudukan Palestina adalah contoh kasus yang klasik.

Gagasan yang membolehkan seseorang secara paksa mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara universal, disebut sebagai tindakan pencurian yang memang ilegal.

Gagasan yang membenarkan superioritas seseorang murni semata berdasarkan profil DNA, diakui secara universal sebagai rasisme.

Gagasan yang memberikan hak asasi manusia secara berbeda berdasarkan faktor etnis, ekonomi, atau geografis, secara universal dipahami sebagai ketidakadilan/kezaliman.

Membunuh, menangkap, menculik, dan menyiksa anak-anak, secara universal dipahami sebagai kejahatan tingkat tertinggi.

Bertindak di luar batas-batas hukum internasional, dipahami sebagai tindakan perang dan terorisme.

Namun, semua hal di atas dibenarkan secara linguistik dengan penggunaan bahasa yang mencuci otak orang, sehingga menerima hal yang sebenarnya tidak dapat diterima dengan cara mengindikasikan pembenaran.

Sebuah studi MIT menganalisis 33.000 artikel New York Times selama Intifadah Pertama dan Kedua untuk menunjukkan bagaimana bias para orientalis terhadap Palestina sangat jelas dalam liputan berita AS.

Contoh terkini dapat dilihat dalam dialog tentang bagaimana pemukim Zionis menyerang warga Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah dan secara paksa mengusir mereka keluar dari rumah dan tanah leluhur mereka sendiri.

Kata-kata seperti “eviction” (penggusuran) digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang menetralkan gagasan bahwa rumah-rumah benar-benar dicuri dan orang-orang kehilangan tempat tinggal secara paksa.

Persamaan disonansi kognitif dari kekerasan ekstrem yang digunakan terhadap orang yang tidak bersenjata menjadi dibenarkan.

Gagasan bahwa “Mereka berada di tanah Israel dan disingkirkan secara adil” menjadi “memecahkan” masalah ketika agresi terlihat sangat menindas di media.

Pelanggaran atas undang-undang PBB tentang hak untuk beribadah telah dilanggar secara konsisten, tampak dari kasus terbaru. Para pemukim “Israel” menjelaskan secara terbuka bahwa, “Jika mereka tidak mengambil rumah itu, orang lain yang akan melakukannya.”

Namun, berbagai unggahan viral yang menunjukkan kebenaran yang sebenarnya, memungkinkan orang-orang untuk melihat di balik narasi media yang diputarbalikkan.

Selama terjadi serangan Mei 2021 terhadap warga Palestina, saat mereka beribadah di Masjidilaqsa, insiden ini dilaporkan dengan cara yang menyepelekan fakta bahwa ini adalah kejahatan perang di dalam hukum internasional.

TRT World News melaporkan bahwa istilah-istilah seperti “bentrokan” untuk pengeboman “Israel” atas Gaza, dan eufemisme seperti “konflik” dan “kobaran api”, digunakan.

Di dalam istilah disonansi kognitif, hal ini memungkinkan seseorang untuk menafsirkan bahwa ketidakseimbangan kekuatan besar yang gamblang ini adalah “respons” terhadap beberapa “tindakan kekerasan yang tidak diketahui yang dilakukan oleh para jemaah”, yang (sebenarnya) tidak bersalah.

Di dalam artikelnya tertanggal 27 Mei 2021, laporan TRT mengutip berikut, “Standar-standar editorial telah disahkan oleh outlet seperti Deutsche Welle yang menyensor para jurnalis dari menggunakan istilah seperti “kolonialisme” atau “apartheid” ketika melaporkan kejahatan pemerintah Israel.

Ada juga sejumlah laporan tentang para jurnalis yang ditarik dari meliput Gaza karena mereka menyerukan kepada ruang redaksi tentang “cakupan konteks sejarah dan sosial; para jurnalis yang memiliki pengetahuan tentang wilayah ini; dan yang terpenting, suara Palestina.”

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa dipantau secara aktif untuk memanipulasi opini publik sehingga mendukung Zionisme. Konsistensi pesan juga dimaksudkan, sehingga tidak ada apresiasi alternatif untuk Palestina.

Sebuah studi baru menunjukkan kemungkinan 1,5 kali lebih besar bagi orang-orang Palestina dirujuk karena menggunakan bahasa kekerasan dibandingkan “orang-orang Israel”, serta dua kali lebih sering dibicarakan dengan “suara pasif” di liputan berbagai surat kabar tentang Intifadah Palestina Pertama dan Kedua (Mark Lennihan/AP).

Berbagai headline berita yang menyesatkan, dimanfaatkan untuk menciptakan dampak yang bias terhadap kaum muslimin, meskipun orang-orang tidak membaca detail di bagian utama teks.

Hal ini dibahas lebih terperinci di dalam artikel ‘The New York Times Distorts the Palestine Struggle” oleh Holly M. Jackson di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Studi Jackson menunjukkan secara statistik bahwa kekerasan “Israel” jauh melebihi kekerasan Palestina.

Dua fitur linguistik dikaji dalam berbagai gaya pelaporan. Pertama, mengidentifikasi apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok “Israel” dan Palestina digambarkan dengan suara aktif dan pasif. Kedua, mengklasifikasikan objektivitas dan nada bahasa yang digunakan.

Analisis konten yang dilakukan terhadap 16.000 artikel selama Intifadah Pertama (Desember 1987—September 1993) menunjukkan beberapa hasil yang mengejutkan.

  • Sekitar 40% merujuk pada kelompok atau individu Palestina, sementara hampir 93% merujuk pada “Israelis” (orang-orang Israel).
  • Sekitar 12% dari semua rujukan pada Palestina menggunakan bahasa kekerasan, dibandingkan dengan 5,9% pada “orang-orang Israel”.
  • Sementara itu, orang-orang Palestina dirujuk dalam kalimat pasif sebanyak 15,7%, sedangkan kalimat pasif hanya digunakan 6,4% untuk menyebut “orang-orang Israel”.

Jackson menyimpulkan bahwa, “Penggunaan suara pasif menghilangkan penekanan atau menyembunyikan pihak-pihak yang melakukan tindakan negatif kepada warga Palestina; ini memiliki efek retorik untuk meminimalkan tanggung jawab agresor Israel dalam menyebabkan penderitaan Palestina.”

Berbagai studi akademis telah membuktikan bahwa disonansi kognitif dirancang dengan penggunaan bahasa yang memengaruhi cara kita menafsirkan kebenaran.

Kesetaraan palsu bahwa orang-orang Yahudi membutuhkan tempat yang aman setelah Perang Dunia II membuat gagasan bahwa “mencuri dan menduduki tanah seseorang, kemudian mengatur kesepakatan damai dengan penjahat” menjadi dapat diterima.

Para simpatisan Zionis tentu akan menolak gagasan ini jika terjadi konflik lokal atau internasional lainnya. Seperti yang terjadi ketika Irak menginvasi Kuwait, atau dalam Perang Falklands antara Argentina dan Inggris.

Penggunaan agama oleh kaum Zionis dan para pendukungnya untuk membenarkan “tindakan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal di tanah mereka sendiri” dan tidak dianggap ekstremis atau fanatik, melainkan disetarakan dengan “tindakan menghormati hak seseorang untuk beribadah dan memiliki hak pilihan yang otentik”.

“Memaksa jutaan penduduk Gaza untuk hidup seperti hewan sebagai warga negara kelas dua dan dibentengi oleh tembok yang ilegal” secara keliru disetarakan dengan “hak untuk melindungi suatu bangsa dari teroris”.

Memperingatkan keluarga-keluarga (Gaza) sebelum seluruh lingkungan mereka dibom pun disetarakan dengan tindakan menghormati “hak asasi manusia”.

Allah (Swt.) secara mutlak tidak menerima kebenaran atau keadilan dari orang-orang yang membawa agenda licik melawan Islam dan kaum muslimin.

Di dalam Al-Qur’an, Allah (Swt.) memerintahkan bahwa kita sebagai umat tidak boleh salah melabeli sesuatu. Kita harus jujur ​​dan adil dalam segala hal.

(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS 60: 8)

Hal ini memungkinkan kita untuk membedakan antara Zionis dan Yahudi, yang mungkin bertentangan satu sama lain.

Memang, ini adalah contoh betapa pentingnya bahwa penilaian suatu hal harus dipimpin oleh fakta dan hukum yang konsisten dari Allah (Swt.). Kita tidak boleh membiarkan diri kita dimanipulasi menjadi kebencian untuk agenda politik atau berjuang demi nasionalisme atau pemimpin yang mewakili ide-ide haram.

Disonansi kognitif dan kesetaraan palsu adalah alat-alat politik untuk menyesatkan umat ini dan menciptakan kelemahan bagi kembalinya otoritas Islam dalam bentuk Khilafah.

Jika kita sebagai muslim menyadari tipu daya dan pengalihan ini, kita dapat lebih fokus pada respons yang benar, yakni berjuang mengikuti metode Rasulullah (saw.) demi sistem pemerintahan yang adil untuk membebaskan dunia dari bahaya besar hukum-hukum buatan manusia. [MNews/Gz]

Sumber: Instagram @Muslimah_Timur_Jauh

Tinggalkan Balasan