Fokus

Menjawab Tuduhan Miring para Pengusung Kesetaraan Gender tentang Kepemimpinan Perempuan


Penulis: Najmah Saiidah


MuslimahNews.com, FOKUS — Persoalan perempuan memang kerap menjadi agenda penting untuk diperbincangkan, terlebih-lebih ketika berkembang opini tentang ketidakadilan, ketertindasan atau eksploitasi terhadap kaum hawa ini. Peran dan hak-hak perempuan selama ini “dianggap” masih berada pada posisi terpinggirkan.

Saat ini perbincangan tentang kepemimpinan perempuan, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat kembali menguat. Mubadalah[dot]id beberapa waktu lalu melansir tulisan terkait masalah ini, yang masih saja menyudutkan hukum-hukum Islam. Bahkan, menuntut dilakukannya reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang dinilai bias gender.

Sebuah tulisan dari Alfiyah Sudira menegaskan hal ini pula. Ia menyoroti tentang ayat-ayat yang dalam pandangannya ada bias gender. Ia menyatakan,

“Surat yang tafsirannya sarat pemaknaan timpang gender misalnya adalah dalam QS An-Nisa ayat 34 yang artinya, ‘Laki-laki adalah qawwam atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.’

Namun, qawwam di sini hari ini tidak lagi dimaknai mutlak pasti bahwa yang qawwam adalah laki-laki, sebab realitas sosial telah dengan gamblang jelas membantahnya.

Kini, makin banyak kaum hawa yang memiliki potensi dan bisa berperan mengisi sektor yang biasanya hanya diisi oleh laki-laki, bahwa perempuan mampu memimpin baik ranah domestik maupun publik, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya.”

(Mubadalah[dot]id, 12/6/2021)

Lebih lanjut ia menyatakan,

“Kita telah membuktikan bahwa perempuan layak dan bisa berdiri sebagai pemimpin nomor satu negeri. Jika suatu negeri menghendaki kemaslahatan melalui pemimpin perempuan yang mumpuni, maka hal ini sangatlah bisa terjadi.

Dan tentunya pandangan-pandangan lain yang mengatasnamakan ayat Al-Qur’an ataupun hadis yang bias gender harus dimaknai ulang dengan lebih bijak. Sesuai dengan semangat dan nilai universal Al-Quran dan hadis, maka pesan atau teks yang berbicara mengenai kepemimpinan perempuan perlu diasosiasikan secara kontekstual.”

(Mubadalah[dot]id, 12/6/2021)

Mencermati Kekeliruan Argumentasi Para Pengusung Kesetaraan Gender

Sepintas lalu, argumentasi yang disampaikan oleh para pengusung kesetaraan gender—apakah dari kalangan feminis atau pengusung Islam moderat—seolah-olah benar. Akan tetapi, jika kita mencermati argumentasi mereka, sesungguhnya dalam hal ini terjadi kesalahan berpikir dan diperparah dengan terjadinya kekeliruan dalam memahami nas.

Mereka menilai bahwa kondisi perempuan saat ini berbeda dengan kondisi perempuan pada masa ketika nas-nas tersebut turun. Kondisi perempuan saat ini lebih mandiri, bisa melakukan segala sesuatu sendiri, mampu melakukan tugas-tugas dan peran sebagaimana laki-laki, seperti mencari uang untuk keluarga atau bekerja di sektor yang banyak digeluti kaum laki-laki misalnya.

Dalam pandangan mereka, ketika realitas perempuan saat sekarang ini sudah berubah, hukum-hukum pun harus berubah mengikuti realitas yang ada. Sungguh, ini merupakan pendapat yang salah dan harus dikritisi sekaligus diluruskan.

Jika kita menelusuri logika berpikir dan gagasan para pengusung kesetaraan gender, kita bisa memberikan penilaian terhadapnya, di antaranya:

Baca juga:  Hentikan Provokasi Ide Kesetaraan Gender kepada Muslimah

[1] Menjadikan fakta atau realitas sebagai acuan penetapan hukum.

Realitas yang sejatinya harus tunduk dan disesuaikan dengan hukum Islam, pada akhirnya berubah menjadi acuan penetapan hukum. Hukum dipaksa agar sesuai dengan realitas yang bobrok dan rusak.

Padahal, seharusnya realitas dipelajari, kemudian hukum Allah yang berkaitan dengan masalah tersebut harus dicari dengan cara menggalinya dari Al-Qur’an dan Hadis atau dari sumber lainnya yang disahkan oleh keduanya.

Langkah selanjutnya adalah mengubah realitas tersebut agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, Rabb alam semesta.

Mereka telah gagal dalam memahami kehendak dan tujuan syariat Islam dalam masalah hak dan kewajiban bagi lelaki dan perempuan. Mereka menganggap bahwa kesetaraan lelaki dan perempuan otomatis menyebabkan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan.

Ini keliru, karena cara berpikir demikian adalah cara berpikir logika yang tidak berlandaskan pada dalil syar’i mana pun.

Selain itu, fakta syariat Islam menunjukkan bahwa kedua ide itu (yaitu kesetaraan kedudukan dengan kesetaraan hak) tidaklah berelasi sebab-akibat yang bersifat pasti seperti dipahami mereka, yakni kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan pasti menghasilkan kesamaan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Benar bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan itu setara—sama di hadapan Allah—dan bahwa Allah secara umum memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, Islam menetapkan adanya pengkhususan dari hukum-hukum yang bersifat umum, jika memang terdapat dalil-dalil syar’i yang mengkhususkan suatu hukum untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja.

[2] Menjadikan sosiohistoris sebagai dasar penetapan hukum.

Mereka menjadikan kondisi sosial masyarakat sebagai acuan penetapan hukum. Kaidah ”Tidak bisa ditolak adanya perubahan hukum karena perubahan zaman.” sebagai rujukan. Mereka menilai penafsiran klasik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosiologis masyarakat saat ini. Adanya perubahan sosiohistoris pada saat ini mengharuskan adanya revisi penafsiran yang telah lalu.

Dengan kaidah yang keliru ini, mereka menghendaki adanya penyesuaian hukum berdasarkan realitas yang ada. Contohnya, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga harus dihapus karena kondisi perempuan saat ini sudah mandiri. Demikian halnya dengan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat.

Menjawab Tuduhan

Banyak tuduhan yang dilontarkan para pengusung kesetaraan gender terhadap ajaran Islam, termasuk berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.

Tuduhan yang mereka propagandakan ini sesungguhnya berpotensi untuk menyesatkan umat dari gambaran pemikiran Islam yang benar. Sudahlah umat ini tidak mewarisi gambaran utuh syariat Islam berikut penerapannya, dalam tataran pemikiran pun hendak disesatkan.

Oleh karena itu, harus dijelaskan dengan terperinci bagaimana sebenarnya hukum Islam membahas dan mengatur permasalahan tersebut.

  1. Kepemimpinan dalam keluarga.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyah Islamiyyah Juz 1 menegaskan pentingnya tafsir dalam memahami nas Al-Qur’an untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Sekaligus pula menjelaskan mana tafsir yang tepercaya, mana yang tidak, dan justru tafsir-tafsir klasik sangat tepercaya untuk dijadikan rujukan.

Baca juga:  Keluarga Moderat= Sakinah Mawaddah wa Rahmah?

Jika kita membuka tafsir-tafsir klasik kalangan ulama terkemuka terkait dengan QS An-Nisaa’: 34, pada umumnya ulama sepakat manakala membedah pengertian “ar-rijâlu qawwâmûna ‘ala an-nisâ”, bahwa kultur laki-laki, baik dalam konteks keluarga maupun bermasyarakat, memang ditakdirkan sebagai pemimpin bagi kaum perempuan.

Frasa “ar-rijâl qawwâm ‘alâ an-nisâ’” bermakna bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan yang menjadi pemutus atas segala perkaranya dan yang berkewajiban mendidiknya jika melenceng atau melakukan kesalahan. Seorang laki-laki berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan atas perempuan.

Imam ash-Shabuni menyatakan bahwa kaum laki-laki memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah maupun larangan yang wajib ditaati oleh para perempuan (istri-istrinya), serta memiliki kewajiban untuk memberikan belanja (nafkah) dan pengarahan.

Pada frasa bimâ fadhdhala Allâh ba‘dhahum ‘alâ ba‘dhin”, huruf ba-nya adalah “ba sababiyah” yang berkaitan erat dengan kata “qawwâmûn”.

Dengan begitu, dapat dipahami bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas perempuan adalah karena kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ibn Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepala, dan guru pendidik bagi kaum perempuan.

Dalam kurun yang amat panjang, mulai dari Ibnu ‘Abbas, Ath-Thabari, bahkan hingga Imam ‘Ali ash-Shabuni, tafsir tersebut tidak banyak digugat, kecuali belakangan manakala berkembang pemikiran Barat yang menyimpang yang menyebabkan banyak fakta yang tidak sejalan dengan tafsir ulama salaf.

Demikianlah Islam memandang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Islam memandang suami dan istri sebagai sahabat. Suami pemimpin dalam keluarga, istri sebagai pemimpin dalam rumah suaminya. Tiap orang adalah pemimpin dalam perannya.

Sungguh luar biasa! Coba bandingkan dengan ”kesetaraan” kepemimpinan yang diusung dalam isu kesetaraan gender. Dalam ide kesetaraan gender, kepemimpinan adalah kapal tanpa nakhoda. Percayalah, akan oleng di tengah jalan.

  1. Kepemimpinan dalam negara dan masyarakat.

Sesungguhnya, kepemimpinan perempuan sebagai penguasa sudah sangat banyak dijelaskan oleh ulama terdahulu. Bahkan, ulama empat mazhab telah sepakat bahwa mengangkat perempuan sebagai kepala negara adalah haram.

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Jaami’ li Ahkaam al-Qur’an, mengatakan,

Khalifah harus laki-laki dan para fukaha bersepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam (kepala negara). Namun, mereka berselisih pendapat tentang bolehnya perempuan sebagai qadhi (kadi).

Sesungguhnya, dalil tentang keharaman perempuan dalam kekuasaan tidak hanya QS An-Nisa: 34 saja, tetapi ada dari hadis dan dalil lainnya. Di antaranya adalah:

Pertama, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah,

امرأة أمرهم ولّوا قوم يفلح لن

“Tidak akan pernah menang suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaannya) kepada perempuan.” (HR Bukhari)

Frasa “wallau amrahum” berarti mengangkat seseorang sebagai amir (penguasa), hal ini dapat dipahami dari asbabul wurud hadis ini, yaitu bergantinya kekuasaan dari Raja Kisra’ kepada anak perempuannya, Buran binti Kisra’.

Baca juga:  Ilusi Feminisme Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan terhadap Perempuan

Sekalipun teks hadis tersebut berupa kalimat berita, akan tetapi disertai dengan celaan yakni berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada perempuan. Celaan ini merupakan indikasi adanya tuntutan untuk meninggalkan secara pasti (jazm) bahwa mengangkat perempuan sebagai kepala negara adalah haram.

Kedua, dalam Al-Qur’an QS An-Nisa: 34, yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ayat ini berbicara tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Dengan pendekatan kaidah min baabi al-awlaa (keharusan yang lebih utama), dapat dipahami bahwa jika pemimpin rumah tangga saja harus laki-laki, apalagi rumah tangga yang besar, yaitu negara.

Ketiga, dalam kitab Maratib al-Ijma’ karya Imam Ibn Hazm, halaman 126 disebutkan, “Mereka (para sahabat) bersepakat atau setuju bahwa imam itu tidak boleh bagi perempuan dan orang kafir.” Inilah ijmak sahabat (kesepakatan para sahabat) tentang keharaman perempuan menduduki jabatan kekuasaan.

Keempat, ada pula beberapa pihak yang mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara dengan merujuk pada keterlibatan ummul mukminin ‘Aisyah dalam Perang Jamal. Sesungguhnya, pendapat ini terbantahkan dengan adanya penyesalan Bunda Aisyah sendiri ketika diingatkan oleh sahabat, terbukti dengan perkataannya seusai Perang Jamal, “Laytanii mittu qobla yaumil jamali bi’isyriina sanatan.” (Andaikan (laytanii= nada penyesalan) aku mati dua puluh tahun sebelum Perang Jamal).

Demikianlah, telah sangat terperinci dan tegas. Sesungguhnya, Islam menjelaskan tentang keharaman perempuan dalam kekuasaan, baik dari Al-Qur’an, hadis Rasulullah saw., maupun ijmak sahabat.

Apa yang dilakukan para pengusung kesetaraan gender justru akan makin menjauhkan umat Islam dari pemahaman yang benar. Inilah yang seharusnya kita waspadai.

Khatimah

Para pengusung kesetaraan gender tidak akan pernah berhenti berupaya menyerang Islam dengan menyatakan bahwa ayat-ayat dengan penafsiran “klasik” dianggap cenderung bias gender yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sungguh ini merupakan tuduhan yang sangat keji.

Padahal, justru kaum perempuan bahkan seluruh umat manusia akan mulia ketika berhukum kepada syariat, aturan yang datang dari Allah Swt., Sang Pencipta Yang Maha Pengatur.

Sungguh, kaum perempuan akan mulia dengan menerapkan syariat Islam, bukan dengan mengusung kesetaraan gender. Sudah saatnya kaum muslimah sadar, bahwa hanya dengan Islamlah ia akan mulia dan terhormat.

Inilah yang menjadi agenda kita semua hari ini, yaitu menyadarkan kaum perempuan dan umat secara keseluruhan agar tidak terjebak pada bujuk rayu para pengusung ide kesetaraan gender.

Hanya dengan menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan, sebagai pijakan dalam berpikir, berbuat dan bertingkah laku, permasalahan yang menimpa perempuan dan umat secara keseluruhan akan terselesaikan. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *