PPDB dan Dampaknya yang Masih Memble


Penulis: Putri Ria Angelina, M.Pd. Kons.


MuslimahNews.com, FOKUS — Menyambut musim tahun ajaran baru 2021/2022, kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih saja terjadi. Beberapa daerah masih saja mengalami kekacauan.

Di Sumatra Utara, salah satu faktor yang menyebabkan PPDB 2021 kacau lantaran keberadaan website yang sulit diakses dan error.[1] Termasuk di Banten, banyak calon siswa yang tidak bisa mengakses situs PPDB untuk SMA sederajat.[2] Bahkan, di ibu kota negara yaitu Jakarta, sempat mengalami hal yang sama.[3]

Era disruptif yang senantiasa terjadi, seharusnya mampu diantisipasi oleh banyak pihak karena akan berdampak pada banyak aspek kehidupan, salah satunya adalah pendidikan.

Sejak dulu sampai sekarang, disrupsi senantiasa terjadi. Mulai dari era muncul mesin uap, hingga era munculnya bitcoin saat ini. Mulai dari masih pakai mesin telegram untuk berkirim pesan, hingga ponsel pintar yang bisa menjadi sarana yang memudahkan, menguntungkan, mencerahkan, hingga melenakan manusia.

Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan belum bergerak dari masa pubernya, masa yang identik dengan kegalauan, ambivalensi, dan cenderung akrab dengan masalah. Mulai dari konsep hingga tataran praktis, jarang terdengar kabar menyenangkan dari dunia pendidikan.

Sebagai contoh, terkait masalah PPDB ini. Penerimaan yang dilakukan secara online, setelah beberapa tahun penerapannya, masih saja mengalami permasalahan. Yang menggelikan, bahkan di area teknis yang sesungguhnya hal ini bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya, sering sekali mengalami kekacauan yang tidak jarang membuat emak-emak harus turun tangan, bahkan ada yang berujung pengaduan ke ombudsman.

Belum lagi kebijakan zonasi, yang sempat membuat sekolah negeri kosong. Bahkan, kini ada orang tua yang saat ini berpikir dua kali memanfaatkan kesempatan zonasi meskipun itu sekolah bagus, dikarenakan bagaimanapun kondisi peserta didik—mulai dari yang memiliki kemampuan yang sangat kurang sampai yang sangat pintar—, mereka memiliki kesempatan yang sama dan cukup mengganggu atmosfer “unggulan” atau “prestasi” sekolah tersebut.

Baca juga:  Anak Putus Sekolah, Pembelajaran Online Tuai Rapor Merah?

Memang, hal ini menguntungkan sekolah swasta, terutama yang bagus. Namun, apakah kita tidak jadi berpikir, apakah para guru mampu mencetak output atau atmosfer pembelajaran yang sama ketika input sekolahnya jauh lebih beragam? Dan, mengapa sekolah swasta saat ini dengan input yang jauh lebih beragam, diharapkan mampu mencetak output yang hampir seragam?

Era Pendidikan Kini

Dalam era sekarang, yang didominasi paham kapitalisme, memang cenderung melihat untung rugi, tetapi bukan untung yang akan menyejahterakan rakyatnya. Hal ini akhirnya berdampak pada kebijakan yang diambil, termasuk dunia pendidikan.

Negara akan sangat senang ketika banyak sekolah swasta, karena dianggap mengurangi beban mereka. Padahal, pendidikan adalah salah satu aspek primer masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Ketika ada sekolah swasta mampu memiliki sarana dan prasarana yang bagus, mengapa negara—yang kekayaannya jauh lebih besar—tidak mampu menyelenggarakan hal yang sama? Ketika banyak sekolah swasta bermunculan, mengapa sekolah negeri tidak ditambah secara masif keberadaannya?

Ketika sudah ada sekolah swasta, kenapa negara tidak mengambil alih dan menyejahterakan sekolah tersebut? Pertanyaan berikutnya, berapa banyak kota atau kabupaten di negeri ini, jumlah sekolah negerinya lebih banyak daripada sekolah swastanya?

Tata kelola pendidikan yang belum maksimal pastinya mampu kita telusuri dari niat pemerintah dalam pelaksanaannya. Negeri ini terbiasa sekadar membuat aturan, hanya memutuskan “ya” atau “tidak”, tetapi eksekusi sering melibatkan pihak swasta. Maka, wajar saja, ketakmampuan menganalisis dan mengambil keputusan, sangat kental pada pemerintahan yang tidak terbiasa berpikir secara serius terhadap amanah yang diembannya.

Baca juga:  [News] Intoleransi dan Radikalisme, Dosa Besar Pendidikan?

Jangankan masalah PPDB, pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi Covid ini saja membuat geleng-geleng banyak pihak. Yang mana tata kelola pendidikan selama pandemi, tampaknya menjadi wahana ajang pembuktian kualitas sistem pendidikan negeri ini.

Sebagai contoh, permasalahan pelaksanaan pembelajaran, kebijakan pertemuan tatap muka yang maju mundur, makin membuat orang-orang hopeless. Dampaknya, kualitas peserta didik yang bersekolah pada era ini disebut sebagai “Angkatan Corona”, dipandang sebelah mata. Sesungguhnya ini secuil contoh prematurnya sistem pendidikan negeri ini.

Anggaran pendidikan yang didongkrak lebih besar akhir-akhir ini pun tidak ditunjang dengan kebijakan yang sesuai dengan fitrah para pendidik dan peseta didik. Pendidikan sekuler yang menjadi dasar sistem pendidikan, merasa sudah berhasil dalam pelaksanaan ketika kinerja “segelintir” sekolah mampu terlihat berprestasi dalam perspektif mereka.

Namun, kita bisa lihat dari segi prestasi, berapa banyak yang mampu berprestasi secara gemilang? Dari bangunan sekolah yang bagus, tampakkah sekolah yang bobrok dan roboh di daerah? Maka, sebesar apa pun dana yang dianggarkan, tidak ada jaminan pendidikan akan menjadi lebih baik ketika sistem yang lain terutama dasar sistem pendidikan ini tidak berubah dari dasarnya.

Berbasis Islam yang Menenangkan

Ketika kita bandingkan dengan sekolah yang pernah ada dalam sistem pendidikan Khilafah. Kita bisa lihat bahwa sekolah negeri mendominasi pelaksanaan pendidikan di dalam negeri. Sementara, sekolah swasta dibangun atas dasar semangat fastabiqul khairat, bukan fastabiqul fulus alias sebagai lahan bisnis yang menguntungkan seperti sekarang ini.

Baca juga:  Merdeka Belajar: Kebijakan Lompat-lompat ala Nadiem Makarim

Peserta didik dalam Islam tidak perlu jauh-jauh atau kebingungan mencari sekolah, dikarenakan semua sekolah sama fasilitasnya. Semua baik dalam mencetak peserta didik yang ber-syakhsiyah Islam, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam teknologi.

Sistem pendidikan dalam Islam sangat jelas basisnya yaitu Islam. Negara pun memiliki asas yang sama yaitu Islam. Sistem pendukung yang lain juga sama berbasis Islam. Sehingga, semua berjalan beriringan, tidak pincang.

Peserta didik mendapat guru yang berkualitas, sebagai hasil sistem pendidikan tinggi Islam yang berkualitas. Peserta didik mendapat beasiswa untuk sekolah, sebagai hasil sistem keuangan Islam yang mumpuni dalam pengelolaannya. Peserta didik mendapat ketenangan dalam belajar di sekolah, sebagai hasil sistem sosial Islam yang mampu menjaga fitrah manusia.

Masih tidak inginkah Anda mewujudkan kembali sistem pendidikan yang pernah ada itu? Tahukah umat Islam atau pemimpin negeri ini dengan hadis masyhur berikut, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)?

Semoga mereka tahu dan mau mewujudkannya. Wallahu a’lam. [MNews/Tim WAG-Gz]

Catatan kaki:

[1] https://www.digtara.com/nusantara/ppdb-kacau-gubsu-edy-saya-minta-maaf-kepada-masyarakat/

[2] https://regional.kompas.com/read/2021/06/23/093814878/ppdb-sma-di-banten-kacau-ombudsman-terima-banyak-aduan

[3] https://jakarta.bisnis.com/read/20210608/77/1402639/sistem-kacau-ppdb-2021-dki-jakarta-diperpanjang-hingga-11-juni


Artikel ini adalah pengantar diskusi online WAG pada Sabtu, 3/7/2021

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *