Opini

Keadilan Tinggal Landas, Penegakan Hukum Amblas


Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.


MuslimahNews.com, OPINI — Ada suatu negeri yang (katanya) begitu menjunjung tinggi konstitusi dan penegakan hukum, hingga para petinggi negerinya mengatakan, “Ini adalah negara hukum”; tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan terhadap seluruh warga negaranya karena semuanya memiliki hak yang sama di mata hukum.

Tetapi, apa jadinya jika ternyata yang terjadi justru sebaliknya? Keadilan hukum hanya memberikan keadilan pada pemilik kuasa, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, bahkan dapat menjadi alat menekan yang lemah. Apalagi begitu “menggigit” siapa pun yang berseberangan dengan setiap kebijakan pemangku kekuasaan. Maka, tidak heran jika ditemukan perbedaan perlakuan hukum antara “sahabat” penguasa dengan oposisi penguasa.

Makin menambah bukti bagi publik, keadilan memang tidak pernah ada dalam sistem demokrasi. Pasalnya, vonis hukuman yang diterima oleh seorang ulama lebih berat dibanding vonis para koruptor atau pelaku pidana lainnya.

Ulama yang didakwa menyebarkan “kebohongan” melalui YouTube dan dianggap menyebabkan keonaran, divonis sampai empat tahun penjara. Keonaran yang dimaksud ialah soal laporan yang diklaim “kebohongan” hasil swab H RS dari RS Ummi.

Bukankah ini terkesan diada-adakan dan dicari-cari kesalahan hingga vonis hukuman empat tahun penjara dianggap layak untuk diberikan? Fadli Zon mengatakan, sungguh menggelikan menjatuhkan vonis tersebut pada H RS, sebab ia menilai banyak pejabat yang berbohong bahkan tidak hanya menimbulkan keonaran.

Misal, ada yang mengatakan Covid-19 tidak akan masuk ke Indonesia, tapi nyatanya Covid-19 masuk juga ke Indonesia. Atau ada yang mengatakan Covid-19 dikasih nasi kucing tidak akan lagi kena Covid-19, dan sebagainya. Apakah ini bukan berita bohong yang juga menimbulkan keonaran? (detik.news.com, 25/6/2021)

Mengadili Keadilan Demokrasi

Sekali lagi, publik dipertontonkan matinya keadilan di tengah-tengah mereka. Ulama yang kritis pada penguasa, divonis dengan hukuman yang tidak masuk nalar. Sementara, pelaku kejahatan perampok harta rakyat, malah bisa bebas dari jerat hukuman.

Baca juga:  [Event Diskusi WAG] Demokrasi, Halalkan Hina Nabi Muhammad Saw.

Sebut saja, kasus Jaksa Pinangki yang vonisnya justru disunat dari 10 tahun menjadi 4 tahun dengan alasan yang dibuat-buat. Begitu juga dengan data yang didapatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan vonis hukuman bagi para koruptor hanya sekitar 3 tahun 1 bulan.

Lucunya lagi, negeri penjunjung nilai-nilai demokrasi ini berkoar-koar mengatakan setiap warga memiliki kesamaan dalam perlindungan hukum. Padahal nyatanya, perlindungan hukum hanya bagi mereka yang duduk di lingkaran kekuasaan dan memiliki hubungan baik dengan sang pemilik kekuasaan. Lagi-lagi, rakyat terlukai dengan keadilan yang diciptakan dari rahim demokrasi.

Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, menilai pengadilan dan vonis yang dijatuhkan terhadap H RS lebih bersifat politis ketimbang dilandasi upaya menegakkan hukum berdasar keadilan dan kebenaran. (rmol.banten, 25/6/2021).

Wajarlah bila Fadli Zon mengatakan ada kegelisahan di tengah masyarakat saat ini. Hukum tidak menjadi alat untuk mencari kebenaran dan keadilan, melainkan untuk melegitimasi kebenaran atau keadilan bagi kekuasaan. Jelas hal ini berbahaya, karena jika hukum tak lagi dipercaya, masyarakat akan mencari jalan sendiri untuk mencari kebenaran dan keadilan. (detik.news.com, 25/6/2021).

Masyarakat akhirnya bertindak main hakim sendiri akibat penegakan hukum yang amblas hingga keadilan tinggal landas. Saat hakim dalam institusi peradilan tak lagi mudah dipercaya, masyarakatlah yang menjadi hakim dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Lalu, kalimat “jangan main hakim sendiri” tak berpengaruh bagi para hakim sesungguhnya. Hakim dalam pengadilan hanya “main-main” dalam setiap keputusan yang ditetapkan. Inilah demokrasi sekuler yang menghasilkan ketakadilan sistematis.

Begitu dahsyat kalimat yang disampaikan oleh H RS kepada hakim yang memutuskan vonis beliau, “Sampai jumpa di pengadilan akhirat.” (detik.news.com, 24/6/202). Jika di dunia, sistem demokrasi sekuler tidak pernah menegakkan keadilan hukum bagi manusia, kalimat yang disampaikan H RS amat benar. Pengadilan Akhirat akan digelar oleh Allah Swt, tidak akan ada kongkalikong dan main-main dalam setiap putusan vonis hukuman. MasyaAllah.

Baca juga:  [News] Demokrasi Hanya Mimpi, Setiap Hari Terbukti Kebohongannya

Keadilan Hukum dalam Islam

Kunci utama keberhasilan pengadilan dalam Islam ialah hukum yang diterapkan merupakan hukum terbaik di segala zaman dan masa, yaitu syariat Islam, bukan hukum buatan manusia seperti dalam sistem demokrasi.

Sebagaimana firman Allah Swt, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah: 50)

Dalam hukum Islam, terdapat cita-cita tertinggi manusia, yakni keadilan. Keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam itu sendiri dan tak terpisahkan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, keadilan adalah apa saja yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunah, baik dalam hukum-hukum hudud (istilah dalam hukum Islam) maupun hukum-hukum lainnya. (Ibnu Taimiyah, As-Siyasah as-Syar’iyah, hlm. 15)

Sebagai contoh, keadilan yang terjadi pada masa Sayidina Ali menjadi Khalifah, ada seorang Yahudi yang “memiliki” baju besi sang Khalifah. Karena merasa baju besi itu adalah bajunya, maka Khalifah pun mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Meski kasus itu melibatkan Khalifah, tetapi hakim yang bertugas memutuskan kasus itu tidak berpihak pada Khalifah.

Justru, sang hakim memenangkan orang Yahudi “pemilik” baju besi sang Khalifah. Sebab, Sayidina Ali tidak dapat menghadirkan bukti dalam persidangan. Ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan Islam memutuskan sengketa, meski melibatkan orang kuat.

Ketika keadilan Islam diwujudkan dalam masyarakat, akan berimplikasi mewujudkan cara pandang dan perlakuan yang sama terhadap individu-individu masyarakat. Tak mengenal status sosial, semua mendapat posisi yang sama di hadapan hukum.

Dengan keadilan, keberlangsungan hidup orang banyak bisa terjaga dengan baik. Bahkan, keadilan digunakan sebagai barometer untuk mengukur sejauh mana rezim ,yang berkuasa bisa memperoleh dukungan dan simpati dari rakyat, juga mampu menggapai rida dari Sang Khalik.

Baca juga:  Korupsi Kian Meninggi, Masihkah Kita Berharap pada Demokrasi?

Keadilan, Landasan Utama Keberhasilan Seorang Pemimpin

Abu al-Khair Badar ad-Din Abu al-Ma’mar bin Ismail at- Tabrizi pernah menuliskan kitab yang berjudul An-Nasihat li ar-Ra’I wa ar-Ra’yat. Kitab ini berisikan wasiat-wasiat Rasulullah saw. kepada para sahabat semasa hidup.

Ia menegaskan pentingnya sikap ideal bagi para pemimpin. Sebab, fungsi pemimpin adalah mengarahkan dan menjaga rakyat agar tetap berada dalam koridor keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan, baik di dunia juga akhirat.

Ia juga mengatakan, berbuat adil ialah pangkal segala keutamaan. Terwujudnya keadian akan menciptakan stabilitas nasional dan menyejahterakan kehidupan rakyat.

Secara lugas Allah pun memerintahkan agar keadilan dijadikan landasan utama untuk menetapkan hukum di antara manusia. Sebab, di sanalah letak keberhasilan seorang pemimpin untuk menyampaikan dan melaksanakan amanat yang diberikan.

Jika begitu, publik bisa menilai apakah pemimpin saat ini telah gagal mengurusi rakyatnya atau telah berhasil menyejahterakan rakyatnya? Adakah keadilan bagi seluruh rakyatnya? Silakan dijawab masing-masing dengan melihat berbagai fakta yang terjadi di sekitar kita saat ini.

Firman Allah Swt.,

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” \(QS An-Nisa: 58)

Tidakkah ayat ini terhunjam kuat pada diri para pemimpin muslim, aparat penegak hukum, serta para hakim ketika memutuskan suatu perkara manusia? Demokrasi sekuler tidak hanya merusak tatanan kehidupan manusia, tetapi juga menggerus keimanan seorang muslim hingga bertindak semaunya, tak lagi menghiraukan aturan Sang Pencipta. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *