Fokus

Penggerusan Kehidupan Rumah Tangga


Penulis: DR. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.


MuslimahNews.com, FOKUS — Rumah tangga kekinian sedang dilanda kegalauan publik karena pasal-pasal kontroversi yang dihadirkan dalam RUU KUHP terutama pasal perzinaan dan aborsi serta marital rape. Perzinaan dalam KUHP sekarang diatur dalam pasal 284 yang berbunyi; (1) Diancam dengan penjara paling lama 9 bulan seorang pria yang telah kawin yang melakukan overspel padahal diketahui bahwa dia telah kawin. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar.

Berdasarkan draf terbaru RUU KUHP, perihal perzinaan diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan bagian keempat perzinaan pasal 417 dan pasal 418.

Bunyi lengkap pasal 417 yakni: (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.

Jadi, baik dalam KUHP dan RUU KUHP, sama-sama menganut pemahaman bahwasanya perzinaan adalah yang dilakukan oleh orang sudah menikah saja dan harus berdasarkan pengaduan, sedangkan perbedaannya ada dalam ancaman hukuman semata dari 9 bulan menjadi 1 tahun atau denda. Maka, pintu perselingkuhan tidak ditutup rapat bahkan terbuka dilakukan sepanjang pidana diselesaikan oleh pelaku.

Adapun pasal aborsi, sudah lama dianggap diskriminatif oleh Komnas Perempuan karena dianggap bertentangan dengan UU No. 36/2009 tentang kesehatan yang mengizinkan perempuan melakukan aborsi karena alasan medis dan pasal 31 PP 61 tahun 2014 yang mengizinkan aborsi oleh korban perkosaan. Di mana pasal 470 ayat (1) RKUHP menghukum 4 tahun penjara bagi perempuan hamil yang mengaborsi dan meminta orang lain menggugurkan kandungannya.

Dalam Pasal 479 RUU KUHP disebutkan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal ini terkait pemerkosaan terhadap istri atau suami yang juga masuk dalam RKUHP. Hal ini dianggap sebagai lex specialis terhadap korban, baik anak-anak, perempuan, maupun laki-laki. Jadi, RKUHP tersebut akan dijadikan payung untuk rujukan yang lain, misalnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena Indonesia dianggap lebih dari 20 tahun berada pada tahun emergency (keadaan darurat) kejahatan seksual.

Keberadaan KUHP saat ini adalah akibat penggantinya tidak kunjung hadir, yang mana usaha menggantinya tidak kunjung selesai dan pembahasan tidak selesai tuntas. Wacana dan pengajuan sudah terjadi hampir 57 tahun dan hingga kini tidak kunjung disahkan.

Sejumlah langkah akan ditempuh agar RKUHP bisa disahkan pada akhir tahun ini setelah rancangan regulasi tersebut masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada Juli mendatang. Maka, paling tidak pada Desember 2021 ditargetkan Prolegnas Juli ini disosialisasikan dari Juli—September, diterima masukannya, kemudian diformulasikan pada sekitar Oktober atau November akan pembahasan, kemudian baru bisa disahkan. Revisi RUU KUHP ini berlarut-larut akibat mencoba mengakomodir kepentingan-kepentingan di parlemen.

Sebenarnya, dalam kehidupan sekarang, secara fakta tidak sepi dari kasus tindak pidana. Statistik kriminalitas di Indonesia tahun 2020 menunjukkan ada tindak kriminalitas setiap 1 menit 57 detik. Sehingga, kebutuhan terhadap penanganan kriminalitas sangat mendesak jika menginginkan masyarakat yang aman dari kejahatan.

Jika pasal perzinaan dan kumpul kebo ditolak—walaupun pada rancangan baru tidak ada istilah kumpul kebo melainkan kohabitasi (hidup bersama)—dan hal itu ditolak sebagai tindak pidana (melainkan bagian dari HAM selama dilakukan suka sama suka tidak karena paksaan), berbeda jika ada paksaan walaupun terikat dalam perkawinan.

Inilah serangan jelas terhadap institusi keluarga, terutama keluarga muslim. Gerak hukum pidana selama ini mengakibatkan pola pikir masyarakat menjadi turun moral dan kesakralan perkawinan jadi tidak terlindungi.

Ini menambah catatan terhadap kelemahan hukum yang diserahkan kepada kecerdasan (akal) manusia, bukan pencipta manusia. Jadi, perlu ada tatanan hukum yang mampu mengatasi ini semua, yakni sistem hukum dari Sang Pencipta manusia.

Kegagalan hukum sekarang melindungi manusia, juga terlihat pada tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang melebihi kapasitas, yang akhirnya biaya tahanan dan narapidana pun meningkat.

Kontroversi konsep perzinaan dan aborsi, serta marital rape berasal dari perselisihan yang bersumber dari kepentingan atau cara pandang. Jika cara pandang berbeda, pasti ada titik simpang. Misalnya perzinaan, dalam sudut pandang liberal, selagi dilakukan suka sama suka, maka perzinaan tidak salah dan merupakan hak asasi manusia. Sedangkan dari sudut pandang Islam, meski dilakukan suka sama suka, esensi perzinaan adalah perbuatan buruk yang disebut kejahatan atau jarimah.

Ketika KUHP direvisi bahkan sebelum direvisi pun ada penjelasan yang menempatkan perzinaan pada delik aduan, jadi selama tidak ada yang mengadukan, tidak ada yang salah. Baru akan menjadi masalah jika ada yang mengadukan, yaitu yang dianggap korban dari perbuatan itu. Namun, jika tidak ada yang mengadukan, perbuatan tersebut tidak dianggap salah karena tidak ada yang merasa dirugikan, inilah titik poin berdasarkan akal dan rasa manusia semata. Pada satu sisi dianggap salah, di sisi lain tidak salah hanya karena ada tidaknya pihak yang mengadukan. Padahal substansi perbuatannya sama.

Dalam Islam, kejahatan atau jarimah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Basisnya adalah hukum syariat yang datang dari Zat Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ada yang berupa uqubat, hudud, ta’zir, jinayah, dan mukhalafat. Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), tidak ada di dalam Islam karena Islam mewajibkan istri untuk taat kepada suami. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam kitabnya An-Nizham al-Ijtimaa’iy fi al-Islam, bahwa taat dan melayani suami adalah kewajiban istri sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Jika seorang istri tidur malam meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat akan melaknatnya sampai ia kembali.” (Muttafaq ‘alaih dari jalur Abu Hurairah).

Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, “Apakah engkau sudah bersuami?” Wanita itu menjawab, “ya.” Beliau lantas bersabda, “Sesungguhnya ia (suamimu) adalah surga atau nerakamu.” (HR Al–Haakim dari jalur bibinya Husain bin Mihshin).

Dalam Islam dikenal dengan istilah nusyuz. Sanksi diberikan ketika istri tak bisa dinasihati. Allah SWT berfirman, “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS An–Nisa 34).

Pukulan yang dimaksud di ayat tersebut adalah pukulan yang ringan, yaitu yang tidak membahayakan (menyakitkan) sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Jika mereka melakukan tindakan tersebut (yakni nusyuz), maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan (menyakitkan).” (HR Muslim dari jalur Jabir ra.).

Suami hanya diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada istri yang melakukan perbuatan dosa. Jika istri taat, maka seorang suami tak boleh mengganggunya sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, “Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (QS An–Nisa: 34).

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam kitabnya An-Nizham al-Ijtimaa’iy fi al-Islam bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang sifatnya khusus adalah dalam pernikahan bukan sekadar hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, dan di dalam pernikahan suami punya kewajiban memperlakukan istri dengan pergaulan yang baik.

Allah SWT berfirman, “… dan bergaullah dengan mereka secara baik (makruf).” (QS An-Nisa [4]: 19)

Pergaulan di antara keduanya adalah pergaulan persahabatan. Untuk itulah Allah SWT menjelaskan bahwa istri memiliki hak-hak dalam konteks suami-istri terhadap suaminya, sebagaimana suami juga memiliki hak-hak dalam konteks suami-istri terhadap istrinya.

Allah Swt. berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.” (QS Al-Baqarah [2]: 228).

Islam telah memerintahkan para istri untuk taat kepada Allah dan menjaga diri ketika tak ada suami bersamanya, sebagaimana firman Allah SWT, “… maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS An–Nisa [4]: 34).

Ketika istri sudah dalam kondisi sebagaimana ayat tersebut, suami harus bersikap ramah dan toleran, serta lemah lembut dalam meminta sesuatu dari istrinya. Hingga andai suami menginginkan istrinya (untuk berhubungan suami istri), hendaknya ia memilih situasi dan kondisi yang baik.

Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian mengetuk pintu wanita (istri) pada malam hari hingga wanita itu (bisa) menyisir rambutnya yang kusut dan wanita yang ditinggal suaminya itu (bisa) mempercantik diri.” (Muttafaq ’alaih dari jalur Jâbir ra.).

Begitu pula dalam hal aborsi Islam tidak membenarkan seorang perempuan hamil di luar pernikahan dan meminta menggugurkan kandungan karena ini tentang melindungi hak hidup sang bayi, si ibu akan diberi perlindungan oleh negara dalam masa kehamilan bahkan jika perempuan hamil adalah korban pemerkosaan anaknya akan dipelihara negara dan juga negara menghukum berat berupa qisas terhadap pelakunya. Bahkan jika ada perempuan hamil dan mengakui bahwa kehamilannya adalah hasil perzinaan maka perempuan tersebut akan diminta oleh penguasa untuk melahirkan terlebih dahulu dan menyusui anaknya tersebut sampai 2 tahun penuh baru hukuman bisa dilaksanakan untuk perempuan tersebut.

Islam adalah kunci keharmonisan keluarga, juga merupakan kunci keselarasan kehidupan masyarakat. Islam menjauhkan perbuatan keji dan mungkar seperti perselingkuhan karena menutup pintu perzinaan, memberi kehidupan dan memanusiakan manusia secara utuh dan sesuai dengan fitrah baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Serta memberi perlindungan maksimal terhadap perempuan dan anak-anak bahkan bayi yang masih ada dalam kandungan.

Dari sini pentingnya penerapan hukum Islam oleh negara, karena aturan hukum yang ada dalam Al-Qur’an berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum pidananya tidak bisa diterapkan oleh individu ataupun sekadar kelompok.

Maha Benar Allah dengan firman-Nya, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al Maidah [5]: 50). [MNews/Tim WAG]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *