Mampukah Desa Wisata Menumbuhkan UMKM dan Menciptakan Lapangan Kerja?


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Wabah Covid-19 yang berkepanjangan telah menjadikan sektor pariwisata tiarap. Padahal sebelumnya, sektor ini diproyeksikan menjadi sumber devisa negara terbesar. Namun apa daya, justru pariwisatalah yang kini paling parah terkena dampaknya.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya dengan segala cara untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata. Salah satunya dengan menggencarkan pembangunan Desa Wisata.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap Desa Wisata mampu menjadi lokomotif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. (republika.co.id. 22/6/2021)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan kementeriannya telah menyiapkan anggaran Rp89,4 miliar untuk pembangunan Desa Wisata pada tahun ini.

Namun demikian, mampukah Desa Wisata meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan UMKM?

Desa Wisata

Desa Wisata adalah sebuah tempat berlibur yang dikelola komunitas masyarakat setempat. Kegiatan wisata yang ditawarkan lebih mengandalkan pada aktivitas sehari-hari warganya, seperti belajar budi daya rumput laut, bercocok tanam, membuat kerajinan, hingga adat ritual setempat yang unik dan menarik wisatawan.

Pengembangan Desa Wisata ini menggunakan tiga platform utama Kemenparekraf yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi di antaranya dengan pendekatan 360 derajat dan big data. Adaptasi melalui protokol CHSE: Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keselamatan), Environment Sustainability (kelestarian lingkungan); serta kolaborasi dengan seluruh stakeholder.

Desa Wisata diharapkan dapat menjadi destinasi berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Untuk mendukung pencapaian RPJMN 2020—2024 dalam rangka pembangunan 244 Desa Wisata, Kemenparekraf/Baparekraf memberikan pelatihan dan peningkatan SDM. (republika.co.id, 22/6/2021)

Direktur Kuliner Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf, Yuke Sru Rahayu menyebutkan saat ini Kemenparekraf tengah mengembangkan dua ragam desa, yaitu Desa Wisata dan Desa Kreatif. Tujuannya sama, yakni untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah desa.

Korporatokrasi, Negara Abai pada Kebutuhan Warganya

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan, menurut data yang diperoleh Kemendes PDTT, jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 74.961 desa. Sampai saat ini, masih ada sekitar 20 ribu lebih desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal.

Kondisi desa tertinggal sangat memprihatinkan, karena pembangunan seperti fokus pada perkotaan. Lihatlah bagaimana pembangunan infrastruktur di kota yang jorjoran, tetapi pada saat yang sama, jembatan ambruk di desa tak teperhatikan. Bahkan, masih banyak wilayah kesulitan mengakses air bersih, padahal air bersih adalah kebutuhan utama keberlangsungan hidup manusia.

Seharusnya, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah fokus dulu pada kebutuhan vital mereka. Lebih dari 20 ribu desa yang tertinggal alias yang sangat butuh bantuan, sementara pembangunan Desa Wisata hanya 244 Desa, itu pun belum tentu menyasar desa yang tertinggal.

Namun, begitulah cara kerja negara korporatokrasi yang melepaskan tanggung jawabnya untuk mengurusi seluruh kebutuhan warganya. Atas nama otonomi daerah, pusat berlepas tangan dari pembangunan desa—yang biasanya berakhir di tangan swasta. Lihatlah kini yang menyediakan air bersih di banyak wilayah adalah swasta.

Belum lagi jika kita lihat, persentase sektor pariwisata terhadap PDB sangatlah kecil. Pada tahun 2020 hanya 4,1%, bahkan pada 2019 yang tidak ada pandemi, hanya 4,7%. Walaupun sektor parekraf menyumbang 7,3% terhadap PDB, jika dibandingkan dengan sektor migas dan batu bara yang mencapai 33%, serta CPO (minyak sawit mentah) 15%, tentu pariwisata ini sangatlah kecil.

Maka dari itu, alih-alih menggelontorkan dana besar-besaran untuk pembangunan pariwisata, lebih baik pemerintah fokus mengelola SDA migas, batu bara, dan CPO yang jumlahnya sangat besar dan signifikan. Sehingga, pembangunan desa bisa terlaksana dengan optimal dan merata. Dari sinilah kesejahteraan rakyat pedesaan dapat terealisasi.

Sayangnya, aturan main sistem kapitalisme memang membebaskan kepemilikan. Itulah sebab mengapa pengelolaan SDA diserahkan pada korporasi asing. Privatisasi SDA yang melimpah oleh swasta, telah memiliki legalitas hukum. Korporasi bebas mengeksploitasi kekayaan alam negeri yang pada hakikatnya milik rakyatnya sendiri. Rakyat hanya bisa gigit jari menyaksikan tempat ia hidup dirusak hanya untuk memuaskan keserakahan korporasi.

UMKM Terlibas, Lapangan Kerja Terhempas

Sektor pariwisata menawarkan terciptanya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat setempat. Pembangunan Desa Wisata diharap dapat menggerakkan ekonomi daerah setempat, terkhusus UMKM yang akan makin menggeliat.

Namun, realisasinya justru sering kali sebaliknya. Pembangunan Desa Wisata akan menggerus sawah-sawah dan perkebunan milik warga, menjadikan mata pencaharian mereka sebagai petani hilang. Lahan sawah, perkebunan, bahkan rumah warga disulap menjadi berbagai sanggraloka megah yang hadir melengkapi kawasan wisata.

Walaupun Desa Wisata berkonsep pedesaan tanpa penginapan mewah, tetapi permintaan pasar akan menghadirkan itu semua. Pada awalnya, UMKM mungkin bisa menghadirkan penginapan dan restoran bagi para pengunjung. Namun, seiring dengan persaingan pasar, UMKM akan kalah dengan pendatang baru yang memiliki konsep paripurna dan modal yang lebih besar.

Pun halnya terkait terciptanya lapangan kerja. Memang benar akan tercipta, tetapi lapangan kerja yang tersedia hanyalah pekerjaan-pekerjaan berupah di bawah UMR, seperti satpam, penjaga karcis, petugas kebersihan, pelayan restoran, dll.. Keterbatasan skill dan pendidikan membuat mereka diposisikan seperti yang demikian. Sungguh menyedihkan bila tuan rumah sekadar dijadikan pegawai berupah rendah.

Makin miris kala kemaksiatan turut makin tumbuh. Tak dimungkiri, prostitusi dan miras akan senantiasa melingkari sektor pariwisata. Budaya minum minuman keras dan seks bebas dari luar merupakan permintaan yang tak bisa terelakkan. Jika tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha, bukan tidak mungkin perempuan-perempuan setempat menjadi rekrutan. Imbasnya akan merembet pada kenaikan angka HIV/AIDS, narkoba dan kriminalitas makin merebak, dan sebagainya.

Efek lainnya, akidah umat akan makin tergerus. Sudahlah budaya asing mewarnai desa tersebut, adat ritual keagamaan nenek moyang yang harus dilestarikan—yang notabene sebagian besar mengandung unsur syirik—akan dilestarikan tersebab hal demikian diminati wisatawan.

Semua itu jelas membuat akidah kaum muslim makin pudar. Sungguh menyedihkan, bukan? Penguasa yang seharusnya memproteksi warganya dari budaya kufur, malah seperti membiarkan akidah umat tergerus atas nama ekonomi.

Oleh karena itu, adanya Desa Wisata lebih cenderung menimbulkan kemudaratan. Tidak menyejahterakan, merusak lingkungan tempat hidup warga, kriminalitas pun makin tinggi. Walhasil, kehidupan masyarakat menjadi buruk, jauh dari rasa aman dan tenteram. Terlebih lagi, kemaksiatan bagi orang yang beriman diyakini akan mendatangkan azab dari Allah Swt., naudzubillahi min dzalik!

Khatimah

Telah nyata kerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Telah terbukti pula bahwa sistem kapitalisme membawa kemudaratan bagi kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, selama pembangunan desa dan tata kelola negara masih meletakkan kapitalisme sebagai landasannya, kesejahteraan tak mungkin mendekat.

Satu-satunya sistem yang memiliki aturan sempurna untuk menjadikan rakyatnya sejahtera dan hidup sesuai fitrahnya, hanyalah Islam. Aturan kepemilikan dalam Islam mengharamkan pengelolaan SDA diserahkan pada asing. Negaralah yang wajib mengelola SDA untuk kemaslahatan umat. Inilah jaminan kesejahteraan dalam Islam.

Selain itu, penguasa paham akan tanggung jawabnya sebagai pengurus umat. Peran swasta dalam sektor strategis akan dihilangkan, sehingga pembangunan desa maupun kota akan mengikuti kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan korporasi.

Negara pun senantiasa memproteksi warganya dari serangan budaya kufur yang akan menggerus akidah umat. Jawil imani (suasana keimanan, ed.) di tengah-tengah umat akan terjaga dan terus tumbuh.

Inilah jaminan ketenangan hidup sesuai fitrah manusia yang hanya bisa direalisasikan dalam satu sistem pemerintahan yang menerapkan aturan Islam secara kafah, yaitu Khilafah Islamiah.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96) [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan