Kritik terhadap Upaya Reinterpretasi Ayat-Ayat yang Dianggap Bias Gender


Penulis: Najmah Saiidah


MuslimahNews.com, FOKUS — Tidak dapat dimungkiri bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak kunjung reda, bahkan terus meningkat. Merebaknya persoalan perempuan ini pula yang membawa sejumlah aktivis pembela perempuan untuk berpikir tentang cara menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Mereka sampai pada kesimpulan, hal ini terjadi karena adanya kesenjangan di antara laki-laki dan perempuan (diskriminasi gender). Kesenjangan gender inilah yang menyebabkan perempuan mengalami berbagai macam bentuk ketidakadilan. Sering kali yang dipersalahkan adalah adanya sistem formal yang dianggap lebih memihak kepada kepentingan kaum laki-laki.

Beberapa kalangan—terutama para pengusung feminisme—menuntut adanya revisi total atas tata hubungan laki-laki dan perempuan. Islam, dituding sebagai agama yang tidak memihak perempuan karena sebagian aturan-aturannya dianggap mengekang kebebasan kaum perempuan.

Aturan-aturan Islam “klasik” dianggap terlalu maskulin dan cenderung bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua setelah kaum laki-laki. Sehingga akhirnya, aturan-aturan Islam dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini karena dianggap bertentangan dengan konsep kesetaraan.

Contohnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan waris, poligami, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, nafkah, pakaian muslimah, terlebih-lebih kepemimpinan laki-laki dalam negara yang jabatan ini memang diharamkan oleh Islam bagi perempuan.

Untuk itu, mereka menuntut dilakukannya upaya reinterpretasi bahkan rekonstruksi nas-nas yang dalam pandangan mereka mengandung bias gender, agar bisa lebih memberi rasa keadilan gender.

Semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah mendorong para feminis muslim untuk melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat (teks-teks) Al-Qur’an. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa selama ini ayat-ayat Al-Qur’an telah ditafsirkan oleh pihak-pihak yang menjadikan ayat-ayat Al-Qur’an lebih memihak kepada satu pihak (laki-laki), sementara pihak yang lain (perempuan) berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Padahal, bila mereka melihat Islam secara utuh, mendalam, dan objektif, akan tampak bahwa Islam telah mengangkat martabat dan kedudukan kaum perempuan jauh lebih tinggi daripada yang disadari banyak orang saat ini.

Islam adalah satu-satunya konsep kehidupan yang telah mengangkat kedudukan kaum perempuan dari jurang penindasan yang amat dalam menuju sebuah kedudukan yang penuh kemuliaan.

Islam adalah tuntunan yang menyelamatkan perempuan dari ketakadilan dan tirani, serta mengeluarkan mereka dari penelantaran dan kegelapan. Islam membuka gerbang pengetahuan, kemajuan, ketinggian, kemenangan, dan kebanggaan bagi perempuan di hadapan umat manusia.

Upaya Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur’an

Sesungguhnya, upaya mereinterpretasi ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. sudah berlangsung lama. Amina Wadud Muhsin dalam buku Perempuan di Dalam Al-Qur’an secara tegas menolak penafsiran yang dalam pandangannya “dangkal” yang hanya meniru mentah-mentah masyarakat muslim awal.

Dalam pandangan Amina, tidak akan pernah ada masyarakat yang persis sama dengan masyarakat lainnya. Amina mencontohkan tafsiran QS An-Nisaa: 34 yang menyatakan bahwa “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan…” sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang

Baca juga:  Perempuan dan Khilafah Tanpa Gender Equality

Dalam buku Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Masdar F. Mas’udi menyoroti Al-Qur’an surah An-Nisaa; 11—12 yang berbunyi, “… bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan…”

Berkenaan dengan ayat ini, Masdar menyatakan bahwa sesuai dengan kondisi dan struktur ekonomi keluarga yang riil waktu itu, hak waris dipandang adil dengan rumusan 2:1. Namun, rumusan tersebut adalah minimal. Artinya, dalam kasus tertentu, tuntutan keadilan bisa saja menghendaki pembagian laki-laki dan perempuan bisa sama banyak bahkan perempuan lebih banyak.

Beberapa waktu lalu, sebuah tulisan dari Alfiyah Sudira, yang dilansir mubadalah[dot]id menegaskan hal ini pula. Dalam tulisannya, ia menyoroti ayat-ayat yang dalam pandangannya ada bias gender. Ia menuliskan,

“Surat yang tafsirannya sarat pemaknaan timpang gender misalnya adalah dalam QS An-Nisa ayat 34 yang artinya, “Laki-laki adalah qawwam atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.”

Namun, qawwam di sini hari ini tidak lagi dimaknai mutlak pasti bahwa yang qawwam adalah laki-laki, sebab realitas sosial telah dengan gamblang jelas membantahnya. Kini, semakin banyak kaum hawa yang memiliki potensi dan bisa berperan mengisi sektor yang biasanya hanya diisi oleh laki-laki, bahwa perempuan mampu memimpin baik ranah domestik maupun publik, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya.” (Mubadalah[dot]id, 12/6/2021)

Pernyataan Alfiyah selanjutnya adalah terkait pandangan bahwa keputusan perempuan sepenuhnya ada pada tangan ayah dan tangan suami setelah menikah.

“Perempuan dipandang tidak memiliki kuasa atas hak hidup dan kehidupannya. Bahkan untuk menikah pun, ia dianggap hanya harus manut dan patuh dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya.

Pandangan-pandangan seperti ini tidak lagi berlaku, sebab Islam datang membawa rahmat untuk alam semesta. Perempuan harus ditanya kesediaannya untuk menerima atau menolak. Terkait kepemimpinan negara juga demikian.

Karena hal-hal tersebut, maka Alfiyah berpendapat bahwa ayat Al-Qur’an ataupun hadis yang bias gender harus dimaknai ulang dengan lebih bijak. Sesuai dengan semangat dan nilai universal Al-Qur’an dan hadis.” (Mubadalah[dot]id)

Sepintas lalu, pernyataannya seolah benar. Namun, jika kita cermati lebih dalam, sesungguhnya apa yang disampaikannya keliru dan justru bertentangan dengan hukum syariat. Karenanya memang harus dikritisi.

Kritik Upaya Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur’an

Jika kita cermati, upaya reinterpretasi ayat Al-Qur’an saat ini tidak hanya diusung oleh para feminis muslim, akan tetapi para pengusung Islam moderat pun melakukannya.

Baca juga:  Larangan Sunat Perempuan Menyerang Islam

Hal ini sangat mudah untuk dipahami karena memang keduanya lahir dari rahim yang sama, yaitu dari sistem sekuler kapitalisme yang menjadikan manfaat sebagai asasnya, sehingga mereka bebas berpikir dan berpendapat tanpa mengindahkan ketentuan hukum syariat.

Mencermati logika berpikir dan gagasan para feminis dan para pengusung Islam moderat, kita akan mendapati bahwa mereka menjadikan pendekatan sosiohistori dalam menetapkan hukum.

Ada kaidah—yang sering dianggap sebagai kaidah syariat—yang menyatakan, ”Tidak bisa ditolak adanya perubahan hukum karena perubahan zaman.” Kaidah ini sering kali dijadikan argumen dengan alasan bahwa penafsiran para mufasir sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis zamannya. Adanya perubahan sosiohistori sampai pada saat ini mengharuskan revisi penafsiran yang telah lalu. Penafsiran klasik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosiologis masyarakat saat ini.

Dengan kaidah yang keliru ini, mereka menghendaki adanya penyesuaian hukum berdasarkan realitas yang ada. Sebagai contoh, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga atau kepemimpinan negara harus dihapus mengingat kondisi perempuan saat ini sudah mandiri dan memiliki kemampuan seperti laki-laki. Demikian halnya dengan waris sudah tidak perlu mengikuti kaidah yang ada, karena beban ekonomi saat ini juga harus ditanggung oleh perempuan.

Realitas yang sejatinya harus tunduk dan disesuaikan dengan hukum Islam, pada akhirnya berubah menjadi acuan penetapan hukum. Hukum dipaksa agar sesuai dengan realitas yang bobrok dan rusak. Padahal seharusnya, realitas dipelajari, kemudian hukum Allah yang berkaitan dengan masalah tersebut harus dicari dengan cara menggalinya dari Al-Qur’an dan hadis atau dari sumber lainnya yang disahkan oleh keduanya. Langkah selanjutnya adalah mengubah realitas tersebut agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, Rabb alam semesta.

Selain itu, jika kita telusuri dengan saksama, kita akan dapati bahwa sesungguhnya para feminis muslim dan pengusung Islam moderat ini telah gagal memahami kehendak dan tujuan syariat Islam dalam masalah hak dan kewajiban bagi lelaki dan perempuan. Mereka menganggap bahwa kesetaraan lelaki dan perempuan otomatis menyebabkan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan.

Ini keliru. Cara berpikir demikian adalah cara berpikir logika (mantiqi) yang tidak berlandaskan pada dalil syariat mana pun. Selain itu, fakta syariat Islam menunjukkan bahwa kedua ide itu (yaitu kesetaraan kedudukan dan kesetaraan hak) tidaklah berkorelasi sebab-akibat yang bersifat pasti (absolut) seperti dipahami mereka, yakni kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan pasti menghasilkan kesamaan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Memang benar, Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara—sama di hadapan Allah—dan bahwa Allah secara umum memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Karenanya, Islam memberikan beban hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal wajibnya salat, puasa, zakat, haji, amar makruf nahi mungkar, dan sebagainya. Ini ketentuan secara umum.

Baca juga:  Larangan Negara terhadap Khitan Anak Perempuan, Upaya Kriminalisasi Islam

Namun, Islam menetapkan adanya pengkhususan dari hukum-hukum yang bersifat umum, jika memang terdapat dalil-dalil syariat yang mengkhususkan suatu hukum untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja.

Takhshish tersebut harus proporsional, yakni hanya boleh ada pada masalah yang telah dijelaskan oleh dalil syariat. Terdapat kaidah ushul fikih, “Lafaz umum tetap pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.”

Dengan demikian, dapatlah diterima bila Islam mengkhususkan hukum-hukum kehamilan, kelahiran, dan penyusuan hanya untuk perempuan, bukan lelaki, karena memang terdapat dalil-dalil syariat untuk itu.

Dapat dibenarkan bila Islam mengkhususkan pakaian perempuan berbeda dengan laki-laki, karena terdapat dalil-dalil yang menunjukkan pengkhususan ini. Kewajiban pengasuhan kepada perempuan, sedangkan nafkah kepada laki-laki.

Pengkhususan inilah yang diingkari oleh para feminis, padahal pengkhususan ini semata berdasarkan dalil syariat dari Al-Qur’an dan hadis, bukan mengikuti hawa nafsu para mufasir yang mereka nilai bias gender dalam penafsirannya terhadap Al-Qur’an dan hadis.

Terlebih lagi, pengkhususan hukum sama sekali tidak bermakna adanya penghinaan salah satu pihak oleh pihak lain, atau adanya dominasi/penindasan dari satu pihak kepada pihak lain, sebagaimana ilusi mereka. Hal ini dikarenakan mereka mengukur segala sesuatu berdasarkan manfaat atau materi.

Padahal, dalam Islam, tolok ukur kemuliaan adalah ketakwaan yang diukur secara kualitatif, yaitu sebaik apa seseorang itu menjalankan aktivitas dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.

Allah Swt. berfirman,

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” (QS Al-Hujuraat: 13)

Khatimah

Upaya yang dilakukan oleh para feminis muslim dan pengusung Islam moderat dalam menyejajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan, pada hakikatnya telah menjauhkan kaum muslimin dari hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Swt..

Dari sini kita melihat, betapa agenda yang dilancarkan kaum feminis dan pengusung Islam moderat ini adalah untuk menyesatkan kaum muslimin.

Oleh karena itu, kaum muslimin dituntut agar senantiasa waspada terhadap upaya-upaya mereka dalam segala bentuknya—termasuk upaya reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur’an—yang justru akan menjauhkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam yang lurus, yang terbukti selama belasan abad dapat memecahkan problematik manusia secara tuntas. Wallaahu a’lam bi ash-shawab. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan