[News] Polemik Revisi KUHP, Saatnya Yakin Kembali kepada Hukum Allah

MuslimahNews.com, NASIONAL — KUHP saat ini berumur lebih dari 100 tahun, lebih tua dari umur kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga, banyak yang menilai ini sangat kental dipengaruhi penjajah Belanda.

Padahal, kita sudah merdeka, tetapi masalah hukum peradilan masih menggunakan hukum dari Belanda. Artinya, kita masih terus menggunakan cara penjajah dalam menyelesaikan masalah. Sebuah ironi. Di mana letak kemerdekaan itu? Karena sebenarnya bangsa ini tidak mandiri.

Demikian disampaikan tokoh nasional, Ustaz Muhammad Ismail Yusanto. Ia juga berpendapat, begitu lamanya keberadaan KUHP ini adalah akibat penggantinya tidak kunjung hadir. Usaha menggantinya tidak kunjung selesai karena tidak pernah terjadi pembahasan tuntas. Revisi KUHP sudah menjadi wacana sejak 20 tahun lalu, tetapi hingga kini tidak kunjung disahkan.

Kontroversi Muncul Akibat Aturan Berasal dari Manusia

Ustaz Ismail memaparkan, setidaknya terdapat sekitar 14 kontroversi yang muncul dalam KUHP ini, di antaranya pasal penghinaan kepada presiden dan wapres, penghinaan terhadap peradilan, kumpul kebo, penodaan agama, aborsi, dan marital rape.

Sehingga, yang seharusnya disahkan September 2019 lalu, ditunda sampai kini meski ada usaha melanjutkan pembahasan dengan menghilangkan kontroversi tersebut dengan memasukkan beberapa penjelasan pasal.

Ia menambahkan, tidak ada persetujuan pengesahan karena memang manusia cenderung berpikir mempertahankan kepentingannya ketika membuat aturan. Ketika aturan dibuat manusia, maka tidak akan lepas dari kontroversi.

KUHP menjadi contoh. Ketika kehidupan ini tidak sepi dari kasus pidana (statistik kriminalitas di Indonesia tahun 2020 menunjukkan ada tindak kriminalitas setiap 1 menit 57 detik), maka kebutuhan terhadap penanganan kriminalitas sangat mendesak jika menginginkan masyarakat yang aman dan tenteram.

“Sebenarnya yang disebut pidana atau kriminalitas itu apa? Contohnya penolakan pada pasal perzinaan dan kumpul kebo. Pada rancangan baru tidak ada istilah kumpul kebo, tetapi kohabitasi (hidup bersama) dan ditolak sebagai pidana tetapi bagian HAM selagi dilakukan suka sama suka. Begitu pula dengan aborsi, perzinaan, marital rape (pemerkosaan dalam perkawinan). Harus diperjelas dulu apa itu kriminalitas,” ujarnya.

Akibatnya, selama ini, masyarakat tidak terlindungi karena belum ada kepastian hukum. Ini menambah catatan jika hukum diserahkan kepada manusia, akan selalu seperti itu. Sehingga menurutnya, perlu ada tatanan hukum yang mampu mengatasi ini semua.

Baca juga:  RKUHP Menabrak HAM?

“Lepas dari pihak-pihak yang dimungkinkan punya kepentingan terhadap hadirnya tatanan hukum itu, dan jelas ini bukan berasal dari manusia dan harus di luar itu. Yaitu dari yang menciptakan manusia,” jelasnya.

Harus Dicari Hukum yang Benar

Ustaz Ismail menerangkan, kontroversi berasal dari perselisihan yang bisa bersumber dari kepentingan dan cara pandang atau ideologi. Ketika cara pandang ini berbeda, pasti akan ada titik simpang. Perzinaan, misalnya. Dalam sudut pandang liberal, selagi dilakukan suka sama suka, maka perzinaan tidak salah dan merupakan hak asasi manusia. Sedangkan dari sudut pandang Islam, meski dilakukan suka sama suka, esensi perzinaan adalah perbuatan buruk yang disebut kejahatan atau jarimah.

Kini, di revisi KUHP, ada penjelasan yang menempatkan perzinaan pada delik aduan. Jadi, selama tidak ada yang mengadukan, tidak ada yang salah. Menjadi masalah jika ada yang mengadukan, yaitu yang dianggap korban dari perbuatan itu. Namun, jika tidak ada yang mengadukan, perbuatan tersebut tidak dianggap salah karena tidak ada yang merasa dirugikan.

“Ini absurd. Pada satu sisi dianggap salah, di sisi lain tidak salah hanya karena ada tidaknya pihak yang mengadukan. Padahal substansi perbuatannya sama,” kritiknya.

Maka, lanjutnya, jika cara pandangnya benar, mestinya revisi KUHP ini tidak perlu berlarut-larut akibat mencoba mengakomodir kepentingan-kepentingan di parlemen. Kalau memang mewakili rakyat, harusnya bisa cepat disahkan.

Namun tampaknya, mengikuti aspirasi rakyat pun belum tentu mampu mengatasi masalah. Terbukti dari banyaknya hukum yang dulu dianggap menyelesaikan masalah, ternyata terus direvisi dan direvisi lagi, termasuk KUHP ini.

Ustaz Ismail menyebut ini karena kesepakatan (manusia) tidak selalu berhubungan dengan kebenaran, terlebih di parlemen yang sepenuhnya wujud kekuasaan, belum tentu bisa mengatasi masalah.

“Karena selesai tidaknya masalah bukan soal disahkan atau tidaknya persoalan, melainkan benar tidaknya hukum itu menangani masalah tersebut. Jadi, yang perlu dicari adalah hukum yang benar untuk mengatasi masalah, dan siapa yang berhak menentukan hukum itu,” tegasnya.

Ilmu dan Pengetahuan Manusia Sangat Terbatas

Beliau melanjutkan, harus ada dasar ilmu dan pengetahuan. Pertama, harus diketahui apa itu kejahatan dan apa saja? Kedua, bagaimana cara menyelesaikan kejahatan tersebut? Selanjutnya, siapa sebenarnya yang tahu hakikat kejahatan dan cara penyelesaiannya?

Baca juga:  UU Bermasalah Lahir dari Rahim Demokrasi

“Pilihannya hanya dua, manusia atau yang menciptakan manusia. Kalau manusia, bisakah mengetahui hakikat ini semua? Apakah manusia cukup ilmu dan pengetahuan terhadap masalah itu? Seberapa besar manusia itu memahami manusia dan perbuatannya? Karena pada dasarnya pengetahuan manusia itu bersifat terbatas,” tuturnya.

Oleh sebab itu, tinggal satu kemungkinan, yaitu yang menciptakan manusia. Ada pertanyaan retorik dalam Al-Qur’an, “Apakah hukum jahiliah yang kalian inginkan?” Ustaz Ismail menjelaskan, hukum jahiliah adalah hukum yang tidak didasarkan pada pengetahuan, melainkan pada kejahilan atau kebodohan.

“Mengapa hukum manusia disebut kebodohan? Karena didasarkan pada pengetahuan yang sangat sedikit. Allah berkata, ‘Tidaklah Aku berikan ilmu, kecuali sedikit.’ Jika ilmu orang yang paling tinggi dibandingkan dengan ilmu Allah, menjadi uncomparable, bahkan bisa diabaikan,” terangnya.

Selanjutnya, Allah bertanya, “Mana yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” Ini karena Allah yang Mahatahu seperti apa hakikat manusia secara fisik dan nonfisik, termasuk perbuatannya.

“Allah Mahatahu apa itu kejahatan dan bagaimana menyelesaikannya. Di titik itu sebenarnya perbincangan yang secara filosofis itu mesti terjadi. Jika tidak, maka akan terus berada di titik simpang itu tadi,” tukasnya.

Kembali kepada Hukum Allah, Esensi Takwa

Ustaz Ismail mengingatkan, yang harusnya terjadi adalah substitusi, bukan akomodasi. Memilih hukum yang dibuat manusia atau yang berasal dari Allah. Saat ini, yang terjadi adalah sekadar mengakomodasi, jadi tidak akan selesai (problemnya, ed.).

Dalam Islam, kejahatan atau jarimah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Basisnya adalah hukum syariat yang datang dari Zat yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ada yang berupa uqubat, hudud, ta’zir, jinayah, dan mukhalafat.

Contohnya puasa. Orang yang tidak puasa tanpa uzur syar’i, mungkin dikatakan tidak merugikan. Tetapi jika dikaji, ternyata akan berimbas pada kegagalan pembentukan manusia yang tangguh, yaitu yang memiliki kontrol tinggi kuat dan merasa diawasi oleh Allah (bertakwa.) Ujungnya adalah kerusakan manusia serta hilangnya kejujuran yang akan berdampak luas.

Baca juga:  UU Bermasalah Lahir dari Rahim Demokrasi

“Jadi bisa dilihat, hal yang seolah-olah persoalan yang bersifat sangat pribadi, tetapi jika dipikirkan sungguh-sungguh, di situlah ilmu Allah itu ada, dan kita berkewajiban mencari tahu bahwa di balik ini semua ada kebaikan yang sangat besar,” jelasnya.

Hari ini, persoalan di negeri ini sudah tidak tertangani, dikuasai oleh para koruptor yang berkuasa membeli apa pun. Menurutnya, ini terjadi karena orang sudah melupakan apa itu takwa. Puasa dilakukan tanpa makna dan substansi keimanan kepada Allah.

Contoh lain adalah orang yang membunuh. Cara penyelesaian dalam Islam adalah dengan qishash, yaitu membunuh pembunuh. Jika pelaku dimaafkan, maka ia wajib membayar diyat dengan nilai yang tidak murah.

“Yakni seribu dinar atau saat ini sekitar empat miliar rupiah. Orang akan berpikir sekian kali kalau mau membunuh. Ketika tercegah, nyawa manusia terlindungi. Inilah solusi,” tegas Ustaz Ismail.

Sementara, kondisi saat ini, kasus pembunuhan tidak terselesaikan, tingkat pembunuhan makin tinggi. Menurutnya, ini bukti bahwa undang-undang pidana yang ada gagal melindungi manusia. Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) melebihi kapasitas, pada akhirnya biaya tahanan juga meningkat.

“Belum tentu bisa “menyembuhkan” tahanan, malah bisa terjadi regenerasi,” sindirnya.

Ustaz Ismail menekankan, jaminan bahwa hukum Islam mampu menyelesaikan persoalan adalah janji Allah Swt., sebagaimana dalam QS Thaha: 123,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى

“Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka.”

Merupakan fakta dalam sejarah kehidupan ketika syariat Islam terterapkan, kasus kejahatan sangat minim bahkan hampir zero. Maka, Ustaz Ismail mengingatkan bahwa bekal bagi kita adalah yakin dan bukti. Jika bukti belum hadir, cukup dengan adanya keyakinan. Bagi orang-orang beriman, terutama di negeri ini yang mayoritas musim, mestinya menuju ke arah itu (keimanan, ed.), bukan malah tergantung pada penjajah.

“Memperingati kemerdekaan setiap bulan Agustus, namun hukum penjajahnya masih dipakai. Ironisnya, tidak mampu menyelesaikan masalah. Ini harus segera dihentikan dan kita mesti kembali kepada hukum Allah Swt.,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan