Road Map Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren, Menuju Moderasi yang Konsisten


Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Pesantren memiliki peranan penting dalam upaya mengembangkan ekonomi di dalam negeri. Program tersebut mulai disusun sesuai road map (peta jalan) program pengembangan kemandirian pesantren.

Meski uji publik Peta Jalan (road map) Pengembangan Kemandirian Pesantren dari Kementerian Agama sempat menyisakan beberapa catatan, khususnya terkait upaya peningkatan sumber daya santri serta peningkatan kemandirian pesantren melalui pemberdayaan ekonomi (republika.co.id, 19/4/2021), namun tampaknya Kemenag tetap konsisten menjalankan road map ini. Adanya program OPOP (one pesantren one product) adalah output yang telah dipastikan untuk mengembangkan pondok pesantren, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai pergerakan ekonomi (opop.jatimprov.go.id, 21/5/2021).

Menuju Pesantren Mandiri Ekonomi

Road Map ini sejatinya jalan panjang yang sudah ditempuh para pemangku kebijakan, terutama Kementerian Agama. Berawal pada 2014, di mana Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama saat itu, menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Indonesia untuk rancang bangun Road Map Pengembangan Kemandirian Ekonomi Ponpes.

Dan kini menuju periode 2022-2024, adalah tahap mengimplementasikan secara luas, serta memosisikan model bisnis kemandirian ekonomi pesantren sebagai salah satu keunggulan nasional.

Pada periode Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini, road map disusun dengan tujuan agar pondok pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai percontohan pergerakan ekonomi sehingga pesantren dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.

Hal ini tentu sangat strategis. Mengingat, selama ini pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan tertua di Tanah Air yang mendanai operasional pendidikannya secara swadaya, tidak tergantung pihak ketiga (pemerintah atau lembaga swasta lainnya).

Terlebih, munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren telah menjadi entry point yang “sangat penting” untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga berkualitas, terutama dari aspek pengelolaan dan pemberdayaan.

Hanya saja tantangan besarnya adalah seberapa siap pesantren melaksanakan mandat UU Pesantren agar pesantren mampu bergerak ke “tengah” (lebih maju) setelah ratusan tahun berada di “pinggir”? Dan apakah makna “tengah” tersebut mengarah pada moderasi pendidikan di pesantren?

Strategi Road Map

Strategi road map ini berporos pada tiga poin penting, yaitu identifikasi, kemitraan, dan tertib administrasi.

Identifikasi meliputi identifikasi potensi yang ada di pesantren. Identifikasi ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan community economic development.

Selanjutnya, memetakan potensi dan kemampuan santri sesuai minat dan bakat. Ini terkait dengan tuntutan perkembangan zaman dan ragam kebutuhan di dunia kerja. Yang tentu saja, boleh dikata sebagai peluang sekaligus tantangan bagi dunia pesantren untuk mampu menyiapkan tenaga unggul yang kompatibel dengan realitas kekinian.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pesantren adalah pusat tafaqquh fiddin (penguasaan di bidang agama Islam). Namun, menyiapkan kader-kader “siap pakai” juga dianggap menjadi urgensi era digital yang patut dipertimbangkan. Poin ini dimaksudkan untuk mengagregasi partisipasi aktif santri. Titik kritisnya adalah merespons bonus demografi dan era revolusi industri 4.0.

Ini juga untuk memastikan posisi pendidikan pesantren dalam kepentingan masa depan para santri. Yakni terkait kepentingan pekerjaan, hukum dan lainnya. Pasalnya, selama ini lulusan pesantren seperti mendapat diskriminasi, misalnya dalam kesetaraan ijazah pesantren dengan ijazah sekolah pada umumnya.

Selanjutnya, dalam road map ini, kemitraan juga dianggap penting. Kemitraan ini bisa dilakukan dengan beragam lembaga, baik swasta maupun pemerintah. Kemitraan ini memungkinkan pesantren untuk menutupi kekurangan resource, sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan ketiadaan infrastruktur.

Terakhir adalah tertib administrasi agar tercipta trust (kepercayaan) khususnya dari pihak-pihak pelaksana kemitraan tadi.

Mencermati ini semua, beragam peluang kemajuan bagi pesantren seolah-olah mulai terbuka. Tak sedikit pihak yang mengopinikan bahwa jangan sampai pesantren yang mempunyai saham besar bagi tegaknya NKRI, justru bagaikan ayam mati di lumbung padi.

Namun, bagaimana dengan idealisme Islam dari para ulama dan santri di dalamnya jika banyak pihak yang ikut campur terhadap pesantren tapi sejatinya tidak memahami peran penting pesantren sebagai lumbung kebangkitan umat Islam? Tidakkah road map ini malah sangat mungkin memblokade kebangkitan umat, terlebih jika mereka adalah para pengusung ide selain Islam kaffah?

Pesantren di Era Sekuler, Bagai Makan Buah Simalakama

Tak heran, tantangan dan kendala besar akan terus membayangi masa depan pesantren. Terkhusus di era sekuler seperti saat ini, pesantren jadi bagai makan buah simalakama. Di satu sisi butuh dana, di sisi lain harus menggadaikan idealisme terhadap syariat Islam.

Jika kita hendak jujur, keberadaan pesantren sejatinya adalah respon terhadap sekularisme itu sendiri. Pasalnya, sejak keruntuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1924, dunia Islam sudah dilepaskan dari aturan Islam secara kaffah, dan kemudian diganti dengan aturan-aturan sekuler. Tak terkecuali di bidang pendidikan.

Namun untuk kawasan Nusantara sendiri, tentu kita juga lekat dengan sejarah perjuangan panjang jihad kaum Muslim di Indonesia, demi tetap berpegang pada Islam sebagai aturan dan landasan kehidupan. Perjuangan Cut Nyak Dien, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, hingga resolusi jihad KH Hasyim Asy’ari, semuanya demi mempertahankan kekuatan dan keberkahan negeri ini dengan tetap terikat pada aturan Islam. Jejak mereka adalah sejarah yang terlalu tebal untuk dihapus.

Dan lihatlah, ketika era sekuler mulai memasuki modernisasi. Pesantren justru kian tampak terpojok sebagai lokus pembelajaran sebatas urusan agama dan tsaqofah Islam, tanpa diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan secara mendasar dari akidah Islam. Ini bukti bahwa selama ini dunia pesantren didominasi opini sebagai lembaga pendidikan tradisional dan terpinggir. Lebih-lebih karena pesantren tumbuh sebagai lembaga pendidikan Islam di era sekuler. Yang mana di luar pesantren, hingar-bingar sekularisasi memang merajalela. Tak pelak, untuk kasus-kasus tertentu, pesantren telah dikerdilkan perannya sekadar sebagai pemadam kebakaran. Itulah yang terjadi hingga saat ini.

Tersebab hal ini, ketika aspek swadaya pesantren yang di baliknya menyimpan sumber daya manusia polimat—memiliki banyak keahlian tak hanya ilmu agama Islam, sehingga diartikan bisa menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan-, sungguh terlalu receh jika malah sekadar diarahkan pada orientasi ekonomi ala kapitalisme. Potensi pesantren sungguh tak layak “dibelokkan” menjadi pion penggerak roda ekonomi sebagaimana kacamata kapitalisme, di mana segala aspek harus berorientasi profit. Karena santri sejatinya adalah sumber daya manusia problem solver, bukan sumber daya tumbal eksploitasi ekonomi.

Dan bisa ditebak akan ke mana arus sekularisasi berikutnya ketika road map kemandirian ekonomi pesantren ini sukses. Kemitraan maupun keterlibatan swasta atau pihak lain selaku pemberi/penguat dana, dipastikan juga menguatkan pengaruh mereka terhadap arah kebijakan pesantren.

Keistikamahan pesantren untuk berpegang teguh pada syariat Islam secara kaffah -yang selama ini diterjemahkan dengan wujud “keterpinggiran” atau tradisional tadi-, akan segera tergadai, bahkan terbeli demi terwujudnya moderasi pesantren sehingga pesantren akan terkesan lebih modern karena mulai bergeser ke “tengah” (moderat). Yang mana, kondisi ini pada dasarnya justru bukti mulusnya proyek moderasi Islam sehingga menampilkan Islam yang “damai” dan “toleran”, tapi sesungguhnya menjauhkan dari Islam yang hakiki, yakni Islam kaffah itu sendiri. Na’udzu billaahi min dzaalik.

Jika memang penguasa berniat baik untuk pemberdayaan pesantren, semestinya pesantren tetap difungsikan sebagaimana fungsi dasarnya, yakni sebagai lokus pembelajaran agama dan tsaqofah Islam sehingga Islam bisa menjadi problem solver.

Pada titik ini kita harus menyadari sepenuhnya bahwa pembiayaan dan pemberdayaan pendidikan sejatinya adalah tanggung jawab penguasa demi capaian kualitas sumber daya generasi. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw : “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Modernisasi yang diupayakan di pesantren, semestinya untuk menunjang sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran di pesantren. Jangan malah modernisasi justru membuat pesantren jadi moderat dan terbelok, apalagi sampai menjauh dari syariat Islam kaffah untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Dan jangan pula malah aspek polimat sumber daya ulama dan santri diaktualisasikan untuk menghasilkan uang. Hal ini sangat melecehkan kemuliaan para ulama dan santri di pesantren.

Demikianlah, pesantren semestinya istikamah dengan idealisme Islam sehingga pesantren sangat layak menjadi mercusuar kebangkitan umat berlandaskan akidah Islam. [MNews]

Tinggalkan Balasan