Produk Hukum Sekuler Bisa “Disunat”, Merusak Akal Sehat


Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.


MuslimahNews.com, OPINI — Sepertinya rasa kecewa rakyat akan makin terus bertambah. Pasalnya, berbagai kebijakan yang diputuskan di tengah mereka semakin ngawur, tidak adil, dan menyengsarakan. Sebagai contoh, pejabat korup masih bisa bernafas lega. Sebab, masih ada kesempatan tawar-menawar bahkan korting dalam vonis hukuman.

Dalam kasus eks jaksa Pinangki, misalnya. Meski telah terbukti melakukan tiga kejahatan sekaligus—korupsi suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat—, Pinangki masih saja mendapat korting vonis hukuman. Padahal, saat melakukan kejahatan, ia menyandang status jaksa yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya menjadi alasan utama ia divonis hukuman berat, bukannya malah “disunat”.

Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari benar-benar keterlaluan. Dari 10 tahun hukuman yang semestinya  diterima Pinangki, dipangkas menjadi 4 tahun penjara. (republika.co.id, 14/6/2021).

Akibatnya, muncul petisi online di change.org berjudul Hukuman Pinangki Dipotong 6 tahun. Petisi yang diprakarsai oleh ICW itu meminta Kejaksaan Agung segera mengajukan kasasi agar Pinangki dihukum lebih berat. Hingga Jumat (18/6/2021), sebanyak 15.725 orang telah menandatangani petisi tersebut. (news.detik.com)

Tampak sangat jelas di hadapan mata, lembaga kekuasaan kehakiman tak bergigi menindak tegas pelaku korupsi. Di mana lagi bisa menemukan keadilan kalau sudah begini? Ke mana lagi publik berharap untuk mendapatkan keadilan? Pada KPK? Pimpinan KPK saja masih sibuk menyingkirkan sejumlah pegawai dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang penuh dengan kontroversi itu.

Alasan “Sunat” Hukuman

Vonis hukuman eks jaksa Pinangki “disunat” setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra di Mahkamah Agung. Sontak saja, hal ini mendapat kritikan dari sejumlah pihak, baik ICW maupun masyarakat luas.

Dikutip dari putusan resmi pengadilan, ada beberapa pertimbangan hakim mengurangi hukuman Pinangki. Pertama, Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa.

Baca juga:  [Editorial] Memimpikan Keadilan dari Hukum Manusia

Kedua, ia seorang ibu dari anaknya yang masih balita (usia 4 tahun), sehingga dianggap layak diberi kesempatan mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Ketiga, sebagai wanita ia harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Alasan tersebut. (nasional.tempo.co, 14/6/2021)

Ketiga alasan di atas tentu saja melukai hati masyarakat, seolah ia merupakan korban bukan pelaku. Meski telah terbukti menerima suap sebesar US$ 500 ribu dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra dan terbukti pula melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar AS setara Rp 5.253.905.036.00, hakim tetap menutup mata dari itu semua.

Kemudian, jika setiap tindakan kejahatan pidana yang dilakukan kaum perempuan mendapat potongan hukuman karena ia seorang ibu dan memiliki balita, mengapa alasan itu tidak berlaku bagi para terdakwa perempuan lainnya?

Sebut saja kasus Prita Mulyasari atau kisah empat ibu terdakwa pelemparan atap pabrik tembakau yang berakhir di penjara. Mereka tak mendapatkan korting hukuman, alasan perlindungan apalagi perhatian yang sama.

Benarlah yang sering dikatakan publik, hukuman berat bagi mereka yang tak punya jabatan serta rakyat jelata. Hukum bisa “disunat” jika menjabat dan memiliki kemampuan finansial.

Hukum Sekuler Tak Bikin Jera, Malah Merusak Akal Sehat

Wajar jika ICW mengatakan bahwa tiga kombinasi kejahatan Pinangki—yang seharusnya mengantarkan pada hukuman berat, bukan malah “disunat”—dianggap merusak akal sehat. Tak harus menjadi pakar hukum untuk menilai apakah kasus Pinangki layak mendapat korting hukuman atau tidak.

Putusan banding yang diputuskan hakim jelas mencederai kepercayaan publik atas keadilan di negeri ini. Dari data ICW, vonis terhadap para koruptor sepanjang 2020 hanya 3 tahun 1 bulan hukuman penjara, lebih ringan daripada kerugian negara dan rakyat yang ditanggung akibat kejahatannya.

Tidakkah ini membuktikan bahwa tidak satu pun produk hukum sekuler menjadikan pelaku kejahatan jera dan justru makin menggila?

Baca juga:  Akhir Dramaturgi Djoko Tjandra

Ada empat hal yang menjadikan produk hukum sekuler tidak mampu mewujudkan keadilan dan memuaskan publik. Pertama, pembuat hukum dalam demokrasi sekularisme ialah manusia yang bersifat lemah dan memiliki banyak kekurangan. Produk hukum yang dihasilkan pun pasti mengandung banyak kelemahan, kekurangan, dan tidak melampaui zaman.

Kedua, standar yang digunakan dalam membuat UU ialah akal manusia berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak bukan dari masyarakat, melainkan mayoritas anggota parlemen yang diwakili partai politik bukan mewakili rakyat. Maka, kebijakan yang diputuskan pun banyak yang tidak sejalan dengan harapan rakyat.

Ketiga, akal manusia tak akan mampu menentukan suatu perbuatan terpuji atau tercela. Termasuk tidak mampu pula menilai kejahatan atau bukan, berdampak pahala ataukah dosa, layak mendapatkan sanksi hukum ataukah tidak.

Keempat, hukum yang dibuat manusia akan sangat subjektif dan pasti membawa kepentingan para pembuatnya. Subjektivitas dan konflik kepentingan tak bisa dilepaskan ketika manusia diberikan hak sebagai pembuat hukum.

Produk Hukum Islam, Membawa Kebaikan Hakiki bagi Rakyat

Menjadi jelas bagi kita, hanya produk hukum Islam yang membawa kebaikan hakiki bagi rakyat. Sebab pertama, asasnya adalah akidah Islam yang melahirkan berbagai macam sistem kehidupan. Hukum yang lahir berasal dari Allah Swt. yang Mahasempurna dan Mahaadil, pasti mengandung kesempurnaan, kebaikan, dan keadilan untuk seluruh umat manusia.

Kedua, sumber hukum Islam sangat jelas, sesuatu yang disepakati para ulama yaitu Al-Qur’an, sunah, ijmak sahabat, dan qiyas. Kejelasan sumber hukumnya menghindarkan dari perselisihan, karena rujukannya adalah wahyu Allah Swt..

Ketiga, sistem hukum Islam sejak awal mampu mendeskripsikan perbuatan apa saja yang masuk dalam bagian kejahatan (jarimah), serta menetapkan berbagai jenis sanksinya.

Keempat, legislasi dalam sistem hukum Islam tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Hukum berasal dari Allah Swt., sehingga tidak seorang pun yang bisa dan boleh mengotak-atik, serta memanipulasi hukum.

Baca juga:  Kejaksaan Agung Terbakar, Kepercayaan Publik Ikut Terkapar

Kelima, ada jaminan kebaikan untuk manusia, sebagaimana firman Allah Swt, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107)

Khatimah

Kita sama-sama memahami bahwa praktik suap dan pemberian hadiah sangat besar pengaruhnya terhadap birokrasi, karena dapat merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Di bidang peradilan, hukum dapat ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberi suap atau hadiah.

Artinya, telah terjadi kecurangan dan pada hari kiamat kelak pelakunya akan mendapat azab. Rasulullah saw. berkata, “Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud)

Dalam hadis yang lain, Rasul saw. berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Ahmad) Di dunia ia mendapat hukuman yang keras, serta harta suap dan korupsi disita negara.

Maka, apa yang dilakukan oleh Pinangki seharusnya tidak ditoleransi apalagi sampai “menyunat” vonis hukumannya. Dalam Islam, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Hal ini disampaikan Rasul Saw dalam sabdanya,

“Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR Bukhari no 6788 dan Muslim no. 1688).

Apakah kita masih terus menunggu-nunggu dan berdiam diri atas ketakadilan yang dipertontonkan hari ini? Apakah kita akan tetap mempertahankan sistem sekuler dengan berbagai produk kebijakan yang menyengsarakan?

Saatnya untuk mengakhiri sistem dan kepemimpinan sekuler dengan memperjuangkan Islam, satu-satunya sistem yang memuliakan, menjamin kebaikan, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan