[News] Forum Anak untuk Mencegah Perkawinan Anak, Aktivis: Jangan Terbawa Penyesatan Berpikir

MuslimahNews.com, NASIONAL — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, adalah dengan adanya Forum Anak.

Menurutnya, Forum Anak Nasional adalah mitra pemerintah yang penting dan berharga untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, implementatif, dan berperspektif pada pengalaman hidup anak, sehingga akan dilibatkan dalam kegiatan di Kementerian PPPA.

Untuk itu, Menteri Bintang mengajak Forum Anak Nasional maupun Forum Anak Daerah untuk turut menyosialisasikan pentingnya mencegah dan menolak perkawinan anak kepada seluruh anak di Indonesia.

“Forum Anak merupakan kekuatan yang luar biasa dalam membantu pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk mencari solusi terkait permasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat, salah satunya terkait perkawinan anak,” ujarnya.

Selanjutnya ia menyampaikan anak sebagai agen perubahan pelopor dan pelapor, dapat berperan menjadi komunikator menyosialisasikan program Kemen PPPA dengan bahasa yang mudah dipahami kepada anak-anak lainnya.

“UU Nomor 16 Tahun 2019, sebagai UU terbaru yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun. Sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan anak hingga mencapai tingkat akar rumput, diperlukan sinergi bersama, termasuk peran Forum Anak,” jelasnya.

Ia berpendapat perkawinan anak memiliki dampak yang sangat besar, misalnya terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dampak sosial, karenanya perlu dicegah.

Hukum Islam Tidak Becus Mengurusi Kepentingan Manusia?

Aktivis muslimah, Ustazah Ratu Erma Rachmayanti menyayangkan hukum Islam dianggap tidak becus mengurusi kepentingan manusia, dianggap sebagai sumber masalah.

“Salah satu buktinya mereka katakan perkawinan anak yang dibolehkan agama itu menimbulkan KDRT, kanker serviks, perampasan hak pendidikan, hak bermain, dan lain sebagainya. Mereka yang lantang bersuara menolak perkawinan anak adalah mereka yang juga lantang mempersoalkan hukum-hukum Islam lainnya, seperti bolehnya poligami, sunat anak perempuan, hak waris perempuan setengah dari laki-laki, dan lain-lain yang dalam perspektif mereka hukum ini tidak adil bagi perempuan,” kritiknya.

Anehnya, mereka tidak berteriak lantang untuk membela hak anak, perempuan, dan masyarakat ketika ada hal yang mengganggu tumbuh kembang anak dan ketenangan masyarakat. Free sex di kalangan anak-anak dan remaja, trafficking anak, games online yang menyita waktu belajar anak, film, majalah, games yang menstimulasi anak untuk melakukan pornoaksi atau kekerasan, dan sebagainya.

“Tidakkah ini sebenarnya yang merampas hak tumbuh kembang anak dan hak-hak dasar mereka?” tanyanya retorik.

Padahal, tegasnya, alasan memberi hak hidup pada mereka bukan dengan mengajarkan kesehatan reproduksi yang mengajari cara aman berhubungan seks, menggunakan alat kontrasepsi dan alat reproduksi. Menjaga mereka adalah dengan menjauhkan sejauh-jauhnya dari stimulan naluri seksual, seperti gambar-gambar porno, nyanyian atau cerita yang melukiskan hasrat nafsu seksual.

Buah Penerapan Hukum Liberal

Untuk itu Ustazah Erma menekankan, jika ingin hak pendidikan mereka tidak terampas, enyahkan segala penghambat semangat belajar, seperti games, mal, food, fesyen, dan film yang merenggut waktu berharga mereka.

“Anak-anak generasi penerus wajib hidup dalam suasana steril dari pemicu berbagai tindakan kriminal, suasana pergaulan yang bersih dan suci, yang menunjang pembentukan kepribadian generasi yang cerdas, pandai, tangguh, saleh, dan berakhlak mulia,” tukasnya.

Kemudian, jika memang bersemangat membela hak hidup anak, bersuara lantanglah dan bersungguh-sungguh berupaya menuntut pemerintah mengeluarkan UU antiseks bebas, antipornografi, antiliberalisasi sosial dan budaya, antiekonomi neoliberal, antikapitalisme layanan publik, karena sesungguhnya hal itulah yang telah merampas hak hidup anak dan masyarakat.

“Kebijakan itulah yang telah menimbulkan kemiskinan massal yang merata hingga ke wilayah desa, kebijakan liberalisasi budaya itulah yang menimbulkan free sex, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, lesbi dan homo yang telah menjadi momok di masyarakat,” cetusnya.

Harus disadari, lanjutnya, keinginan orang tua hari ini untuk menikahkan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam pelanggaran moral sesungguhnya adalah buah dari penerapan hukum liberal yang membela hak asasi manusia dengan membabi buta.

“Mereka yang menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi keluarga karena miskin, adalah buah kemiskinan massal yang diproduksi sistem ekonomi kapitalis. Para pembela HAM harus jujur mengakui bahwa sesungguhnya yang melanggengkan berbagai persoalan sosial yang hari ini terjadi adalah mereka sendiri,” kritiknya.

“Sistem perundang-undangan yang diterapkan di negeri ini juga sistem sekuler, tidak menggunakan pandangan dan hukum agama. Hasilnya adalah sebagaimana yang terjadi hari ini, persoalan yang dominan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia termasuk di dalamnya anak-anak,” sambungnya.

Akibatnya mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan parah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang terus merosot dibanding negara lain, kriminalitas yang merendahkan martabat manusia dan mengguncang ketenangan hidup bermasyarakat, derajat kesehatan yang rendah yang semuanya akibat dari dijauhkannya agama Islam dari perannya sebagai pengatur urusan manusia, problem solving, dan penyelamat kehidupan di dunia dan akhirat.

Cerdaslah dengan Syariat Islam

Untuk itu Ustazah Erma menasihati agar kaum muslimin cerdas dan bijak dalam menanggapi kata-kata kelompok penyeru HAM, kebebasan individu, keadilan gender, dan sejenisnya, meski alasan-alasan mereka tampak baik, tetapi jika didetailkan, terdapat penyesatan kaidah berpikir.

“Mereka jadikan fakta masalah sebagai sumber hukum, akal sebagai pemutus persoalan, manfaat menjadi standar kepentingan, yang melahirkan cara berpikir dan hukum pragmatis. Akibatnya hukum menjadi kacau, mudah berubah-ubah sesuai waktu dan kepentingan,” urainya.

Namun sebaliknya, tegas Ustazah Erma, Islam menuntun kita untuk menggunakan akal dalam memahami masalah yang terjadi, kemudian memahami hukum syara’ yang digunakan sebagai pemutus masalah.

“Dengan demikian, cerdaslah dengan syariat Islam, jangan sampai terbawa arus penyesatan berpikir,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan