Penyelenggaraan Ibadah Haji Butuh Visi Pelayanan


Penulis: Endiyah Puji Tristanti


MuslimahNews.com, OPINI — Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan membatasi jumlah kuota Haji 2021 untuk warga negara lokal dan penduduk setempat. Menurut Kementerian Kesehatan dan Haji, total seluruhnya adalah 60.000 orang yang diperbolehkan. Alasan pembatasan kuota haji tahun ini terkait dengan pandemi virus Corona.

“Keputusan (ini dibuat) untuk menjamin keamanan haji di tengah ketidakpastian terkait virus corona,” jelas Menteri Kesehatan Arab Saudi, Tawfiq al-Rabiah dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan televisi, dikutip dari Reuters, Minggu (13/6).

Pemerintah Arab Saudi memberikan izin haji hanya bagi orang berusia antara 18 dan 65 tahun yang telah divaksinasi atau diimunisasi vaksin virus Corona dan bebas dari penyakit kronis. Rabiah mengatakan vaksin yang disetujui untuk para jemaah haji adalah Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson.

Pernahkah Haji Batal?

Memang benar, pembatalan haji pada pandemi dua tahun terakhir bukan kali pertama. Berdasarkan data The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives yang dirilis pada Maret, ibadah haji pernah 40 kali ditiadakan dalam sejarah peradaban manusia. Pembatalan haji beberapa kali dilakukan karena berbagai macam faktor, misalnya wabah penyakit, konflik, aktivitas bandit dan perampok, dan alasan lainnya.

Masalahnya, pembatalan ibadah haji kali ini sangat berbeda dengan kondisi alasan pembatalan haji pada waktu yang lampau. Pandemi Corona terjadi pada era yang sangat modern di mana sains dan teknologi berkembang begitu pesat.

Ironisnya, akibat ditangani sistem kapitalisme—meskipun riset dunia kesehatan dan farmasi sudah berkembang sedemikian rupa—manusia harus menerima kenyataan pahit bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang sudah berlangsung ribuan tahun bisa terhambat karena alasan faktor pandemi.

Di sini letak problemnya. Kecanggihan teknologi seharusnya mampu menaklukkan berbagai hal ihwal terkait kendala teknis administratif penyelenggaraan haji saat pandemi. Meski bisa saja, alasan pembatalan penyelenggaraan haji dapat diterima jika kendalanya terkait problem yang lebih mendasar, bukan sekadar soal teknis administratif. Lantas apa itu?

“Nasi Sudah Jadi bubur”, Orientasi Untung Minus Pelayanan

Keruwetan penanganan pandemi hari ini akibat kesalahan fatal para penguasa pada mula penanganan pandemi. Secara menyengaja, penguasa tidak mau mengambil solusi Islam dalam penanganan pandemi. Penguasa memilih solusi receh yang ditawarkan sistem kapitalisme. Mengutamakan kepentingan ekonomi, serta-merta mengabaikan kepentingan kesehatan dan keamanan rakyat.

Baca juga:  [News] Dubes Arab Saudi Mendatangi MUI Berbicara Pembatalan Haji, Akibat Ketakpercayaan Publik?

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dilansir dari The Sun, memiliki kekayaan kolektif berkisar 1 triliun Pound Inggris (sekitar Rp19.635 triliun). Angka itu hampir 16 kali lebih tinggi dari Kerajaan Inggris. Kekayaan mereka berasal dari cadangan minyak yang sangat besar yang ditemukan di Arab Saudi lebih dari 75 tahun lalu pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz bin Al Saud.

Dilansir dari BBC, Minggu (27/9/2020), Mazen Al Sudairi, Kepala Peneliti Perusahaan Jasa Keuangan Al-Rajhi yang berbasis di Riyadh, mengungkapkan pendapatan langsung yang diterima pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya dari penyelenggaraan haji mencapai 12 miliar dolar AS atau sekitar Rp177,139 triliun (kurs Rp14.700).

Selain pendapatan langsung dari jemaah haji, Kerajaan Arab Saudi (KSA) juga mendapatkan keuntungan besar dari peredaran uang dari pengeluaran belanja dari para jemaah haji selama di Kota Suci. Penyelenggaraan haji membuat bisnis hotel, katering, maskapai penerbangan, dan sektor bisnis penunjang lain menerima perputaran uang yang luar biasa besar.

Sebagai pihak yang menobatkan diri menjadi Pelayan Tanah Suci, seharusnya pada momen pandemi seperti sekarang, saatnya KSA sedikit berkorban. Karena penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan biaya yang lebih besar, asal KSA berkenan ganti orientasi keuntungan menjadi orientasi pelayanan, Insyaallah pemberangkatan jemaah haji dari luar Arab Saudi tidak perlu dibatalkan. Toh selama ini Arab Saudi telah meraup untung “gedhe-gedhean”.

Seandainya Penguasa Bervisi Pelayanan

Bisa dipahami bila pelaksana ibadah haji mengharuskan jemaah berkerumun dalam jumlah yang sangat besar, sangat rentan menjadi media penyebaran virus Covid-19. Dan sudah tepat adanya kebijakan pembatasan usia jemaah, keharusan vaksinasi, keterangan bebas Covid-19 semua demi keselamatan jemaah haji.

Untuk itu pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah sejumlah negara penerima kuota haji bekerja sama demi pelayanan bagi jemaah haji. Calon jemaah haji dipilah dan dipilih mana yang benar-benar mampu dan belum pernah berangkat haji mendapat prioritas pemberangkatan.

Bagi calon jemaah yang masih menggunakan dana talangan haji misalnya, mereka belum bisa dikatakan wajib haji bisa ditunda pemberangkatannya sampai mereka benar-benar mampu. Ini akan mengurangi deret antrean haji.

Baca juga:  Pembatalan Haji 2021 dan Tanggung Jawab Negara

Kemudian peserta yang telah memenuhi syarat-syarat keberangkatan diisolasi khusus 2—3 pekan sebelum pelaksanaan ibadah haji dan diberi pelatihan khusus terkait protokol kesehatan selama ibadah untuk memastikan kondisi “aman” terealisasi. Biaya isolasi tentu tidak boleh dibebankan kepada jemaah lagi, namun ditanggung oleh pemerintah.

Begitu juga dengan unit pesawat dan kendaraan pengangkut jemaah haji, hotel dan penginapan, faskes dan nakes, serta akomodasi lainnya diperbanyak dua atau tiga kali lipat dari penyelenggaraan ibadah haji normal di luar pandemi.

Karena ibadah haji merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu, maka pemerintah wajib menyediakan pendanaan berapa pun yang dibutuhkan. Lupakan dulu soal keuntungan. Zaman sekarang bukan “zaman unta”. Kini sains dan teknologi telah berkembang sangat pesat. Artinya ini hanyalah soal mindset para penguasa.

Sultan Abdul Hamid dan Rel Kereta Api Jemaah Haji

Apa yang telah dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II bisa menjadi contoh bagaimana penguasa bervisi pelayanan, khususnya dalam memperlancar infrastruktur ibadah haji. Tahun 1900, jalur kereta api Hejaz dibangun untuk memudahkan bagi jemaah haji saat menuju Mekah. Kehadiran jalur kereta api Hejaz itu dapat memperpendek perjalanan dari 40 hari menjadi lima hari.

Setelah jalur Damaskus-Madinah selesai, rencana selanjutnya adalah memperpanjang jalur utara menuju Konstantinopel, ibu kota Khilafah Utsmaniyah, dan jalur selatan ke Kota Makkah itu sendiri. Sebuah proyek transportasi massal yang dibiayai sepenuhnya oleh umat dan tanpa investasi asing.

Sultan Abdul Hamid memulai pendaftaran para penyumbang dengan dimulai dari dirinya sendiri. Sultan memberikan sumbangan sebanyak 50.000 keping uang emas Utsmani. Lalu sebanyak 100.000 keping uang emas Utsmani dari kas negara. Beberapa lembaga sosial didirikan. Kaum muslimin dari berbagai penjuru berlomba-lomba untuk membantu pembangunannya, baik dengan harta atau jiwa.

Para pejabat penting dalam pemerintahan Utsmani memberikan sumbangan untuk lancarnya proyek ini. Pemilik perusahaan-perusahaan perseorangan tak mau tertinggal dalam berkontribusi. Juga berbagai surat kabar ternama.

Surat kabar Al-Liwa telah menyumbang untuk proyek ini (1904) sebanyak 3.000 lira Utsmani. Surat kabar Al-Manar juga ikut andil dalam kampanye proyek ini, demikian pula dengan surat kabar Al-Raid Al-Mishri. Panitia untuk proyek ini dibentuk di Kairo, Iskandariyah dan kota-kota lain di Mesir.

Baca juga:  Pembatalan Haji 2021 dan Tanggung Jawab Negara

Ini adalah keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi pelayanan serta komunikasi publik yang mengagumkan. Pemimpin yang mampu menyatukan pemikiran dan jiwa rakyatnya dalam naungan politik Islam.

Kelemahan Paradigma Kapitalisme

Kebijakan Sutan Abdul Hamid II membangun jalur kereta api Hejaz tidak lahir dari paradigma kapitalisme. Sultan Abdul Hamid adalah seorang kepala negara Khilafah Utsmaniyah. Sebuah negara yang tegak di atas asas akidah Islam yang hanya berhukum pada syariat Islam. Negara yang seperti ini saja yang mampu melahirkan pemimpin bervisi pelayanan sebagaimana tuntutan nas-nas syariat.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

“Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan oleh nabi (lain). Namun sungguh tidak ada nabi lagi sesudahku, dan sepeninggalku akan ada para khalifah lalu jumlah mereka akan banyak.” (Para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan untuk kami?” Beliau menjawab, “Tunaikanlah baiat kepada (khalifah) yang pertama kemudian kepada yang berikutnya, lalu penuhilah hak mereka, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka pimpin.” (Mutafaqun alaih)

Dalam hadis tersebut jelas bahwa para Khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak.

Jadi, masalah kisruh pembatalan dan pemberangkatan jemaah haji masa pandemi Covid-19 berawal dari kelemahan paradigmatis penguasa kaum muslimin akibat tidak menerapkan syariat Islam kafah dalam naungan Khilafah. Sistem republik maupun sistem kerajaan sangat tidak kompatibel dengan syariat Islam.

Penguasa dalam sistem kapitalisme hanya akan melahirkan kebijakan bervisi kapitalistik. Pasti gagal mengurusi setiap masalah yang receh sekalipun. Lebih lagi, penguasa seperti ini akan menghilangkan syiar Islam dan pelaksanaan ibadah itu sendiri, misalnya pada ibadah haji.

Ingat, ibadah haji adalah pokok ajaran Islam, bukan perkara remeh. Hanya Khilafah yang mampu menjadi Pelayan Tanah Suci yang sebenarnya. [MNews]

Tinggalkan Balasan