Cinta Rakyat Hanya Isapan Jempol, Saat Eksplorasi Tambang Digas Pol


Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq


MuslimahNews.com, OPINI — Saat ini, tampaknya investasi memang sedang getol. Kegiatan perusahaan terlihat di mana-mana. Tak terkecuali di pulau Sangihe, sebuah daratan yang memiliki luas wilayah 736 km², direncanakan akan dibangun tambang seluas 57% dari luas total. Artinya, separo lebih dari daerah itu akan menjadi  tambang.

Rencana penambangan ini ditolak oleh Koordinator Gerakan Save Sangihe Island (SSI), Jull Takaliuang. Menurut Jull, aktivitas ini akan memberikan pengaruh yang buruk, ancaman kerusakan lingkungan akan terjadi.

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Bupati Sangihe, Jabes Gaghana, rencana penambangan emas PT Tambang Mas Sangihe akan merusak lingkungan (cnnindonesia.com, 14/6/21).

Ketakselarasan Kebijakan

Meskipun demikian, izin kegiatan tambang ternyata dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Diketahui proses izin penambangan PT TMS ternyata sudah dimulai sejak 1997, baru disetujui tahun 2021. Padahal, Jabes selaku Bupati sudah menolak izin tambang itu sejak 2017.

Jabes menuturkan tidak dapat melakukan apa-apa. Pusat sudah mengetok palu terhadap perizinan kegiatan tersebut. Jika daerah menolak, sama saja membangkang atasan.

Dari sini terlihat ketaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, sebelum izin itu diberikan, daerah sudah memberikan penolakan dan alasannya.

Baca juga:  Holding BUMN Ancaman Baru Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa

Selain itu, menurut UU No. 1/2014, Sangihe di Sulawesi Utara ini termasuk pulau kecil yang tidak boleh ada kegiatan penambangan. Jika secara aturan izin tambang itu tidak boleh ada kegiatan penambangan, mengapa izin aktivitas PT TMS dikeluarkan?

Atas Nama Investasi

Sebagaimana yang kita ketahui, pemegang kebijakan saat ini sedang mengejar investor. Demi menyambung hidup dan menambah pundi-pundi rupiah, aturan yang dibuat sendiri juga ditabrak. Dengan dikeluarkannya izin, kehancuran masa depan pulau ada di depan mata.

Kejadian ini memperlihatkan pada kita letak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya. Penguasa tampak lebih memilih para pengusaha dibanding nasib 58.000 orang dan ekosistem hutan. Padahal, gunung Sahendarumang yang ada di pulau itu merupakan tempat hidup satwa dan burung endemik yang menjadi penelitian ilmuwan nasional maupun internasional.

Di sisi lain, wilayah Sangihe adalah tempat bermukim, bercocok tanam, dan perikanan bagi masyarakatnya. Mereka hidup tenang tanpa ada gangguan. Jika tanah dijual untuk tambang, bagaimana nasib mereka?

Sekali lagi, kapitalisme membuktikan siapa teman siapa lawan. Tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Paham ini telah berhasil memutus hubungan antara rakyat dan birokrat, menganakemaskan konglomerat dan menganaktirikan “konglomelarat”.

Wajar saja terjadi, pemikiran materialisme telah merasuki pribadi para birokrasi. Akhirnya, apa pun dilakukan asalkan mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi korban.

Baca juga:  Sistem OSS, Demi Investasi Makin Joss

Islam Me-riayah

Jauh berbeda dengan kebijakan yang dalam Islam. Pertama, Islam menjelaskan bahwa tugas negara adalah me-riayah alias mengurusi urusan umat, bukan sebagai regulator atau bahkan pengasong kekayaan masyarakat. Sehingga, negara akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Rakyat akan menjadi prioritas utama, sehingga negara tidak akan mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan atau mengambil hak-hak rakyat. Kalaupun ada pertambangan, akan diperhatikan bagaimana dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat.

Kedua, Islam mengatur cara mengelola sumber daya alam (SDA). Dalam sebuah hadis dikatakan,

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan, api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Maknanya, seluruh SDA adalah milik kaum muslimin. Pemanfaatannya harus digunakan untuk keperluan masyarakat, bukan kepentingan individu. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan mengenai privatisasi SDA.

Ketiga, dalam proses penambangan, Islam memberikan aturan yang khas. Penambangan boleh dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan, masyarakat. Bukan pula untuk kepentingan pribadi atau dijual kepada asing. Sehingga, negara tetap memiliki kedaulatan yang kuat di hadapan asing. Kalaupun ada pekerja asing, hanya sebatas perjanjian kerja yang digaji.

Baca juga:  Tanah Gratis, Jalan Instan untuk Investor Asing

Sangat berbeda dengan kapitalisme, bukan? Islam telah membuktikan penerapan kebijakan ini selama 13 abad, sementara kapitalisme merusak tatanan kehidupan hanya dalam satu abad.

Mana yang lebih baik? Jika Islam telah terbukti yang terbaik, mengapa masih berpikir untuk menerapkannya kembali? [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan