Pasal Kontroversial RKUHP, Menjerat Siapa?


Penulis: Retno Sukmaningrum


MuslimahNews.com, ANALISIS — Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP tersebut.[i]

Adapun kontroversi RUU tersebut terletak pada Pasal 218 ayat 1 dan berbunyi,

“Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ancaman penjara tersebut meningkat menjadi empat (4) tahun enam (6) bulan jika penghinaan itu dilakukan melalui media elektronik.[ii]

Setelah pembahasan RKUHP ditunda akibat demonstrasi penolakan besar-besaran pada 2019, dan meski sudah pernah dibatalkan oleh MK, mengapa pemerintah dan DPR tetap ngotot untuk diloloskan lagi?

UU Warisan Belanda, Mengapa Dipertahankan?

Embrio delik penghinaan presiden dan wapres sebenarnya berasal dari KUHP, yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. Namun, sejak 6 Desember 2006, tiga pasal tersebut tidak lagi berlaku karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

MK sependapat dengan argumentasi pemohon (Eggi Sudjana) bahwa materi-materi tersebut menghalangi kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Setelah dibatalkan MK, penghinaan presiden dan wapres selaku pejabat bersifat delik aduan dengan mengacu pada Pasal 207 KUHP.

Dikutip dari pertimbangan hukum putusan MK, Pasal 134 KUHP sebagai inti dari delik penghinaan presiden berasal dari Artikel 111 Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS Nederlands 1881) alias KUHP Belanda. Kandungannya mengatur tentang opzettelijke beleediging den koning of der koningin atau penghinaan yang disengaja untuk Raja dan Ratu Belanda dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 300 gulden.

Perlu diingat, posisi Ratu Belanda saat itu adalah pemimpin negara penjajah Indonesia. Oleh karenanya, banyak pihak memandang bahwa jika RKUHP tersebut masih memuat pasal-pasal kontroversial dapat membawa Indonesia kembali pada masa kolonialisme atau bahkan lebih buruk dari masa kolonialisme.

Meski muncul pandangan demikian, tetapi tetaplah rancangan tersebut digulirkan dengan alasan bahwa pasal tentang penghinaan presiden dibutuhkan untuk melindungi harkat dan martabat presiden dari hinaan yang merendahkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.[iii]

Lebih lanjut, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan, pasal ini berbeda dengan yang telah dicabut oleh MK. Eddy mengatakan pasal yang pernah dicabut MK tersebut ialah delik biasa. Sedangkan, pasal yang ada dalam RKUHP ini ialah delik aduan, yang berarti yang harus melapor adalah presiden atau wakil presiden sendiri.

Mereka juga mengatakan, bahwa RUU tersebut tidak menutup pintu kritik untuk Presiden. “Kritik Yes, menghina No!” Justru jika pasal tersebut dihilangkan, mereka katakan Indonesia akan menjadi “sangat liberal“.[iv]

Kritikan Bentuk Tindakan Liberal?

Terasa cukup janggal akan alasan yang diutarakan Pemerintah. Bahwa penolakan terhadap RUU tersebut akan mengantarkan pada tindakan liberal. Pemerintah mungkin lupa atau tak sadar, bahwa perilaku liberal yang terstruktur dan sistematis selama ini justru dilakukan oleh Pemerintah.

Dengan diterapkannya sistem kapitalisme, liberalisasi besar-besaran terjadi di berbagai sektor kehidupan. Kebijakan liberalisasi UU Minerba mengantarkan pada eksploitasi sumber daya alam, kebijakan liberalisasi pendidikan mengantarkan jutaan anak bangsa tak mampu mengecap pendidikan tinggi, kebijakan liberalisasi bidang usaha mengantarkan naiknya angka pengangguran. Lalu, mengapa kritik terhadap terhadap kebijakan liberal, justru dikatakan sebagai tindakan liberal?

Meski berdalih bahwa yang kena delik aduan adalah hinaan yang merendahkan harkat dan martabat presiden dari hinaan, tetapi tidak berlaku untuk kritikan mengenai kebijakan presiden. Pegiat hak asasi dan kelompok oposisi di DPR menganggap pencantuman kembali pasal itu dalam RKUHP nantinya rawan disalahtafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa.

Definisi antara kritik dengan hinaan tidak jelas. Bisa juga terjadi, penguasa ketika dikritik tidak paham dikritik, akhirnya tersinggung. Dipidanalah yang mengkritiknya.

Selanjutnya setelah kasusnya sudah ditangani aparat hukum, apakah polisi berani menolak aduan presiden dan menganggap laporan presiden tidak beralasan? Jelas tidak mungkin karena polisi berada di bawah kendali presiden.

YLBHI pun mengkritik terkait jerat hukum yang diberikan. Secara hukum, tertulis hanya penghina yang mendapat hukuman, tetapi itu tidak kontekstual dengan penegakan hukum selama ini. Terbukti, kasus-kasus sampai tahun 2021 ini, beberapa YLBHI menangani kasus penghinaan kepada penguasa yang terkait kebijakan, seperti Reforma Agraria, Omnibus Law Cipta Kerja, yang mana orangnya ikut ditahan dan dipenjarakan juga.[v]

Jangan Jadikan Hukum Alat Kekuasaan

Dengan ngototnya mengegolkan RKUHP di tengah gencarnya penolakan, makin menunjukkan negara ini tengah bergerak ke arah negara kekuasaan. Pemerintah telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, justru hukum yang seharusnya berkeadilan, nyata menjadi jalan bagi rezim yang zalim untuk berlindung dari jerat hukum.

Masih hangat di ingatan, bagaimana penguasa melakukan perubahan UU KPK yang oleh pakar hukum dinilai perubahan itu menyebabkan UU KPK kehilangan status sebagai aturan yang berlaku khusus. Dampaknya, tindak pidana korupsi hukum acaranya sama dengan tindak pidana biasa. Wajar jika masyarakat menilai perubahan yang ada guna melindungi para pelaku korupsi yang selam ini berputar di lingkup kekuasaan.

Seharusnya, hukum menegakkan keadilan bagi siapa pun, rakyat maupun penguasa. Keduanya berkedudukan sama di depan hukum. Bukan seperti hari ini, hukum tajam ke bawah (rakyat), tumpul ke atas (penguasa).

Seharusnya lagi, ini menjadi introspeksi bagi penguasa, mengapa makin hari suara rakyat makin keras? Rakyat tidak akan teriak keras jika kebutuhan pokok—sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan—mereka terjamin, keamanan mereka terjaga, menyampaikan aspirasi dilindungi dll..

Malangnya, dalam sistem demokrasi hari ini, rakyat yang justru hidup terhina, dianggap melakukan tindak pidana penghinaan.

Dalam Islam, Kritik Harus Ada

Kritik terhadap penguasa (muhasabah lil hukkam) merupakan hal yang alami dalam kehidupan bernegara dalam Daulah Khilafah. Bahkan, menjadi suatu kewajiban yang harus ditegakkan. Mengapa? Tidak lain karena kekuasaan adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari Islam.

Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali,

Agama dan kekuasaan ibarat saudara kembar. Agama adalah fondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berfondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan lenyap.”

Muhasabah lil hukkam merupakan bagian dari hukum syariat, bagian dari amar makruf nahi mungkar.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

“Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, serta menyeru pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.(QS Ali Imran: 104)

Muhasabah lil hukkam adalah sikap mengoreksi penguasa atas tindakan apa pun yang salah, lalai, dan zalim. Tidak hanya koreksi terhadap tindakan yang berkaitan dengan jabatannya saja, tetapi juga koreksi atas sikap/tindakan penguasa sebagai pribadi.

Umat tak boleh diam terhadap sikap zalimnya penguasa. Justru sikap diam merupakan bentuk dosa.

“Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya, akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya, dia akan selamat. Namun, siapa saja yang rela dan mengikutinya, (dia akan celaka).” Para Sahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan salat,jawab Rasul.” (HR Imam Muslim)

Sebaliknya, Islam justru mendudukkan orang yang melakukan muhasabah pada penguasa, pahalanya setara dengan penghulu para syuhada (Hamzah ra.).

سَيِّدُ الشُهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

“Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zalim itu) membunuhnya.” (HR Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Awsath)

Oleh karenanya, dalam sistem kehidupan kapitalisme yang rusak dan merusak hari ini, tak cukup bersikap diam dan berdoa saja terhadap semua tindak dan kebijakan yang bertentangan dengan hukum syariat, sedangkan mulut masih bisa bicara.

Sikap diam selain membawa dosa, juga mengantarkan makin tercengkeramnya kaum muslimin di dalam kekuasaan yang zalim.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ

Menceritakan kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amr bin Abi Amr dan Abdullah Al-Anshari dari Huzaifah bin al-Yaman, dari Nabi saw. ia bersabda,

“Demi Zat yang diriku ada dalam genggaman kekuasaan-Nya, sungguh hendaklah kalian memerintahkan yang makruf dan melarang kemungkaran atau sungguh Allah mempercepat kiriman siksaan terhadap kalian, kemudian kalian memohon kepada-Nya, maka tidak diijabah bagi kalian.” (HR Tarmidzi) [MNews/Gz]


Catatan kaki:

[i]https://nasional.sindonews.com/read/450246/13/polemik-ruu-kuhp-pasal-penghinaan-presiden-dinilai-berpotensi-bikin-gaduh-1623204385

[ii] https://tirto.id/pasal-penghinaan-presiden-dibatalkan-mk-muncul-lagi-di-ruu-kuhp-ggLt

[iii] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57409359

[iv] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57409359

[v]https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57409359

Tinggalkan Balasan