Sembako Dipajak, Harga Melonjak, Rakyat Teriak


Oleh: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — Di sini pajak, di sana pajak, dimana-mana ada pajak. Katanya, “orang bijak taat pajak”. Slogan lama yang mendorong rakyat rajin membayar pajak. Slogan itu sudah tidak relevan dengan kebijakan baru pemerintah terkait PPN untuk sembako hingga sektor pendidikan. Meski masih berupa wacana dan rencana dalam bentuk draf RUU KUP, publik sudah dibuat heboh oleh kebijakan tersebut.

Rencana ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Mengutip draft RUU, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Dalam RUU KUP juga menghapus beberapa barang tambang maupun hasil pengeboran yang semulai tak dikenai pajak. Hasil tambang yang dimaksud tidak termasuk hasil tambang batu bara. Pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN.

Diantaranya, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi. Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. (Kompas, 11/6/2021)

Jerat Pajak Memalak Rakyat

Dalam keterangannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan hingga kini isi RUU KUP tersebut belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Menurutnya, dari sisi etika politik, ia merasa belum bisa menjelaskan kepada publik sebelum dibahas dengan DPR.

Dikutip dari Kompas (11/6/2021), Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah saat ini fokus memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Ia menegaskan bahwa kebijakan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan tidak akan diterapkan tahun ini karena belum dibahas di DPR.

Lebih lanjut Yustinus menuturkan, pengenaan PPN untuk barang/jasa tertentu adalah salah satu cara pemerintah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran. Subsidi PPN saat ini tak hanya menyasar kalangan miskin, namun juga kelompok kaya. Ke depan jika disetujui DPR, kelompok kaya ini bakal menjadi subjek PPN dan menyubsidi kelompok miskin.

Dimanakah letak keadilan dan tepat sasaran yang dimaksud? Keadilan tarikan pajak yang disamaratakankah atau keadilan untuk semua rakyat Indonesia membayar pajak? Padahal jika melihat fakta, justru rakyat Indonesia yang paling rajin membayar pajak untuk negeri ini. PPN untuk sembako dan pendidikan sejatinya melukai rasa keadilan itu sendiri. Mengenai etika politik, sesungguhnya pemerintahlah yang tidak memiliki etika politik ketika ide PPN untuk sembako dan pendidikan  berkelindan dalam pikiran mereka.

Baca juga:  [News] Rencana Pengenaan PPN Sembako dan Jasa Pendidikan, Cara Pulih dari Dampak Pandemi?

Di kala rakyat digeber dengan pajak kesana kemari, kalangan orang-orang kaya justru mendapat tax amnesty dan diberi relaksasi. “Bahkan jika ke ujung dunia, kukejar pajakmu hingga kudapat.” Mungkin itulah kalimat yang cukup mewakili suara hati rakyat terhadap wacana kebijakan PPN untuk sembako, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Tak ada ampun untuk pajak rakyat. Miris sekali.

Rencana menarik PPN untuk sembako jelas sangat memberatkan rakyat. Sudahlah beban ekonomi sudah berat, pemerintah mau menambah beban dengan wacana kebijakan tersebut yang juga mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Tanpa PPN saja, harga sembako itu fluktuatif. Seringkali naik, tapi jika sudah naik, harganya sulit turun. Bagaimana jadinya bila sembako saja dipajaki? Harga melonjak, rakyat pasti teriak.

Jika semua sektor pelayanan publik dikenai pajak, hal ini mengindikasikan bahwa negara telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai pengurus rakyat. Ada tidaknya negara seperti tidak ada. Sebagaimana diketahui, pajak memang menjadi sumber pendapatan di negara yang menerapkan ekonomi kapitalisme. Tak terkecuali Indonesia.

Pajak di Sistem Kapitalisme

Dalam penerapan ekonomi kapitalisme, pajak merupakan salah sumber pendapatan negara. Di luar dari pajak dan utang sebagai sumber penerimaan, negara memperolah pemasukan dari retribusi (pungutan/semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, pencetakan uang kertas, dan hadiah (hibah).

Secara substansi, pajak dalam sistem kapitalisme diterapkan pada perorangan, badan usaha dan lembaga-lembaga masyarakat, tanah dan bangunan, barang produksi, perdagangan dan jasa sehingga masyarakat dibebankan pajak secara berganda.

Semisal pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak bumi bangunan dan sebagainya. Pajak ini diterapkan dari tingkat pusat hingga daerah dengan berbagai nama dan jenis pajak. Maka tak mengherankan bila bisnis online hingga selebgram menjadi sasaran kena pajak.

Penerapan pajak di berbagai barang dan jasa sangat membebani perekonomian. Akibatnya, pengenaan pajak menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama devisa negara tentu akan berdampak besar bila negara mengalami krisis ekonomi.

Baca juga:  PPN Naik Tinggi, Barang Tak Terbeli

Sebab, kondisi dilematis akan menggelayuti. Menaikkan pajak akan membebani rakyat, tapi menutupi defisit anggaran negara. Menurunkan tarif pajak akan mengurang beban rakyat, tapi negara mengalami defisit keuangan.

Maka langkah logis yang diambil oleh negara pengemban kapitalisme adalah dengan berhutang. Di samping itu, negara melakukan pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, privatisasi BUMN dalam rangka liberalisasi ekonomi.

Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal I-2021 mencapai 415,6 miliar dollar AS atau setara Rp 5.943,1 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS). Negara yang memiliki utang hingga ribuan triliun seperti Indonesia sulit untuk tidak berutang. Tak ayal, kondisi ironis sangat mudah dirasakan rakyat negeri ini.

Ibarat ayam mati di lumbung padi. Negeri ini kaya dengan sumber daya alam, namun tersia-siakan lantaran tidak dimanfaatkan dengan benar dan malah dikapitalisasi sesuai kepentingan. Saat negara kehilangan pendapatan, pajak pun diberlakukan meski harus menambah beban rakyat.

Utang negara banyak, rakyat yang harus membayarnya dengan pengenaan pajak di mana-mana. Penguasa bijak itu tidak akan memalak rakyatnya dengan pajak. Kapan pemerintah bisa memihak kepada rakyat kecil?

Sistem ekonomi kapitalis tidak memiliki sumber penerimaan dari pemilikan umum karena sistem ini hanya mengakui dua macam kepemilikan, yaitu pemilikan individu (private proverty) dan pemilikan negara (state proverty). Bukan hal aneh bila badan usaha atau sumber-sumber kekayaan milik negara bebas diperjualbelikan dan dimiliki individu yang bermodal besar.

Tidak aneh jika kekayaan alam seperti barang tambang, infrastruktur strategis (jalan tol, bandara, pelabuhan dll) boleh dikuasai oleh segelintir pengusaha. Negara hanya mendapatkan tetesan kekayaan alam tersebut dari pajak ataupun dari bagi hasil yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan perolehan individu yang memiliki pertambangan tersebut.

Kebijakan Pajak dalam Islam

Dalam sistem Islam, sumber penerimaan negara yang masuk ke Baitul Mal (kas negara) diperoleh dari:  (1) Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad.

Baca juga:  Rencana Pemungutan PPN Sembako, Siap-Siap Rakyat Jadi Korban (Lagi)

Pajak dalam sistem Islam dikenal dengan istilah dlaribah. Ia adalah jalan terakhir yang diambil apabila Baitul Mal benar-benar kosong dan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka dalam kondisi ini, pajak (dlaribah) diberlakukan atas  kaum muslimin saja. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang ma’ruf.

Pajak dipungut berdasarkan kebutuhan Baitul Mal dalam memenuhi kewajibannya. Pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Apabila kebutuhan Baitul Mal sudah terpenuhi dan sudah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan. Dalam Islam pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak atas kaum muslimin), tanah kharaj, dan cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Artinya, pajak dalam Islam hanya diterapkan secara insidental, bukan menjadi agenda rutinan sebagaimana yang kita saksikan hari ini.

Dalam sistem ekonomi Islam, masih ada dua sumber penerimaan negara, yaitu bagian kepemilikan umum dan shadaqah. Syeikh An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah:

  1. Fasilitas/ sarana umum yang jika tidak ada pada suatu negeri/ komunitas akan menyebabkan banyak orang bersengketa untuk mencarinya, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum.
  2. Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas (sangat besar), seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain-lainnya.
  3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, danau.

Sumber penerimaan dari kepemilikan umum inilah yang berpotensi besar memberikan pendapatan terbesar bagi negara. Negara mengelola kepemilikan ini secara mandiri.

Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pemasukan negara hanya akan memperburuk kondisi ekonomi negara. Berpotensi pula terhadap peningkatan angka kemiskinan. Maka dari itu, sudah saatnya negeri ini berbenah secara sistemis. Ubah sistem yang membuat pajak begitu mencekik rakyat. Yaitu, dengan penerapan sistem Islam kafah dalam daulah khilafah islamiyah. Wallahu’alam. [MNews]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *