Rencana Pemungutan PPN Sembako, Siap-Siap Rakyat Jadi Korban (Lagi)


Oleh: Najmah Saiidah


MuslimahNews.com, FOKUS — Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Di dalam draf revisi tersebut, sembako atau kebutuhan pokok mulai dari beras hingga gula konsumsi tak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan. Stafsus Menkeu, Yustinus Prastowo pun tak membantah mengenai hal ini, namun Pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak. Meski di sisi lain, pemerintah pun membutuhkan uang akibat pandemi yang memberikan dampak pada pendapatan negara. (Kompas.com/9 Juni 2021).

Tidak lama berselang, wacana rencana penghapusan bebas pajak bagi lembaga pendidikan pun bergulir, Hal ini ramai dibicarakan setelah draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bocor ke publik (Fajar.co.id/11 Juni 2021).

Sesungguhnya bukan suatu hal yang aneh jika negeri ini kerap mewacanakan pemungutan pajak, bahkan mempropagandakan tentang warga negara yang baik, adalah yang taat pajak. Hal ini karena negeri kita memang negeri kapitalis, yang menjadikan tumpuan sumber pemasukan kas negaranya. Akan tetapi ketika sembako pun dipungut pajak, lalu berikutnya lembaga pendidikan. Tentu saja hal ini menuai kontra bahkan kecaman dari berbagai pihak. Mengapa? Karena sembako dan pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi rakyat. Yang seharusnya dijamin oleh negara, ini kok malah dipalakin oleh negara.

Sumber Pendapatan Negara Kapitalis Bertumpu Pada Pajak

Dalam sistem kapitalisme yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal, pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak (cermati.com, 22/11/2019). Karenanya, cara gampang mendapatkan dana segar guna menutupi defisit anggaran negara serta membantu melunasi utang yang membengkak adalah dengan menjadikan pajak sebagai solusi menyelamatkan keuangan negara. Itulah sebabnya dalam sistem kapitalis, pajak menjadi sumber pendapatan tetap bagi negara.

Wajar jika kemudian, negara mempropagandakan dengan gigih terkait kewajiban membayar pajak, karena perekonomiannya memang bertumpu pada pajak. Akibatnya, semua jenis barang dikenakan pajak, bahkan yang sedang diwacanakan yaitu sembako, barang-barang kebutuhan pokok yang seharusnya dijamin keberadaannya oleh negara. Selanjutnya bisa ditebak, rakyat lagi yang harus menanggung beban yang makin berat ini dan bisa dipastikan bahwa kesejahteraan makin jauh dari harapan. Jika kebijakan ini benar-benar akan diterapkan, maka sesungguhnya penguasa telah bertindak zalim terhadap rakyatnya.

Baca juga:  Sembako Dipajak, Harga Melonjak, Rakyat Teriak

Siapa yang Akan Menjadi Korban?

Sangat mudah dipahami, jika rencana kebijakan ini menuai protes dari banyak pihak. Tidak hanya pedagang kecil, tapi juga keluarga pun menjerit. Mengapa? Terbayang oleh kita yang akan terjadi kemudian, jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan, maka kebutuhan pokok rakyat yang memang harus ada dalam setiap rumah tangga , seperti beras, telur, gula dan sebagainya akan naik harganya, padahal saat ini saja harganya sudah tinggi. Akan semakin mencekik rakyat.

Nampak jelas, sesungguhnya kebijakan yang akan digulirkan oleh Pemerintah ini, tidak benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Sekali pun mereka beralasan bahwa dana ini nantinya akan digunakan untuk kepentigan rakyat karena akan masuk ke kas negara, tetapi faktanya rakyat sendiri hampir-hampir tidak bisa merasakannya. Bahkan yang nampak adalah Pemerintah seolah menutup mata atas derita rakyat saat ini. Sehingga, ketika memutuskan kebijakan, seringkali tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat luas. Rakyat yang diberi kelebihan rizki oleh Allah, mungkin tidak terlalu berasa, akan tetapi bagaimana dengan masyarakat kecil? Sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Dalam sistem kapitalisme, sebagaimana yang dianut negeri ini, pajak memang sudah menjadi andalan utama pemasukan negara. Padahal jika kita saksikan sesungguhnya negeri kita ini kaya akan sumber daya alam yang jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan pundi-pundi uang yang dapat digunakan untuk kepentingan rakyatnya, karena terkategori pada kepemilikan umum. Tapi masalahnya negeri ini telah salah dalam mengelola SDAnya, justru malah diserahkan kepada asing. Sehingga akhirnya alih-alih akan bisa memberi kemudahan bagi rakyatnya, yang terjadi justru rakyat yang hidupnya sudah kembang kempis karena berbagai kesulitan, akan semakin runyam kehidupannya, rakyat tetap dipaksa untuk merogoh saku sampai dalam. Karenanya, jika kebijakan ini benar-benar diterapkan nantinya, maka ini merupakan salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.

Padahal Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asy-syura: 42).

Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam).

Barangsiapa yang diserahi kepemimpinan terhadap urusan kaum muslimin namun ia menutup diri tidak mau tahu kebutuhan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya dan kefakirannya di hari kiamat”. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Baca juga:  [News] Rencana Pengenaan PPN Sembako dan Jasa Pendidikan, Cara Pulih dari Dampak Pandemi?

Kedudukan Pajak dalam Islam

Benar bahwa dalam Islam pun dikenal adanya pajak, dikenal dengan nama dharibah. Akan tetapi penerapannya sangat berbeda secara diametral dengan sistem sekular kapitalis. Al-Allamah Syekh Abdul Qadim Zallum mendefinisikan dharibah, “Harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitulmal kaum muslim untuk membiayainya.” (al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, hal. 129).

Pajak bukanlah sumber tetap pendapatan baitul maal (kas negara Khilafah). Pendapatan ini bersifat insidental ketika kondisi kas negara kosong (Muqaddimah Ad-Dustur; Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam). Karenanya manakala problem kekosongan kas negara tadi sudah teratasi, maka pajak pun harus segera dihentikan. Dengan demikian, pajak dalam Islam, tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.

Syara telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos, yang ada atau tidak adanya harta di Baitul Mal tetap harus berjalan. Jika di Baitul Mal ada harta, maka dibiayai oleh Baitul Mal. Jika tidak ada, maka kewajiban tersebut berpindah ke pundak kaum Muslim. Sebab, jika tidak, maka akan menyebabkan terjadinya dharar bagi seluruh kaum Muslim. Dalam rangka menghilangkan dharar di saat Baitul Mal tidak ada dana inilah, maka khilafah boleh menggunakan instrumen pajak. Namun, hanya bersifat insidental, sampai kewajiban dan pos tersebut bisa dibiayai, atau Baitul Mal mempunyai dana untuk mengcovernya. al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, Syekh Abdul Qadim Zallum)

Pajak dalam Islam tidak akan dikenakan pada seluruh warga negaranya, ia diwajibkan hanya terhadap orang-orang kaya saja. Pajak tidak diambil dari individu kecuali dari kelebihan pemenuhan kebutuhan pokok dan pelengkap secara makruf. Siapa saja dari kaum Muslim yang memiliki kelebihan dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan pelengkapnya, maka darinya diambil pajak. Siapa saja yang tidak punya sesuatu setelah pemenuhan ini maka darinya tidak diambil sesuatupun. Hal itu karena sabda Rasulullah Saw.:

«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى»

“Shadaqah yang paling baik adalah yang berasal dari orang kaya”. (HR Bukhari)

Dan kaya itu adalah apa yang tidak dibutuhkan oleh manusia dari apa yang menjadi kadar kecukupannya untuk memenuhi kebutuhannya. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَايَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِيْنِكَ، وَعَنْ شَمَالِكَ»

Baca juga:  Sembako Dipajak, Harga Melonjak, Rakyat Teriak

“Mulailah dengan dirimu sendiri dan sedekahkan atasnya, jika ada kelebihan sesuatu maka untuk keluargamu, dan jika ada kelebihan sesuatu dari keluargamu maka untuk kerabatmu dan jika ada kelebihan sesuatu dari untuk kerabatmu maka begini dan begini – beliau mengatakan: di depanmu, sebelah kananmu dan sebelah kirimu.”

Jadi ia mengakhirkan orang yang pembelanjaannya menjadi kewajibannya dari dirinya sendiri. Yang seperti itu adalah pajak sebab pajak itu seperti nafkah dan seperti shadaqah. Dan Allah Swt. berfirman:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو﴾

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka belanjakan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. (Al-Baqarah: 219).

Yakni apa yang dalam pembelanjaannya tidak ada tenaga, dan itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Maka pajak diambil dari harta kelebihan dari kebutuhan, yakni hanya diambil dari orang kaya. Pajak tidak diambil dari orang fakir.

Khatimah 

Telah sangat nyata ketika kita membandingkan konsep pajak sistem kapitalisme dengan sistem Islam, sangat berbeda secara diametral. Salah satu di antaranya, dalam sistem kapitalisme pajak dibebankan kepada seluruh rakyat, sehingga berpotensi terjadi kezaliman terhadap rakyat. Demikian halnya jika memang kebijakan PPN akan dikenakan pada sembako, maka rakyatlah yang akan jadi korban kezaliman penguasa.

Berbeda dengan sistem Islam, meski beban pajak menjadi kewajiban kaum Muslimin, tetapi tidak semua kaum Muslim menjadi wajib pajak, apalagi non-Muslim. Pajak juga hanya diambil dari kaum Muslim yang mampu, yang kaya saja. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional (ma’ruf), sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Karena itu, jika ada kaum Muslim yang mempunyai kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya, maka dia menjadi wajib pajak. Tetapi, jika tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak menjadi wajib pajak, dan pajak tidak akan diambil darinya.

Oleh karena itu sudah seharusnya para penentu kebijakan berhati-hati terhadap peringatan dari Rasulullah Saw. tentang pemimpin yang menyusahkan atau memberatkan rakyatnya. Karena konsekuensi yang harus ditanggung tidaklah main-main karena menyangkut nasibnya kelak di akhirat yang abadi.

Rasulullah Saw. bersabda: “Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; siapa saja yang menangani urusan umatku lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah kepada dia.” (HR Muslim dan Ahmad). Wallahu a’lam. [MNews]

Tinggalkan Balasan