Utang Negara, Lunaskan! Bukan Wariskan!


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Pengamat ekonomi Indef, Didik J. Rachbini memperkirakan, pada akhir periode, pemerintahan Jokowi akan mewariskan utang lebih dari Rp10.000 triliun kepada presiden berikutnya. Ini adalah warisan utang terbesar kepada presiden berikutnya dalam sejarah Indonesia.

Bukan hanya pakar ekonomi yang beraksi keras terhadap tingginya utang, rakyat dari berbagai kalangan pun turut mempertanyakan kebijakan ini. Pasalnya, utang bertambah, tetapi kondisi perekonomian tak jua membaik.

Apalagi kondisi rakyat makin terpuruk. Sudahlah tak mendapatkan manfaat dari utang, rakyat malah makin terbebani oleh pajak tinggi akibat defisitnya anggaran yang tersedot untuk membayar utang.

Sungguh potret perekonomian bangsa yang buruk. Membayar utang dan bunganya dengan utang baru, alias gali lubang tutup lubang.

Negeri Kaya SDA, Berlimpah Ruah Utang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah mencapai Rp6.527,29 triliun pada April 2021. Angka ini setara 41,18 % produk domestik bruto (PDB). Komposisi utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN) domestik, yakni sebesar Rp4.392,96 triliun. (databoks.katadata.co.id, 10/6/2021)

Adapun SBN valuta asing (valas) tercatat sebesar Rp1.268,58 triliun. Selain SBN, terdapat utang pemerintah berupa pinjaman yang didominasi oleh pinjaman dari luar negeri sebesar Rp865,74 triliun.

Utang tersebut jika ditambahkan dengan utang BUMN, perbankan dan nonperbankan yang akan ditanggung negara jika gagal bayar yaitu sebesar Rp2.143 triliun. Maka, total utang publik sekarang akan mencapai Rp8.504 triliun.

Alasan pemerintah “sederhana”, karena negara membutuhkan uang dalam menjalankan roda pemerintahannya, terlebih pada masa pandemi. Ditambah dengan penerimaan negara yang menyusut akibat melambatnya ekonomi nasional. Tentunya, solusi mudah dalam menyelesaikan permasalahan “besar pasak daripada tiang” adalah berutang.

Namun, menjadi tanda tanya besar ketika utang dilakukan oleh negeri yang sumber daya alamnya melimpah ruah. Ada apa? Apakah seluruh kekayaan negeri ini tidak mampu menutupi besarnya anggaran belanja? Atau ada yang salah dengan tata kelolanya?

Baca juga:  Utang Indonesia Bikin Was-Was, Negara Tak Mawas

Potensi SDA Hilang karena Salah Tata Kelola

Negeri gemah ripah loh jinawi telah tersemat pada negeri ini sedari dulu, yaitu suatu negeri yang tenteram dan makmur, serta sangat subur tanahnya. Bukan hanya di atas tanah, di dalamnya pun terkandung banyak SDA. Bahkan, terhampar potensi sumber daya laut yang tak kalah hebatnya dengan daratan.

Namun sungguh sayang, tanahnya yang subur tak serta-merta menjadikan rakyatnya makmur. Setiap hari mayoritas rakyatnya harus berjibaku demi sepiring nasi dan sepetak rumah yang ia tinggali.

Tingginya angka kemiskinan nyatanya pula mengantarkan pada tingginya angka kriminalitas. Sungguh, hidup tenteram di negeri ini begitu mahal harganya. Inilah realitas negeri dengan SDA yang melimpah ruah.

Padahal, jika SDA negeri ini dikelola sendiri, bukan diserahkan pengelolaannya kepada korporasi, semua itu akan mampu menutupi besarnya anggaran belanja pemerintah. Sehingga, tak perlu lagi APBN bertumpu pada utang.

Seperti yang dikatakan Mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri dalam orasi ilmiah di acara Peringatan Hari Maritim Nasional ke-56 tahun 2020.

Rokhmin mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat tinggi. Potensi tersebut mencapai USD1,4 triliun per tahun. Artinya, potensi laut Indonesia setara dengan lima kali APBN negara kita saat ini. (liputan6.com 23/09/2020)

Ini baru potensi laut, belum ditambah dengan potensi yang terkandung di daratan, baik di dalam perut bumi maupun di atasnya. Lantas, mengapa Indonesia membiarkan SDA-nya dicaplok asing sehingga sumber APBN harus mengambil dari pajak dan utang?

Jawabannya, semua itu adalah aturan main tata kelola ekonomi kapitalisme yang melegalkan korporasi besar untuk bisa memiliki SDA tanpa batasan.

Baca juga:  Tahun Baru, Utang Baru?

Sistem ekonomi kapitalis pula yang memosisikan negara hanya sebatas regulator. Negara tidak boleh melindungi SDA dan rakyatnya, bahkan negara didorong untuk menjadi jembatan yang memuluskan kepentingan asing atas negeri jajahannya.

Oleh karena itu, tingginya utang bukanlah semata dari menurunnya sumber pendapatan APBN atau banyaknya belanja negara. Namun, lebih disebabkan karena tata kelola ekonominya yang keliru, yaitu bercorak kapitalisme neoliberal.

Hakikat Utang Luar Negeri Adalah Alat Penjajahan

Memang bukan hanya rezim hari ini yang mewariskan utang. Warisan utang itu sudah berlangsung sejak negara ini merdeka. Presiden Soekarno pun mewariskan utang pada Presiden Soeharto sebesar 2,3 miliar dolar. Apalagi Presiden Soeharto, selama 32 tahun memimpin, meninggalkan utang sebesar Rp1.500 triliun pada presiden selanjutnya. Terus seperti itu hingga kini. (law-justice.co, 8/6/2021)

Mengapa demikian? Karena hakikatnya, utang adalah alat penjajahan negara makmur terhadap negara berkembang, sehingga akan dibuat sedemikian rupa agar negara berkembang terus berutang. Dari situlah seluruh kebijakan negara berkembang dapat disetir sesuai kepentingan negara makmur.

Abdurrahman al-Maliki dalam buku Politik Ekonomi Islam menuliskan, utang luar negeri untuk pendanaan proyek adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri muslim. Sebab, seluruh kebijakannya akan disetir oleh negara yang memberikan utang.

ULN Memiskinkan

Lebih dari alat penjajahan, ULN senantiasa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya. Buktinya, sebesar apa pun utang yang didapat negeri muslim, nyatanya tak menghasilkan apa-apa kecuali menambah angka kemiskinan.

Kebijakannya yang disetir membuat pembelanjaan utang-utang yang diberikan harus sepengetahuan negara/lembaga yang memberikan utang. Untuk menjaga agar tetap aman dan negara berkembang tetap dengan kemiskinannya, utang-utang tersebut tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk proyek-proyek konsumtif dan pelayanan umum, serta terlarang untuk pembelanjaan produktif.

Maka dari itu, jelaslah, mengambil utang tidak akan membawa pada peningkatan kekayaan. Justru yang terjadi adalah ketundukan terhadap dominasi negara penjajah.

Baca juga:  Membangun Infrastruktur Tanpa Utang, Pilih KPBU ataukah Baitul Mal?

Lantas, mengapa negeri-negeri muslim terus bertumpu pada utang dalam pembangunannya walaupun telah jelas kemiskinan makin bertambah seiring dengan banyaknya utang negara?

Menarik apa yang disampaikan salah seorang hakim mahkamah agung Amerika, Wiliam Douglas pada tahun 1962. Ia mengatakan mengenai alasan negeri-negeri berkembang tetap berutang pada Amerika walau pada kenyataannya utang tersebut semakin memiskinkan negaranya, yaitu karena pejabat-pejabatnya mendapatkan manfaat dari ULN. Lihatlah, bagaimana kekayaan para pejabat makin tinggi di tengah binasanya rakyat karena kelaparan.

Pendanaan Bertumpu pada Baitulmal

Selain bahaya empiris yang telah disebutkan, ULN ini pada faktanya berbasis riba (interest). Telah jelas dalam Al-Qur’an bahwa riba itu haram. Maka, mengambil ULN apa pun alasannya, menjadi haram.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah: 275)

Seharusnya, pendanaan negara bertumpu pada apa-apa yang telah ditetapkan syariat. Sayangnya, bagaimana mungkin negara sekuler menerapkan seluruh aturan Islam secara kafah?

Maka dari itu, jika negeri-negeri muslim ingin keluar dari penjajahan negara-negara makmur, urgen untuk segera menegakkan Islam dalam bingkai Khilafah.

APBN dalam sistem Khilafah yang disebut Baitulmal, telah terbukti kuat dan stabil. Pendanaan proyek-proyek pembangunan dalam Khilafah tidak bersumber dari utang dan pajak, melainkan dari tiga pos penerimaan yang sudah ditetapkan syariat: Pos fai dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos sedekah.

Inilah aturan Islam yang datang dengan begitu komplitnya, semata untuk menyelesaikan seluruh problem umat manusia. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan