Negara Bangkrut Berburu Investasi, Masih Berharap pada Kapitalisme?


Penulis: Juanmartin, S.Si., M.Kes.


MuslimahNews.com, OPINI — Investasi memang merupakan salah satu jalan yang banyak ditempuh negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Cara ini dianggap ampuh untuk memulihkan perekonomian nasional.

Terlebih di tengah kondisi saat ini, di mana pandemi yang telah setahun lebih berlangsung tak dimungkiri mampu menggoyahkan perekonomian global. Negara-negara dunia harus mengatur strategi dan menyusun berbagai instrumen pemulihan ekonomi masing-masing negara.

Di Indonesia, demi menggeliatkan perekonomian nasional, pemerintah tak hanya menggenjot sektor pariwisata yang dipandang mampu memulihkan ekonomi negara, pemerintah juga membentuk tim satuan tugas percepatan investasi.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 11/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi pada 4/5/2021 lalu.

Keppres ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, perlu dilakukan pengawalan (end to end) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah jelas merupakan komitmen atas kebijakan pemberlakuan UU Omnibus Law.

Sejak terbit akhir tahun lalu, pemerintah bergerak menyusun perangkat pendukung Omnibus Law ini. Mulai dari menyusun sejumlah regulasi turunannya, hingga mentransformasikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. (finance.detik)

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4, Satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini memiliki lima tugas. Tugas yang dimaksud yaitu memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha, menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi.

Selain itu, satgas ini juga diamanahkan untuk mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal, mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga:  Awas, Jebakan Utang Cina Ancam Indonesia!

Satgas percepatan investasi ini juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga/otoritas dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terhadap pejabat/pegawai yang menghambat pelaksanaan investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi di Indonesia. (hukumonline.com)

Tak tanggung-tanggung, pemerintah berusaha dapat merealisasikan target investasi tahun ini dan tahun depan. Tahun ini investasi ditargetkan senilai Rp900 triliun, dan tahun depan senilai Rp1.200 triliun.

Mampukah Memulihkan Perekonomian?

Pada dasarnya, berburu investasi bukan saat ini saja dilakukan pemerintah. Sebab sebelumnya, UU Penanaman Modal Asing sendiri sangat nyata memberikan peluang kepada investor asing untuk masuk ke negeri ini.

Dianggap masih menemukan kendala, pemerintah yang kadung tergantung pada kehadiran investor memandang penting menggodok UU Omnibus Law yang akhirnya disahkan pada akhir 2020 lalu. Meski memantik kritik dari berbagai pihak, pemerintah ngotot mengetok palu pelegalan UU tersebut.

Alasan pemerintah tak lain bahwa berbagai kebijakan yang telah ada sebelumnya masih menghambat masuknya investasi. Alhasil, UU sapu jagat ini pada akhirnya melibas seluruh kebijakan yang menyulitkan masuknya investasi. UU Omnibus Law memang pantas disebut sebagai karpet merah bagi para investor.

Sayangnya, setelah disahkannya UU Omnibus Law, tak serta-merta investasi membanjiri negeri. Sebab, suhu perpolitikan adalah salah satu parameter yang juga dianalisis oleh para investor. Tensi perpolitikan Indonesia yang sarat akan manuver politik seolah membuat para investor enggan menanam investasi.

Tak ayal, hal ini membuat pemerintah gemas. Bagaimana tak gemas? Pemerintah sudah all out merumuskan kebijakan yang pro investasi, investor justru seolah memberikan harapan palsu kepada pemerintah.

Padahal, upaya pemerintah mengejar investor tak main-main. Luhut Binsar Pandjaitan sendiri rela berburu investor hingga ke negeri Cina. Tak mau dibuat bertepuk sebelah tangan, pemerintah membuat satgas percepatan investasi.

Baca juga:  [News] Utang LN, Bahaya atau Tidak, Tergantung Cara Pandang

Pertanyaannya, apakah kehadiran para investor mampu memulihkan perekonomian nasional yang babak belur diserang pandemi?

Meneropong sifat para pejabat pemerintahan kita yang doyan korupsi, serta kondisi BUMN yang mewariskan utang triliunan rupiah, kita layak skeptis. Sebab, masalahnya bukan hanya terletak pada ada dan tidak adanya modal untuk menjalankan roda perekonomian negara, tetapi juga kapabilitas pemimpin dalam mengelola negara, serta ketangguhan sistem sebagai rujukan dalam memulihkan ekonomi negara.

Kapabilitas seorang pemimpin dilihat dari kepekaannya dalam merespons setiap masalah rakyatnya, serta mampu membuat langkah-langkah strategis secara mandiri tanpa intervensi yang membuat negara yang dipimpinnya mengalami ketergantungan dalam menyelesaikan masalah dalam negeri.

Kapabilitas pemimpin adalah cermin kemandirian suatu negara. Hal tersebut juga secara langsung menunjukkan hadirnya visi politik seorang negarawan dalam melakukan pengurusan rakyatnya. Inilah yang wajib ada pada sosok seorang pemimpin.

Sistem yang diadopsi tentu tak kalah pentingnya. Seluruh kebijakan berpijak pada konsep-konsep pemikiran yang lahir dari sistem tersebut. Dalam sistem kapitalisme, hadirnya para pemodal (investor) dianggap sebagai jalan keluar atas problem ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Kapitalisme menganggap bahwa makin banyak para pemodal, masalah ekonomi rakyat kecil pun akan teratasi. Sayangnya, teori ini tak seindah angan-angan.

Alih-alih mengurai masalah ekonomi, kapitalisme justru menciptakan jurang yang lebar antara pemilik modal dan rakyat. Kekayaan suatu negara dapat saja dimiliki oleh segelintir orang, sementara rakyat lainnya harus mati-matian berjuang untuk bertahan hidup.

Belum lagi kebijakan ala kapitalisme yang membuka celah investasi pada ranah kepemilikan umum seperti tambang, hutan, eksploitasi bawah laut, juga beberapa aset-aset strategis lainnya.

Investasi model ini berpotensi besar membawa negara jatuh terperosok dalam hegemoni penjajah ekonomi, dan terjerat dalam utang berkedok investasi.

Konsep Islam Memulihkan Keterpurukan Ekonomi

Jika kondisi pandemi dianggap sebagai salah satu sebab terguncangnya ekonomi karena mandeknya transaksi ekonomi, Islam telah menetapkan bahwa dalam situasi wabah, penting bagi negara untuk berupaya semaksimal mungkin untuk memisahkan orang sehat dengan orang sakit.

Baca juga:  Membangun Negara Mandiri, Bebas Utang dan Jerat Investasi Asing

Dalam bahasa kekinian dikenal dengan upaya memasifkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Hal ini tentu wajib didukung dengan kelengkapan sarana dan dana yang bersumber dari Baitulmal. Jika kas Baitulmal kosong, negara dibolehkan untuk memobilisasi pengumpulan dana dari kalangan orang kaya (aghniah).

Pada saat ini, kita bisa melihat, banyak kalangan menengah ke atas yang turun secara langsung memberikan bantuan pada rakyat kecil.

Jika ini diorganisir oleh negara, bukan tak mungkin ekonomi rakyat bisa pulih. Hanya saja negara tentu tak boleh lepas tangan. Sebab, negara adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, individu per individu.

Skema penyelamatan ekonomi dapat saja melalui mekanisme utang. Namun, harus dipahami bahwa utang harus sesuai syariat. Negara dalam hal ini Khilafah, tidak boleh tunduk pada syarat-syarat yang didiktekan negara kreditur. Apalagi jika negara kreditur menjadikan utang sebagai alat penjajahan.

Negara Khilafah juga tidak dibolehkan untuk membuka celah masuknya investasi di sektor yang terkategori kepemilikan umum. Kepemilikan umum sepenuhnya diatur oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta, baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi.

Sebaliknya, negara Khilafah akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara berupa pemasukan tetap yakni fai, ganimah, anfal, kharaj, dan jizyah. Serta pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, rikaz, dan  tambang.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sangat besar peluang negara ini untuk memulihkan ekonomi nasional. Sayangnya, pemimpin yang sekuler dan sistem kapitalisme telah membuat negeri ini bangkrut di tengah keberlimpahan sumber daya alam. Wallaahu a’lam. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan