[News] Dubes Arab Saudi Mendatangi MUI Berbicara Pembatalan Haji, Akibat Ketakpercayaan Publik?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Dilansir dari kompastv.com (9/6/2021), Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jakarta pada Selasa (08/06/2021).

Dalam kunjungan pertamanya ke kantor MUI, Syekh Essam berbicara mengenai keputusan pemerintah Indonesia yang membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021.

Pada kesempatan tersebut, Syekh Essam sekaligus meluruskan pemberitaan tentang ibadah haji yang sebelumnya ramai di media, terutama setelah Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 2021 bagi jemaah Indonesia.

Syekh Essam menyebutkan, keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan haji 2021 sama sekali tidak terkait dengan hubungan Indonesia dan Saudi yang disebut banyak pihak kurang baik. Sebab, sebelumnya beberapa kalangan menilai bahwa pembatalan keberangkatan haji bagi jemaah Indonesia ini akibat masalah diplomasi.

“Masalah pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tidak ada kaitannya dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Saudi dan Indonesia,” katanya.

“Tidak ada pula hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu dan produsen tertentu seperti yang selama ini berkembang di media,” tambahnya.

Sampai saat ini pun Kerajaan Arab Saudi bahkan belum mengirimkan undangan ibadah haji ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

“Ini tidak lain, karena jika dilaksanakan, ibadah haji tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid-19,” ucapnya.

Baca juga:  Pembatalan Haji 2021 dan Tanggung Jawab Negara

Kepercayaan Publik adalah Hal yang Menentukan dalam Politik

Menanggapi hal ini, pengamat politik internasional, Dr. Riyan menyatakan hal ini terkait dengan kepercayaan publik sehingga jangan sampai terjadi rumor-rumor di tengah masyarakat.

Kalau sampai publik tidak percaya, apa pun informasi yang disampaikan akan tidak dipercaya masyarakat. Dalam konteks politik, trust menjadi hal yang sangat menentukan di dalam interaksi antara pemerintah dan rakyatnya, khususnya dalam berbagai kebijakan.

Ia juga memberi catatan khusus lainnya yang lebih mendasar tentang pengelolaan haji ini, terlebih Indonesia adalah negeri muslim terbesar dengan jemaah haji terbesar.

“Perlu ada transparansi, seperti pentingnya informasi tentang audit dana haji,” jelasnya.

Publik berhak mendapat informasi sejelas-jelasnya, sehingga tidak timbul beragam spekulasi. Apalagi dengan daftar tunggu yang makin panjang,—bisa lebih dari 20 tahun—akan berhubungan dengan penggunaan dana haji umat.

“Terlebih pada 2017 lalu Presiden meniatkan agar dana haji diinvestasikan kepada hal-hal yang menguntungkan seperti infrastruktur,” urainya.

Hasilnya, pada laporan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tahun 2018 dana haji tersebut sebesar 42% dimanfaatkan untuk investasi, pada 2019 sejumlah 56%, pada 2020 sebanyak 69%, dan hingga Maret 2021 digunakan 67% untuk investasi.

Baca juga:  Polemik Pembatalan Haji, karena Corona atau Butuh Dana?

“Belum lagi penggunaan riba dari dana-dana yang ada. Ini persoalan yang tidak dapat dibenarkan,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan